BISKOM | Jakarta – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Kevin Wu, menilai sanksi SP1 terhadap petugas PPSU yang memakai foto AI untuk merespons aduan warga belum menyentuh akar masalah. Kasus ini terjadi di Jakarta Timur dan memicu sorotan soal kualitas layanan publik.

Evaluasi Menyeluruh, Bukan Sekadar Sanksi

Kevin menegaskan, persoalan parkir liar sejak awal bukan tanggung jawab PPSU. Penanganannya seharusnya berada di tangan Satpol PP dan Dinas Perhubungan yang memang punya kewenangan.

“Sedari awal, masalah parkir liar ini harusnya ditangani oleh petugas-petugas Satpol PP atau Dishub. Dan bukan oleh petugas PPSU,” ujarnya d

Menurut dia, langkah memberi SP1 justru terkesan seperti mencari kambing hitam. Padahal, persoalan ini mencerminkan kegagalan sistem yang lebih luas di tubuh birokrasi.

Baca :  Badan Pemulihan Aset Berhasil Lelang Barang Rampasan Negara Senilai Rp6.038.386.500Perkara Korupsi dan TPPUAtas Nama Terpidana Dr. I Wayan Candra, S.H., M.H.

Saya teringat obrolan dengan seorang warga di Jakarta Timur beberapa bulan lalu. Ia bilang, laporan soal parkir liar sering direspons cepat, tapi hasilnya tidak bertahan lama. Keluhan itu rupanya bukan kasus tunggal.

Kevin juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap Satpol PP, Dishub, hingga pihak kelurahan. “Ini jangan dianggap enteng karena merusak kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik kita,” katanya.

Dampak dan Indikasi Masalah Sistemik

Lebih jauh, Kevin menyebut kasus penggunaan foto AI ini sebagai tanda ada yang tidak beres dalam mekanisme kerja di lapangan. Ketika aduan ditangani pihak yang bukan berwenang, potensi penyimpangan makin besar.

“Permasalahan ini sistemik. Harus ada upaya serius memperbaiki pelayanan publik di Jakarta,” tegasnya.

Baca :  Kejaksaan Agung Memeriksa 4 Orang Saksi Terkait Perkara Impor Gula

Ia bahkan menerima laporan bahwa penindakan parkir liar kerap hanya formalitas. Kendaraan dipindahkan sementara, difoto sebagai bukti, lalu dikembalikan lagi ke lokasi semula.

Pola seperti ini, kata Kevin, menunjukkan mentalitas kerja yang keliru. Bukan hanya soal prosedur, tapi juga integritas.

Pengalaman pribadi saya saat meliput di kawasan padat Jakarta juga menunjukkan hal serupa. Dalam hitungan jam, titik yang sudah “ditertibkan” bisa kembali penuh kendaraan.

“Ini mentalitas curang. Tidak heran kemudian ada kejadian seperti kemarin,” kata Kevin.

Ia menekankan pentingnya pembenahan sistem, mulai dari alur laporan warga hingga pengawasan di lapangan, agar kasus serupa tidak berulang.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Baca :  TAITRA Kembali Gelar Taiwan Excellence Experiencing Zone di Mal Puri Indah