Berkaca dari kiprahnya di tahun lalu, animasi dan game lokal yang masuk kedalam bagian dari industri kreatif, kami nilai akan menemui popularitasnya di tahun ini. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan James Paul Gee, penulis buku “What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy”, bahwa game memiliki banyak manfaat.

Di sis lain, James membantah sebagian besar yang dituduhkan bahwa  video game membawa pengaruh buruk. James yang juga dosen di University of Wisconsin-Madison Amerika Serikat ini menilai, jika digunakan dengan benar, video game dan game komputer berpotensi sebagai sarana untuk belajar. Ini artinya melalui game, kita bisa mempercepat pengusaan teknologi di dalam negeri.

Pada kenyataanya industri game, termasuk animasi, telah berkembang cukup pesat di negeri ini. Dapat dilihat dari maraknya event-event baik online maupun offline yang selalu dipadati peserta. Peminat game yang membeludak, khususnya game online, kerap membuat publisher menambah jumlah server karena saking padatnya pengguna.

Indikasi lain diperlihatkan oleh maraknya berbagai komunitas, forum-forum, dan membanjirnya warnet khusus game yang online selama 24 jam.

Karenanya di edisi awal 2010 ini kami ingin memberikan potret game dan animasi nasional yang makin menunjukan geliatnya dari waktu ke waktu. Kami merasa berkepentingan untuk menyalurkan aspirasi dari kalangan industri kreatif  agar mereka mendapat kemudahan dari hambatan-hambatan yang selama ini menjadi penghalang bagi kelancaran usaha mereka, termasuk persoalan Hak Kekayaan Intelektual (Haki),

Akhirnya, selamat memasuki 2010 dengan semangat juang yang tinggi, semoga segalanya menjadi lebih baik untuk kita semua.

Salam,
Redaksi

Tentunya kita berharap di 2010, tidak ada lagi badai menerpa sektor manufaktur non migas yang berimbas pula pada penutupan pabrik-pabrik industri TI baik skala global maupun lokal. Juga, semoga tidak ada lagi gelombang PHK massal terhadap ribuan pekerja yang selama ini menjadi andalan di bidang TI. Beruntung, imbas krisis keuangan global kini mulai berkurang, bahkan mulai terjadi penguatan rupiah terhadap dollar.

Di sisi lain, masyarakat Indonesia berharap kondisi politik keamanan makin stabil, setelah  hajatan akbar politik dan dibasminya dedengkot teroris oleh kepolisian yang sempat menebar teror di negeri ini. Inilah diantaranya sejumput optimisme kita dalam menatap industri TI nasional ke depan. Menghadapi tahun 2010, industri TI nasional diharapkan bisa melangkah lebih ringan. Dengan begitu pertumbuhannya pun diprediksi makin agresif seiring makin pesatnya perkembangan TI di dalam negeri.

Namun optimistik kita tersebut, disertai pula dengan tantangan sekaligus peluang untuk menjadikan TI kita makin baik dan berkembang lebih pesat lagi. Karena itu kami berupaya lebih cepat menyajikan gambaran atau outlook TI nasional di 2010 yang dibalut dengan optimisme, tantangan dan peluangnya.

Guna menghindari melebarnya wacana, kami membahasnya dalam empat cakupan umum perkiraan industri TI di 2010, antara lain di bidang software, hardware, service, dan infrastruktur. Semua yang tersaji sekadar gambaran bagaimana industri TI kita menghadapi 2010. Kita tunggu perkembangannya.

Akhir kata, Selamat Natal dan Tahun Baru 2010, semoga Indonesia bergerak maju menuju kesuksesan.

Aksi yang sama tentu tak luput dari perhatian kita dimana terror telah terjadi pada 17 Juli 2009 di Mega Kuningan Jakarta setelah teroris berhasil meledakkan bom serupa pada 5 Agustus 2003. Dua kali serangan bom juga terjadi di Bali yakni pada 12 Oktober 2002 dan dan 1 Oktober 2005. Belum lagi pengeboman di depan Kedutaan Besar Australia, 9 September 2004.

BISKOM terus berupaya mengetengahkan setiap permasalahan aktual yang terjadi di negeri ini dengan memfokuskan wacana dalam konteks teknologi informasi (TI). Penanganan masalah terorisme begitu kompleks sehingga memerlukan keterlibatan dan peran serta dari berbagai disiplin ilmu, termasuk TI. Serentetan aksi teror yang marak terjadi dalam satu dasawarsa terakhir telah memacu Dr. Petrus Reinhard Golose, salah seorang dosen luar biasa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, untuk menulis suatu program tentang deradikalisasi terorisme.

“Sebab, bagaikan membersihkan rumput ilalang walau sudah ditebas dan dibakar akan tumbuh kembali dengan cepat, pemberantasan terorisme harus dilakukan sampai ke akar-akarnya dan harus pastikan tidak ada yang tertinggal,” tegas Petrus dalam sambutannya di acara peluncuran buku Deradikalisasi Terorisme di Gedung F FISIP Universitas Indonesia, Depok, Kamis (20/8).

Komisaris Besar Petrus Reinhard Golose merupakan orang Indonesia pertama yang memperoleh gelar doktor untuk bidang cybercrime pada 7 Juni 2008 lalu. Inilah yang membuat kami berinisiatif menyajikan tulisan “Para Perintis TI Indonesia” di mana Petrus termasuk salah satu diantaranya. Apa yang kami sajikan merupakan apresiasi terhadap sosok yang berkontribusi dalam perkembangan TI nasional. Kami memandang pemberian penghargaan secara formal berupa award tertentu sejauh ini belum belumlah cukup. Yang kami kedepankan adalah mencatat prestasi sejumlah insan TI dalam perjalanan sejarah TI nasional. Dengan harapan akan kembali muncul sosok yang bisa mengembangkan dan memajukan TI di masa mendatang.

Akhirnya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat Muslim sekaligus selamat merayakan Hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1430 Hijriyah.

Kita sesungguhnya memang belum merdeka dan rasanya sulit dalam waktu dekat kita bisa benar-benar merdeka, terbebas dari ketergantungan bangsa lain di dalam penguasaan teknologi. Oleh karena itu, kemandirian dalam bidang teknologi dan bidang-bidang yang lain masih sangat relevan untuk selalu dikumandangkan. Kemandirian tersebut, bukan berarti kita tidak membutuhkan teknologi yang dikuasai oleh bangsa lain, tapi inisiatif di dalam penguasaan, pengembangan dan penerapannya berada di tangan kita.

Berbicara kemerdekaan, tentu kita ingin lepas dari ketergantungan pihak asing, bukan saja dari sisi perangkat keras dan lunak suatu teknologi, tapi utamanya terkait soal sumber daya manusia (SDM). Karena itulah, Indonesia masih membutuhkan banyak tenaga ahli TI.

Bayangkan, menurut data Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), Indonesia masih memerlukan lebih dari 300.000 ahli TI untuk sektor industri pada 2010. Namun apa daya, data Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer (Aptikom) mencatat, dunia pendidikan TI hanya menelurkan sekitar 20.000 lulusan setiap tahunnya. Tentu saja jumlah tenaga ahli TI kita masih sangat kurang, sementara pasar tenaga kerja TI masih terbuka luas.

Karenanya Akademisi TI dari Universitas Gunadarma, I Made Wiryana pun menyayangkan jika selama ini pengalokasian anggaran untuk TI masih berkutat pada pengadaan infrastruktur fisik meski tiap tahunnya pengalokasian cenderung menunjukkan kenaikan angka. “Jadi, sebaiknya juga dibarengi dengan sisi lain, anggaran untuk organisasi, SDM, standardisasi, dan alokasi non fisik lainnya. Jangan sampai jadi model ‘tambal sulam’,” kata dia.

Sebab itu, untuk edisi kali ini kami mengangkat berita utama  soal alokasi anggaran dari APBN untuk sektor TI, yang juga tak bisa dilepaskan dari topik kemerdekaan TI nasional. Beberapa masukan dari para pakar dan praktisi TI terkait rancangan anggaran pemerintah pusat perlu di-endorse agar ke depannya lebih baik lagi, lebih efisien dan terarah serta tepat sasaran.

Kami yakini bahwa kita semua mempunyai satu tekad untuk memajukan bangsa Indonesia dan mewujudkan kemandirian tanpa campur tangan pihak asing.

Semoga Indonesia terus maju, Dirgahayu Republik Indonesia Ke-64.

Salam,
Redaksi

Hal ini menggelitik kami menyajikan topik investasi di edisi Juli, seiring kehadiran Presiden dan Wapres RI yang baru. Kiranya hal apa saja yang bisa dijadikan catatan untuk nantinya disodorkan kepada pemimpin yang baru guna meningkatkan perkembangan dan kemajuan industri TI. Sebab kita tahu, untuk memajukan industri TI di Indonesia, tak cukup hanya didukung kebijakan pemerintah saja, tapi juga diperlukan dukungan lain seperti pendanaan keuangan untuk mencapai peningkatan dari segi investasi.

Hal aktual lainnya yang turut kami soroti belakangan ini adalah gencarnya sosialisasi  Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) oleh pemerintah. Bermunculannya kasus yang diduga melanggar UU yang kontroversial itu membuktikan bahwa sebagai negara hukum, Indonesia belum  sempurna benar dalam hal penegakan hukum.

Kisah Prita Mulyasari dan Iwan Pilliang beberapa waktu lalu misalnya, dinilai sebagai korban dari kebijakan dan perundang-undangan yang menakutkan dan membungkam kebebasan berpendapat. Kisah Prita memberikan pelajaran berharga sekaligus cermin bagaimana negeri ini mengelola layanan publik. Bahwa layanan kesehatan yang baik, murah, terjangkau bagi masyarakat, masih menjadi “utang” pemerintah yang belum terbayarkan.

Lantas tidak bolehkah kita mempertanyakan layanan yang mengecewakan baik dari institusi pemerintah maupun swasta? Dengan tanpa mengesampingkan negara ini negara hukum, tidak tergerakkah pemerintah kita untuk lebih bijak dan menggunakan hati nurani, saat menghadapi rakyat biasa yang menyampaikan kekecewaannya?
Semoga melalui pemaparan dan apa yang disuarakan masyarakat TI terkait kasus-kasus yang tersandung UU-ITE beberapa waktu lalu, membawa angin segar bagi proses demokratisasi di negara ini. Semoga para pemimpin kita yang baru terpilih Juli ini membawa bangsa Indonesia lebih baik hingga lima tahun ke depan dan seterusnya. Selamat membaca.

Salam,
Redaksi

Berbeda dengan lima atau 10 tahun yang lalu, seiring perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan teknologi informasi (TI), tiap pasangan capres/cawapres kini mulai mengandalkan TI sebagai sarana atau media mereka untuk berkampanye menggalang dukungan. Ketiga pasangan calon kini satu persatu meluncurkan situs resmi duet mereka untuk merebut posisi RI-1. Berkaca dari kemenangan Barrack Obama pada Pilres Amerika Serikat tahun lalu, tiap pasangan calon pun membentuk tim sukses yang khusus mengelola media kampanye, termasuk media online seperti website.

Karena itu kami mengangkat headline edisi Juni ini didorong rasa keingintahuan (courisity) sejauh manakah manfaat TI bagi para calon dalam meraih simpati dan suara rakyat Indonesia yang tentunya, sudah mulai melek TI khususnya internet. Kendati dari total penduduk 237.512.355 jiwa, hanya 12,6% pengguna internet di Indonesia, namun jumlah itu pun tidak bisa dikatakan sedikit, yakni 30 juta orang. Meraih suara sebanyak itu di dunia maya tidak lah mudah, apalagi jatah ’kue’ suara dari 30 juta orang itu harus dibagi tiga dengan kandidat tiga pasangan calon. Belum lagi, tidak semua dari 25 juta pengguna internet itu pun bakal menggunakan haknya untuk memilih, bahkan tak sedikit pula diantaranya yang golput lantaran kurang tertarik pada ajang pesta demokrasi ini.

Hal-hal seperti itu yang menggelitik kami menyajikan berita utama bertema korelasi TI sebagai salah satu media berkampanye, dengan tetap melihat contoh pemanfaatan atau penerapannya pada pilpres di Ameria Serikat, November silam.

Hal spesial lainnya dalam edisi Juni ini kami tampilkan kelanjutan dari laporan khusus ”Interview With The Hacker” menyambung tulisan yang kami sajikan pada edisi Mei lalu. Di edisi kali ini, sedikitnya 11 hacker Indonesia kami wawancarai untuk mengetahui aktivitas dunia underground dewasa ini. Akankah mereka beraksi lagi pada hajatan politik tahun ini? Kami sendiri belum mengetahui. Yang jelas, pada sistem tabulasi nasional komisi pemilihan umum (KPU) dalam pemilihan anggota legislatif lalu, hal serupa tahun pemilu 2004 nyaris saja kembali terjadi.

Namun, bukan maksud itu kami wawancarai mereka secara khusus, tapi karena ingin berkisah, bagaimana sesungguhnya kehidupan di alam underground sana, bagaimana sejatinya identitas seorang hacker dan perbedaannya dengan cracker atau attacker.

Bagaimana pun, kami tetap salut dan sangat respect atas eksistensi para hacker Indonesia sebagai bagian dari kehidupan masyarakat TI Indonesia. Tiba saatnya bagi kita menentukan siapa yang kita percaya untuk bisa memimpin bangsa ini lima tahun ke depan, tiba saatnya pula bahwa citra hacker sebagai perusak memang mesti diluruskan.

Selamat memilih pasangan pemimpin masa depan bagi Anda yang memiliki hak pilih.

Salam,
Redaksi

Tentu kita ingin merasakan semangat Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan Ti di Indoensia, dengan berdirinya lembaga pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta yang mampu mencetak SDM TI profesional dengan kualitas standar internasional.

Dari waktu ke waktu pendidikan TI baik lewat jalur formal maupun non formal tampaknya makin diminati kaum muda untuk menimba ilmu sebagai bekal masa depannya. Apalagi pendidikan TI di Indonesia masih cenderung merupakan ilmu terapan yang bersifat praktis ketimbang teori melulu, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi yang memilihnya agar bisa memiliki skill dan cepat mendapatkan kerja, setidaknya bisa menjadi seorang entrepreneur . Itulah fakta yang ada, orang memilih kuliah, agar bisa kerja, setidaknya punya bekal untuk membuka usaha dengan latar belakang ilmu yang dimilikinya. Maka tak heran jika di negeri ini, jurusan teknik informatika boleh jadi menempati posisi ketiga pilihan kuliah, setelah Kedokteran dan Ekonomi.

Untuk mengulas lebih jauh potret pendidikan tinggi TI kita sekaligus berupaya memoles lagi wajahnya, pada edisi Mei ini, bertepatan dengan Hardiknas, bahkan juga Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, kami mencoba menyajikan headline seputar pendidikan tinggi TI kita. Dengan menampilkan nara sumber yang kompeten di bidangnya seperti Prof. Dr. I Wayan Simri Wicaksana, Guru Besar Tetap Universitas Gunadarma, bidang Teknologi Informasi.

Menurut Wicaksana, bagaimana pun tetap diperlukan akselerasi antara teori dan praktik dalam pendidikan TI kita akan lebih memberdayakan mahasiswanya jika kelak kelar dalam memepuh studinya.

Sementara itu, dari dunia underground, kami laporkan secara khusus ketika berkesempatan untuk berinteraksi dengan para hacker. Kita tahu dari kontes pemilu kerap muncul isu sejumlah website seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) kerap jadi sasaran para penyusup, sekaligus peretas yang disebut-sebut sebagai hacker. Tentu saja mereka yang berhasil kami tanyai lebih cenderung white hat hackers, ketimbang lawannya, cracker.

Selamat berkenalan dengan para akademisi dan para hacker di edisi Mei ini, selamat memperingati Hadiknas dan Harkitnas, dan selamat membaca.

Salam,
Redaksi

Kendati begitu, maju tidaknya penerapan e-Gov di suatu pemerintahan daerah sangat bergantung pada visi dan misi pimpinan daerah tersebut (leadership). Jika pemimpin daerahnya melek dan sadar teknologi informasi (TI), tentu implementasi e-Gov di daerahnya pun bisa pesat, seperti yang terjadi di Kabupaten Sragen, Jawa tengah atau dengan Technopark di Jembrana, Bali. Apa benar demikian? Paling tidak, ya. Sebab jika kepemimpinan suatu daerah harus bisa meyakinkan aparat pemerintahannya bahwa dengan TI bisa melakukan pembenahan demi pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Di Sragen misalnya, sebagai daerah yang menjadi objek studi banding daerah lainnya ini, TI dijadikan andalan sebagai program yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD). Bupati Sragen, Untung Wiyono menyadari TI mampu mendukung kinerja Pemkab Sragen dalam hal pelayanan publik, bahkan mampu meningkatkan pendapatan PAD Sragen. Lain halnya jika pemimpin daerahnya tidak mengerti TI atau malah gaptek, kemungkinan terburuk, korupsi pengadaan barang dan jasa TI bisa saja terjadi karena kurang memahami bidang ini.

Lantas, sudah sejauh manakkah e-Gov di Indonesia ini melangkah sejak istilah ini didengungkan di negara kita awal tahun 2000-an silam? Apakah ada suatu pemerintahan yang menujukkan hasil memuaskan bagi masyarakatnya dalam rangka menggenjot pelayanan publik dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), setelah pemerintahan suatu daerah itu mengoptimalkanperan TI di dalamnya? Inilah yang melatarbelakangi kami untuk menampilkan headline bertajuk ‘Sejauh Mana E-Govt Melangkah?’

Namun di sisi lain, alih-alih ingin mewujudkan e-Gov, tak jarang suatu pemerintahan daerah dilanda isu korupsi pengadaan barang dan jasa TI sehingga proyek eGov itu sendiri menjadi ladang baru untuk menggarap duit hasil korupsi. Bagaimana kecekatan instansi berwenang tanggap dalam menangani kasus ini? Karena itu kami melanjutkan berita utama Biskom edisi April ini dengan memaparkan contoh kasus-kasus korupsi sebagai bahan pertimbangan kepada para penggiat TI, baik praktisi, akademisi, dan komunitas TI pada umumnya untuk tetap berhati-hati dalam menggarap proyek pengadaan barang dan jasa TI agar tidak mudah terjebak perkara korupsi atau markup, apalagi jika dana proyek tersebut bersumber dari APBD maupun APBN.

 Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wacana baru untuk dijadikan buah pemikiran insan TI demi kemajuan TI nasional, khususnya di bidang e-Gov. Selamat membaca. 

Salam,

Tanpa terasa, negara tercinta kita akan mulai memasuki lagi hajatan politik nasional, pemilihan umum anggota legislatif (pileg) serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI (pilpres) untuk periode lima tahun ke depan. Masih teringat bagaimana kita melakukan pemilihan secara demokratis untuk lembaga legislatif dan eksekutif, padahal itu lima tahun yang lampau. Waktu bernar-benar berlalu tanpa terasa.

Di edisi Maret ini kami sajikan topik makin menghangatnya bursa pencalonan anggota legislatif yang jatuh pada 9 April mendatang. Bahkan minggu tenang kampanye tengah berlangsung pada 6-8 Maret ini. Namun isu terus mengemuka dimana para caleg beramai-ramai memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan teknologi informasi (TI), mulai dari internet, SMS, hingga perhitungan suara berbasis TI pula. 

Tentu saja, demi untuk terpilih jadi anggota dewan, mereka manfaatkan semua sarana. Selain mengoptimalkan TI, media kampanye konvensional masih dipandang efektif digunakan seperti baligo, spanduk, stiker, brosur, pamflet dan beriklan baik di media cetak maupun elektronik.

Fenomena inilah yang kami cermati saat ini:  TI diantara konstalasi politik yang tengah menggeliat. Kendati begitu, kami baru menyekat headline Biskom kali ini hanya pada bahasan pileg, untuk selanjutnya pada edisi mendatang tinggal difokuskan pada isu pilres dan kaitannya dengan TI dengan maksud agar apa yang kami sajikan tidak terlalu melebar.

Kami juga mengangkat tajuk sedikit provokatif, ”Jangan Pilih Caleg Gaptek,” dengan maksud agar masyarakat bisa makin cerdas dan mengenal lebih dekat dalam memilih caleg dari daerah pemilihan (dapil)-nya masing-masing. Tentu saja, caleg yang tidak gaptek dan memahami ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan sedikitnya tahu dalam mengaplikasikan TI, akan punya nilai tambah sendiri bagi para konstituen dan masyarakat yang mengusungnya untuk menduduki kursi DPRD, DPD dan DPR RI.

Sebagai pelengkap kami hadirkan Cover Story Kapolda Jawa Timur, Brigjen Pol. Anton Bahrul Alam dengan topik perbincangan seputar TI di kepolisian dan pengamanan pemilu 2009. Sengaja kami tampilkan Kapolda Jatim ini agar tokoh TI yang diekspos BISKOM tak hanya sentralistik di Jakarta, tapi juga kota-kota besar lainnya seperti Jawa Timur, Tengah dan Jawa Barat. Makud lainnya, agar apa yang kami sajikan tak hanya merupakan wacana dan peristiwa yang terjadi di Jakarta, tapi juga daerah, khususnya Pulau Jawa. Menandakan pula bahwa kami sudah mulai mengembangkan sayap ke luar Jakarta demi kemajuan TI nasional.

Jadi, selamat membaca!

Salam,

REDAKSI

Dalam Bahasa Inggris, 4G merupakan pengembangan dari teknologi 3G. Nama resmi dari teknologi 4G ini menurut IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) adalah “3G and beyond”. Sedangkan 3G singkatan dari third-generation technology istilah yang umumnya digunakan mengacu pada perkembangan teknologi telepon nirkabel (wireless). Generasi pertama (1G): analog, kecepatan rendah (low-speed), cukup untuk suara. Contoh Nordic Mobile Telephone (NMT) dan Analog Mobile Phone System (AMPS). Generasi kedua (2G): digital, kecepatan rendah-menengah, contohnya GSM dan CDMA2000 1xRTT. Generasi ketiga (3G) ditandai dengan sistem digital, kecepatan tinggi (high-speed), untuk pita lebar (broadband). Contoh W-CDMA (atau dikenal juga dengan UMTS) dan CDMA2000 1xEV-DO. Generasi keempat (4G) mulai ditandai dengan era WiMax.

Terlepas dari pro dan kontra, butuh atau belum membutuhkannya, kami tetap menyuguhkan wacana yang berkembang secara gamblang, sekadar berbagi informasi dan perkenalan, sejauh mana pembicaraan WiMax hingga saat ini meski masih cukup jauh dari realisasi, apalagi implementasinya. Kita berharap tahun ini ada kemajuan signifikan di dunia teknologi informasi (TI) nasional dengan digelarnya tender frekuensi WiMax dan impelemntasi teknologi ini sendiri.

Kami juga tampilkan isu terpanas di industri TI global tentang PHK karyawan TI dimana awal tahun ini menjadi masa sulit bagi para pekerja TI. Negara semaju Amerika Serikat (AS) menempati posisi ketiga dalam pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

Riset Challenger mencatat, sebanyak 241.749 orang dipecat perusahaan di berbagai sektor industri di mana sektor industri komputer menempati posisi ketiga yang memecat tak kurang dari 22.300 orang hingga Januari lalu. Bahkan, kalau digabungkan dengan sektor telekomunikasi, komputer, dan elektronik telah mencapai 186.955 orang.

Sejumlah pakar memprediksi, akan makin banyak tenaga kerja di bidang ini yang terdepak lantaran krisis global. Malahan, ada yang menilai sektor komputer menjadi tempat paling banyak melakukan PHK suatu saat nanti. Walau demikian, sudah suatu kewajiban bagi kita untuk terus berkiprah dan memajukan masyarakat melalui pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selamat membaca.

Salam,

Redaksi