Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) 2015 sudah di depan mata. Salah satu tujuan MEA 2015 adalah menjadikan ASEAN sebagai negara-negara dengan aliran bebas barang, bebas jasa, bebas investasi, bebas tenaga kerja terdidik, dan bebas modal (single market and production base). Karenanya, siap atau tidak siap, Indonesia mutlak melakukan peningkatan daya saing dalam menghadapi perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) antar negara di kawasan Asia Tenggara.

HL-1SEPULUH negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) telah sepakat menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai pada 2015. Di era ini nantinya, semua negara ASEAN harus mampu menghadirkan kondisi persaingan yang sangat kompetitif. Kesepuluh negara tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja. Masing-masing negara harus memiliki persiapan di berbagai sektor, tanpa terkecuali teknologi informasi (TI), terutama menyangkut implementasi e-ASEAN.

MEA 2014 disepakati karena ASEAN memiliki peluang dalam mengembangkan produksi sekaligus pasar yang potensial bagi sekitar 600 juta penduduknya. Sektor yang memiliki potensi cukup besar untuk berkembang di ASEAN adalah sektor elektronik, termasuk industri TI dan elektronik di antara 11 sektor bisnis lainnya, seperti free flow of goods, services, investment, capitals dan labour, wood-based product and automotives, healthcare and e-Asean, rubber product and textile, agrod-based produk and fisheries, travel and tourism serta logistics.

Keterlibatan negara ASEAN yang cukup banyak di sektor ini mengindikasikan bahwa produk TI dan elektronik I yang dihasilkan negara-negara ASEAN diproses di antara negara-negara ASEAN itu sendiri atau dapat dikatakan bahwa di negara-negara ASEAN telah terbentuk regional production base untuk produk tersebut.

Bagi Indonesia sendiri, apakah era MEA 2015 menjadi peluang bagus atau sebaliknya malah jadi ancaman?

Peluang dan Tantangan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan, Indonesia harus  mempersiapkan sumber daya manusia dalam mengoperasikan TI menjelang MEA ini. “Pada era yang dimulai 2015 nanti, anggota ASEAN akan memanfaatkan TI dan komunikasi untuk menyambut National Single Window (NSW) bidang perdagangan,” ucap Hatta usai rapat MEA di Jakarta (12/3).

Di era MEA, sistem perdagangan di seluruh kawasan tersebut didesain memakai NSW. “Jika ingin melakukan ekspor, suatu negara tidak perlu datang ke pelabuhan untuk mengurus perizinan. Mau melakukan ekspor-impor di mana pun akan mudah dengan memanfaatkan sistem NSW,” tutur Hatta.

Dengan adanya NSW, kewenangan untuk melakukan perdagangan lintas negara akan tertib. Tidak akan ada timpang tindih otoritas lagi dalam melakukan kegiatan ekspor-impor. Sebab kewenangan dan kebijakan perdagangan tidak akan tercecer di kementerian-kementerian, melainkan diletakkan dalam satu sistem. “Untuk proses ekspor-impor, para pelaku usaha tidak perlu lagi bolak-balik ke masing-masing kementerian,” paparnya.

Jika sistem ini bekerja optimal dalam perdagangan internasional, maka tingkat efektivitas dan efisiennya tinggi. Sistem ini memiliki peluang kecil manusia untuk berinteraksi. “Jadi, ini less paper work dan kecil bersentuhan dengan manusia sehingga menjadi critical reform. Kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat kecil,” jelasnya.

Hatta juga mengatakan untuk mendukung upaya NSW ini, pemerintah telah membangun broadband. Pemerintah membangun 50 ribu kilometer serat optik di beberapa perairan dalam sebagai upaya konektivitas. “Ini adalah tulang punggung yang Indonesia bangun habis-habisan,” katanya.

Menko juga berharap partisipasi swasta dalam persiapan NSW 2015 agar APBN tidak terlalu terbebani. “Penting juga untuk menerapkan pola public private partnership karena ini adalah program komersial,” kata Hatta.

Bentuk Komite MEA

Berbagai langkah persiapan pun ditempuh. Pemerintah juga membentuk sebuah komite sebagai titik awal pengawasan pelaksanaan MEA. “Kita perlu bentuk komite sebagai dapurnya MEA. Untuk mem-feeding apa saja, serta regulasi apa yang menghambat agar kita lebih kompetitif dari negara lain,” ungkap Hatta.

Komite ini nantinya yang akan menyoroti persiapan dan pelaksanaan MEA ke depan. Terutama dalam persoalan daya saing yang saat ini masih perlu untuk ditingkatkan. Hatta pun optimistis dalam menghadapi era perdagangan bebas tersebut.

HL-3“Kita tak bisa mengatakan tidak siap karena itu sudah di depan mata kita dan sudah menjadi komitmen. Yang paling penting adalah kita terus meningkatkan daya saing kita. Karena ada empat pilar di situ. Pertama, pasar tunggal. Kedua, daerah berdaya saing. Ketiga, equitable development. Dan keempat, integrasi ke ekonomi dunia. Nah, dari sini kita harus meningkatkan daya saing kita,” papar Hatta yang sekaligus sebagai Ketua Komite.

Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Rizal Affandi Lukman menambahkan, komite ini akan dimasukan dalam sebuah Keppres sebagai landasan hukum. “Nantinya akan diusulkan jadi bagian dari Keppres dan komite nasional ini bergerak tidak hanya untuk persiapkan sampai MEA, tapi beyond 2015. Karena sekarang ini di kerjasama ASEAN sudah dipikirkan post 2015. Artinya, komite nasional merumuskan kebijakan-kebijakan ke depan,” imbuh Rizal.

Pada tugasnya, komite tersebut juga akan menginventarisir peluang pada MEA. Karena ini tidak hanya persoalan pasar dalam negeri yang bejumlah 250 juta orang. Tapi ASEAN yang memiliki 600 juta orang di dalamnya.

“Pasar MEA bukan 250 juta tapi adalah 600 juta penduduk ASEAN. PDB per kapita naik tiga kali lipat sejak 1998. Ini menunjukkan daya beli masyarakat meningkat. Penduduk miskin menurun dari 45% ke 15%. Kelas menengah naik dari 15% jadi 37%. Kawasan ASEAN adalah kawasan menarik. Jadi jangan lihat pasar domestik saja, tapi lihat the other side,” jelasnya.

Integrasi Ekonomi dan Kesiapan TI

Dengan memanfaatkan TI, suatu negara dapat membuat produksi lebih efisien, melakukan inovasi pada proses kerja yang pada akhirnya akan mengakselerasi perekonomian.

Dalam masyarakat ASEAN, untuk masyarakat dan pelaku bisnis manfaat penggunaan TI antara lain proses yang lebih cepat dan murah melalui e-commerce, pelayanan pemerintah yang lebih transparan melalui e-government, serta kemudahan berkomunikasi dan memperoleh informasi secara cepat dan efisien. Perkembangan pesat TI yang menjadikan dunia tanpa batas dapat berkontribusi signifikan terhadap proses integrasi ekonomi ASEAN yang sedang berjalan.

Kesadaran tersebut yang mendorong ASEAN menandatangani e-ASEAN Framework Agreement pada KTT Informal ASEAN IV di Singapura, November 2000. Perjanjian tersebut bertujuan mendorong kerjasama pengembangan, penguatan dan peningkatan daya saing TI, pengurangan kesenjangan TI, serta liberalisasi perdagangan dan investasi sektor TI.

Detilnya, perjanjian kerangka kerja e-ASEAN itu menetapkan tujuan kerja sama ASEAN di bidang TI. Antara lain untuk (a) Mengembangkan, memperkuat dan meningkatkan daya saing sektor TI di ASEAN; (b) Mengurangi kesenjangan digital dalam masing-masing negara anggota ASEAN dan antar negara-negara anggota ASEAN;  (c) Mempromosikan kerjasama antara sektor publik dan swasta dalam mewujudkan e-ASEAN; dan (d) Menggalakkan liberalisasi perdagangan produk TI, layanan TI dan investasi untuk mendukung Inisiatif e- ASEAN.

Kesiapan TI menjelang e-ASEAN sangat dipengaruhi oleh tingkat kemajuan ekonomi negara yang bersangkutan karena terdapat batasan anggaran untuk membangun infrastruktur TI. Nah, kesenjangan digital yang terjadi di ASEAN ini memberikan peluang dan tantangan tersendiri bagi ASEAN, yang berbeda antara negara kecil dan besar.

Contohnya biaya untuk menggelar infrastruktur internet di Brunei dengan Indonesia tentu sangat jauh berbeda. Negara dengan tingkat perkembangan TI yang mapan berpeluang untuk menciptakan produk dan inovasi baru dengen biaya yang lebih efisien. Selain itu, mereka lebih siap memenuhi permintaan bisnis TI yang tumbuh di kawasan seperti proyek infrastruktur, pelatihan dan jasa TI lain.

Contoh kasus lain di Indonesia mengingat masih terbatasnya infrastruktur TI, untuk industri jasa logistik diprediksi sulit bersaing di pasar Asia Tenggara saat implementasi MEA pada 2015, karena sebagian pelaku usaha di sektor ini masih dalam kondisi memprihatinkan.

Hingga saat ini, hanya terdapat sekitar lima perusahaan jasa logistik nasional yang siap bersaing di kawasan regional yakni TIKI, Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dan Kamadjaja Group. Sementara itu, sebagian besar perusahaan lainnya pada umumnya masih mengalami masalah terkait dengan kualitas sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Zaldy Masita mengungkapkan, dalam Logistics Performance Index (LPI) 2012, Indonesia hanya menduduki peringkat ke-59 atau jauh di bawah Singapura yang berada di puncak teratas di antara 155 negara yang disurvei. Posisi dan daya saing industri logistik Indonesia bahkan kalah dibandingkan dengan Malaysia dan Vietnam, dan hanya unggul terhadap Myanmar dan Kamboja.

“Industri jasa logistik di Singapura dan Malaysia merupakan yang terkuat di Asean karena didukung SDM handal dan TI yang sangat memadai,” kata Zaldy seperti dikutip Bisnis Indonesia (10/3).

Dengan kondisi tersebut, Zaldy memperkirakan akan banyak perusahaan jasa logistik nasional yang kalah bersaing, saat pemberlakuan pasar bebas regional dalam kerangka MEA dimulai tahun depan. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan akan banyak terjadi aksi akuisisi perusahaan logistik Indonesia oleh asing.  “Oleh karena itu, pelaku jasa logistik nasional harus mulai memperkuat relasi, jaringan dan konektivitas di level regional maupun global sebagai upaya memperkuat daya saing,” jelasnya.

Berdasarkan informasi ALI, saat ini jumlah perusahaan logistik di Indonesia mencapai sekitar 2.000 perusahaan dengan rentang nilai aset mulai dari Rp.100 juta hingga Rp.500 miliar, yang sebagian besar masih terkonsentrasi pada pasar domestik dan terfokus pada beberapa jenis komoditas tertentu saja. Zaldy menjelaskan, selain minimnya tenaga ahli logistik dan dukungan TI, masalah klasik yang dihadapi industri jasa logistik lokal adalah keterbatasan permodalan.

Kendati begitu di sisi lain, negara dengan tingkat perkembangan TI sangat rendah, berpotensi pertumbuhan bisnis TI sangat tinggi karena peluang pasar yang lebih luas dan kebutuhan akan infrastruktur, pelatihan dan jasa TI lain yang sangat besar. Negara-negara ini juga dapat memanfaatkan berbagai pilot proyek kerjasama e-ASEAN untuk mendorong percepatan pengembangan TI di negaranya.

Rencana Implementasi e-ASEAN

Untuk tetap sejajar dengan perkembangan kelembagaan di ASEAN, Rencana Utama e-ASEAN untuk periode 2011-2015 pun dikembangkan. Rencana Utama ICT ASEAN bertujuan menjadi sebuah dokumen strategis untuk memperkuat peran sektor TI dalam pelaksanaan roadmap untuk masyarakat ASEAN (2009-2015).

Master Plan mengidentifikasi hasil yang berarti untuk membawa sektor ICT ASEAN ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk daerah kerja sama yang baru dan seperti biaya roaming internasional, keamanan informasi, layanan universal (termasuk akses bersama untuk broadband), media baru (misalnya internet berbasis jaringan sosial) dan  digital content, e-government, struktur industri, pemberdayaan konsumen, penyiaran, dan green technology.

Begitu pula konsep Infrastruktur Informasi ASEAN atau ASEAN Information Infrastructure (AII) telah didiskusikan terus menerus selama beberapa tahun dan beberapa inisiatif telah dilaksanakan untuk mendukung konsep ini. Peraturan yang terkait dengan AII berkembang dengan baik, khususnya Pedoman ASEAN Telecommunication Regulators Council (ATRC) untuk Migrasi Next Generations Network (NGN), dan Best Practice Guidelines on Interconnection.

Prioritas AII lainnya mencakup keamanan informasi dan jaringan serta komunikasi pedesaan. Namun, kerja sama kawasan pada AII telah difokuskan terutama pada sisi soft infrastruktur, misalnya program pengembangan kemampuan, studi, dokumen informasi dan penelitian.

Dalam hal konektivitas fisik, jaringan Tim Respon Darurat Komputer ASEAN atau ASEAN Computer Emergency Response Teams sudah aktif dan menjadi pelaksanaan yang teratur antara negara anggota dan dengan mitra dialog sejak tahun 2006. ASEAN juga bekerja menuju perwujudan sebuah Pertukaran Internet ASEAN.

Sektor e-ASEAN juga berfungsi untuk mempromosikan perkembangan tenaga kerja TI, daya saing pada pasar TI dan bisnis online serta aplikasi sosial. Dalam meningkatkan posisi ASEAN sebagai pemeran utama kawasan di sektor TI, kerjasama e-ASEAN dengan mitra dialog telah berlangsung dengan China, Jepang, Republik Korea, Uni Eropa, India, dan International Telecommunication Union.

Diskusi yang sedang berlangsung dan pengembangan proyek ASEAN-China Information Superhighway dan Trans-Eurasia Information Network perlu diperhatikan. Sektor swasta juga terlibat dengan sektor TI di berbagai tingkatan, dari proyek sampai konsultasi kebijakan dan peraturan. •

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.