Presiden Jokowi menghadiri Rakornas Kemenristek/BRIN 2020 (Sumber: setneg.go.id)

Tangerang, BISKOM – Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2020 pada 30 Januari 2020 bertempat di Graha Widia Bhakti, Kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek), Serpong, Kota Tangerang Selatan. Rakornas ini dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa BRIN harus bisa mengorkestrasi pengembangan proyek-proyek riset yang sangat strategis, yang meningkatkan kesejahteraan rakyat, memecahkan permasalahan bangsa, dan memanfaatkan peluang global bagi kemajuan negara Indonesia. BRIN juga harus mampu mendeteksi dan mengidentifikasi topik-topik riset yang strategis dan inovatif, yang sesuai dengan kebutuhan bangsa. BRIN juga harus menjadi badan intelijen inovasi bangsa.

Oleh karena itu, secara khusus Presiden menyampaikan tiga arahan untuk BRIN. Pertama, BRIN harus segera mengonsolidasikan agenda riset strategis nasional di berbagai bidang. Harapannya, riset-riset tersebut akan memberikan nilai tambah bagi negara dan bagi perekonomian masyarakat.

Kedua, Presiden meminta BRIN untuk melakukan konsolidasi anggaran. Menurut Presiden, anggaran riset Indonesia tersebar di berbagai lembaga riset dan penelitian yang jika digabungkan nilainya mencapai Rp27,1 triliun.

Ketiga, Presiden meminta BRIN untuk mengonsolidasikan aktor dan jejaring yang harus terlibat dalam proyek inovasi strategis nasional. Selain mengonsolidasikan 329 unit riset milik kementerian dan lembaga, Presiden ingin agar BRIN mengajak semua pihak untuk bekerja sama, termasuk meningkatkan peran swasta dalam riset-riset unggulan.

Secara khusus, Menteri Riset dan Teknologi-BRIN, Bambang Brodjonegoro menyampaikan bahwa program diskon pajak atau super deductible tax hingga 300 persen yang digadang-gadang pemerintah ternyata jadi harapan besar bagi Kemenristek-BRIN. Hal ini dinilai mampu menggairahkan penelitian dari sektor swasta. “Bila nantinya super diskon pajak untuk pelaku industri asing ataupun nasional diberlakukan, maka akan semakin terbuka peluang pendanaan penelitian atau riset datang dari sektor swasta,” ujar Bambang.

Sebab saat ini, riset tidak hanya bisa mengandalkan pemerintah saja yang masih meletakan anggaran riset di angka 0.3 persen dari jumlah anggaran belanja negara. Selebihnya dilakukan mandiri oleh lembaga riset dan perguruan tinggi.

Selain itu, ada enam hasil riset unggulan yang saat ini sedang diupayakan Kemenristek untuk tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat, yakni riset di bidang drone, katalis, kapal pelat datar, makanan dan kesehatan. Produksi drone ini nantinya untuk mendukung kebutuhan militer agar Indonesia tidak bergantung pada pesawat tempur dan pesawat angkut saja. Kemenristek juga menampilkan inovasi unggulan Katalis Merah Putih yang akan menjadi sumber dari bahan bakar terbarukan. (red)