BISKOM,Jakarta – Sebanyak 50 hakim tercantum dalam dua dokumen lanjutan hasil rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM) hakim peradilan umum, yakni lanjutan hasil TPM 13 Juli 2026 dan lanjutan hasil TPM 28 Oktober 2026. Sebanyak 48 di antaranya ditempatkan pada tujuh pengadilan negeri (PN) baru, sedangkan dua lainnya mengisi jabatan wakil ketua yang ditinggalkan.
Ketujuh pengadilan itu adalah PN Kabupaten Badung, PN Kabupaten Morowali, PN Kabupaten Sumbawa Barat, PN Kabupaten Bangka Selatan, PN Kabupaten Sukamara, PN Kota Subulussalam, dan PN Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Lanjutan hasil TPM 13 Juli 2026 memuat 19 nama. Ida Bagus Made Ari Suamba, yang sebelumnya Wakil Ketua PN Negara, dipercaya menjadi Ketua PN Kabupaten Badung. Ia didampingi Ni Nyoman Mei Melianawati, hakim PN Banyuwangi, sebagai wakil ketua. Delapan hakim dari PN Semarapura, PN Negara, dan PN Amlapura melengkapi formasi pengadilan tersebut.
Di Sulawesi Tengah, Tri Dharma Putra yang semula Wakil Ketua PN Toli-Toli ditunjuk sebagai Ketua PN Kabupaten Morowali. Enam hakim dari PN Toli-Toli, PN Donggala, dan PN Buol ditempatkan bersamanya.
Dua jabatan wakil ketua yang kosong akibat promosi tersebut langsung terisi. Dr. I Nyoman Agus Hermawan, hakim PN Kupang, menjadi Wakil Ketua PN Negara, sedangkan Sulaeman, hakim PN Sampit, menjadi Wakil Ketua PN Toli-Toli.
Adapun lanjutan hasil TPM 28 Oktober 2026 memuat 31 nama untuk lima pengadilan. Faqihna Fiddin, Wakil Ketua PN Dompu, menjadi Ketua PN Kabupaten Sumbawa Barat. Arpisol, Wakil Ketua PN Lubuk Sikaping, menjadi Ketua PN Kabupaten Bangka Selatan. Alfan Firdauzi Kurniawan, Wakil Ketua PN Tanjung Redeb, menjadi Ketua PN Kabupaten Sukamara.
Selanjutnya, Mustabsyirah, Wakil Ketua PN Idi, menjadi Ketua PN Kota Subulussalam, dan Chandra Ramadhani, Wakil Ketua PN Tembilahan, menjadi Ketua PN Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dengan demikian, ketujuh ketua pengadilan baru itu seluruhnya berasal dari jabatan wakil ketua pengadilan negeri.
Untuk formasi hakim, PN Kabupaten Bangka Selatan memperoleh enam hakim, sedangkan PN Kabupaten Sumbawa Barat, PN Kabupaten Sukamara, PN Kota Subulussalam, dan PN Kabupaten Kepulauan Mentawai masing-masing lima hakim. Sebagian datang dari satuan kerja yang jauh, antara lain hakim PN Merauke dan PN Jeneponto yang ditempatkan di Bangka Selatan, serta hakim PN Kaimana yang ditempatkan di Kepulauan Mentawai.
Kedua dokumen memuat catatan yang sama bagi hakim yang dimutasi. Dalam waktu dua minggu setelah hasil rapat diumumkan, mereka wajib menyampaikan laporan e-LHKPN melalui SIKEP Mahkamah Agung.
Apabila kewajiban itu belum dipenuhi, hasil mutasi akan ditinjau kembali. Mereka juga diminta memperbarui data keluarga, KP4 (daftar riwayat hidup), informasi bank, dan nomor rekening pada SIKEP.(Surame)
