Jakarta, BISKOM – INDONESIA sebagai negara maritim terbesar di dunia, memiliki batas wilayah maritim dengan 10 negara tetangga. Namun hingga kini, masalah perbatasan menjadi isu penting yang belum kunjung teratasi. Padahal, potensi ancaman terhadap kedaulatan dan wilayah Indonesia berada di laut. Ancaman yang meliputi kejahatan lintas negara antara lain adalah penyeludupan, penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran dan perusakan ekosistem, imigrasi gelap, pembajakan, perampokan, aksiradikalisme, konflik komunal dan lain sebagainya.
Pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia tentunya menghadapi kendala dalam hal keamanan dan kedaulatan. Begitu pula masalah kesejahteraan, pelayanan publik, sarana prasarana dan tata kelola lingkungan bagi masyarakat di perbatasan.
Hal tersebut diungkapkan mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Moeldoko, dalam forum publik bertajuk “Merah Putih Berkibar Jaya di Perbatasan” yang digelar MarkPlus Center for Public Service atas Prakarsa Hermawan Kartajaya dan dikoordinir oleh Fachrul Muchsen/ Arul.
“Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki wilayah perbatasan degan banyak negara, baik perbatasan laut maupun darat. Oleh karena itu, kawasan-kawasan di wilayah perbatasan perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang khusus dari pemerintah pusat,” kata Moeldoko di Jakarta (8/9).
Moeldoko menekankan pentingnya negara hadir di tengah-tengah masyarakat perbatasan. Pasalnya, kebanyakan masyarakat di daerah rawan kedaulatan negara tersebut, sehari-hari kehidupannya banyak ditopang oleh negara tetangga, sehingga rasa kepemilikan mereka terhadap negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi rendah.
Karenanya, Moeldoko menawarkan perencanaan skenario (scenario planning) untuk pembangunan daerah perbatasan. Isinya, percepatan realisasi program pemerintah di daerah perbatasan yang sebenarnya sudah ada perencanaannya.
“Kita tidak hanya berbicara mengenai garis depan dan keamanan saja. Tapi kita harus memperhatikan masalah-masalah yang timbul di daerah pendukung. Saat ini, yang perlu dikedepankan dalam pemecahan masalah di daerah perbatasan adalah kesejahteraan,” jelas Moeldoko.
Moeldoko pun menggaris bawahi pentingnya pendidikan dan kesehatan di wilayah perbatasan, kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan ekonomi, termasuk teknologi kelautan dan kedirgantaraan.
Hadir dalam acara ini Kaswari Bachtiar (Badan Nasional Perbatasan), Irianto Lambrie (Calon Gubernur Kalimantan Utara), Hasyim Djalal (Pakar Hubungan Internasional), Seto Mulyadi (Pemerhati Anak), Imam Prasodjo (Sosiolog Universitas Indonesia), Kasandra Putranto (Psikolog klinis dan forensik), Y.W Junardy (President Commissioner, PT Rajawali Corporation), Nasaruddin Siradz (Produser), Sugiyatmo (Kabid Hukum APKOMINDO), William Lukman dan Soegiharto Santoso/ Hoky (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia).
Pada kesempatan tersebut, Soegiharto mengemukakan, masyarakat di daerah perbatasan juga berhak mendapatkan informasi yang sama dengan daerah lainnya di Indonesia. Karenanya sebagai praktisi teknologi informasi (TI), ia mengusulkan pembangunan Open Base Transceiver Station (OpenBTS), yang memungkinkan pengguna ponsel GSM melakukan pangilan telepon atau berkirim pesan, tanpa menggunakan jaringan operator selular komersial yang mungkin masih sulit menjangkau wilayah-wilayah perbatasan terpencil.
Menurut Soegiharto, dengan merakit OpenBTS ini, ibaratnya membangun operator seluler sendiri. Hanya saja jangkauan sinyalnya terbatas, dan hanya bisa berkomunikasi dengan ponsel lain yang terkoneksi dengan jaringan OpenBTS ini.
Penerapan OpenBTS di Indonesia, sebutnya, telah digalakkan oleh praktisi teknologi informasi Onno W. Purbo. (Onno Purbo Pamer OpenBTS di Forum Internet Dunia), Oleh karenanya, Apkomindo pun mengajak pihak yang memiliki kepedulian yang sama untuk mulai merencanakan pembangunan Open BTS di wilayah-wilayah perbatasan, agar dapat secara nyata membantu masyarakat di daerah perbatasan. •
Artikel Terkait:
– JENDERAL TNI BUDIMAN: Modernisasi Alutsista Tingkatkan Pertahanan Negara
– DISRUPTO : The Movement to Disrupt & Transform The Nation
– Moeldoko: Wilayah Perbatasan Perlu Penanganan Khusus
– TELAH TERBIT BISKOM EDISI JUNI 2014
– FTII Harap Cyber Army Terwujud di Bawah KASAD Baru
– Gandeng FTII, TNI AD Perkuat Prajurit Paham TI
– Perkuat Sistem Pertahanan, TNI AD Luncurkan OpenBTS
– Onno W. Purbo Masuk Dalam Calon Menteri Kabinet Jokowi
