Polri, TNI dan Kejaksaan Bersinergi Tanggulangi Terorisme

26 July 2011

1406

Sejumlah pimpinan daerah diminta untuk mencermati peta-peta kerawanan ancaman tindakan terorisme di daerahnya masing-masing sehingga eskalasinya tidak meluas seperti sekarang ini. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mersekal TNI (Pur) Djoko Suyanto di sela-sela rapat koordinasi penanggulangan terorisme antara Polri-TNI dan Kejaksaan di Hotel Bidakara, Senin (25/7).

Djoko menyatakan, aparat daerah seperti pimpinan wilayah, aparat teritorial, kepolisian, penegak hukum atau elemen masyarakat harus juga mewaspadai kejadian dan fenomena aksi terorisme.

“Tugas penindakan (refresif) seperti menangkap dan menghukum memang mudah, namun operasi pencegahan (preventif) atau mengembalikan orang yang sudah tersesat pikirannya merupakan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh pimpinan daerah,” ujar Djoko

Rapat koordinasi yang dikuti 700 peserta ini merupakan upaya sinergi yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam mencari solusi tepat dalam menanggulangi jaringan terorisme di Indonesia. Ratusan peserta yang hadir tersebut meliputi Dandim, Kapolres/ta dan Kajari dari 14 provinsi yang telah teridentifikasi sebagai kantong-kantong jaringan terorisme antara lain seperti Aceh, Sumsel, Sumut, Lampung, Riau, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB dan Yogjakarta.

Di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan, pihaknya terus mengusahakan sedang melakukan proses negosiasi government to government (G to G) misalnya dalam kasus gembong teroris Umar Patek yang kini berada di Pakistan agar dapat diadili sesuai hukum di Indonesia.

Baca : PRTG Monitoring In Data Center 25 Mei 2022

“Secara resmi Pakistan sudah menyampaikan keinginan itu. Kami sudah siapkan dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum Indonesia,” kata Timur.

Rakornas yang juga bertujuan untuk membangun kemitraan dan networking dalam menghadapi setiap ancaman terorisme di masa yang akan datang ini juga menghadirkan Laksamana Agus Suhartono (Panglima TNI), Jenderal TNI Pramono Edhi Wibowo (Kasad), Darmono (Wakil Jaksa Agung), sebagai narasumber.

Sementara Ketua Panitia Pelaksana Rakor BNPT, Brigjen Pol Dr. Petrus Reinhard Golose mengatakan, pelaksanaan rakornas tersebut merupakan inisiatif BNPT sebagai badan nasional yang ditugaskan khusus untuk melakukan langkah koordinasi bagi seluruh stakeholder dalam penanggulangan terorisme, termasuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan. Selain itu, diharapkan adanya sharing informasi sehingga terdapat kesatuan persepsi dan visi diantara aparat TNI, Polri dan Kejaksaan dalam melakukan langkah-langkah penanganan terorisme pada tingkat kebijakan maupun operasional, baik secara langsung maupun melalui jaringan teknologi informasi.

“Sejumlah pimpinan korps reserse dan kejaksaan negeri dari daerah dikumpulkan di Jakarta untuk mendapatkan pengarahan melalui rakor BNPT ini,” kata Petrus yang juga menjabat Direktur Penindakan BNPT.

Dalam kesempatan itu, Kepala BNPT Irjen Pol (Purn) Ansyaad Mbai memberikan gambaran umum tentang kondisi terorisme dan strategi kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia. Menurut dia, selama kurun waktu 2010 sampai tahun ini, sebanyak 22, dari 170 terorisme yang ditangkap dari jaringan Aceh “Semua kelompok teroris di Sumatera, Jawa, Poso, Ambon hingga Bima semua saling terkait satu sama lainnya, karena mereka satu ideologi,” katanya.

Baca : 41 Tahun BPPT, SDM Iptek Indonesia Maju

Ketika disinggung adanya pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) dalam penangkapan terorisme dengan menggunakan senjata api dan kekerasan, Ansyaad mengatakan, kalau terjadi ada pelanggaran HAM, memang konsekuensi dan tidak bisa dihindari. Sebab, soal prosedur sudah ada prosedur baku.

“Teroris yang akan ditangkap memiliki senjata dan bom, sementara anggota Densus 88 juga menggunakan senjata api untuk pertahanan diri. Jadi logis punya senjata, tapi aparat sudah diperintahkan seminimal mungkin menggunakan kekerasan ” ujar Ansyaad yang juga Ketua Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme di Kantor Kementerian Polhukam.

Dalam kesempatan ini hadir pula Soegiharto Santoso (Pimpinan Umum BISKOM) dan M. Ranu Arifudin (Direktur Utama PT Ufoakses Sukses Luarbiasa). (Hk)