BALAI Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (LPSE) Jawa Barat mengajak instansi pemerintah menggunakan layanan pengadaan barang secara elektronik atau electronic procurement (e-Proc). LPSE Jawa Barat juga menyediakan pelatihan secara gratis bagi personel yang nantinya diperlukan untuk mengelola LPSE.
Hingga awal 2013, sudah lebih dari 100 instansi menggunakan LPSE Jawa Barat melalui 17.000 penyedia layanan. Hal tersebut dikatakan Kepala Balai LPSE Jawa Barat, Ika Mardiah, di Bandung, (13/1). Menurut pengalamannya, sejak diterapkan tahun 2008, layanan ini hingga awal 2013 menghasilkan efisiensi Rp.1,6 triliun melalui 11.000 transaksi.
Ika menyatakan, situs LPSE Jawa Barat juga dapat digunakan oleh unit layanan pengadaan (ULP) dan memuat lelang non-e-Proc atau lelang yang masih dilaksanakan secara konvensional. Selain itu, penyedia barang/jasa juga dapat melakukan pencarian di fitur “cari lelang non e-Proc”. Hal itu dimungkinkan setelah LPSE Jawa Barat menaikkan kapasitas sistemnya ke versi 3.2 sebagai penyesuaian terhadap Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
eProc ini merupakan pengadaan barang/jasa dengan teknologi informasi dan komunikasi berbasis web sehingga dapat diakses penyedia barang/jasa melalui internet.
Beberapa instansi telah memanfaatkan fitur tersebut, seperti Universitas Padjajaran Bandung, RS. Mata Cicendo, Polres Purwakarta, Balai Diklat Petanian Sukamandi Kementerian Pertanian, serta Dinas Tata Kota dan Permukiman Kabupaten Bekasi.
Untuk mengantisipasi peningkatan pengguna dan bergabungnya instansi vertikal, Balai LPSE Jawa Barat terus meningkatkan kemampuan personelnya dan peralatan pendukung. Seperti diinstruksikan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, LPSE Jawa Barat harus siap melayani dan memberikan bantuan untuk memfasilitasi ataupun mempersiapkan instalasi LPSE di kabupaten dan kota. Bahkan secara nasional, LPSE Jawa Barat siap membantu provinsi lain. Provinsi Kalimantan Selatan misalnya, sudah meminta bantuan personil LPSE Jawa Barat menginstalasi server dan jaringan LPSE-nya.
Ika menambahkan, selain datang untuk verifikasi, rekanan juga mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan setiap Rabu. Kapasitas ruangan pelatihan di Balai LPSE, yang hanya mampu menampung 20 peserta, sering kali dipenuhi hingga 30 peserta. Karena itu, Balai LPSE membuka ruang pelatihan baru untuk menambah kapasitas ruang pelatihan. “Sampai saat ini ada dua ruang training yang masing-masing berkapasitas 20 orang,” ujarnya.
Hasilkan Efisiensi Rp. 1,6 Triliun
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mewajibkan dinas dan lembaga di lingkungannya menggunakan LPSE. Sejak layanan ini diterapkan hingga Oktober 2012, terbukti menghasilkan efisiensi Rp. 1,6 triliun melalui 11.000 transaksi. Adapun nilai APBD Jawa Barat tahun 2011/2012 sekitar Rp. 12 triliun.
Ika Mardiah menyatakan Pemprov Jawa Barat juga mengajak bupati/walikota, instansi vertikal dan BUMD, serta perguruan tinggi menggunakan LPSE. Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menjelaskan, penggunaan e-Proc memungkinkan penyedia dimana pun untuk ikut dalam tender yang dilakukan pemerintah. Hal itu merupakan wujud keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang selama ini disinyalir berbau korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). ”LPSE Jawa Barat merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,” tandas Heryawan.
Sejak 2009 atau setahun setelah menjabat Gubernur Jawa Barat, Heryawan menetapkan kebijakan penerapan e-Proc dalam pengadaan barang/jasa. Dukungan yang kuat dalam penerapan e-Proc menjadikan Balai LPSE Jawa Barat sebagai yang terbesar di Indonesia, baik dari sisi pengguna maupun transaksi. ”Sudah 100 instansi menggunakannya melalui 17.000 penyedia layanan,” kata Ika Mardiah.
LPSE Jawa Barat terus meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sarana dan prasarana, serta kemampuan SDM pengelola. Didukung ISO 9001:2008. Tak heran jika LPSE Jawa Barat banyak menyabet sejumlah penghargaan seperti pada kategori Lelang Elektronik Kuartal I tahun 2011 dengan Pagu Terbanyak se-Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Plakat penghargaan diserahkan langsung oleh Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua, kepada Ika Mardiah.
Memasuki 2013, LPSE Jawa Barat masih terus mensosialisasikan dan memberi pelatihan pemantapan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara Elektronik (LPSE) SPSE versi 3.5. Masih ada resolusi yang ditargetkan LPSE Jawa Barat tahun ini, “Mendukung impelemntasi e-Proc 100% di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat,” tandas Ika. Ia mengakui beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat belum mengimplementasikan e-Proc hingga 100%.
“Mungkin baru sekitar 40% yang kabupaten/kota itu seperti di Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut dan Kabupaten Sukabumi. Tapi kalau Pemprov Jawa Barat sendiri sudah 100% sejak 2011 lalu,” tukas Ika. •IWA
