Misalnya, bisa melalui ajang kompetisi TI semacam Indonesia ICT Award (INAICTA) yang tujuannya mendorong dan menggali potensi dan kreativitas anak bangsa di bidang TI. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, bertugas untuk menjadi fasilitator antara produk TI Indonesia dengan pihak industri dan masyarakat selaku pengguna produk lokal.

“Pemerintah, industri dan masyarakat harus mengapresiasi karya kreatif bangsa, agar bisa berjaya di negeri sendiri,” papar Menkominfo, Tifatul Sembiring.

Lebih lanjut Menkominfo mengatakan bahwa TI diharapkan dapat menjadi sumber devisa baru bagi negara dan untuk menyerap tenaga kerja.  “Unsur kreativitas dalam bidang TI diarahkan untuk berperan bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia sehingga secara aktif dapat memberikan sumbangan dalam menciptakan kemakmuran bangsa,” katanya.

BISKOM sendiri menggunakan cara sesuai kapasitas kami: mempublikasikan potensi-potensi TI, baik dari sumber daya manusianya, infrastruktur maupun  kontribusinya terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Pada edisi Agustus lalu dan edisi September ini BISKOM lebih banyak menyajikan potensi-potensi yang belum tergali dari ranah TI nasional. Kami berupaya menampilkan hal-hal yang baru dan belum mendapat ruang lebih luas untuk mengekpresikan potensi TI yang dimaksud.

Kami menampilkan headline “Posisi TI dalam Harteknas” juga merupakan semacam protes, kenapa TI belum terlalu dianggap dalam tiap peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional? Dilanjutkan dengan pertumbuhan investasi industri TI khususnya penanaman modal asing.

Diharapkan dengan tulisan ini akan lebih mendapat perhatian pemerintah dan masyarakat luas, khususnya masyarakat informasi, dalam upaya menggali dan mengoptimalisasi potensi TI nasional yang masih terpendam. Kami juga menampilkan berbagai karya anak bangsa dan figur-figur SDM TI asal Indonesia yang sukses di bidangnya guna membangkitkan semangat kebanggaan dan nasionalisme bangsa, bahwa kita juga mampu.

Lihat saja CEO Marvell Tecnology, Sehat Sutardja dan pendiri Kaskus Andrew Darwis. Semua kami sajikan, agar TI nasional tidak terus dipandang sebelah mata, baik di mata dunia maupun negeri sendiri. Semoga TI nasional benar-benar mencapai kejayaannya kelak.

Alasannya, kewenangan tersebut bisa menganggu iklim demokrasi dan kebebasan berekspresi warga negara. Wacana pengawasan account jejaring sosial di internet merupakan salah satu poin yang dibicarakan dalam pembahasan Rancangan Undang- Undang Intelijen. Karena itu, RUU Intelijen seharusnya dijiwai dengan semangat anti-diktatorisme dan memperkuat penegakan hukum dalam bingkai civil society. Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Syahfan Badri Sampurno.

“Kami ingin punya inteligen yang kuat dan mampu mendeteksi setiap potensi ancaman dan gangguan keutuhan negara, akan tetapi kita juga ingin itu semua dapat mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis, terbuka, dan taat pada hukum. Jangan sampai RUU intelijen ini membatasi hak-hak sipil, melanggar HAM dan lain sebagainya” tegas Syahfan.

Lalu apa yang diperbolehkan BIN dalam konteks kasus teknologi informasi seperti maraknya jejaring sosial Facebook Twitter, atau bahkan milis komunitas dunia maya? Kepala BIN, Sutanto mengatakan, UU Intelijen penting untuk menjaga keutuhan negara. Menurut mantan Kapolri ini, Indonesia membutuhkan sebuah UU Intelijen kuat untuk menangkal semua kejahatan, baik dari dalam negeri maupun luar. Sutanto juga menepis bila BIN digunakan untuk kepentingan pemimpin.

Di sisi lain, seperti halnya di dunia nyata, di dunia mayapun telah terbentuk komunitas-komunitas yang jaringannya meluas berdasarkan minat anggotanya. Ada komunitas penggemar open source software, animasi, Java dan lain sebagainya. Dalam sebuah komunitas, anggotanya saling mengawasi, mengkritik dan mendukung kemajuan sesama anggota. Ini lah sebabnya, komunitas menjadi salah satu pilar kemajuan teknologi informasi (TI) di tanah air.

Dengan kata lain, disinilah peran strategis BIN dan komunitas dalam memberikan masukan bagi pemerintah agar pilar-pilar ekonomi dan politik nasional tetap dikuasai, dipegang oleh negara. Diperlukan kajian mendalam, strategis dan menyeluruh terhadap rencana mengawasi Facebook dan Twitter agar jangan sampai malah meresahkan masyarakat dan komunitas, khususnya pengguna jejaring sosial.

Salam,
REDAKSI

Pada prinsipnya, jaminan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik merupakan sarana dan strategi untuk mendorong pemerintahan yang terbuka (open government) sehingga masyarakat sebagai pemilik dan pelaku kedaulatan dalam negara dapat turut berpartisipasi dalam mengontrol tindakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam dimensi yang lebih luas, jaminan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik dapat berimplikasi sebagai instrumen untuk mencegah praktik korupsi.

Hal ini disebabkan, korupsi umumnya tumbuh dan berkembang pada rezim ketertutupan. Jepang, Thailand, Inggris, Amerika, Swedia ataupun negara-negara lain yang sama-sama memperjuangkan kebebasan informasi, memiliki latar belakang yang berbeda dalam usahannya untuk menjamin hak publik atas informasi.

Di tingkat Asia, Jepang sudah terlebih dahulu mengambil langkah maju dengan menjamin akses informasi publik di tingkat daerah secara luas yang memotivasi pemerintah pusat untuk memiliki informasi. Sementara Indonesia, Undang-undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KIP) telah disahkan pada April 2008 lalu, atau hampir 3 tahun sudah kita memiliki undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi.

Secara historis, UU KIP dibuat satu paket dengan Rancangan Undang-undang (RUU) lainnya yang saling terkait yakni RUU Rahasia Negara dan RUU Intelijen. Namun hingga kini RUU keduanya belum disahkan. Padahal di era kebebasan informasi, dimana akses internet telah mencapai hampir ke seluruh pelosok daerah, ancaman akan perolehan informasi yang negatif berpeluang besar. Salah satu sumber informasi yang belum tentu dijamin kebenarannya umpanya bisa diperoleh dari Wikileaks.

Situs kontroversial yang kerap ‘terbuka’ dalam membuka rahasia beberapa negara di dunia ini, sayangnya ‘tertutup’ untuk soal sumber perolehan data. Jika tidak disikapi dengan bijak, maka dapat menimbulkan perpecahan di dalam negara, termasuk Indonesia yang menjadi salah satu negara sasaran Wikileaks.

Karenanya, UU Intelijen dan UU Rahasia Negara mutlak diperlukan. UU Intelijen berperan untuk memaksimalkan peran badan intelijen dalam upaya melakukan pencegahan untuk mengamankan negara, namun dalam praktik seringkali mempunyai “benturan-benturan” dengan hak asasi manusia dan akses publik. Sedangkan RUU Rahasia Negara, bisa dijadikan batasan karena ada informasi yang bersifat terbuka untuk publik atau tertutup karena dapat mengancam keutuhan negara.

Dalam hal ini, pendapat Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Freddy Tulung, sangat tepat. Diperlukan lebih banyak konten positif yang bersifat edukasi di internet agar masyarakat menjadi cerdas dan bijak, termasuk dalam menyikapi konten-konten negatif yang bermunculan.

Selain lebih mudah dalam penggunaan, Cloud Computing juga menjadi solusi dalam penghematan investasi dan operasional karena tidak memerlukan biaya pembelian perangkat server, pendirian dan perawatan server hingga sumber daya manusia di bidang teknologi informasi (TI). Sebaliknya, Cloud Computing juga membuka lapangan kerja baru karena akan semakin banyak perusahaan-perusahaan yang menawarkan layanan ini di masa mendatang.

Hanya saja, penerapan Cloud Computing akan menemui beberapa kendala, seperti minimnya bandwidth internet. Cahyana Ahmadjayadi, Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Keamanan Kementerian Komunikasi Informatika mengatakan, “Jika melihat kondisi di Indonesia yang masih terbatas bandwidth internetnya, maka diperlukan waktu sekurangnya 3 tahun untuk bisa mengoptimalkan penggunaan komputasi awan. Patokan tersebut berdasarkan life cycle sebuah proyek. Karenanya harus ada inovasi dalam pengembangannya.”

Ketua Kelompok Keilmuan Teknologi Informasi Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB, Suhono Harso Supangkat, juga mengungkapkan hal yang sama. “Diperlukan waktu yang cukup lama untuk bisa mensejajarkan komputasi awan di Indonesia dengan negara-negara lainnya, kecuali ada kolaborasi yang bagus antara akademisi, industri dan pemerintah.” katanya.

Melihat pasar saat ini, Direktur Wholesales and Enterprise Telkom, Arief Yahya menggambarkan, nilai pasar dari Cloud Computing di Indonesia memang masih kecil. Namun katanya, tahun 2011 diprediksi bakal mencapai Rp 2,1 triliun dengan sumbangan Software-as-a-Service (SaaS) sebesar 40%. Menurut Arief, potensi pasar yang besar untuk ditawarkan solusi komputasi awan adalah pemerintah karena berperan sebagai lokomotif di industri. “Pemerintah secara regulasi membuka peluang bagi pelaku usaha, misalnya dengan adanya National Single Windows (NSW) yang membuat semua pelaku usaha berlomba mendukung program itu,” ujarnya. “Belum lagi, belanja TI pemerintah daerah dan pusat itu lumayan besar, khususnya untuk pendidikan dan kesehatan. Di pendidikan saja ada alokasi dana sebesar Rp. 200 triliun dimana 20% di antaranya untuk belanja TI,” jelas Arief lebih lanjut.

Berdasarkan catatan, sektor pemerintah rata-rata mengambil porsi 11% dari belanja TI nasional yang tahun ini diperkirakan mencapai US$ 1,731 miliar atau tumbuh 11,9% dari tahun sebelumnya. Arief menyarankan, pemerintah daerah agar tak segan memanfaatkan Cloud Computing karena bisa menekan biaya investasi dan menciptakan efisiensi. Tentunya bukan hanya sektor pemerintahan yang menjadi target dalam Cloud Computing. Banyak pihak yang menilai solusi ini tepat bagi usaha kecil menengah (UKM) yang pada dasarnya memang memerlukan adanya efisiensi sebesar mungkin. Layaknya awan, penggunaan Cloud Computing di Indonesia saat ini memang masih terlihat tenang. Namun ketika kebutuhan semakin mendesak, awan akan segera menurunkan hujan lebat dan tidaklah mengherankan jika airnya malah membanjiri pasar.

Salam,
Redaksi

Sebelumnya, antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan RIM telah membuat tujuh butir kesepakatan yang harus dilakukan RIM sebagai persyaratan membuka usahanya di Indonesia. “Dari tujuh butir tersebut, baru empat yang dipenuhi yakni pendirian perwakilan resmi, pembangunan pusat layanan, penyerapan sumber daya lokal, dan penggunaan konten lokal,” kata Tifatul. Sementara persyaratan penyediaan data center (server) di Indonesia dan penutupan akses situs porno di handset Blackberry, hingga saat ini belum dipenuhi RIM.

Sebenarnya, tidak ada yang salah dari ketegasan pemerintah dalam memberlakukan prasyarat yang harus dipenuhi oleh RIM. Sayangnya, pemerintah tidak melakukan sosialisasi yang intensif bagi kelancaran pelaksanaan kebijakan ini agar menimbulkan tanggapan yang negatif dari masyarakat. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Paula Sinjal berkomentar, “Yang harus dipahami masyarakat adalah tujuh poin yang harus dipenuhi oleh RIM. Tidak sepotong-potong, sehingga akan menimbulkan akses yang negatif dan prasangka buruk terhadap pemerintah.” Terlebih kata Paula, saat ini makin banyak isu yang tidak relevan seputar kasus ini, yang beredar dan meresahkan masyarakat pengguna Blackberry serta para operator sebagai penyedia akses internet di smartphone itu.

Sekarang, mari kita singkirkan sejenak kekisruhan yang terjadi antara pemerintah dan RIM, karena masih banyak deadline seputar TI di tanah air. Diantaranya mengenai kewajiban bagi setiap warga untuk memiliki nomor induk kependudukan (NIK) nasional.

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Marzan Azis Iskandar menyatakan, 2011 ini merupakan tahun tenggat dimana NIK harus sudah disosialisasikan dari Sabang hingga Marauke. Selain untuk kebutuhan pembuatan e-KTP atau Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik, NIK juga akan menjadi dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan dokumendokumen lainnya, sehingga NIK menjadi kunci akses dalam pelayanan publik di hampir setiap sektor.

Sayangnya, tidak mudah untuk menerapan NIK. Dibutuhkan jaringan informasi yang memadai, distribusi dan akses yang merata di setiap penjuru Republik, termasuk tersedianya pusat data yang selalu online. Peran aktif dan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri ke Kepala Kelurahan setempat untuk mendapatkan NIKnya sendiri juga sangat diperlukan. Jadi, sudahkah Anda memiliki NIK untuk menuju Indonesia yang lebih baik?

Hasil survei Syncore juga memperkirakan, perekonomian Indonesia akan tumbuh sekitar 6.3% di tahun 2011, kendati pada triwulan pertama 2011 akan menjadi periode yang berat karena ketidakpastian ekonomi global dan rumitnya alokasi belanja dari pemerintah.

Sementara di dunia teknologi informasi (TI), sektor komunikasi akan mengalami pertumbuhan sekitar 12.5 persen. Di sini, seperti pada 2010, situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter masih cukup populer, sehingga tetap bisa dimanfaatkan untuk melakukan promosi perusahaan atau penjualan, mengingat trend pemasaran mengarah pada menggabungkan kekuatan channel distribusi.

Siapa yang memiliki channel distribusi paling baik, maka akan berpeluang untuk memenangkan persaingan. Di industri komputer, seperti dikatakan Lucky Sebastian, Penggiat Android IDAndroid, dominasi notebook akan jauh mengungguli personal computer (PC) dengan perkiraan akan menembus rasio 80:20. Namun penjualan netbook telah mencapai titik puncak, sehingga akan cenderung menurun, tergerus oleh trend iPad dan produk sejenis, terutama yang menggunakan aplikasi Android.

Di sisi lain, Michael Barnes, VP of Software & Asia Pacific Research, Springboard Research mengatakan bahwa otomatisasi pelayanan terhadap customer menggunakan TI berbasis sewa akan semakin mempopulerkan layanan Cloud Computing. Agar bisa masuk pasar Usaha Kecil Menengah (UKM) Indonesia yang saat ini tengah berkembang, pemain-pemain besar dunia tak akan ragu untuk mendowngrade harganya.

Di tahun 2011 pula, industri kreatif akan terus berkembang dan tidak terimbas krisis. Bahkan berapa aktivis lokal akan sukses menembus pasar Internasional, dan kreator-kreator baru akan segera bermunculan. Namun, tentu saja, kemajuan tidak selalu berjalan mulus. Banyak regulasi yang mengikat sekaligus memperlancar perjalanan bisnis dan industri TI di tahun 2011, karena pemerintah akan semakin tegas dalam upaya penegakan peraturan di bidang perdagangan, industri, perburuhan dan pajak. Apakah benar semua prediksi ini? Waktu yang akan menjawab. Mari kita sambut Tahun Baru 2011!

Teknologi 3D memang bukan hal baru. Ia sudah ada sejak puluhan tahun lalu, saat film 3D pertama Bwana Devil menjanjikan “singa ke pangkuan Anda” dan “kekasih ke dalam pelukan Anda” pada 1952. Namun saat ini, dengan tampilan yang lebih real dan hidup, 3D menjanjikan pengalaman yang beda saat menonton televisi.

Bukan hanya tampilan 3D, produsen televisi juga telah membenamkan tiga kemampuan lain terbaru pada kotak tipis ini, seperti video calling, koneksi internet dan kemampuan mengupdate status Facebook. Artinya, televisi tak lama lagi akan berkemampuan sama dengan sebuah komputer yang biasa Anda gunakan sekarang.

Tetapi, televisi 3D datang dengan sedikit masalah yang tidak sepele. Menonton dengan kacamata yang sanggup menampilkan gambaran 3D ternyata cukup merepotkan. Kendati teknologi memungkinkan untuk meniadakan kacamata, nyatanya produsen masih enggan memproduksinya dengan alasan akan berbiaya lebih tinggi dibanding televisi 3D yang ada sekarang. Padahal, televisi 3D tidak murah. Untuk beberapa tipe, harganya bisa Rp. 5 juta lebih mahal dari TV LED atau TV plasma.

Harga yang mahal kemungkinan akan menjadi rintangan bagi banyak konsumen. Chang Knight, analis ekuitas di Panasonic mengatakan “Harga dapat menakut-nakuti orang untuk beralih ke 3D.” Disamping masalah harga, teknologi 3D rupanya cukup berbahaya bagi kesehatan. Juru bicara Samsung melaporkan televisi 3D berpotensi menyebabkan gangguan penglihatan, gerakan yang tidak diinginkan seperti kedutan, mual, hingga kehilangan kesadaran. “Televisi 3D juga menimbulkan kelelahan, disorientasi, dan keram,” kata sumber tersebut seperti dikutip Digital Trends. Samsung juga menganjurkan agar perempuan hamil, pengidap epilepsi atau memiliki riwayat stroke, di bawah pengaruh alkohol, dan manula menghindari menonton tayangan televisi 3D.

Nyatanya, meski kehadirannya membawa berbagai tantangan, Consumer Electronics Association cukup yakin bahwa akan ada 2,2 juta televisi 3D yang terjual tahun ini. Penyebabnya, seperti dikatakan Howard Stringer kepala eksekutif Sony,  “Menyangkut hiburan rumahan, tak ada pengalaman yang menyenangkan  layaknya 3D.”

Mengatasi permasalahan ini, tampaknya produsen terpaksa harus terus melakukan terobosan untuk memberikan ilusi tanpa kaca mata, namun kemungkinan masih perlu waktu bertahun-tahun sebelum teknologinya siap. Kita tunggu saja.

Karena itu anggaran pendapatan belanja baik APBN/D memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong tercapainya target dan sasaran makro ekonomi nasional maupun daerah. Maka APBN/APBD seyogianya diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok, sekaligus mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

Salah satu permasalah pokok itu  antara lain soal pengadaan barang/jasa publik ini melibatkan jumlah anggaran yang besar. Total belanja pemerintah saat ini, baik pusat maupun daerah melalui pengadan barang/jasa publik rata-rata mencapai mencapai 30-40% dari total anggaran pertahunnya.

Menurut Transparansi Internasional (2006) jumlah pengadaan barang dan jasa di lembaga publik rata-rata mencapai sekitar 15% -30 % dari Penghasilan Kotor Dalam negeri (Gross Domestic Product/GDP). Sementara Country Procurement Assessment Report (CPAR) tahun 2001 merilis potensi manfaat ekonomi dan sosial dari reformasi pengadaan pemerintah sangat besar. Volume pengadaan barang, pekerjaan sipil dan jasa-jasa konsultan dari anggaran pembangunan berjumlah sekitar US$10 miliar per tahunnya. Selain itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga melaksanakan pengadaan dengan sistim ini dalam jumlah yang besar.

Dari semua persoalan pelayanan publik dan perekonomian naisonal, e-Procurement (e-Proc) adalah jawaban. Disinilah esensi wacara e-Proc kami tampilkan, sebagai dampak dari peran teknologi intormasi dalam mendukung laju pertumbuhan perekonomian negeri ini, memangkas liukan birokrasi, dan konsistensi dalam upaya memberantas korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Dengan mencampilkan wacana e-Proc saat ini, sejumlah perbaikan dalam implementasinya masih perlu dilakukan, agar para pengguna atau rekanan tetap nyaman dalam memanfaatkannya.

Salam,
Redaksi

Berkaca dari kiprahnya di tahun lalu, animasi dan game lokal yang masuk kedalam bagian dari industri kreatif, kami nilai akan menemui popularitasnya di tahun ini. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan James Paul Gee, penulis buku “What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy”, bahwa game memiliki banyak manfaat.

Di sis lain, James membantah sebagian besar yang dituduhkan bahwa  video game membawa pengaruh buruk. James yang juga dosen di University of Wisconsin-Madison Amerika Serikat ini menilai, jika digunakan dengan benar, video game dan game komputer berpotensi sebagai sarana untuk belajar. Ini artinya melalui game, kita bisa mempercepat pengusaan teknologi di dalam negeri.

Pada kenyataanya industri game, termasuk animasi, telah berkembang cukup pesat di negeri ini. Dapat dilihat dari maraknya event-event baik online maupun offline yang selalu dipadati peserta. Peminat game yang membeludak, khususnya game online, kerap membuat publisher menambah jumlah server karena saking padatnya pengguna.

Indikasi lain diperlihatkan oleh maraknya berbagai komunitas, forum-forum, dan membanjirnya warnet khusus game yang online selama 24 jam.

Karenanya di edisi awal 2010 ini kami ingin memberikan potret game dan animasi nasional yang makin menunjukan geliatnya dari waktu ke waktu. Kami merasa berkepentingan untuk menyalurkan aspirasi dari kalangan industri kreatif  agar mereka mendapat kemudahan dari hambatan-hambatan yang selama ini menjadi penghalang bagi kelancaran usaha mereka, termasuk persoalan Hak Kekayaan Intelektual (Haki),

Akhirnya, selamat memasuki 2010 dengan semangat juang yang tinggi, semoga segalanya menjadi lebih baik untuk kita semua.

Salam,
Redaksi

Tentunya kita berharap di 2010, tidak ada lagi badai menerpa sektor manufaktur non migas yang berimbas pula pada penutupan pabrik-pabrik industri TI baik skala global maupun lokal. Juga, semoga tidak ada lagi gelombang PHK massal terhadap ribuan pekerja yang selama ini menjadi andalan di bidang TI. Beruntung, imbas krisis keuangan global kini mulai berkurang, bahkan mulai terjadi penguatan rupiah terhadap dollar.

Di sisi lain, masyarakat Indonesia berharap kondisi politik keamanan makin stabil, setelah  hajatan akbar politik dan dibasminya dedengkot teroris oleh kepolisian yang sempat menebar teror di negeri ini. Inilah diantaranya sejumput optimisme kita dalam menatap industri TI nasional ke depan. Menghadapi tahun 2010, industri TI nasional diharapkan bisa melangkah lebih ringan. Dengan begitu pertumbuhannya pun diprediksi makin agresif seiring makin pesatnya perkembangan TI di dalam negeri.

Namun optimistik kita tersebut, disertai pula dengan tantangan sekaligus peluang untuk menjadikan TI kita makin baik dan berkembang lebih pesat lagi. Karena itu kami berupaya lebih cepat menyajikan gambaran atau outlook TI nasional di 2010 yang dibalut dengan optimisme, tantangan dan peluangnya.

Guna menghindari melebarnya wacana, kami membahasnya dalam empat cakupan umum perkiraan industri TI di 2010, antara lain di bidang software, hardware, service, dan infrastruktur. Semua yang tersaji sekadar gambaran bagaimana industri TI kita menghadapi 2010. Kita tunggu perkembangannya.

Akhir kata, Selamat Natal dan Tahun Baru 2010, semoga Indonesia bergerak maju menuju kesuksesan.