Ashwin Sasongko memang baru saja dilantik menjadi Direktur Jenderal AplikasiTelematika (Dirjen Aptel) beberapa waktu silam. Namun, Ashwin bukanlah orang baru di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Sebelumnya, ia adalah Sekretaris Jenderal Kemkominfo. Dengan jabatannya yang strategis saat ini, Ashwin dipercaya memiliki komitmen terhadap pertumbuhan teknologi informasi (TI) domestik dan industri kreatif berbasis TI di Indonesia.
Di Indonesia, pengaturan dan pelaksanaan berbagai bidang usaha yang bergerak di sektor telematika diatur oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Telematik (Ditjen Aptel). Ditjen Aptel diantaranya adalah sebagai perumus dan pelaksana kebijakan di bidang e-government, e-business, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan TI serta standarisasi dan audit aplikasi telematika.
Disamping itu, “Ditjen Aptel juga berfungsi membangun dan mengelola infrastruktur dan manajemen aplikasi sistem informasi pemerintahan pusat dan daerah,” kata Ashwin. Untuk mendukung tugasnya dalam pemberdayaan TI, Ditjen Aptel di bawah Kemkominfo menfasilitasi sejumlah kegiatan tahunan di bidang TI yang akan berlangsung disepanjang tahun, diantaranya Indonesia ICT Award (INAICTA), Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) dan Indonesia Open Sorce Award (IOSA). Melalui kegitan-kegitan ini, diharapkan dapat mendorong kreativitas para pengembang TI, serta meningkatkan pemanfaatan dan pertumbuhan TI di semua lini industri serta menyiapkan para pelaku TI lokal untuk menghadapi kompetisi global. “Dan yang terpenting adalah karya kreatif yang sudah diciptakan dapat mempengaruhi perekonomian secara positif,” tambah Ashwin. Khusus pada tahun ini, kata Ashwin, kegiatan-kegiatan yang digelar Kemkominfo berfokus pada isu lingkungan hidup dan mendukung kampanye hijau untuk mengurangi dampak pemanasan global. Simak wawancara BISKOM dengan Ashwin Tugas Sasongko awal Juni ini.
Sebagai Dirjen yang memegang salah satu peranan penting dalam dunia TI, apa sajakah kebijakan yang tengah Anda jalankan?
Kita semua menyadari bahwa teknologi berkembang sangat pesat, sehingga bangsa Indonesia harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain dan ikut serta di dalam perkembangan teknologi itu sendiri.
Perkembangan TI di Indonesia harus diukur dari sumbangsihnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ukuran itu dapat berupa jumlah tenaga kerja yang diserap dalam menghasilkan barang dan jasa dalam sektor informatika, besarnya peningkatan produktivitas yang disebabkan oleh pemanfaatan TI, atau kontribusinya dalam penerimaan devisa. Pengukuran tolok ukur tersebut tidak mudah, tetapi sebagai sebuah industri yang penting harus dapat dimonitor dan diikuti perkembangannya. Ini lah diantara tugas-tugas yang kami jalankan sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Apa upaya yang dilakukan agar TI bukan saja dapat mensejahterakan masyarakat, tetapi minimal secara langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh mereka?
Kami berupaya terus membangun sarana dan akses komunikasi yang terjangkau untuk seluruh masyarakat. Diantaranya adalah pembangunan e-Government.
e-Government adalah penggunaan TI untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, yang tujuannya memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. E-Government dapat diwujudkan berupa publikasikan informasi melalui website yang memungkinkan interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melaui e-mail.
Selain itu, masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik dan terintegrasi di seluruh kantor pemerintahan, dimana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian data base bersama.
Menurut Anda, apa yang menyebabkan pembangunan e-Government begitu lambat?
Pengembangan aplikasi e-Government memerlukan pendanaan yang tidak sedikit sehingga diperlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia aparat pemerintahan dan kesiapan dari masyarakat.
Survei di beberapa negara menunjukkan bahwa ada kecenderungan aparat pemerintah untuk tidak melaksanakan kegiatan secara online, karena mereka lebih menyukai metoda pelayanan tradisional yang berupa tatap langsung, surat-menyurat atau telepon.
Beberapa penyebab kegagalan atau lambatnya pembangunan e-Government yang juga terjadi di sejumlah negara disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ketidaksiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana TI, serta kurangnya perhatian dari pihak-pihak yang terlibat langsung.
Pada intinya, pembangunan e-Government harus merata di seluruh Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, kondisi masyarakat dan faktor demografi menjadi kendala dalam pemerataan akses TI.
Indonesia pada tahun 2014 kemungkinan akan menyelenggarakan e-Voting untuk pertama kalinya, Apakah Anda yakin Indonesia bisa melaksanakan pemilu menggunakan e-Voting?
Saya melihat ini sama seperti ketika e-Procurement atau e-Government muncul pertama kali, dimana banyak orang yang paham dengan kegunaannya, tetapi ada pula yang pesimis dalam realisasinya.
Penggunaan e-Voting bisa mempercepat pelaksanaan pemilihan, karena bisa menghitung suara hanya beberapa menit saja. Namun masih banyak hal-hal yang perlu di perhatikan dalam penerapan e-Voting, Pertama adalah soal legal draft, ini terkait dengan undang-undang, kedua penyedian infrastruktur TI, ketiga faktor sumber daya manusia dan yang juga harus diperhatikan adalah proses e-Voting antara lain, pendataan, verifikasi, pemilihan dan perhitungan yang semuanya berkaitan dengan identitas tunggal yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian dari target rampung pada 2013.
Bagaimana e-Voting dari segi keamanan?
Seperti juga pemilu secara konvensional, faktor keamanan dan privasi pun harus menjadi perhatian khusus. Masalah utama dalam e-Voting ini adalah apakah pemilih percaya atau tidak dengan sistem ini?
Karena itulah suatu sistem e-Voting harus memenuhi syarat-syarat yang dapat meyakinkan masyarakat bahwa sistem ini memang aman dan terpercaya. Syarat-syarat tersebut antara lain e-Voting harus dapat memastikan bahwa suara pemilih telah dicatat dan ditabulasikan dengan perhitungan matematika. Pemilih mendapatkan bukti pemungutan suara yang dibubuhi digital signature oleh panitia pemungutan suara, sistem ini memastikan suara telah dihitung dan hanya diketahui oleh pemilih, dan sistem harus diaudit oleh lembaga independen agar pemilih dapat memverifikasi suara telah dipungut dengan benar dan dihitung dengan benar pula. Bicara soal keamanan, ini pun juga terkait dengan adanya ulah hacker dan lain sebagainya yang juga harus diantisipasi.
Kemkominfo mempersiapkan 3 rangkaian acara dalam satu tahun, yakni INAICTA, PPKI dan IOSA. Bisa Anda jelaskan apa perbedaan dari ketiganya?
Indonesia ICT Award (INAICTA) merupakan acara yang terdiri dari perlombaan karya cipta kreativitas dan inovasi di bidang TI, seminar, workshop, eksibisi, serta Business Matchmaking Program (BMP). Puncak acara akan ditutup dengan penganugerahan penghargaan yang dijadwalkan pada 24 Juli 2010.
INAICTA 2010 digelar dengan tema “Membangun Kreativitas Digital Untuk Kemakmuran Bangsa, visinya adalah memposisikan TI sebagai faktor pendorong yang harus dimanfaatkan bangsa Indonesia, untuk mengembangkan industri kreatif berbasis TIK.
Senada dengan INAICTA, pameran produk kreatif PPKI yang pada tahun ini merupakan kali keempat penyelenggaraannya mengusung tema utama eksplorasi budaya nusantara melalui keanekaragaman kreativitas pemuda untuk mendukung kebangkitan ekonomi kreatif Indonesia. Sementara IOSA yang digagas Kemkominfo bersama Asosiasi Open Source Indonesia (AOSI) dan Komunitas Open Source lainnya merupakan ajang penghargaan yang diberikan kepada intansi pemerintah yang telah mengimplentasikan Free/Open Source Software (FOSS) di kantornya masing-masing. Melalui penghargaan ini, diharapkan dapat menstimulus percepatan proses migrasi FOSS di seluruh intansi pemerintah, sekaligus memungkinkan masyarakat untuk belajar cara membuat software sendiri mengingat sifat Open Source adalah memiliki kode pemrograman yang terbuka.
Akan seperti apakah perhelatan INAICTA 2010 ini?
Pada prinsipnya, tujuan dari INAICTA adalah menyiapkan para pelaku TI lokal untuk menghadapi kompetisi global. Dan yang terpenting adalah karya kreatif yang sudah diciptakan dapat mempengaruhi perekonomian secara positif. Acara ini didukung oleh berbagai kalangan di bidang TI, seperti pemerintah, kalangan usaha dan pendidikan serta komunitas teknologi TI di Indonesia. Perlombaan karya cipta kreativitas dan inovasi bidang TI dalam INAICTA dibagi dalam 3 kelompok peserta dari 20 kategori penghargaan. Sedangkan kelompok peserta akan dibagi menjadi Pelajar (Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi), Perorangan (umum) dan kelompok peserta dari Institusi atau organisasi berbadan hukum.
Yang membedakan INAICTA 2010 dibanding tahun sebelumnya adalah pada tahun ini kami berkonsentrasi pada kampanye teknologi hijau.
Mengapa isu teknologi hijau yang dipilih?
Masalah lingkungan hidup, khususnya pemanasan global, merupakan masalah dunia. Setiap negara wajib berupaya memaksimalkan peran dalam keselamatan bumi untuk masa depan. Teknologi hijau atau green technology merupakan suatu aplikasi teknologi yang menggunakan bahan maupun proses produksi yang menghasilkan produk tidak beracun dan aman bagi lingkungan serta dapat didaur ulang dan hemat energi.
Selain melalui INAICTA, apa yang diupayakan untuk mendukung teknologi hijau ini?
Pemerintah akan membuat regulasi yang dapat mendukung TI hijau. Tujuannya untuk menghemat penggunaan sumber daya energi yang semakin tipis. Selain itu, konsumsi energi untuk aplikasi TI mampu mencapai 40% dari total konsumsi global energi. Angka ini akan terus tumbuh seiring dengan perkembangan TI di seluruh dunia.
Upaya lain adalah dengan menghimau penggunaan energi yang lebih hemat dan mengurangi residu akibat dari aktifitas TI.
Untuk mendorong kampanye hijau, Kemkominfo juga akan berusaha untuk membangun lebih banyak program TI hijau. Upaya ini juga untuk mengimbangi konten negatif yang tersebar di dunia maya.
Apa yang bisa diperoleh peserta dari keikutsertaannya dalam INAICTA?
Para pemenang INAICTA akan dibawa untuk mewakili Indonesia dalam ajang serupa di lingkup regional dan internasional, seperti Asia Pacific ICT Award (APICTA) dan World Summit Award (WSA). Tentunya ini akan menjadi prestasi yang membanggakan bagi para pemenang.
Beralih ke ajang IOSA, bagaimana hasilnya penggunaan FOSS di lingkungan pemerintahan?
Penghargaan IOSA akan diberikan kepada intansi pemerintah yang telah mengimplentasikan FOSS di kantornya masing-masing. Saat ini, sudah sekitar 30-an kementerian yang mulai memakai peranti lunak terbuka, akan tetapi belum semuanya bermigrasi penuh. Untuk memonitor laju migrasi, pemerintah telah melakukan pemeringkatan penggunaan piranti lunak Open Source untuk aplikasi e-Government di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Program pemerintah menggunakan piranti lunak Open Source secara total ditargetkan pada 2011. Penggunaan piranti terbuka ini terus diupayakan meski menghadapi berbagai kendala, antara lain kondisi geografis dan kemampuan sumber daya manusia yang belum merata. Piranti lunak terbuka menyediakan solusi mengatasi pembajakan sekaligus memudahkan akses informasi dan data pemerintah.
