Menurut Jayeng, dalam satu jam, 3 line telepon yang disediakan selalu sibuk. Petugas pun kewalahan untuk melayani, namun dari ribuan panggilan tiap harinya hanya ada 3 panggilan yang benar-benar untuk polisi. “Kebanyakan masyarakat yang dial ke 112 untuk mengecek pulsa, kerusakan ponsel dan hal-hal teknis lainnya,” tutur Jayeng.

Sejak awal tahun 2009, layanan 112 dari ponsel dipergunakan Polri untuk layanan yang berkaitan dengan pelayanan polisi. Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat sendiri  menjadi pilot project untuk layanan tersebut. “Polda Metro sudah berjalan dan cenderung tanpa masalah karena cakupannya hanya satu dial code. Sedangkan di Jabar itu luas, ada 13 dial code. Di samping itu  infrastrukturnya juga belum siap. Kalau dial dari rumah tidak masalah, sistemnya sudah berjalan. Yang masih jadi masalah adalah jika dial dari ponsel,” terang Jayeng.

Harapannya dengan layanan 112  ini, pelayanan Polda Jawa Barat  terhadap masyarakat akan lebih optimal. Menurut Jayeng, 112 hanya salah satu cara saja, karena masih ada cara lainnya seperti SMS ataupun langsung datang melapor ke kantor polisi terdekat.

Koordinator Telc’s for Jabar (T4J), Sulaiman Karim mengatakan, masalah 112 ini akan menjadi fokus bagi operator di Jabar. Bahkan pihaknya akan membuatkan skema khusus sehingga ada call center Polda Jawa Barat.

“Jadi nanti skemanya adalah masyarakat yang dial dari operator manapun akan disambungkan ke Telkom dan dari Telkom akan diteruskan ke call center Polda Jawa Barat. Kita manfaatkan jaringan yang dimiliki oleh Telkom untuk efektifitas saja,” papar Zule, sapaan Sulaiman Karim. (RAHAJENG)

“Ini merupakan program kerja akselerasi transformasi menuju Polri yang mandiri, profesional dan dipercaya masyarakat,” kata Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Muhammad Iriawan kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya (29/1).

Pelayanan unggulan dari web Ditreskrimum Polda Metro Jaya yakni proses Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2H) dengan sistem online ini akan membantu masyarakat mempermudah dan mengecek perkembangan proses penyidikan kasus yang dilaporkan.

Iriawan lantas menjelaskan secara rinci prosedur pengecekan SP2H secara online. Pertama, pelapor wajib mengisi alamat email saat melapor di Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK). Setelah itu, lakukan registrasi ulang alamat email yang sesuai pada saat melapor di SPK dengan cara membuka websitenya di atas. “Lalu klik submenu ‘Info’ dan lalu klik ‘Info Penyidikan,” ujar Iriawan.

Kemudian lanjutkan dengan meng-klik link register untuk registrasi email, baru masukkan User ID dan password dan tekan tombol ‘Login’ yang tertera di komputer. Setelah itu, isi kolom form registrasi dengan memasukkan data-data seperti nama lengkap, alamat email, isi pasword, alamat pelapor dan lakukan verifikasi dengan memasukkan gambar karakter yang tertera di komputer, baru klik ‘Daftar’. “Perkembangan hasil penyidikan akan dikirimkan melalui email anda. Cek email untuk mengetahui konfirmasi registrasi info penyidikan. Apabila sudah mendapatkan konfirmasi, User ID akan aktif dan bisa melihat informasi SP2HP secara online,” jelasnya lagi.

Untuk mengecek SP2HP, harus kembali membuka website reskrimum. Klik kembali submenu ‘info’, kemudian klik ‘Info Penyidikan’, masukkan user ID dan password. Setelah login, masukkan nomor laporan (LP) yang sudah ada ketika melapor ke SPK. Setelah itu baru tekan tombol ‘search’. Dengan segera, data SP2HP yang dicari akan muncul. “Untuk melihat data SP2HP, tekan link file pada kolom ‘download’. Dengan seketika, Anda akan mendapat surat SP2HP yang telah ditandatangani oleh penyidik. Jika telah selesai, barulah tekan tombol ‘Log Out’,” kata dia. Namun sayangnya, SP2HP online ini baru ada di Polda Metro Jaya. “Untuk jajaran Polres akan segera menyusul,” pungkas Iriawan.

Sementara di Kota Bandung, Polwiltabes Bandung dalam waktu dekat segera meluncurkan website baru sebagai fasilitas pemberian informasi kepada masyarakat. Kendati siap diluncurkan, namun Kapolwiltabes Bandung, Kombes Pol. I Ketut Untung Yoga Ana masih belum menyebutkan nama untuk websitenya. “Dalam waktu dekat akan kita luncurkan website baru yang bisa diakses masyarakat umum. Soal namanya akan kita beritahukan menyusul. Kita masih memprogramnya,” ungkap Yoga Ana di Aula Mapolwiltabes Bandung belum lama ini.

Dijelaskan Yoga, di dalam website itu nantinya akan dicantumkan sejumlah informasi mengenai segala hal menyangkut Polwiltabes Bandung, mulai dari kegiatan rutin hingga informasi lain yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat.

Tiga hal yang menjadi prioritas,di antaranya masalah kejelasan status laporan yang diberikan masyarakat. Dalam bahasa polisi, disebut SP2HP. Bagi masyarakat yang membuat laporan polisi dan ingin mengetahui perkembangannya, bisa mengaksesnya langsung melalui website yang ada. “Kami akan lebih transparan. Sebagai contoh, mereka yang lapor hari ini akan bisa mengetahui perkembangan laporannya dalam waktu tiga hari. Kami juga akan mencantumkan juga unit mana yang menanganinya, nama penyidiknya siapa, termasuk nomor telepon penyidiknya,” tuturnya.

Hal kedua yang diinformasikan, yaitu soal pelayanan pembuatan surat izin mengemudi (SIM). Bahkan selain informasi prosedur, biaya dan lokasi pembuatan SIM, juga akan mulai dicoba ujian model digital. Informasi penting lain yang bisa diakses adalah soal rekrutment anggota Polri, mulai dari calon bintara, perwira sampai penerimaan calon Akpol.

“Di dalamnya nanti akan ada penjelasan mengenai waktu pembukaan penerimaan calon anggota, syarat perekrutan, tahapan-tahapannya serta pe-ngumuman penerimaan,” ungkapnya.

“Sekarang semuanya harus serba cepat, dan Polri memang ada untuk melayani masyarakat,” ujar Danuri saat peresmian program Quick Wins yang dihadiri Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu di Markas Besar Polri, 30 Januari lalu. Program reformasi birokrasi Polri ini antara lain, quick response atau layanan reaksi cepat.

Quick Wins adalah program-program unggulan dalam rangka akselerasi untuk mencapai sasaran Polri 2005 – 2009. Program-program tersebut antara lain Quick Response, Transparansi Pelayanan SIM, STNK dan BPKP, Transparansi Proses Sidik serta Transparansi Rekruitmen Personel.

Untuk mendapatkan respons cepat, masyarakat bisa langsung menghubungi nomor telepon 112 dan dijamin dalam waktu 15 menit polisi akan datang ke lokasi kejadian. “Ini untuk kepentingan Kamtibnas maupun kemanusiaan dalam rangka menjaga dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kepentingan forensik kepolisian,” jelasnya.

Untuk Transparansi Pelayanan SIM, STNK dan BPKB, kata Kapolri, penerbitan SIM, STNK dan BPKB adalah bagian dari pelayanan di bidang registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.

Kemudian, terdapat pula program unggulan transparansi penyidikan. Jika sebelumnya masyarakat yang harus aktif mencari tahu hasil penyidikan,kini giliran polisi yang aktif memberi tahu perkembangan penyelidikan tiap 15 hari pada pelapor, bahkan sampai perkara dilimpahkan ke kejaksaan.

Untuk mengetahui sejauh mana penyelidikan tersebut, masyarakat hanya tinggal membuka situs masing-masing di Polda atau di Mabes Polri, maka semua kasus yang ditangani akan terlihat jelas. Untuk menyelesaikan kasus penyidikan,petugas diberi tenggat waktu berbeda. Untuk kasus mudah, penyidik harus sudah menyelesaikan kasus tersebut selama 30 hari. Pada kasus sedang 60 hari, dan kasus sulit selama 90 hari. Sementara perkara sangat sulit 120 hari. Para pelapor nantinya akan mendapatkan semacam password untuk masuk ke jaringan internet hingga bisa mengakses hasil penyelidikan yang dilakukan polisi.

“Sedangkan untuk Transparansi Proses Penyidikan Tindak Pidana Melalui Pemberian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), adalah bentuk kepedulian dan tanggung jawab penyidik terhadap masyarakat yang merupakan sarana komunikasi atas segala tindakan-tindakan penyidikan yang telah dilakukan dan dilaporkan kepada pihak pelapor,” tambah Kapolri.

Sementara Transparansi Recruitmen Personel Kapolri ditujukan untuk menjawab tantangan tugas Polri yang semakin kompleks dan global. Dalam penyaringan untuk menjadi anggota Polri dilakukan beberapa cara dengan transparan guna mencari anggota yang terbaik dan cakap dalam segala bidang. “Dunia akan terus berubah, seirama dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, dibutuhkan sumber daya manusia Polri yang semakin berkualitas, guna menghadapi tantangan tugas ke depan. Penerimaan personel Polri akan dilakukan dengan bersih, transparan, akuntabel dan humanis tanpa intervensi,” tandas Danuri.

Usai memberikan laporan, Kapolri melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja antara Kapolri dengan Kapolda di seluruh Indonesia yang diwakilkan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Banten.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, dengan peluncuran Quick Wins diharapkan Polri mampu menunjukkan peningkatan pelayanan masyarakat yang lebih baik. “Masyarakat telah berperan aktif membayar pajak kepada negara, sehingga pajak itu harus dikembalikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pelayanan,” saran Yudhoyono didampingi Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Tampak hadir dalam rombongan antara lain Menko Polhukam Widodo AS., Menkeu Plt. Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, Mensesneg Hatta Rajasa, Seskab Sudi Silalahi, Menkominfo M. Nuh, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kepala BIN Syamsir Siregar serta Jubir Presiden Andi Mallarangeng.

Presiden SBY memuji penanganan-penanganan kejahatan yang telah dilakukan oleh Polri hingga saat ini. Namun, menurut SBY, masih ada prestasi Polri yang belum sepenuhnya berhasil, contohnya mengurangi street crimes, premanisme dan narkotika.

Kendati demikian, pada 29 Januari lalu, Polri berhasil melaksanakan operasi pembuatan sabu-sabu di daerah Cengkareng. “Alhamdulillah saya mendapatkan good news, kepolisian berhasil melakukan operasi yang gemilang dengan ditemukannya tempat produksi sabu-sabu dalam jumlah yang besar,” ungkap SBY.

Pada tingkat manajemen, polisi melakukan aktifitas-aktifitas manajerial agar pemeliharaan keteraturan sosial dapat terlaksana secara efesien.

Sedangkan pada tingkat pelaksana tugas lapangan, polisi melakukan tindakan-tindakan yang bersifat pre-emptif yang merupakan aktifitas proaktif kepolisian yang melibatkan masyarakat dalam melakukan pencegahan kejahatan atau mencari pemecahan terhadap masalah-masalah sosial yang dapat mengganggu keteraturan sosial.

Masalah ini diangkat dalam disertasi Drs. Aris Budiman, Msi, anggota Polri/Ajun Komisaris Besar Polisi untuk memperoleh gelar Doktor Universitas Indonesia (UI) hari ini (19/7) di Balai Sidang UI Depok.

Disertasi yang berjudul ‘Fungsi Kepolisian Dalam Pemeliharaan Keteraturan Sosial di Wilayah Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang’ telah membawa Aris sebagai Doktor UI ke 8 pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian.

Sebelumnya, Kombes Petrus Reinhard Golose, Kepala Unit V IT & Cybercrime Bareskrim Polri (7/6) dan Kombes Rycko Amelza Dahniel, Kanit I Industri Perdagangan Bareskrim Polri (21/6) memperoleh gelar Doktor UI Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian ke 6 dan ke 7.

Ditemui BISKOM setelah sidang terbuka untuk mempertahankan disesertasinya, Aris mengatakan, Polisi akan selalu berhadapan dengan bentuk-bentuk kejahatan aktual di tengah masyarakat. Karena itu Polisi tidak boleh menutup-mata atas kejahatan transnasional yang beraneka ragam bentuknya, seperti pelanggaran hak asasi manusia (HAM), pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan bahkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang berhubungan dengan teknologi jaringan seperti cracker, carding, defacing dan lain sebagainya. “Konsekuensinya, Polisi Republik Indonesia (Polri) harus siap menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat modern, dan selalu berada di posisi terdepan dalam pendidikan agar dapat melakukan penegakan supremasi hukum di negeri ini,” katanya. “Polri juga harus mampu menggunakan peralatan modern, manajemennya harus berorientasi pada target, serta mampu membentuk organisasi yang rapi dan personel yang kualitas.”

Aris Budiman adalah bapak dua anak kelahiran Pangkajene pada 25 Januari 1965. Pernah menjabat sebagai Kapolsek Kurik Polres Marauke, Irian Jaya (1989), Kapolsek Metro Tebet Polres Jakarta Selatan (1996) dan Unit I Sat Idik Impek Dit Serse Ek Korsase Polri (1999). Aris saat ini juga menjadi Asisten Dosen untuk mata Kuliah Hubungan Antar Sukubangsa pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisan (PTIK).

Hadir pula dalam acara ini Dasuki Santoso, Penasehat Bisnis Majalah Biskom. Selamat kepada Dr. Aris Budiman, Msi, di tangan Anda lah Polri akan setingkat lebih maju dalam mengayomi dan melindungi masyarakat.