Denpasar, Bali – Perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan (lemlitbang) didorong untuk menghasilkan inovasi yang mengarah pada ‘green economy’ yang ramah lingkungan. “Kita dalam era menuju green economy di mana di lingkungan kita sekarang ada polusi udara yang begitu dahsyat, apalagi di Jakarta. Bagaimana menuju kendaraan listrik ke depan kita bangun,” ungkap Menristekdikti M.Nasir saat membuka Rangkaian Kegiatan Ilmiah Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-24 Tahun 2019 di Hotel Grand Inna Bali Beach, Denpasar pada Senin (26/9).
“Kita dalam era menuju green economy di mana saat ini sudah ada produk prinsipal dari Indonesia yang menjawab tantangan green economy, yaitu motor listrik Gesits yang dihasilkan oleh ITS. “Alhamdulillah dari inovasi anak Indonesia, untuk kendaraan darat kita sudah menghasilkan motor listrik, yang namanya Gesits. Gesits ini diinisiasi oleh para peneliti dari ITS, ITB, dan ini sudah diproduksi PT Wijaya Karya, dimana produksinya sudah mencapai kapasitas lima puluh ribu per tahun,” ungkap Menteri Nasir.
Dalam kesempatan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu. menyampaikan, untuk mendukung inovasi dalam negeri dalam bidang alat utama sistem persenjataan (alutsista), Kemenhan telah mengalokasikan anggaran 16 triliun Rupiah untuk industri pertahanan nasional, terutama melalui BUMN Strategis yang mencakup PT Pindad, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia.
“Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa produksi alutsista TNI dalam negeri memiliki kualitas dan performa yang handal, yang prima dalam memperkuat sistem pertahanan negara Indonesia, sehingga dunia akan melihat dengan mata kepala sendiri, kehandalan produk dalam negeri Indonesia yang kemudian akan memilih Indonesia sebagai salah satu produsen alutsista yang memiliki potensi untuk kemudian memesan alutsista tersebut,” ungkap Ryamizard.
Rangkaian Kegiatan Ilmiah Hakteknas ini mencakup 18 kegiatan ilmiah yang diadakan di berbagai lokasi di Bali, 56 di seluruh Indonesia, dan satu di London, Inggris. Rangkaian ini melibatkan puluhan perguruan tinggi dan lemlitbang dari kementerian maupun lembaga negara (K/L), BUMN dan swasta.
Pada agenda ini, Menristekdikti dan eselon Kemenristekdikti menandatangani empat nota kesepahaman penting dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta PT Tata Sarana Mandiri dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Dari keempat nota kesepahaman tersebut, nota kesepahaman antara Kemenristekdikti dengan Kementerian Pertahanan berfokus pada kerja sama pendidikan, riset, penguatan inovasi dan pengabdian masyarakat. Nota kesepahaman dengan BPH Migas berfokus pada sosialisasi bidang hilir minyak dan gas bumi.
Nota kesepahaman dengan Kementerian Hukum dan HAM berfokus pada pertukaran data dan pemanfaatan sumber daya di bidang riset, teknologi, pendidikan tinggi, hukum dan hak asasi manusia (HAM), serta nota kesepahaman dengan PT Tata Sarana Mandiri (TSM) dan BPPT berfokus pada kerja sama pusat riset dan pengembangan nasional teknologi maju dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.
Setelah penandatanganan empat nota kesepahaman ini, Menristekdikti meluncurkan dua program inovatif Kemenristekdikti, yaitu Id-Menulis dan E-Office.
Program Indonesia Menulis (Id-Menulis) merupakan salah satu solusi peningkatan kualitas karya ilmiah para dosen dan peneliti di Indonesia. Pada tahun 2018, jumlah publikasi internasional Indonesia untuk pertama kalinya telah mengungguli semua negara-negara di Asean. Capaian kuantitas tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas serta penyebaran yang merata di seluruh wilayah negeri, Id-Menulis merupakan solusi di samping untuk meningkatkan kualitas, juga untuk pemerataan.
Sementara itu, pengembangan E-Government merupakan rencana aksi reformasi birokrasi dengan mengimplementasikan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penguatan area ketatalaksanaan terutama pada pelayanan publik. Saat ini, layanan naskah dinas masih menggunakan cara konvensional mulai dari proses pembuatan konsep surat, penandatanganan pimpinan, dan diseminasi.
Beberapa masalah yang timbul ialah pemalsuan dokumen surat, proses persetujuan surat yang membutuhkan waktu, proses pencarian arsip yang sulit, serta penggunaan kertas berlebih. Dari beberapa permasalahan tersebut dirumuskan solusi sistem perkantoran dengan pemanfaatan teknologi informasi.
Sistem Perkantoran Elektronik atau dikenal dengan istilah E-Office adalah sistem E-Government yang dikembangkan oleh Pusdatin dengan tujuan mendukung layanan naskah dinas guna mempermudah proses persuratan yang melingkupi kegiatan digitalisasi, desiminasi, dan disposisi naskah dinas korespondensi. Dengan implementasi E-Office, proses layanan naskah dinas lebih cepat efisien, meningktakan mobilitas, dan terjamin keabsahannya.
Manfaat dengan adanya E-Office yang dapat dirasakan oleh organisasi adalah kemudahan dalam pengelolaan naskah dinas korespondensi meliputi pencatatan, penyimpanan, pencarian, dan monitoring surat dan disposisi. Manfaat untuk Perguruan Tinggi ialah meningkatkan akuntabilitas layanan persuratan. Penerima surat dapat membaca dan merespon surat yang diterima kapanpun dan dimanapun berada melalui daring.
Masih dalam kesempatan yang sama Menristekdikti meluncurkan empat Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Keempat LAM tersebut adalah, LAM Sains Alam dan Ilmu Formal (LAM Sama), LAM Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAM EMBA), LAM Kependidikan, serta Indonesia Accreditation Board for Engineering Education (IABEE).
LAM hadir untuk meningkatkan percepatan dan peningkatan kualitas penjaminan mutu di program studi di Indonesia. Dengan kekhususan sistem akreditasi untuk masing-masing rumpun keilmuan, percepatan dan peningkatan kualitas sangat memungkinkan.
Harapannya, setelah diluncurkan keempat LAM ini mampu melanjutkan kinerja mulai dari strukturisasi organisasi, instrumen penilaian akreditasi, teknologi akreditasi, hingga akhirnya mampu memulai akreditasi di program studi di seluruh Indonesia.
Selain itu, seiring dengan semakin maraknya pembelajaran dalam jaringan (e-learning) di Perguruan Tinggi di Indonesia, diperlukan penjaminan kualitas dan standarisasi pengelola pembelajaran serta keberlanjutan dalam penyelenggaraan pembelajaran dalam jaringan (e-learning) di Perguruan Tinggi di Indonesia. Dalam upaya menjawab tantangan tersebut dan melaksanakan mandat Permenristekdikti No. 51 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mendirikan Institut Pendidikan Siber Indonesia (Indonesia Cyber Education Institute) atau ICE Institute.
Peresmian ICE Institute ini juga disertai dengan penandatanganan prasasti Gedung ICE Institute. Dengan berdirinya ICE Institute, Kementerian dapat menjamin mutu semua pembelajaran daring di Indonesia. Oleh sebab itu, Kemenristekdikti mendukung berdirinya Universitas Siber Asia sebagai perguruan tinggi yang menyelenggarakan pembelajaran daring secara utuh di Indonesia. (red/ju)
