Di
BISKOM,Jakarta – Kementerian Transmigrasi memastikan program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama pada Tahun Anggaran 2027.
Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah memilih memfokuskan sumber daya yang tersedia untuk mempercepat penyelesaian persoalan lahan transmigrasi, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta menghadirkan sumber daya manusia unggul melalui Program Tim Ekspedisi Patriot (TEP).
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6).
“Dengan anggaran yang tersedia, kami fokus memastikan program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat tetap berjalan.
Prioritas kami adalah menyelesaikan persoalan lahan transmigrasi, memperkuat pembangunan kawasan, menghadirkan sumber daya manusia unggul, mendorong ekonomi kawasan, serta memperkuat kolaborasi pembangunan,” ujar Menteri Iftitah.
Berdasarkan pagu indikatif yang ditetapkan melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kementerian Transmigrasi memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp400,27 miliar pada Tahun Anggaran 2027.
Dari jumlah tersebut, sebesar Rp87,41 miliar dialokasikan untuk Program Transmigrasi.
Menurut Menteri Iftitah, lima program prioritas Transformasi Transmigrasi tetap menjadi fondasi utama pembangunan kawasan transmigrasi.
Program tersebut meliputi Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Nusantara, dan Trans Gotong Royong.
“Kelima program ini bukan program yang berdiri sendiri,Ini adalah satu ekosistem pembangunan kawasan,Trans Tuntas menyelesaikan persoalan aset dan legalitas lahan.
Trans Patriot menghadirkan SDM unggul. Trans Karya Nusantara memperkuat ekonomi kawasan,Trans Lokal memperkuat pelayanan dasar.
Sedangkan Trans Gotong Royong memperkuat kolaborasi pembangunan,” jelasnya.
Melalui dukungan anggaran yang tersedia, Kementerian Transmigrasi menargetkan fasilitasi sertifikasi tanah transmigrasi bagi 12.568 orang, bantuan sarana produksi pertanian untuk 1.202 kepala keluarga, pembinaan sosial budaya bagi 7.481 warga transmigrasi, rehabilitasi fasilitas umum kawasan transmigrasi, serta penempatan Tim Ekspedisi Patriot untuk mendampingi masyarakat dan menghasilkan rekomendasi pembangunan kawasan.
Meski demikian, kebutuhan riil Program Transmigrasi Tahun 2027 tercatat mencapai Rp647,62 miliar sehingga masih terdapat ruang kebutuhan pendanaan yang perlu diperjuangkan untuk mempercepat berbagai agenda strategis.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Abdul Hadi, menyampaikan dukungannya terhadap penguatan program Transformasi Transmigrasi melalui sinergi yang lebih erat dengan pemerintah daerah.
“Kami mengusulkan agar pembangunan kawasan transmigrasi juga diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah sehingga program-program yang ada dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Menteri Iftitah menegaskan bahwa tambahan dukungan anggaran akan mempercepat revitalisasi kawasan transmigrasi, pengembangan kawasan pangan terintegrasi, pembangunan wilayah 3T, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana kawasan.
“Kami ingin kawasan transmigrasi berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendukung ketahanan pangan, pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu kami memohon dukungan agar transformasi transmigrasi dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi rakyat,” pungkasnya.(Surame)
