BISKOM, Jakarta – Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya (Ombudsman Jakarta Raya) melakukan penilaian terhadap kepatuhan standar pelayanan sesuai amanat Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di lingkungan Polda Metro Jaya. Hal tersebut sesuai kewilayahan dan kewenangan Ombudsman Jakarta Raya dalam melihat ketampakan fisik maupun online pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Polda Metro Jaya pada khususnya.

Plt. Kepala Ombudsman Jakarta Raya, Dedy Irsan mengatakan, pihaknya telah menyerahkan hasil penilaian tersebut kepada pihak Polda Metro Jaya yang dalam hal ini diwakili oleh Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Hendro Pandowo beserta seluruh Kapolres di lingkungan Polda Metro Jaya pada Selasa, 22 Maret 2022 lalu.

Lebih lanjut, Dedy menjelaskan, bahwa indikator yang digunakan oleh Ombudsman adalah UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sehingga sudah sepatutnya semua unit penyelenggara pelayanan publik dapat memenuhi komponen standar pelayanan publik yang diamanatkan dalam UU tersebut. Dan untuk mendapatkan predikat kepatuhan tinggi zona hijau, para penyelenggara harus mendapatkan skor nilai 81-100, sedangkan zona kuning skor nilai di 51,00-80,99 dan zona merah 0- 50,99.

Penilaian sendiri dilakukan pada 11 unit satuan wilayah dan satuan kerja di lingkungan Polda Metro Jaya pada Tahun 2021 lalu, adapun Satuan Wilayah yang dilakukan penilaian adalah Polres Metro Jakarta Barat, Polres Metro Bekasi Kota Polres Metro Jakarta Selatan, Polres Metro Kota Depok, Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Jakarta Timur, Polres Metro Bekasi Kabupaten, dan Polres Kepulauan Seribu serta 1 Satuan Unit Penyelenggaraan SIM (Satpas) Polda Metro Jaya.

Baca :  Silaturahmi Alumni BPPT, Mempererat Jejaring Ilmu dan Teknologi

Sementara, produk layanan yang menjadi objek penilaian dari 11 Unit Satuan Wilayah dan Satuan Kerja tersebut adalah Pembuatan SIM A (Baru), Pembuatan SIM C (Baru), Pembuatan SKCK, Pembuatan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dan Surat Tanda Terima Laporan Polisi.

Dari hasil penilaian tersebut, sebanyak 4 Polres masuk dalam Zona Hijau, yakni: Polres Metro Jakarta Barat (89,87), Polres Metro Bekasi Kota (86,66), Polres Metro Jakarta Selatan (82,33) dan Polres Metro  Kota Depok (81,91) serta 1 Satuan Kerja masuk dalam zona hijau, yakni Satpas Polda Metro Jaya (87,54). Sementara, 5 Polres lain masuk dalam Zona Kuning, yakni: Polres Metro Jakarta Pusat (79,55), Polres Metro Jakarta Timur (79,20), Polres Metro Bekasi (77,85), Polres Metro Jakarta Utara (76,55), serta Polres Kepulauan Seribu (75,02).

Dedy menegaskan, sebenarnya dari Polres yang masuk zona kuning hanya terpaut sedikit lagi untuk masuk ke zona hijau, hanya ada beberapa indikator minor yang sebenarnya sangat bisa dari Polres- Polres tersebut untuk segera mungkin ditingkatkan, salah satunya seperti tidak adanya informasi standar pelayanan pada website yang berdomain .go.id.

Banyak Polres yang masih berdomain .com yang seharusnya hal domain tersebut bukan untuk domain Lembaga Negara/Pemerintah. Agar masyarakat yang mengakses layanan tersebut diberikan kepastian layanan dan tidak dibuat kebingungan dari banyaknya situs yang mengatasnamakan .com tersebut, Terang Dedy.

Namun, ada hasil yang cukup menggembirakan, dari akumulasi nilai Satuan Wilayah dan Satuan Kerja yang menjadi objek penilaian tersebut, Polda Metro Jaya, sebagai instansi pembina mendapatkan nilai akumulatif dengan rata-rata 81,64 dan masuk dalam zona hijau sebagai instansi yang dapat membina instansi di bawahnya dalah pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. (Hoky)

Artikel Terkait:

Baca :  8 Rekomendasi iCIO Community untuk Kementerian Digital

Rapim TNI-Polri, Pesan Presiden Jokowi: Cari Jago-jago Artificial Intelligence

Operasi Lilin 2021 Dan Nataru Akan Di Gelar Polri

Polda Metro Jaya Gelar Sertijab Kabid Humas dan Irwasda

Kapolri Lantik Irjen Dedi Prasetyo sebagai Kadiv Humas Polri

ITSEC Asia Bersama POLRI Ungkap Peran Penting Cybersecurity di Era Industry 4.0

Sambung Kembali Komunikasi, PPWI Lakukan Audiensi ke Divhumas Polri

Kasus Peretasan Situs Kian Marak 2 Oknum Hacker Dari Komunitas BlackHat Di Cekal Bareskrim Cyber POLRI

Kapolri Tunjuk Wahyu Widada Sebagai As SDM

Polri Sebar 458 Ton Beras dan 15.000 Paket Sembako Untuk Masyarakat Banten Terdampak PPKM Darurat

Menyambut HUT ke-75 Bhayangkara, Dirgahayu POLRI, Tulus Mengayomi, Sigap Melindungi

Jelang HUT Bayangkara Ke 75 Mabes Polri Gelar Baksos Serentak Di Seluruh Indonesia

Kapolres Kotim Hadiri Virtual Launching 100.000 Rumah Polri

Capaian Kinerja 100 Hari Kapolri, Secara Umum Mencapai 100%.

Apel Gelar Pasukan Gabungan TNI POLRI Dalam Rangka Pengamanan Jelang Lebaran

Kapolsek Karawaci; TNI dan Polri Bersinergi Bentu Kampung Tangguh Jaya Siaga Corona (KTJ-SIGACOR)

Operasi Gabungan Dit Tipid Narkoba Bareskrim Polri Bersama Bea Cukai Gagalkan Peredaran Narkoba

Divisi Humas Polri menggelar pelatihan konten kreatif bagi personel Humas di seluruh Indonesia

Komjen Pol. Agus Andrianto dilantik sebagai Kabareskrim Polri

KAPOLRI Resmi Menunjuk Komjen Agus Andrianto Sebagai Kabareskrim Polri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Safari Silaturahmi Ke Mahkamah Agung RI

Membanggakan, Ketua MA Raih Anugerah Sebagai Pemimpin Perubahan

Ketua MA: Lembaga Peradilan Siap Terapkan Sistem Peradilan Elektronik

Baca :  Dua Oknum Warga Di Somasi Danramil

Hasbi Dilantik sebagai Sekretaris MA

Ketua MA Pastikan Tidak Ada Larangan Foto-Rekam di Sidang

Ketua MA Hatta Ali Melantik Tiga Ketua Muda Pada Mahkamah Agung RI

Syarifuddin Dilantik Sebagai Ketua MA

Presiden Jokowi Puji Keberhasilan Mahkamah Agung

Ketua MA Tekankan Pentingnya Integritas Kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi

Ketua MA Tunjuk Andi Samsan Nganro Jubir Baru, Dan Sesalkan Berita Yang Tidak Update

Peran UU Contempt of Court Dalam Perlindungan Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri dan Bebas Dari Segala Pengaruh dan Ancaman

Johanis Tanak Lulus Uji Kompetensi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid V

MA Kabulkan Kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung, Terdakwa Kasus BLBI.

Tolak PK Baiq Nuril, MA Tegaskan Tak Ada Maladministrasi

Peluncuran Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIPERMARI)

Hakim Kena OTT KPK di Balikpapan Diberhentikan Sementara Oleh MA.

Ketua MA Luncurkan SIPP Tingkat Banding Versi 3.2.0.

Semarak Acara MA di Labuan Bajo

MA Siap Hadapi Pemilu, Ketua Kamar TUN Berpesan Pejabat Wajib Laksanakan Perintah Hukum

Ketua MA Tekankan Pentingnya Integritas Kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi

HUT IKAHI Ke-66, Ketua MA Harap Hakim Pahami Ekonomi Digital

Perlunya Hakim Berperspektif Gender Untuk Wujudkan Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak

Presiden Jokowi Apresiasi Reformasi di MA lewat aplikasi e-Court

Presiden Jokowi Puji Keberhasilan Mahkamah Agung

Ketua MA Lantik 29 Ketua Pengadilan Tingkat Banding

Ketua MA Tunjuk Andi Samsan Nganro Jubir Baru, Dan Sesalkan Berita Yang Tidak Update

Ketua MA Luncurkan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Integritas Manajemen SDM berbasis Kompetensi