Muhenri Sihotang saat wawancara dengan awak media

BISKOM, Jakarta – Kasus dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Direktur PT Wadya Prima Mulia, Yawarsa Halim dan Sales Enginner PT Wadya Prima Mulia, Syahrudin Agung atas izin peredaran alat kesehatan berupa mikroskop biologis merk Olympus CX33 telah usai dengan ditempuhnya upaya Restorative Justice (RJ) oleh Pelapor dan Terlapor.

Laporan dengan nomor LP/B/1795/IV/2022/SPKT/Polda Metro Jaya tanggal 07 April 2022 atas nama Pelapor Bartholomeus Suksmo Permono selaku kuasa dari Presiden Direktur PT Fajar Mas Murni telah diajukan pencabutannya sejak tanggal 13 Januari 2023 lalu.

“Sebelumnya, Laporan Polisi tersebut sudah sampai pada tahap penyidikan. Namun setelah Pelapor dan Terlapor bertemu, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan menempuh upaya Restorative Justice,” papar Kuasa Hukum Terlapor, Muhenri Sihotang dari Kantor Hukum J. Siregar & Associates saat ditemui di kantornya di Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis (08/06/2023).

Muhenri Sihotang menunjukkan surat kesepakatan perdamaian saat ditemui di kantornya, Kamis (08/06/2023)

Dalam Kesepakatan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pelapor dan Terlapor pada 13 Januari 2023, disebutkan bahwa Yawarsa Halim telah menyampaikan permohonan maaf kepada pihak PT Fajar Mas Murni. Pihak PT Fajar Mas Murni pun telah memaafkan segala perbuatan Terlapor.

Atas dasar kesepakatan tersebut, maka proses penyidikan Laporan Polisi Nomor LP/B/1795/IV/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 07 April 2022 tidak dilanjutkan proses penyidikannya dan telah dihentikan berdasarkan Surat Nomor : B/356/I/RES.1.9./2023/Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Januari 2023.

Restorative justice sendiri merupakan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Pengertian Restorative Justice atau keadilan restoratif ini termuat dalam Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021. Dalam pelaksanaan Restorative Justice, pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum. (Randi)