Jakarta, BISKOM –  Dalam kesempatan ini saya mewawancarai Relawan KEJORA yaitu  sekjen Robby Jubbaedin  Relawan Kembali Jokowi Juara (KEJORA) pada Senin ( 19/04/2021), KEJORA sendiri mendukung reshuffle kabinet yang dinilainya menjadi bagian dari kebutuhan Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Menurut Sekjen Kejora Robby Jubbaidin  masih wacana namun hal itu reshuffle akan segera di lakukan dalam waktu dekat oleh sebab itu bertajuk” Reshuffle Kabinet Sebuah Keniscayaan” Isu reshuffle kabinet jilid 2 berembus kuat seiring disahkannya pembentukan dua kementerian baru oleh DPR RI.

Adapun dua kementerian tersebut adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Perguruan Tinggi serta Kementerian Investasi.

Selanjutnya, muncul prediksi untuk mengisi dua pos kementerian baru tersebut. Presiden Jokowi sudah mengajak Wapres Ma’ruf Amin untuk berunding soal perombakan kabinet.

“Wakil Presiden sudah rembukan oleh Presiden, tapi pembicaraan lebih spesifik antara Presiden dan Wakil Presiden

Menurut dia, bocoran setidaknya ada beberapa orang menteri yang dinilai layak menjadi bagian dari perombakan tersebut, Robby meminta Presiden Jokowi harus peka.

Isu perombakan atau reshuffle kabinet kembali mencuat setelah usulan Presiden Jokowi untuk menggabungkan Kemenristek dan Kemendikbud serta pembentukan Kementerian Investasi disetujui DPR. Berbagai spekulasi pun berkembang soal isu dua pos kementerian tersebut.

Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud menandakan dua hal. Pertama, lemahnya komitmen Jokowi pada pengembangan riset dan teknologi. Sebab peleburan dalam satu badan akan menghambat upaya menjadikan riset sebagai garda depan keputusan pengambilan kebijakan. “Dan dengan sendirinya, dana dan fokus riset juga akan berubah.”

Melihat, dari dua pos kementerian yang diusulkan Presiden Jokowi untuk dirombak, Menteri Investasi yang berpotensi menjadi rebutan partai politik. Sehingga, secara tidak langsung hal ini akan dapat mengundang persaingan di internal koalisi yang bisa berujung pada kegaduhan politik.

“Menempatkan profesional menjabat di posisi menterinya, belum tentu jadi solusi. Mengingat betapa strategis posisi ini bagi pengelolaan keuangan negara, ada kemungkinan jabatan ini akan tetap jadi rebutan parpol,”

Kedua, lanjut Robby  yang pasti dilantik Jokowi adalah Menteri Investasi. Namun, Analis saya ini tak bisa memprediksi secara pasti siapa yang bakal mengisi pos ini. Dia juga tak bisa menggaransi jika nantinya Presiden Jokowi melantik lebih dari dua menteri baru.

Di sini peran Menteri diuji bagaimana menarik investor masuk meramaikan ibukota tanpa melupakan daerah atau provinsi Lainnya,” Namun demikian lanjutnya, penunjukkan menteri merupakan hak prerogatif presiden, siapapun yang terpilih harus menjalankan visi misi presiden di wilayah invetasi. “Itu hak presiden, saya kira beliau sudah menyiapkan kriterianya dan orang yang tepat akan ditunjuknya,”

Selama investasi tidak meningkat, ekonomi Indonesia sulit bertumbuh di atas 40% bahkan untuk sekadar 50% lebih pun tidak mudah.

Memudahkan Perizinan Untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi, investasi, terutama investasi langsung, harus didorong dengan berbagai kemudahan perizinan. Indonesia jangan lagi menjadi negeri yang paling lambat dalam memberikan izin investasi.

Mengurusi persoalan investasi di Indonesia sulit, sebab perizinan yang rumit membuat investor ogah menanamkan modalnya di dalam negeri.

Dia menceritakan  menyelesaikan investasi yang mangkrak. Di mana ada sekitar triliun investasi, yang izinnya belum selesai lantaran implementasi di lapangan tersendat.

Tak hanya itu, persoalan yang menghambat jalannya investasi memang masih terjadi akibat tumpang tindih perizinan antara kabupaten atau kota provinsi maupun pusat. Belum lagi, hantu-hantu berdasi di lapangan juga kerap membuat izin di lapangan menjadi lama jadi prosesnya tidak mudah tentunya.

Namun, sejauh ini masih ada beberapa kendala yang menghambat investasi, terutama dari segi perizinan terlepas dari hambatan tersebut di yakini ekonomi Indonesia akan meningkat bangkit  stabil tapi ini faktornya  Lima kendala dalam berinvestasi di Indonesia, yaitu regulasi berbelit, akuisisi lahan yang sulit, infrastruktur publik yang belum merata, pajak dan insentif yang tidak mendukung, serta tenaga kerja terampil belum memadai.

Menghadapi  krisis ekonomi dunia, Indonesia perlu membenahi iklim investasi terutama untuk mengatasi penurunan ekspor. Untuk itu, singkirkan seluruh hambatan investasi.

Dia juga mengatakan, akibat pandemi Covid-19 beberapa daerah yang sangat bergantung pada mobilitas tinggi masyarakat sangat berdampak pertumbuhan ekonominya, seperti Bali. Untuk itu, percepatan pemulihan ekonomi di daerah tersebut membutuhkan strategi extraordinary.

“Bukan cuma kebijakan biasa, tapi butuh kebijakan yang luar biasa agar daerah-daerah yang sangat berdampak bisa cepat pulih,”

Kesiapan dana atau anggaran untuk mendukung infrastruktur bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

Dukungan fiskal tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi daerah dan sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional sebagai relawan garda terdepan pendukungnya, kami mengapresiasi dan mendukung kebijakan dan program pemerintahan Jokowi dalam hal ini yang tujuan visi misinya  jelas dan berdampak positif  setiap kinerjanya demi kesejehteraan bagi warganya.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai rencana pemerintah menjadikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja sebagai sebuah terobosan baru. Sebab sepanjang sejarah lembaga ini kerap berganti nama di masa orde baru.

“Rencana BKPM menjadi kementerian ini menjadi suatu terobosan karena kita lihat. Sebelumnya pemerintah di zaman orde baru ada menteri investasi dan penanaman modal itu di bawah satu atap,”  BKPM Kementerian Investasi? ‘Izin Ruwet hingga Pusat-Daerah Belum Sinkron Bikin Investor Ogah Lirik RI menurut isu resafffle kabinet indonesia maju akan di lakukan pada pekan ini. Presiden Jokowi kesal lantaran mendapat informasi 33 perusahaan yang hengkang dari China tak satu pun memilih pindah ke Indonesia. Sebanyak 23 perusahaan memilih pindah ke Vietnam, dan 10 perusahaan sisanya pindah ke Malaysia, Thailand, hingga Kamboja.

Informasi tersebut diperoleh Jokowi dari paparan Bank Dunia beberapa waktu lalu. Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah nggak menarik lagi di mata investor? Indonesia kurang dilirik investor salah satunya karena perizinan dan insentif di Indonesia yang kurang menarik serta terputus dari rantai pasok global. 

Artinya “Faktor utama memang karena ruwetnya perizinan jelas Negara lain  itu punya sistem perizinan investasi lebih terintegrasi antara pusat dan daerah, sementara Indonesia antara pemerintah pusat dan daerah belum klop,” jelas dia.

Dia menilai Indonesia kalah dengan Vietnam, Thailand dan Malaysia dalam menangkap peluang tren relokasi investasi yang sedang berlangsung khususnya dari China.

Robby menambahkan, selama lima tahun terakhir ini pemerintah juga sudah cukup banyak melakukan upaya untuk menarik investasi, mulai dari perbaikan perizinan dengan OSS, hingga pemberian berbagai insentif pajak.

“Sesungguhnya Indonesia sudah sangat menarik bagi investor, tetapi hambatan seringkali justru saat investor akan merealisasikan investasinya,” ujar Roby

Ada 4 izin penting yang harus diurus oleh investor setelah mendapatkan NIB, yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin Usaha, dan Izin Operasional/Komersil. Sesuai dengan jenis usaha dan lokasi usaha, Anda bisa mendapatkan kemudahan untuk langsung memperoleh izin atau harus melewati tahap-tahap tertentu yang memakan waktu hingga 24 hari.

Anda bisa mendapatkan izin secara langsung atau mendapatkan kemudahan ekstra jika usaha yang Anda dirikan akan berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Industri (KI), dan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB)

Sebab, menurut dia, relawan dibentuk dengan semangat untuk membantu Jokowi terpilih pada pemilihan umum. Jokowi Aliansi Relawan Jokowi Kejora (Kembali Jokowi Juara), Sekertaris Jendral Robby Jubbaedin  mengapresiasi keputusan wacana  Presiden Jokowi mereshuffle kabinet yang dalam waktu dekat akan segera di lakukan.

Sekjen relawan Kejora  memandang nama-nama yang ditunjuk oleh Presiden itu menjawab kegelisahan rakyat dan hal itu adalah hak perogatif persiden dalam setiap mengambil keputusan kami di sini mendukung dalam setiap kebijakan langkah strategis hal-hal yang positif dalam kinerja  pemerintah lakukan tentunya.

Tentunya mengapresiasi Presiden Jokowi dalam hal reshuflle kabinetnya yang memang menurut kami ini sangat mengakomodir apa yang menjadi kegelisahan rakyat saat ini,” kata Sekjen Kejora

Ada nama-nama yang kemungkinan digeser dalam reshuffle kabinet kali ini. “Apakah Ahok akan berpeluang isi jabatan baru mentri investasi dan itu menurut isu yang santer atau mentri BPKM menjadi  menteri mengisi pos baru kementrian  investasi. Roby menilai, dengan nomenklatur baru tersebut, reshuffle kabinet tinggal menunggu waktu. Kendati demikikian sejumlah menteri diprediksi akan digeser walaupun kinerja jelek dan sulit bagi Jokowi mereshuffle mentri dari partai,” ujar dia. (Barley)