Jakarta, BISKOM – Sejarah perjuangan Pers di Indonesia terukir kembali, setelah sukses menggelar Musyawarah Besar (Mubes) Pers Indonesia di Gedung Sasana Budaya TMII pada 18 Desember 2018 tahun lalu, kemarin, Sekretariat Bersama (Sekber) Pers Indonesia kembali sukses gelar Kongres Pers Indonesia di Gedung Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, pada hari Rabu (6/3).
Tercatat pada data website Resmi Peserta Kongres Pers Indonesia (kongrespersindonesia.or.id) dihadiri oleh 525 wartawan dari seantero negeri yang tergabung sedikitnya dalam 11 Organisasi Pers dibawah naungan Sekber Pers Indonesia diantaranya PWRI 4 orang wartawan, HIPSI 5 orang wartawan, PWO IN 6 orang wartawan, KO WAPPI 7 orang wartawan, PERJOSI 12 orang wartawan, AWI 16 orang wartawan, SWI 22 orang wartawan, IPJI 26 orang wartawan, PERS GWI 26 orang wartawan, FPII 125 orang wartawan dan SPRI 223 orang wartawan serta sisanya dari rekan-rekan wartawan pendukung Sekber Pers Indonesia.
Bahwa hal tersebut menandakan Kongres Pers Indonesia 2019 dengan tema “Melalui Kongres Pers Indonesia 2019 yang Profesional, Berkualitas, Independen dan Merdeka dari Diskriminasi, Kriminalisasi dan Intervensi pihak lain”, mendapat dukungan luar biasa dan berlangsung dengan sangat sukses.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Dewan Pembina/ Penasehat Sekretariat Bersama Pers Indonesia, Jendral TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno didampingi Irjen Pol. (Purn) Drs. H. Wisjnu Amat Sastro, SH dan Irjen Pol (Purn) Abimanyu, Ketua Sekber, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pers dan Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing, mereka semua terlihat antusias mengikuti jalannya Kongres tersebut.
Soegiharto Santoso atau yang biasa disapa dengan Hoky, dipercaya menjadi Ketua Pelaksana Kongres Pers Indonesia, dimana dalam sambutannya, mengatakan; “Kita patut bersyukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa bahwa saat ini adalah momentum yang pas untuk pergerakan dan perjuangan Pers Indonesia.”
Disampaikan pula, “Kedepannya Pers Indonesia harus lebih terarah dan baik lagi, harus menjaga harmonisasi dan kreatif serta inovatif termasuk kita harus bersinergi dan saling berkolaborasi untuk menjadi kekuatan besar bersama, Satu hal yang paling penting juga adalah stop kekerasan dan kriminalisasi terhadap insan Pers kapanpun dan dimanapun,” tegasnya.
Sementara itu, Tedjo Edhy Purdijatno, selaku Ketua Dewan Pembina/Penasehat Sekber Pers Indonesia dalam sambutannya sekaligus meresmikan Kongres Pers Indonesia tersebut dengan mengatakan pihaknya akan senantiasa mendukung Pers menuju perubahan yang lebih baik lagi.
“Kita telah membuat lembaga sertifikasi Pers Indonesia dan saat ini masih dalam proses memperoleh lisensi, nanti dapat kita pergunakan, baik untuk wartawan cetak maupun wartawan online, karena sejatinya wartawan itu tidak hanya pandai bicara dan menulis akan tetapi juga harus pandai mendengar.” pungkasnya.
Kongres Pers Indonesia 2019 yang diawali dengan pembahasan Tata Tertib Kongres Pers Indonesia itu telah memilih Dewan Pers Indonesia di tingkat pusat serta Dewan Pers Indonesia ditingkat Provinsi. Di pusat, DPI beranggotakan 21 orang. Sedangkan ditingkat provinsi DPI beranggotakan 3 orang.
Baik DPI tingkat pusat maupun di tingkat daerah bersama-sama secara paralel nantinya akan menciptakan iklim kehidupan pers yang kondusif, profesional, berkualitas dan merdeka dari tindakan diskriminasi dan intervensi.
Selain untuk mengayomi seluruh masyakarat Pers Indonesia, Kongres Pers Indonesia mengejewantahkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta untuk menyusun dan menetapkan peraturan-peraturan di bidang Pers, dan memilih anggota Dewan Pers yang independen.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Formatur, Heintje Mandagi mengatakan dengan terbentuknya Dewan Pers Indonesia melalui Kongres Pers Indonesia 2019 ini, maka kedepan tidak ada lagi kasus kriminalisasi terhadap jurnalis di tanah air.
Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) ini berharap kepada Pemerintah baik di pusat maupun di daerah, termasuk verifikasi wartawan dan media bukan lagi menjadi tunggal ditangani dewan pers seperti yang terjadi selama ini.
“Bahwa tidak ada lagi kriminalisasi pers di seluruh Indonesia, karena kita punya tubuh sendiri, aturan sendiri. Nah, itu yang kita implementasi, jangan ada lagi verifikasi media oleh Dewan Pers,” sebut Heintje Mandagi.
Ketua Umum DPP SPRI itu menyebutkan dalam waktu dekat DPI akan mengirimkan surat kepada presiden untuk guna mengingatkan supaya tidak lagi terjadi kriminalisasi terhadap pekerja pers.
“Kita punya aturan sendiri, Dewan Pers Indonesia dan seluruh organisasi pers (Sekber Pers Indonesia) lah yang berhak memverifikasi. Dan nanti Dewan Pers Indonesia akan membuat surat pemberitahuan ke seluruh kementerian, presiden, bupati, gubernur bahwa kita punya konstituen sendiri.
Tidak ada lagi diskriminalisasi di daerah.” Jelas Heintje Mandagi Ketua Umum DPP SPRI yang juga Ketua Tim Formatur Pemilihan DPI.
Sementara, hasil Kongres ini, kita akan tentukan Rapat Kerja DPI, mudah2an akan dilaksanakn dalam waktu dekat dengan agenda pemilihan Ketua Dewan Pers Indonesia yang telah ditetapkan dalam kongres ini, demikian papar Heintje. (Red)
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: redaksi@biskom.web.id. Terima kasih.
Arikel Terkait:
SPRI Surati Kepala Daerah dan Menteri Terkait UKW dan Verifikasi Media
Tedjo Edhy Purdijatno: Koordinasi Selesaikan Masalah Bangsa
Disahkan Kemenkumham, LSP Pers Indonesia Jawaban Keresahan Wartawan Soal UKW
Selamat datang di portal pendaftaran Kongress Pers Indonesia 2019
Disahkan Kemenkumham, LSP Pers Indonesia Jawaban Keresahan Wartawan Soal UKW
