BISKOM,Jakarta – Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menyambut positif penegasan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengenai komitmen DPD RI mengawal pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam pidato pengantar Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (14/8/2026).
Menurut Yorrys, komitmen tersebut harus menjadi momentum untuk memastikan Otsus tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat Papua.
“Saya sependapat bahwa Otsus Papua harus kita kawal bersama.
Ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa besar anggaran yang diberikan, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, serta perlindungan terhadap masyarakat adat,” ujar Yorrys di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Yorrys menegaskan, masyarakat adat harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan.
Setiap kebijakan dan program di Papua perlu memperhatikan karakteristik, identitas, sejarah, serta hak masyarakat setempat.
“Pembangunan tidak boleh menghilangkan identitas masyarakat Papua.
Masyarakat adat harus dilibatkan dan menjadi bagian utama dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya,” katanya.
Ia juga mendorong pengelolaan dana Otsus dilakukan secara tepat sasaran dan transparan agar anggaran benar-benar diterjemahkan menjadi pelayanan publik, pembangunan manusia, dan peningkatan kesejahteraan.
Menurut Yorrys, pembangunan Papua juga harus berjalan beriringan dengan penyelesaian persoalan keamanan dan kemanusiaan.
Berbagai proyek pembangunan dan proyek strategis nasional perlu dilaksanakan melalui pendekatan yang arif, dialogis, serta melibatkan masyarakat setempat agar pembangunan tidak menimbulkan rasa ketidakadilan.
“Papua tidak bisa hanya dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi.
Ada persoalan keamanan, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan pelayanan dasar yang harus ditangani secara bersamaan.
Kita ingin pembangunan menjadi jalan keluar, bukan menambah persoalan baru,” tegasnya.
Yorrys menilai DPD RI memiliki posisi strategis untuk memastikan suara masyarakat Papua masuk dalam kebijakan nasional.
Menurutnya, aspirasi daerah harus dikonsolidasikan dan ditindaklanjuti melalui kerja kelembagaan, termasuk melalui Panitia Khusus (Pansus) Papua.
“Pansus Papua harus menjadi ruang untuk mendengar langsung masyarakat, melihat persoalan di lapangan, dan menghasilkan rekomendasi yang konkret.
Kita tidak boleh hanya mengidentifikasi masalah, tetapi harus mencari jalan keluarnya,” ujarnya.
Yorrys menegaskan, pesan Ketua DPD RI dalam Sidang Bersama harus diterjemahkan menjadi komitmen bersama untuk memperkuat Otsus sebagai instrumen keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.
“Jangan sampai Otsus hanya kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam manfaat yang dirasakan rakyat.
Keadilan untuk Papua adalah bagian dari keadilan Indonesia.
Kita ingin membangun Papua bersama masyarakat Papua, untuk kesejahteraan masyarakat Papua, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Yorrys.(Surame)
