Ilustrasi

Jakarta, BISKOM – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (MA) bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional MUI akan mengadakan Seminar Nasional Ekonomi Syariah secara virtual pada tanggal 26 Agustus 2020, Pukul 09.00 WIB. Seminar ini akan mengambil tema tentang Penguatan dan Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Yang Berkeadilan Di Indonesia. Seminar ini bisa disaksikan secara live melalui Youtube dengan link https://youtu.be/28ThpPS-PbE.

Hadir sebagai pembicara dalam seminar ini yakni Wakil Presiden RI/Ketua Dewan Syariah Nasional, Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin, Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung RI 2012- 2020, Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H., Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Dr. Amran Suadi, S.H., M.M., M.Hum., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional, Prof. Dr. Jaih Mubarok, S.E., S.H., M.Ag. dan dari Otoritas Jasa Keuangan, Dr. Setiawan Budi Utomo.

Pertumbuhan dan perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia demikian pesat karena didukung secara politis oleh pemerintah maupun oleh berbagai komponen masyarakat ekonomi di Indonesia. Dengan prospektif tersebut, Indonesia diharapkan menjadi “Kiblat Ekonomi Syariah Dunia”, sebagaimana telah ditetapkan dalam master plan dan grand desain ekonomi syariah di Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, dipandang perlu upaya-upaya penguatan sistem ekonomi syariah dalam berbagai aspek, termasuk penyelesaian sengketanya.

“Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang diberi kewenangan oleh peraturan perundangundangan di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara litigasi. Untuk itu perlu ditingkatkan kapasitas dan profesionalisme hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah, untuk memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan agar tingkat kepercayaan masyarakat pelaku bisnis syariah kepada lembaga peradilan semakin tinggi, sehingga iklim kemudahan berusaha di bidang ekonomi syariah di Indonesia semakin terbuka, yang pada gilirannya dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,” tulis Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., dalam siaran persnya.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi di pengadilan agama masih banyak terkendala pada aspek hukum acaranya, terutama aspek hukum kepailitan syariah. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah belum mengatur tentang kepailitan syariah. Padahal realitanya, beberapa sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke pengadilan agama sangat terkait erat dengan permasalahan kepailitan dan niaga syariah yang belum diatur secara jelas prosedur dan hukum acaranya.

“Perlu ada Kelompok Kerja (Pokja) tentang kepailitan syariah untuk menjadi bahan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) kepailitan ekonomi syariah. Berdasarkan hal itu, maka sangat penting dilakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas peradilan agama dalam menyelesaikan kasus kepailitan syariah dalam perkara niaga syariah,” papar Aco Nur.

Posisi Indonesia dalam Global Competitivenesss Index yang diterbitkan oleh Forum Ekonomi Dunia (WEF), terutama aspek kemudahan berusaha masih sangat rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Salah satu aspek yang masih menjadi sorotan adalah tingkat kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa dan eksekusi putusan yang membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang cukup mahal dan lama.

“Eksekusi putusan ekonomi syariah dalam kenyataannya sering terkendala karena minimnya dukungan dari berbagai lembaga terkait, dan persoalan-persoalan teknis lainnya yang perlu dicarikan solusinya oleh seluruh komponen bangsa, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, agar tujuan negara hukum Indonesia dapat terwujud,” pungkas Aco Nur. (red)