Jakarta, BISKOM – Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan PSBB Total mulai Senin (14/9/2020) masih menimbulkan berbagai pertanyaan dari kepala daerah di sekitar DKI Jakarta.
Kamis (10/9/2020) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Al Muktabar rapat koordinasi secara virtual mengenai penerapan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota. Dalam rapat, Ridwan Kamil meminta kepala daerah Bogor, Depok, dan Bekasi menyinkronkan kebijakan dengan yang ditetapkan Pemprov DKI.
Usai rapat tersebut Wali Kota Bogor, Bima Arya menjelaskan bahwa hasil rapat belum mengambil keputusan apapun, termasuk kemungkinan daerah penyangga Ibu Kota bakal mengikuti langkah serupa dengan menerapkan PSBB Total. “Dari Jakarta sendiri belum jelas. PSBB total seperti apa? Apakah lockdown total, itu yang belum clear. Masih perlu difinalisasi lagi. Jadi setelah konsepnya jelas baru berkoordinasi lagi,” kata Bima.
Namun, para kepala daerah se-Jabodetabek, kata Bima, sepakat meminta Anies agar terlebih dulu berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyempurnakan konsep dan rumusan PSBB Total tersebut.
Menurut Bima, Gubernur DKI Jakarta rencananya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat pada Sabtu (12/9) besok, sebelum kemudian rapat akan kembali digelar pada Senin (14/9) mendatang.
Di sisi lain, Pemkot Tangerang Selatan menyatakan belum akan mengikuti Pemprov DKI Jakarta untuk kembali menerapkan PSBB secara total guna menekan laju penyebaran Covid-19. Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menyebut laju penyebaran corona di Tangsel saat ini masih terkendali, kendati dikepung dua zona merah tetangganya, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.
“Untuk PSBB di Tangsel sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota walau tidak seketat di DKI. Masih bisa dikendalikan,” terang Benyamin.
Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim Pemprov DKI telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penerapan PSBB total. Menurut Riza, sebelum mengambil keputusan tersebut, ada sejumlah mekanisme yang harus dilalui, termasuk koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Kami juga terus koordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini diwakili gugas pusat atau satgas pusat, jadi semuanya sejak awal hingga hari ini,” ujar Riza Patria. (red)
