Dengan TI Polri Janjikan Pelayanan Cepat

Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri menjanjikan pelayanan cepat bagi masyarakat. Untuk menjalankan program tersebut, Polri meluncurkan program unggulan Quick Wins sebagai reformasi birokrasi kepolisian.

“Sekarang semuanya harus serba cepat, dan Polri memang ada untuk melayani masyarakat,” ujar Danuri saat peresmian program Quick Wins yang dihadiri Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu di Markas Besar Polri, 30 Januari lalu. Program reformasi birokrasi Polri ini antara lain, quick response atau layanan reaksi cepat.

Quick Wins adalah program-program unggulan dalam rangka akselerasi untuk mencapai sasaran Polri 2005 – 2009. Program-program tersebut antara lain Quick Response, Transparansi Pelayanan SIM, STNK dan BPKP, Transparansi Proses Sidik serta Transparansi Rekruitmen Personel.

Untuk mendapatkan respons cepat, masyarakat bisa langsung menghubungi nomor telepon 112 dan dijamin dalam waktu 15 menit polisi akan datang ke lokasi kejadian. “Ini untuk kepentingan Kamtibnas maupun kemanusiaan dalam rangka menjaga dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kepentingan forensik kepolisian,” jelasnya.

Untuk Transparansi Pelayanan SIM, STNK dan BPKB, kata Kapolri, penerbitan SIM, STNK dan BPKB adalah bagian dari pelayanan di bidang registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.

Kemudian, terdapat pula program unggulan transparansi penyidikan. Jika sebelumnya masyarakat yang harus aktif mencari tahu hasil penyidikan,kini giliran polisi yang aktif memberi tahu perkembangan penyelidikan tiap 15 hari pada pelapor, bahkan sampai perkara dilimpahkan ke kejaksaan.

Untuk mengetahui sejauh mana penyelidikan tersebut, masyarakat hanya tinggal membuka situs masing-masing di Polda atau di Mabes Polri, maka semua kasus yang ditangani akan terlihat jelas. Untuk menyelesaikan kasus penyidikan,petugas diberi tenggat waktu berbeda. Untuk kasus mudah, penyidik harus sudah menyelesaikan kasus tersebut selama 30 hari. Pada kasus sedang 60 hari, dan kasus sulit selama 90 hari. Sementara perkara sangat sulit 120 hari. Para pelapor nantinya akan mendapatkan semacam password untuk masuk ke jaringan internet hingga bisa mengakses hasil penyelidikan yang dilakukan polisi.

“Sedangkan untuk Transparansi Proses Penyidikan Tindak Pidana Melalui Pemberian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), adalah bentuk kepedulian dan tanggung jawab penyidik terhadap masyarakat yang merupakan sarana komunikasi atas segala tindakan-tindakan penyidikan yang telah dilakukan dan dilaporkan kepada pihak pelapor,” tambah Kapolri.

Sementara Transparansi Recruitmen Personel Kapolri ditujukan untuk menjawab tantangan tugas Polri yang semakin kompleks dan global. Dalam penyaringan untuk menjadi anggota Polri dilakukan beberapa cara dengan transparan guna mencari anggota yang terbaik dan cakap dalam segala bidang. “Dunia akan terus berubah, seirama dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, dibutuhkan sumber daya manusia Polri yang semakin berkualitas, guna menghadapi tantangan tugas ke depan. Penerimaan personel Polri akan dilakukan dengan bersih, transparan, akuntabel dan humanis tanpa intervensi,” tandas Danuri.

Usai memberikan laporan, Kapolri melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja antara Kapolri dengan Kapolda di seluruh Indonesia yang diwakilkan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Banten.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, dengan peluncuran Quick Wins diharapkan Polri mampu menunjukkan peningkatan pelayanan masyarakat yang lebih baik. “Masyarakat telah berperan aktif membayar pajak kepada negara, sehingga pajak itu harus dikembalikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pelayanan,” saran Yudhoyono didampingi Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Tampak hadir dalam rombongan antara lain Menko Polhukam Widodo AS., Menkeu Plt. Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, Mensesneg Hatta Rajasa, Seskab Sudi Silalahi, Menkominfo M. Nuh, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kepala BIN Syamsir Siregar serta Jubir Presiden Andi Mallarangeng.

Presiden SBY memuji penanganan-penanganan kejahatan yang telah dilakukan oleh Polri hingga saat ini. Namun, menurut SBY, masih ada prestasi Polri yang belum sepenuhnya berhasil, contohnya mengurangi street crimes, premanisme dan narkotika.

Kendati demikian, pada 29 Januari lalu, Polri berhasil melaksanakan operasi pembuatan sabu-sabu di daerah Cengkareng. “Alhamdulillah saya mendapatkan good news, kepolisian berhasil melakukan operasi yang gemilang dengan ditemukannya tempat produksi sabu-sabu dalam jumlah yang besar,” ungkap SBY.