BISKOM,Jakarta – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A., menekankan bahwa Program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen strategis dalam rangka memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam konteks pengawasan Komite III DPD RI terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, khususnya penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat.
“Sekolah Rakyat lebih dari sekedar membangun gedung dan asrama. Indikator keberhasilannya sampai pada apakah anak-anak dari keluarga miskin memperoleh pendidikan bermutu, terlindungi hak-haknya, memiliki masa depan yang lebih baik, dan mampu keluar dari lingkaran kemiskinan,” tegas Filep, dalam keterangan pers, Senin (9/11/2026).
Berkaitan dengan program ini, kajian Tim Dukungan Komite III DPD RI Tahun 2026, mengemukakan sejumlah persoalan strategis yang perlu mendapat perhatian pemerintah, meliputi ketepatan sasaran penerima manfaat, kesiapan infrastruktur, kualitas tenaga pendidik, perlindungan anak, kesejahteraan psikososial, transparansi pembiayaan, dan keberlanjutan pendidikan.
Kajian tersebut mencatat bahwa pada tahun ajaran 2026/2027, Program Sekolah Rakyat diperluas menjadi 182 satuan pendidikan dengan jumlah peserta didik yang dilaporkan mencapai 43.346 orang. Sementara itu, data Kemendikdasmen per 1 April 2026 menunjukkan terdapat sekitar 3,97 juta anak tidak sekolah di Indonesia.
“Angka ini memperlihatkan bahwa tantangan pendidikan nasional masih sangat besar. Sekolah Rakyat harus menjadi bagian dari sistem penanganan anak tidak sekolah secara nasional, bukan program yang berjalan sendiri tanpa integrasi dengan kebijakan pendidikan dan perlindungan sosial lainnya,” ujarnya.
Dalam Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027, DPD RI juga menghimpun 77 aspirasi masyarakat dan daerah yang secara khusus berkaitan dengan pengawasan Program Sekolah Rakyat. Aspirasi tersebut memperlihatkan persoalan yang berbeda-beda antardaerah, mulai dari keterbatasan fasilitas, kekurangan guru, akses transportasi, hingga kebutuhan pendampingan keluarga.
Lebih lanjut, Filep secara khusus menyoroti tantangan pelaksanaan Sekolah Rakyat di wilayah Indonesia Timur, terutama Papua yang memiliki kondisi geografis, sosial, dan budaya berbeda dengan wilayah lainnya.
“Pembangunan Sekolah Rakyat di daerah terpencil harus mempertimbangkan keterjangkauan transportasi, ketersediaan guru, fasilitas kesehatan, pangan lokal, serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat juga aspek keamanan,” sebut Pace Jas Merah itu.
“Program ini harus menjangkau anak-anak Papua sebagai sasaran prioritas, agar tidak terhalang persoalan administrasi, keterbatasan internet, atau ketidakakuratan data kemiskinan. Pemerintah harus hadir berdasarkan kondisi nyata masyarakat, yang seharusnya dapat diwakili dengan data administratif yang valid dan terintegrasi,” katanya.
Tak hanya itu, dia juga menegaskan bahwa penyelenggaraan sekolah berasrama membutuhkan standar perlindungan anak yang ketat. Pemerintah perlu memastikan tersedianya tenaga pengasuh profesional, layanan konseling, kesehatan, gizi, sistem pengaduan yang aman, dan komunikasi berkelanjutan dengan keluarga peserta didik.
Selain itu, Filep meminta pemerintah memperkuat transparansi anggaran dan evaluasi dampak program. Kajian Komite III mencatat adanya kebutuhan pendalaman pembiayaan tahun 2027, termasuk indikasi kesenjangan antara pagu dan kebutuhan program sebesar Rp3,64 triliun yang perlu dikonfirmasi melalui dokumen anggaran resmi.
“Anggaran pendidikan bagi masyarakat miskin harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Setiap rupiah harus menghasilkan manfaat nyata bagi anak-anak, bukan dalam data administratif dalam penyerapan anggaran,” tegasnya.
“Komite III DPD RI mendorong pemerintah untuk memperkuat verifikasi faktual Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), menetapkan standar minimum kesiapan sekolah sebelum beroperasi, meningkatkan kualitas guru dan pengasuh, memastikan perlindungan anak, serta membangun sistem evaluasi yang mengukur hasil belajar dan perubahan kesejahteraan keluarga,” jelasnya lagi.
Selain itu, Filep menambahkan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat diharapkan juga mengawal pada kehidupan atau peluang karir pasca lulus. Dia mengatakan, pemerintah harus menyiapkan jalur pendidikan lanjutan, pendidikan vokasi, beasiswa, dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan potensi ekonomi daerah.
“Anak dari keluarga prasejahtera tidak boleh diwariskan kemiskinan. Pendidikan harus menjadi jalan untuk mengubah nasib, memperkuat martabat manusia, dan mewujudkan keadilan sosial. Sekolah Rakyat harus membuktikan bahwa negara benar-benar hadir bagi mereka yang paling membutuhkan,” pungkas Filep.(Surame)
