BISKOM,Jakarta – Bawas MA menjatuhkan sanksi disiplin kepada 13 hakim dan aparatur peradilan sepanjang Oktober 2026, terdiri dari kategori berat, sedang, dan ringan.

Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA) baru saja mengumumkan Pengumuman Nomor: 9419/BP/PENG.KP.8.2/XI/2026 Tentang Sanksi/Hukuman Disiplin Bulan Oktober 2026, tanggal 6 November 2026.

Bawas menjatuhkan sanksi disiplin kepada 13 Hakim dan Aparatur peradilan sepanjang Oktober 2026. Sanksi tersebut terdiri atas berbagai kategori hukuman, mulai dari hukuman disiplin berat, sedang, hingga ringan.

Berdasarkan rekapitulasi Sanksi/Hukuman Disiplin Bulan Oktober 2026, terdapat 5 hukuman disiplin berat, 3 hukuman disiplin sedang, dan 5 hukuman disiplin ringan.

Jika dilihat berdasarkan kelompok jabatan, Hakim menjadi penerima sanksi terbanyak, yakni sebanyak 4 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 1 hukuman disiplin berat, 1 hukuman disiplin sedang, dan 2 hukuman disiplin ringan.

Baca :  DPR Sepakat Perjuangkan Kenaikan Anggaran Kemendes PDTT

Selanjutnya, terdapat 2 panitera yang seluruhnya dijatuhi hukuman disiplin ringan. Jumlah yang sama juga tercatat pada jabatan Jurusita, dengan seluruhnya menerima hukuman disiplin berat.

Sementara itu, masing-masing satu hukuman disiplin dijatuhkan kepada Hakim Ad Hoc, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Pejabat Struktural, dan Pelaksana. Untuk Hakim Ad Hoc dan Pelaksana, masing-masing dijatuhi hukuman disiplin sedang. Adapun panitera muda menerima hukuman disiplin ringan, sedangkan Panitera Pengganti dan Pejabat Struktural masing-masing dijatuhi hukuman disiplin berat.

Penjatuhan sanksi disiplin tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Bawas MA terhadap hakim dan aparatur peradilan. Publikasi sanksi juga merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pengawasan dan penegakan disiplin di lingkungan peradilan.

Baca :  Lindungi Anak Indonesia, EU-UNDP Ciptakan Sistem Peradilan Terintegrasi

Melalui pengawasan dan penegakan disiplin secara konsisten, Mahkamah Agung terus mendorong terwujudnya aparatur peradilan yang berintegritas, profesional, serta menjunjung tinggi kode etik dan pedoman perilaku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.(Surame)