BISKOM – Sebuah asosiasi idealnya didirikan secara sukarela oleh anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam wadah tersebut, para anggota dan pengurusnya saling mendukung untuk mengembangkan dan meningkatkan lingkungan usaha yang sama-sama digeluti.
Hanya saja, tidak jarang, dengan alasan tertentu seperti kurangnya komunikasi antara anggota dan pengurus, sebuah asosiasi menghadapi beberapa kemelut. Hal ini lah yang tengah terjadi di tubuh Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO).
Sejak 2007, Apkomindo seolah makin tenggelam dari hingar bingar teknologi informasi (TI) di Indonesia. Perannya sebagai motor penggerak industri peranti keras PC makin tak terdengar seiring dengan konflik berkepanjangan yang melibatkan anggota, pengurus, dan Dewan Pertimbangan Apkomindo (DPA) Pusat (baca berita di Bisnis Indonesia: Bola panas Apkomindo meledak di Indocomtech 2011, Apkomindo yang tak pernah lepas dari kekisruhan, Asosiasi Pengusaha Komputer akhirnya pecah, DPP Apkomindo desak percepat Munaslub, Apa kata mereka soal perpecahan Apkomindo dan Kemelut di Apkomindo, salah siapa?)
Singkatnya, dalam usaha penyelesaian masalah, terselenggaralah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 28-30 Oktober 2011 di Gedung Kadin, Surabaya, Jawa Timur. Namun demikian, penyelenggaraan Munaslub tersebut tidak berjalan lancar, sehingga terjadilah kesepakatan bersama yang diistilahkan dengan Plan B yaitu akan dideklarasi Asosiasi Perusahaan Komputer Nasional (APKOMNAS) apabila Plan A yaitu penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) untuk perubahan AD/ART Apkomindo dan pemilihan Ketua Umum, Sekjen serta Bendahara baru (2011-2014), tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
Nama Apkomnas sendiri dipilih melalui voting pada Sabtu, 29 Oktober 2011 dan yang melakukan voting diantaranya Suhanda Wijaya, Setyo Handoyo, Agustinus Sutandar, Sutiono Gunadi, Faaz Ismail, Hendra Widya, Soegiharto Santoso, Andy Ho, Kris Anggioni, Lim Hansen, Rudy D. Muliadi, Usman Gani, M. Ranu A dan Srianto Handoko (Jakarta) kemudian Selamat Tjia, Ferry (Aceh), Andianto Kok, NS Louis (Medan), Yudistira Law, Hartawan Wijaya (Riau), Wudi Hamdani (Padang), Chandra Lesmana, Cicin Wijaya, Yuli Setiawan (Palembang), Djodjo Herwanta, Taufik (Lampung), Ridwan Dharmasetya, Joesanto, Adrie Taniwidjaja, Lilik Aryono, Ferie Moeljadi (Bandung), Sahala, Gunawan (Bogor), Rachmawaty, Made Robet Arsana (Depok), Robertus Onggiarto, Dwi Pramono, Lukas Lukmana, Eddy Joko Kiswanto (Semarang), Gideon (Magelang), Simon Purba (Solo), Hadi Santono, Faridl Ahmad, Agus Nazaruddin, Bambang Supriyanto, Willy Sudjono, Paul Kuntadi (Yogya), Chandra Prayogo, Edy Sutanto, Eddy Suwanto, Tecky Tanardi, Tritan Saputra, Kho Bambang Purnomo, Agus Halim, Peter (Surabaya), Cornelis Sutiono, Dedi Susilo, Willy Aprilianto, Yusni Hermawan, Yulianto Yusuf, Naftaly Baloly (Malang), Lindryan Sunardy, Ahmad Djazuli (Pontianak), Sukandar, Saridi Salimin (Banjarmasin), Peter Tjan (Manado), Maxi Toto Kurniawan, Syamsul Qadar (Makassar), Komang Purnama (Denpasar), serta Yan Sigar dan Djemi Lassa (Kupang).
Bahkan pada Minggu, 30 Oktober 2011, sebagian pengusaha komputer sempat melakukan sesi foto bersama sebagai bukti kesepakatan untuk melakukan deklarasi Apkomnas sebagai Plan B diantaranya Setyo Handoyo, Agustinus Sutandar, Sutiono Gunadi, Soegiharto Santoso, Andy Ho, Kris Anggioni, Lim Hansen, Rudy D. Muliadi (Jakarta), Selamat Tjia, Ferry (Aceh), Andianto Kok (Medan), Yusditira Law, Hartawan Wijaya (Riau), Sahala (Bogor), Rachmawaty, Made Robet Arsana (Depok), Dwi Pramono (Semarang), Gideon (Magelang), Simon Purba (Solo), Chandra Prayogo, Tritan Saputra, Kho Bambang Purnomo (Surabaya), Cornelis Sutiono, Dedi Susilo, Willy Aprilianto, Yusni Hermawan (Malang), Ahmad Djazuli (Pontianak), Maxi Toto Kurniawan, Syamsul Qadar (Makassar) dan Yan Sigar (Kupang).
Ketua Umum Apkomnas Terbuka Bagi Pengusaha Jakarta Atau Daerah.
Meskipun Apkomnas telah disepakati bersama dan sangat jelas fakta-faktanya, namun pada kenyataannya ada saja pihak-pihak yang ingin menganulir kesepakatan tersebut.
Meluruskan kabar miring ini, Saridi Salimin, DPA Apkomindo Kalimantan Selatan menjelaskan kepada BISKOM hari ini (3/1), “Untuk mencapai kesepakatan tersebut telah melalui berbagai tahapan, mulai dari usulan nama-nama Asosiasi, sampai dilakukan voting pemilihan nama Asosiasinya. Bahkan telah terpilih nama Agustinus Sutandar, Andy Ho, Sutiono Gunadi, Soegiharto Santoso dan Willy Sudjono sebagai Presidium Apkomnas. Artinya jelas, Apkomnas terbentuk atas kesepakatan bersama dan bukan atas dasar ide perorangan, sehingga kita wajib mendukung kesepakatan bersama Plan B ini.”
Lebih lanjut Saridi memaparkan, untuk mempersiapkan pendirian Apkomnas secara sah, atas inisiatif Soegiharto Santoso, salah satu Presidium Apkomnas, telah disiapkan persyaratan pembuatan akta pendirian asosiasi ini termasuk mendaftarkan ke Depkumham serta pembelian nama domain www.apkomnas.com dan www.apkomnas.org, serta pembuatan 23 milis Apkomnas.
“Namun sampai saat ini semuanya belum digunakan, karena masih menantikan hasil Munas Apkomindo atau Plan A yang akan segera dilaksanakan pada 12 – 14 Januari 2012, di Hotel Kusuma Sahid Prince Surakarta,” jelas Saridi.
Soegiharto yang juga calon Ketua Umum Apkomindo 2011-1014 menjelaskan, “Apkomnas memang telah saya persiapkan sebagai bentuk amanah Plan B yang dipercayakan kepada saya sebagai salah satu Presidium Apkomnas. Namun, kendati saya menjadi orang di balik persiapan Apkomnas, dalam kesempatan yang baik ini saya menyatakan ketidak sediaan saya untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Apkomnas.”
Soegiharto yang akrab disapa Hoky mengusulkan, sebaiknya calon Ketua Umum Apkomnas terbuka bagi para pengusaha Jakarta maupun dari daerah, agar tercipta peluang kepemimpinan yang adil dan setara antara pusat dan daerah.
“Seperti kita ketahui, banyak pengusaha komputer di daerah yang cakap dan berpotensi untuk memimpin asosiasi yang ideal bagi para pengusaha komputer untuk mencapai kemajuan bisnis bersama. Saya juga berharap agar bukan hanya penyelenggaraan pameran yang difokuskan, akan tetapi kita harus mampu untuk meningkatkan peran serta asosiasi sebagai wadah primer penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, serta memelihara dan meningkatkan iklim bisnis. Selain itu, asosiasi juga harus mampu menampung, meneruskan dan mewujudkan aspirasi anggota,” papar Hoky yang juga menjabat sebagai Pemred BISKOM.
“Saya masih berharap Plan A yang menjadi keputusan Munaslub, dapat terselenggara dengan baik dengan hasil yang bisa mewakili harapan bersama, sehingga tidak perlu repot mendirikan asosiasi baru lagi, kita nantikan hasilnya pada tanggal 14 Januari 2012 mendatang,” tutup Hoky.
Arikel terkait:
BISNIS INDONESIA:
Bola Panas Apkomindo Meledak Di Indocomtech 2011
Apkomindo Yang Tak Pernah Lepas Dari Kekisruhan
DPP Apkomindo desak percepat Munaslub
Kemelut Di Apkomindo, Salah Siapa?
Asosiasi Pengusaha Komputer Akhirnya Pecah
Apa Kata Mereka Soal Perpecahan Apkomindo
Apkomindo Dapat Nahkoda Baru
KEMELUT APKOMINDO : Caretaker tuding Munas Solo ilegal
BISKOM:
APKOMNAS, Plan B Hasil Kesepakatan Bersama
Hakim Sarankan Jalan Damai Untuk Perselisihan Apkomindo
Munas Apkomindo Resmi Digelar
Apkomindo Pilih Soegiharto Sebagai Ketum Baru
Apkomindo Lantik Pengurus DPP Masa Bhakti 2015-2018
Kisruh Apkomindo: Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima
Menkominfo: Apkomindo Harus Fokus Pada Bisnis Ekosistem
Jelang MEA di Krisis Ekonomi, Apkomindo Bangun Investasi SDM TI dan Lirik e-Commerce
Apkomindo Dukung Pemerintah Bangun Iklim Usaha Yang Sehat
INDOTELKO:
Apkomindo Gandeng Dyandra untuk Bazaar 2016
DETIK:
3 Cara Pemerintah Katrol SDM di Bidang ICT
APKOMINDO:
KILAS BALIK SINGKAT TENTANG SEJARAH INDOCOMTECH
Sidang Gugatan SK Kemenkumham RI, SAKSI PENGGUGAT TIDAK MAMPU BERIKAN PENJELASAN
Sidang Gugatan SK Kemenkumham RI, Hoky Yakin Kebenaran Akan Terungkap
Video terkait:
Video-video Munas Apkomindo 2015 dan Pelantikan Pengurus DPP Apkomindo
Teman-teman pengurus dan anggota Apkomindo dimana saja berada,
Email dari Pak Hoky tentang Plan-B (Apkomnas) ini telah menggerakkan saya untuk menulis email ini.
Saya tidak hadir di Surabaya, tetapi saya bisa merasakan semangat teman-teman yang hadir dan membuat kesepakatan soal Apkomnas.
Plan-B sebagai kesepakatan bersama ini memang tidak bisa diabaikan begitu saja, mesti ditempatkan bergandengan dengan Plan-A.
Inilah pandangan dan pendapat saya terhadap kemelut yang terjadi di Apkomindo:
Perseteruan di Apkomindo sesungguhnya terjadi antara DPA Pusat dan DPP, tidak dengan DPD-DPD atau di antara DPD-DPD.
Oleh karenanya pesan saya kepada DPD-DPD: “Jangan turut mabuk kalau tak turut minum…”
Upaya untuk meredakan kemelut sebetulnya sudah ditempuh, terlihat saat penyelenggaraan PORA di Bali, banyak anggota DPA Pusat yang hadir dan turut berpartisipasi.
Kemelut mulai memanas setelah Rakernas Magelang, dan akhirnya berbuntut tindakan pembekuan DPP.
Sampai hari ini, setelah kisruh memanas sejak bulan Agustus 2011, artinya sudah lima bulan berlalu, saya masih belum mendapat penjelasan resmi dari DPA Pusat maupun dari pihak berwewenang lainnya tentang latar belakang dan alasan pembekuan DPP itu.
DPP sendiri, menurut penilaian saya, tidak berbuat banyak. Meskipun menolak keputusan DPA Pusat, tetapi tidak nampak perlawanan yang dilakukan DPP, setidaknya secara kelembagaan.
Nah, kalau DPD-DPD mau berbuat sesuatu demi Apkomindo, apa yang bisa dilakukan oleh DPD-DPD?
Menuntut DPA Pusat secara hukum?
Membentuk Kepengurusan baru DPP dan DPA Pusat lalu kedua lembaga ini akan berjalan saling berbenturan dengan care-taker-nya DPA Pusat?
Setelah menempuh perjalanan panjang, mulai dari Rakernas Magelang, lalu Pertemuan Semarang, lalu Munaslub Surabaya, dan berikutnya Munas Solo, sesungguhnya apa yang ingin dicapai? Dan apa yang sudah dicapai selama ini?
Apakah di Munas Solo nanti kita mau memilih Ketum baru? Ketum seperti apa yang kita pilih? Apakah kita akan memilih ketum yang ahli hukum untuk melawan DPA Pusat, ataukah kita pilih ketum yang bertipe fighter, pokok-e lawan. Siapa calon-calonnya? Bagaimana tata-cara pemilihannya?
Apakah di Munas Solo nanti kita akan merubah AD-ART? Jika iya, maka agenda lainnya tidak dapat dilaksanakan karena AD-ART kita mengatakan bahwa perubahan AD-ART dapat dilakukan di munas/munaslub yang khusus diadakan untuk itu, dan draft-nya sudah harus diterima oleh anggota 45 hari sebelumnya.
Lebih jauh lagi, di Munas Solo nanti kita akan menyusun program kerja? Program kerja yang seperti apa yang akan kita susun?
Saya berharap kita mampu memutuskan saat munas di Solo nanti:
1. Jalankan Plan-A, tetap menggunakan Apkomindo sebagai kendaraan, bertahan mati-matian, siap bertarung di kancah media maupun hukum, kerja keras untuk menaklukkan caretaker bentukan DPA Pusat, dan seterusnya;
2. Jalankan Plan-B, bentuk segera Apkomnas sesuai kesepakatan bersama di Surabaya;
3. Tinggalkan Apkomindo, “numpang” saja kendaraan yang sudah siap di tempat parkir; Yang ini bukan plan-C dan tidak merupakan kesepakatan Surabaya.
Sebagai DPD, sekali lagi saya tulis: sebagai DPD (Dewan Pengurus Daerah), mana dari ketiga pilihan itu yang paling tepat untuk ditempuh?
Yang saya tulis di atas adalah pandangan dan pendapat saya pribadi.
Apakah saya bisa minta tolong Pak Hoky untuk memasukkannya ke web-nya Biskom?
Sandy Kusuma