Walikota Pekalongan, HM BASYIR AHMAD: 2011, Pekalongan Migrasi Ke FOSS

Ditulis pada 13 July 11

HM Basyir Ahmad 03.jpgDALAM kurun waktu dua tahun terakhir, mulai banyak orang yang tahu bahwa Pekalongan menjadi salah satu daerah yang mempelopori penggunaan software legal di
Indonesia. Bahkan di akhir 2011 nanti, masyarakat Pekalongan berkomitmen untuk menggunakan Free Open Source Software (FOSS) secara menyeluruh, mulai dari tingkat pemerintahan, sekolah, perguruan tinggi, pengusaha swasta dan juga di sektor lainnya.

Walikota Pekalongan, dr. HM Basyir Ahmad Syawie mengatakan, “Dengan FOSS, kami dapat melakukan penghematan anggaran yang sangat signifikan.” Ia menambahkan, sebagai kota industri batik dan pengolahan ikan, para pelaku usaha di Pekalongan telah memanfaatkan sarana internet untuk peningkatan pemasaran, baik melalui website (official web dan blog) maupun media sosial seperti Facebook dan Twitter.”

Kemajuan dan kemandirian Pekalongan bukan tanpa sebab. Dipimpin oleh putra asli daerah, Basyir sangat paham karakter dan kemampuan masyarakat setempat. Berlatar belakang pendidikan dari Fakultas Kedokteran UNDIP Semarang, kelahiran 24 Juli 1953 ini telah mencurahkan hampir seluruh waktunya untuk berdedikasi pada masyarakat Pekalongan.

Buktinya, banyak penghargaan yang telah diraih karena keberhasilan dalam membangun Pekalongan. Contohnya Penghargaan Adiupaya Puritama Peringkat I Dalam Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman pada 2008, Penghargaan Adipura Puritama dari Depdagri dan Kementerian Perumahan pada 2010, bahkan penghargaan supremasi kebersihan, Adipura, juga diterima Kota Pekalongan dalam dua tahun terakhir.

Basyir sendiri memiliki ambisi untuk dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan di wilayah Pekalongan, dan juga dalam pemerintahan pusat. Melalui beberapa cara dengan saluran teknologi informasi (TI), Basyir terbiasa melakukan komunikasi secara langsung dengan masyarakat Pekalongan, kapan dan di manapun diperlukan. “Sebaliknya, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi, informasi, pendapat dan kritik kepada Pemerintah Kota

Pekalongan demi meningkatkan peran serta masyarakat di dalam pembangunan serta meningkatkan kinerja perangkat daerah,” papar Basyir. Berikut ini kutipan wawancara BISKOM dengan Walikota Basyir di sela kunjungannya ke Jakarta, awal Juli ini.

Sejak menjabat sebagai Walikota Pekalongan, pencapaian seperti apa yang telah Anda lakukan dalam memajukan kota Pekalongan?
Saat ini adalah periode kedua saya sebagai Walikota Pekalongan. Periode pertama yang dimulai pada 2005 hingga 2010, program utama kami adalah mengatasi kemiskinan, sebab ini adalah cluster yang luar biasa sehingga saya berusaha mendorong angka kemiskinan. Dan Alhamdulillah, kurang lebih 12% pada tahun 2005 angka kemiskinan berkurang menjadi 8,5% pada 2009.

Kemudian indek pengembangan manusia pada masa jabatan saya yang pertama mencapai 71,9%, dan sekarang menjadi 74,1%. Inilah satu hal diantara tugas-tugas yang kami lakukan, sebab kami melihat indikator berhasil atau tidaknya tergantung dari manusianya. Ada 3 faktor indikator manusia, pertama pendidikan yang dilihat dari lamanya ia sekolah, kedua kesehatan, dan ketiga adalah kemiskinan yang dilihat dari bagaimana daya beli masyarakat itu. Dengan pencapain itu, kedepannya saya ingin ada peningkatan terus, paling tidak setiap tahun bisa mencapai 0,6%, sehingga harapannya nanti pada akhir masa jabatan ke dua ini bisa mencapai menembus angka 76% indikator manusianya.

HM Basyir Ahmad 02.jpgLalu target seperti apa yang ingin Anda capai saat ini dan tahun berikutnya?
Tahun kedua ini target kami adalah ingin pertumbuhan ekonomi meningkat secara signifikan dan itu tidak bisa tanpa memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan riset. Karena keunggulan Kota Pekalongan adalah batik dan ikan, maka kami harus mencari jalan keluar bagaimana batik dan ikan tersebut mempunyai nilai tambah. Caranya, kami menjual sendiri apa-apa yang ada tanpa melibatkan pihak kedua. Karena dengan cara konvensional, pemasaran dilakukan melalui pihak kedua.

Kemudian untuk mempercepat tujuan, kami melihat bahwa dunia ini kedepannya adalah maju dalam bidang TI, inovasi atau dunia kreatif, sehingga ilmu pengetahuan teknologi terutama TI dan inovasinya menjadi unggulan utama kami nantinya.

Di bidang TI, hal apa yang ingin Anda capai?
Ada peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengharuskan pada 31 Desemeber 2011 kita semua harus memakai software legal yang free opensource. Ini adalah inistaitif yang bagus, sehingga pada pertengahan tahun 2010 lalu kami memutuskan untuk bisa mendeklarasikan Pekalongan bebas dari software yang tidak legal pada akhir Desember 2010. Setelah pencapaian tersebut, tahun 2011 ini kami berkomitmen untuk bisa menggunakan FOSS secara menyeluruh pada akhir 2011.

Kedepannya saya ingin Pekalongan bebas dari sistem operasi berbayar karena setelah dihitung, untuk 1500 komputer dengan sistem operasi berbayar, dalam satu tahun akan ada pengeluaran anggaran sebesar Rp. 9 milyar. Coba bayangkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kami hanya Rp. 450 milyar. Kalau kita semua memakai FOSS, tentunya penghematan akan terjadi secara pesat. Nah, ini lah yang tengah kami lakukan. Saya ingin kita merdeka, dan tidak lagi memakai sistem operasi yang yang berbayar. Apalagi mencuri, saya tidak mau. Sehingga Insyallah pada anggal 31 Desember 2011 nanti, saya akan canangkan Pekalongan sebagai kota yang sudah memakai FOSS secara menyeluruh baik di pemerintahan kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Kelurahan, sekolah-sekolah yang dibawah pemerintah hingga pengusaha swasta.

Untuk mencapai target itu, langkah seperti apa yang sudah dilakukan?
Kewajiban pemakaian dan pemanfaatan FOSS yang saya sebutkan tadi merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik bebas pelanggaran Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pemerintah Kota Pekalongan telah memfasilitasi penerapan legal software berbasis OSS di 33) SKPD Pemerintah Kota Pekalongan dengan target penuntasan migrasi ke perangkat lunak legal berbasis FOSS sampai dengan Desember 2010.

Sasaran migrasi mencakup semua komputer aktif fungsi administrasi perkantoran (olah kata, olah angka, dan bahan presentasi) yang masih menggunakan sistem operasi dan aplikasi perkantoran tidal legal. Target penuntasan meliputi migrasi aplikasi perkantoran OpenOffice sejumlah 668 unit dan sistem operasi distro Linux Ubuntu sejumlah 375 unit. Kegiatan fasilitasi penerapan legal software berbasis OSS meliputi sosialisasi, pendataan, pelatihan, instalasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi. Pada tahun anggaran 2011, kegiatan fasilitasi penerapan legal software berbasis OSS difokuskan ke SD, SMP, SMA/SMK, dan Kelurahan se-Kota Pekalongan.

Selain target tersebut, secara nyata seberapa jauhkah Pemerintah Kota Pekalongan memanfaatkan TI?
Interkoneksi data dan informasi d ilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan telah menggunakan infrastruktur TI, yaitu Metropolitan Area Network (MAN) atau lebih dikenal dengan nama Jaringan BATIK-Net. Tahun 2005-2010, Jaringan BATIK-Net telah menghubungkan 105 titik terdiri atas klaster A Network Operating Control (NOC) sejumlah 35 titik, klaster B Kecamatan Pekalongan Barat sejumlah 17 titik, klaster C Kecamatan Pekalongan Selatan sejumlah 13 titik, klaster D Kecamatan Pekalongan Timur sejumlah 16 titik, klaster E Kecamatan Pekalongan Utara sejumlah 13 titik, dan klaster F Dinas Kesehatan sejumlah 15 titik. Sejumlah 18 titik koneksi menggunakan frekuensi jaringan wifi 2,4 Ghz. Sedangkan, SKPD atau unit kerja yang menggunakan frekuensi jaringan wifi 5,8 Ghz sejumlah 87 titik.

Dalam penyediaan informasi publik, Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan pengelolaan website resmi Pemerintah Kota Pekalongan (http://www.pekalongankota.go.id) dan memfasilitasi penanganan 14 website resmi SKPD. Pengelolaan website meliputi pengelolaan nama domain, hosting, dan pemutakhiran data/informasi penyelenggaraan pemerintahan/ pembangunan. Pada tahun anggaran 2011, semua SKPD dan Kelurahan difasilitasi untuk pembangunan/ pengembangan website resmi SKPD sebagai sub domain nama domain resmi Pemerintah Kota Pekalongan.

Komunikasi kedinasan lintas SKPD juga menggunakan saluran alternatif lain yang lebih murah dan aman disamping telepon, PABX, maupun telepon seluler. Alternatif tersebut menggunakan Voice over Internet Protokol (VoIP). VoIP terhubung melalui jaringan Batik-Net. Pemerintah Kota Pekalongan sendiri telah membangun dan memfasilitasi pembangunan VoIP sejumlah 72 unit. Dalam pengembangan infostruktur TI, Pemerintah Kota Pekalongan telah mengembangkan dan memanfaatkan aplikasi Government to Government (G2G), Government to Bussiness (G2B), dan Government to Citizen (G2C).

Aplikasi G2G meliputi SIMDA Keuangan, SIMDA Barang, Kantor Maya atau KANTAYA, SIM Hukum, SIM LEPPK, SIM RENJA, SIM Kepegawaian, SIM Pengawasan, dan SIM Kesehatan. Aplikasi G2B berupa SIMPADU, LPSE, BKO. Aplikasi G2C berupa SIM Kependudukan, SISKO TKLN, SMS Center.

HMBasyirAhmad SoegihartoSantoso.jpgPekalongan kabarnya telah memiliki SMS Center dan Telecenter sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, apa tujuan dari pembuatan SMS Center dan Telecenter tersebut? Apakah SMS Center dan Telecenter tersebut telah berjalan sesuai yang diharapkan?
Betul, Telecenter dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat meliputi Community Acces Point (CAP) dan Mobile-Community Acces Point (M-CAP). Community Acces Point (CAP), Pemerintah Kota Pekalongan telah mempunyai 47 Telecenter LPM di kelurahan se-Kota Pekalongan, 1 Telecenter UKM Batik City di Pasar Grosir Batik Setono, 1 Telecenter Museum Batik, 1 Telecenter LPPAR, 1 Telecenter TIK BATIK-Net, 2Telecenter Kampung Batik, yaitu Kauman dan Pesindon. Disamping itu, Pemerintah Kota Pekalongan juga telah memiliki 1 unit Mobile-Community Acces Point (M-CAP).

CAP memiliki fungsi layanan pembelajaran TI dan akses internet. Sedangkan, M-CAP memiliki fungsi layanan pembelajaran TI, akses internet, akses layanan telepon, dan diseminasi informasi secara audio visual. Sementara SMS Center merupakan salah satu saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat disamping surat, e-mail, telepon, fax, maupun tatap muka. SMS Center juga menampung keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan publik.

Belum lama ini Pekalongan juga membangun Balai Inkubator Teknologi sebagai usaha Pengembangan Wirausaha Berbasis Teknologi, sejauh ini seberapa banyak sumber daya manusia yang siap menjadi technopreneur? Kongritnya, di bidang apakah mereka siap bekerja?
Technopreneur diharapkan terdiri dari 14 bidang industri kreatif. Namun saat ini, bidang yang siap adalah fesyen dan semua kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian batik, produksi pakaian mode batik dan aksesorisnya.

Tiap kota di seluruh Indonesia sekarang berencana memiliki cybercity, apakah Pekalongan akan memiliki Pekalongan Cyber City? Sudahkah dipersiapkan dan seperti apa nantinya Pekalongan Cyber City?
Pembangunan daerah berbasis elektronik identik dengan cybercity. Pemerintah Kota Pekalongan sebagai salah satu institusi pemerintah turut berperan dalam upaya peningkatan kinerja melalui penyelenggaran kepemerintahan berbasis elektronik. Penyelenggaran kepemerintahan berbasis elektronik ini merupakan bagian integral dari pembangunan daerah. Pembangunan Kota Pekalongan berbasis TI telah dicanangkan pada Peringatan HARTEKNAS 2008 di Kota Pekalongan dengan program e-pekalongan@batik-city-2010 (baca: e-pekalongan at batik city 2010) dengan misi e-Development untuk mendorong percepatan pemberdayaan masyarakat, good governance, pendidikan berkualitas, dan ekonomi kreatif Kota Pekalongan. Dengan menggali peluang dan merumuskan konsensus kegiatan kolaboratif dalam pendayagunaan dan difusi TI diharapkan dapat menghasilkan dampak sinergis dalam pembangunan daerah.

Persiapan cybercity diawali dengan pembangunan infrastruktur TIK yang menghubungkan seluruh Kota Pekalongan. Tahap awal, telah dikembangkan telecenter di 4 kecamatan dan 47 kelurahan, telecenter di sentra produk unggulan, hotspot di tempat publik. Tahap selanjutnya, telecenter RT/RW. Dengan adanya infrastruktur TI tersebut, masyarakat dapat mengakses aplikasi-aplikasi layanan publik secara free.

Kalau boleh tahu, berapa anggaran yang disiapkan Pekalongan untuk membangun teknologi komunikasi di pemerintahan?
Pada tahun anggaran 2010, dukungan anggaran program rutin dan program unggulan sebesar Rp. 1.493.309.100. Sedangkan, tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 1.790.721.000.

Langkah apa yang yang Anda siapkan untuk membangun sarana pelayanan publik demi terciptanya pemerintahan yang bersih?
Ada 2 pola yang kami lakukan, yaitu dengan memakai sistem langsung dengan ketemu langsung dan melalui dunia maya. Kalau secara langsung, saya wawancara di radio setiap senin dan kamis dalam acara Walikota Menjawab. Jadi masyarakat bisa bertanya langsung dan saya akan menjawab semua pertanyaan tersebut. Kemudian secara rutin setiap seminggu sekali, saya keliling sepeda santai berkunjung ke kelurahan-kelurahan untuk bertatap langsung dengan masyarakat sekitar. Selain itu, juga ada refleksi di Perguruan Tinggi yang biasanya diadakan setahun sekali sebagai komunikasi dan diskusi tentang kinerja kami. Hal ini dilakukan sebagai kontrol pelayan publik.

Bagaimana pendapat Anda mengenai kemajuan TI di Indonesia dari waktu ke waktu? Dan Apa saran Bapak agar Indonesia bisa sejajar dan bahkan lebih maju di bidang TI dibanding negara-negara lain?
Kemajuan TI di Indonesia dapat dilihat pada implementasi program flagship nasional, misal National Single Window, e-Education, dan palapa ring. Indonesia dapat memanfaatkan sumberdaya TI yang ada, termasuk SDM, infrasruktur, infostruktur TI dalam membangun e-Indonesia. Tentunya pembangunan e-Indonesia diperlukan suprastruktur TI, terutama kebijakan yang dituangkan dalam perundang-undangan.

Agar sejajar dengan negara-negara lain, Indonesia harus bisa menjadi negara produsen produk-produk TI dan produk asli daerah yang berdaya saing di tingkat internasional. Hal ini dapat diwujudkan dengan membentuk jaringan informasi dan transaksi Akademic, Business, Government (ABG), membentuk hubungan interaktif dengan ABG, membentuk mekanisme dan saluran komunikasi ABG, membentuk sistem manajemen dan proses kerja ABG secara elektronik.

Arah negara produsen produk TI tidak terlepas dari tinjauan berbagai aspek pemanfaatan TI, antara lain e-Leadership, infrastruktur jaringan informasi, pengelolaan informasi, lingkungan bisnis, masyarakat dan sumberdaya manusia. Tentunya dengan upaya yang sungguh-sungguh, kita semua menginginkan hal ini bisa dicapai Indonesia tak lama lagi.