Jakarta, BISKOM – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggelar wadah silaturahmi ribuan pegawai Kemenkominfo yang berjudul Kominfo Connect 2020. Kominfo Connect merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun kekerabatan, keakraban dan kebersamaan bagi seluruh ASN di Lingkungan Kominfo. Acara ini diselenggarakan Kamis, 30 Januari 2020 di Ecovention Hall Ecopark, Ancol, Jakarta.
Acara dibuka dengan laporan kegiatan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kominfo Rosarita Niken Widiastuti. Menurutnya, penyelenggaraan Kominfo Connect merupakan rangkaian upaya mengimplementasikan Visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. “Hari ini kita selenggarakan konektivitas antarsatker. Untuk melaksanakan tugas dari Kementerian Kominfo menjaga dan meningkatkan infrastruktur konektivitas dan akses telekomunikasi, baik untuk masyarakat maupun internal,”ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Niken mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk selalu memahami keseimbangan antara hak dan kewajiban. “Kalau kita sudah mendapatkan hak kita harus melaksanakan kewajiban. Jangan menerima hak jika kita tak mau melaksanakan kewajiban. Ini kewajiban pertama dan utama ASN nomor satu setia kepada Pancasila dan UUD 1945,” katanya.
Acara dilanjutkan dengan Talkshow ASN dan Ancaman Radikalisme di Era Digital. Tema itu diambil mengingat ranah digital rentan dijadikan alat oleh oknum-oknum tertentu untuk menyebarkan isu penggantian ideologi Pancasila. Talkshow juga menghadirkan tiga pembicara, yaitu Deputi Pengendalian dan Evaluasi BPIP Rima Agristina, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid, dan Staf Khusus Menkominfo Zulfan Lindan.
Di hadapan ASN Kominfo dari semua satker, Menkominfo Johnny G. Plate menekankan bahwa jalannya roda pemerintahan saat ini hanya ada satu Visi dan Misi negara, yakni Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, tidak ada Visi dan Misi Menteri, Sekjen, Dirjen, Direktur hingga Kepala Badan di Kementerian maupun Lembaga Pemerintahan. ASN, dalam hal ini, mempunyai peran penting dalam mengimplementasikan Visi dan Misi Negara yang juga sebagai gerakannya pemerintahan dan birokrasi. Tanpa ASN yang hebat sebagai mesin penggerak pemerintahan, tidak bisa mendorong laju dan tata kelola bernegara. Oleh karena itu, ihwal penting yang perlu ditanamkan dalam diri setiap ASN adalah berjiwa Pancasilais.
“Saat ini tuntutan terhadap ASN tidak hanya sekedar kompetensi, pengalaman, latar belakang tugas-tugas yang sudah kita lalui, tidak juga soal kemampuan teknis dan manajerial yang dimiliki, tapi saat ini ASN juga dituntut untuk menjadi penggerak yang hebat dalam pemerintahan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ASN yang jiwa Pancasila-nya melekat di dalam dada masing-masing,” kata Johnny.
Menteri Kominfo juga menegaskan bahwa ASN jangan dilihat secara linear seolah-olah hanya sebatas gerakan-gerakan radikal dan separatisme, baik di domestik maupun lintas batas negara. “Tidak itu saja, tetapi dengan semua gerakan-gerakan Geo Strategis yang mempengaruhi lingkungan global di mana kita berada, kita membutuhkan ASN yang jiwa Pancasila dan taat konstitusi yang betul-betul ada di dalam darah, jiwa dan raganya,” tegasnya. (red)
