Menyambut pemilihan presiden RI yang akan berlangsung 9 Juli 2014 nanti, MIFTA (Muslim Information Technology Association) bersama beberapa asosiasi dan penggerak teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Nasional yaitu APTIKOM, ASPILUKI, AOSI, FTII, IPKIN, IKTII, MASTEL, MIKTI, APKOMINDO dan lainnya, membuat kesepakatan bersama untuk membuat pernyataan bersama mengenai Usulan Komitmen terhadap Roadmap TIK dan Kriteria Menteri TIK sebagai usaha membangun Kemandirian Bangsa.
DENGAN pernyataan bersama ini, asosiasi dan penggerak TIK di Indonesia akan membantu memberikan arahan pada pemerintah terpilih berikutnya untuk dapat memberikan keberpihakan lebih baik kepada Implementasi TIK maupun kepada pengembangan Industri TIK di tanah air.
Beberapa hal yang melatar belakangi dibuatnya pernyataan bersama ini, didasari pandangan bahwa bidang TIK merupakan alat strategis dalam meningkatkan daya saing bangsa. Apalagi bangsa ini didukung potensi SDM Indonesia yang besar sebagai modal dasar untuk membangun kekuatan TIK nasional.
Menurut Ketua Bidang Technopreneur MIFTA, Deddy Rahman, sudah saatnya Indonesia dipandang terhormat oleh bangsa lain melalui bidang TIK. Indonesia yang merupakan negara kepulauan sangat memerlukan TIK yang handal serta terencana baik. Disamping itu, Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, merupakan pasar TIK yang besar pula. “Oleh karenanya, kami memandang kriteria pemilihan Menteri TIK yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan zamannya, akan menjadi faktor dalam mempercepat pencapaian solusi TIK Nasional,” ujar Deddy di Jakarta (2/7)
Dipaparkannya, beberapa unsur dalam Roadmap TIK nasional yang harus diwujudkan terutama adalah menjadikan TIK sebagai alat daya ungkit bangsa, serta keberpihakan dan perhatian pemerintah untuk bidang TIK yang efektif menjadi prioritas utama. Disisi lain, posisi Menteri TIK wajib diisi oleh figur yang visioner dan berpengalaman. Sehingga diperlukan Roadmap bersama yang dapat menjembatani tercapainya tujuan Kemandirian TIK Nasional.
“Saat ini, arah perkembangan TIK Indonesia sangat bergantung, didominasi dan banyak ditentukan oleh vendor asing, prioritas atas isu-isu TIK nasional yang berkembang saat ini menjadi kurang relevan dengan tujuan membangun kemampuan dan kemandirian bangsa,” jelasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah diharapkan dapat memberikan komitmen kepada unsur-unsur dalam Roadmap TIK nasional yaitu:
- Meningkatkan kompetensi dan keprofesian SDM di bidang TIK sesuai dengan standar (akademik/industri) yang diakui secara global.
- Membangun kerangka peraturan (legal/regulatory framework) yang menaungi dan melindungi tercapainya tujuan diatas.
- Meningkatkan kerjasama lintas sektoral (wilayah) dalam rangka integrasi sistem informasi layanan publik.
- Mempercepat pembangunan infra dan supra struktur TIK negara secara proporsional.
- Memperlancar proses pembangunan TIK.
- Mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya industri TIK dalam negeri agar mampu bersaing di tingkat global.
- Mendukung berkembangnya pemanfaatan infrastruktur TIK sebagai media komunikasi yang bebas, berakhlak luhur, bertanggung jawab, dan tidak memihak pada kepentingan tertentu serta menjunjung keluhuran budaya bangsa. Indonesia harus mempunyai kedaulatan atas TIK termasuk industrinya, dan membangun kekuatan TIK bangsa yang meliputi Infrastruktur (hardware) dan Perangkat Lunak (software).
Suhono H Supangkat, Ketua Umum e-Indonesia Initiative (eII), menyambut baik kerangka pemikiran yang akan disampaikan kepada pemerintahan online casino yang terpilih nanti. Namun ia menyoroti masih belum ada kejelasan dari prioritas TIK di Indonesia. Masing-masing menteri menjalankan pembangunan TIK sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi, dimana TIK untuk mempertahankan kedaulatan dibawah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, lalu TIK untuk meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi dibawah Menteri Perekonomian, dan TIK untuk meningkatkan daya saing atau kesejahteraan dibawah Menkokesra.
“Kedepannya kepemimpinan TIK di kementerian harus berada dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menkominfo sebagai CIO (Chief Information Officer) harus bisa mengkoordinir hal ini,” sambung Suhono.
Sedangkan dari sisi pengusaha, Soegiharto Santoso yang mewakili APKOMINDO, merasa kondisi bisnis TIK sedang mengalami kemerosotan. Perlu diperhatikan tidak hanya dari hardware ataupun software saja, tetapi harus dibangun sistemnya. “Kami mempunyai kendala pada perizinan dimana sekarang ini untuk mengurus sesuatunya ada semacam “barrier to entry” yang menghambat percepatan pengurusannya, sehingga membuka peluang pihak ketiga menjadi “biro jasa”. Hal tersebut turut menghambat percepatan bisnis TIK. Kedepan tentu kami mengharapkan Kemkominfo dapat memberikan dukungan yang lebih komprehensif lagi terhadap APKOMINDO,” ujar Soegiharto.
Pakar Internet Onno W. Purbo, pada kesempatan yang sama menyoroti tentang kemampuan TIK Indonesia saat ini berkaitan dengan ekonomi dan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, konsumsi TIK Indonesia saat ini sangat besar, contohnya untuk belanja ponsel bernilai 2 triliun pertahun. “Ini merupakan bentuk penjajahan hari ini, yaitu penjajahan lewat ekonomi,” paparnya.
Sementara masalah kekurangan SDM TIK, menurut Onno, juga sangat kritis. Dimana hari ini jumlah mahasiswa seluruh Indonesia adalah 2,5 juta, sedangkan yang jurusan teknik adalah 9%. “Jadi masih sangat sulit untuk membuat riset center dan lain sebagainya. Dipastikan tidak akan jalan, karena tidak ada SDM-nya. Jadi harus diadakan dulu orangnya, baru bicara mengenai riset center,” tambah Onno.
Kriteria Menkominfo
Diharapkan, kedepannya kewenangan Menteri TIK sebagai CIO bangsa mampu menetapkan kebijakan strategis nasional dan melakukan koordinasi lintas organisasi, mewujudkan IT Governance dan memastikan agar instansi pemerintah lainnya tidak secara langsung mengurusi TIK. Namun melalui koordinasi dengan Menteri TIK, dalam hal ini Menteri Kominfo.
Selanjutnya, konsekuensi yang harus dijalankan adalah membangun industri TIK Nasional, penamaan dan fokus Kominfo yang selama ini lebih cenderung ke fungsi Menteri Penerangan harus diubah sehingga fokus pada TIK.
Terkait tujuan di atas, asosiasi dan penggerak TIK Nasional mengusulkan kriteria menteri TIK yang seharusnya dipilih yaitu, harus profesional, mempunyai kemampuan melakukan koordinasi dan pengawasan TIK untuk lintas sektoral, dapat menanggulangi konflik kepentingan di tingkat strategis, memahami perkembangan dan kondisi TIK Indonesia terkini dan tren global, memiliki kemampuan negosiasi di tingkat nasional maupun internasional, serta mampu berpikir strategis dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat.
Menurut Deddy dari MIFTA, kriteria-kriteria ini terdapat pada sosok Onno W Purbo dan Suhono H Supangkat. “Jika ingin mendapatkan dukungan dari komunitas penggiat TIK, maka hal-hal yang disebut diatas perlu dipertimbangkan dengan serius oleh siapapun Presiden/Wapres terpilih nantinya. Dan komunitas serta penggiat TIK Nasional, siap bekerjasama dengan siapapun Presiden/Wapres yang terpilih, demi kemajuan TIK Nasional,” tegas Deddy.
Dalam diskusi yang berlangsung di wilayah Cikini, Jakarta ini diprakarsai oleh Prihantoosa (Presiden MIFTA), Asih Subagyo (Sekjend MIFTA), Bayu Waspodo, Bayu Widyasanyata, Noval Ramsis, Muhammad Sutiyadi (Humas MIFTA), Andi Ho, Mariman Muhardi dan Charlie M. Sianipar (APKOMINDO), Irwin Day (Sekjend FTII), Ashari Abidin (AOSI & QB), Nurlina W. Purbo, Ranu Arifudin, Srianto Handoko dan Andi Tanudiredja (Pebisnis TIK dan Media).
Direncanakan draft ini akan disampaikan kepada Capres/Cawapres yang ada sebelum pencoblosan 9 Juli nanti. •ANDRI/M. TAUFIK (foto)
Berita terkait:
– SUHONO H. SUPANGKAT: Smart City Terkendala Regulasi
– Pemkot Makassar Gandeng ITB Kelola Smart City
– Konferensi TI 2014: Membangun Sistem Cerdas Untuk Kota
– TELAH TERBIT BISKOM EDISI AGUSTUS 2013
– ONNO W. PURBO: Lebih Baik Jadi Guru, Demi Cerdaskan Bangsa
– Pegiat Internet Indonesia #AkhirnyaMilihJokowi
– Ratusan Pelaku Ekonomi Kreatif Padati Konser Salam Dua Jari
