BISKOM,Jakarta – Peringatan 81 Tahun Hari Pahlawan bukan sekadar seremoni untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pejuang bangsa, melainkan momentum refleksi untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap cita-cita kemerdekaan, yakni keadilan, kesejahteraan, dan kedaulatan rakyat.

Di tengah berbagai persoalan kebangsaan yang masih dihadapi Indonesia, mulai dari krisis lingkungan, ketidakstabilan ekonomi, persoalan penegakan hukum, ketimpangan agraria, mahalnya akses pendidikan, hingga belum disahkannya Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, negara dituntut untuk tetap konsisten menjalankan amanat konstitusi.

Kemerdekaan yang diperjuangkan dengan pengorbanan besar oleh para pahlawan tidak boleh berhenti sebagai simbol sejarah. Nilai-nilai kemerdekaan harus diwujudkan secara nyata melalui kepastian hukum, pemerataan kesejahteraan, perlindungan hak asasi manusia, serta kebijakan publik yang mengutamakan kepentingan rakyat.

Dalam momentum tersebut, DPC PERMAHI Jakarta Timur bersama BEMNUS DKI Jakarta dan sejumlah elemen mahasiswa menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral, intelektual, dan konstitusional untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan, mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, serta memastikan kekuasaan dijalankan berdasarkan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Ketua DPC PERMAHI Jakarta Timur, Reinnel Lailossa, menegaskan:
“Semangat kepahlawanan tidak boleh hanya dirayakan melalui upacara dan penghormatan simbolik. Hari Pahlawan harus menjadi momentum untuk mempertanyakan sejauh mana negara benar-benar hadir bagi rakyatnya.

Baca :  Bawa Sajam dan Panah Wayer, Kapolres Bitung : Hukuman 10 Tahun Penjara

Jangan sampai kita hanya mewarisi cerita tentang keberanian para pahlawan, tetapi kehilangan keberanian untuk melawan ketidakadilan yang terjadi hari ini.”

Menurut PERMAHI Jakarta Timur, mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan kekuasaan negara tetap berada dalam koridor konstitusi.

Kritik terhadap pemerintah bukanlah bentuk perlawanan terhadap negara, melainkan wujud kepedulian dan tanggung jawab konstitusional warga negara dalam menjaga demokrasi serta mengawal jalannya pemerintahan.

Sementara itu, BEMNUS DKI Jakarta menegaskan bahwa perjuangan mahasiswa tidak boleh berhenti pada kritik maupun pernyataan sikap semata.
“Persoalan bangsa hari ini membutuhkan keberanian politik dan keberpihakan nyata dari pemerintah. Rakyat membutuhkan keadilan, bukan sekadar janji; membutuhkan kebijakan yang menyelesaikan persoalan, bukan justru menambah beban masyarakat.

Mahasiswa harus tetap berdiri bersama rakyat dan menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan,” tegas perwakilan BEMNUS DKI Jakarta.

Tujuh Tuntutan untuk Keadilan dan Kepentingan Rakyat
Sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab terhadap masa depan bangsa, dalam momentum peringatan 81 Tahun Hari Pahlawan, DPC PERMAHI Jakarta Timur bersama BEMNUS DKI Jakarta, BEM UIJ, BEM UBARA, BEM IBI Kosgoro, BEM STMIK Jakarta, BEM STPI, BEM IBLAM, DPM UNKRIS, serta Mahasiswa Borobudur menyampaikan tujuh tuntutan sebagai berikut:

  1. Menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, sekaligus mengusut tuntas perusahaan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
  2. Menstabilkan perekonomian nasional melalui kebijakan yang tepat, berkelanjutan, serta berpihak kepada daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
  3. Mempercepat reformasi Polri, memberantas korupsi, dan menghentikan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) demi terwujudnya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
  4. Mewujudkan reforma agraria sejati untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah serta menjamin hak-hak masyarakat atas sumber daya agraria.
  5. Mewujudkan pendidikan gratis dan berkeadilan guna menjamin akses pendidikan yang layak, merata, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
  6. Segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat sebagai bentuk pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.
  7. Mengevaluasi kebijakan dan seluruh program Presiden guna memastikan setiap program dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, tepat sasaran, serta benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
Baca :  Era Metaverse Adalah Dunia Asyik yang Butuh SDM Andal di Bidang Teknologi Digital

Mengawal Penuntasan Pelanggaran HAM dan Pengesahan RUU Perampasan Aset
Selain menyampaikan tujuh tuntutan tersebut, PERMAHI Jakarta Timur bersama elemen mahasiswa menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), baik pelanggaran HAM masa lalu maupun masa kini, hingga momentum peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2026.

Tidak boleh ada ruang bagi impunitas terhadap siapa pun yang terbukti bertanggung jawab atas pelanggaran HAM. Negara harus menunjukkan keseriusan dalam mengungkap kebenaran, menegakkan keadilan, memberikan pemulihan kepada korban, serta menjamin agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi.

Di samping itu, mahasiswa juga akan terus mengawal komitmen pengesahan RUU Perampasan Aset yang ditargetkan pada 15 Desember 2026.

Baca :  Perkokoh Pondasi Integritas Hakim Baru, KPT Padang Beri Pembinaan

Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menangkap dan menghukum pelaku, tetapi juga harus memastikan aset hasil tindak pidana dapat dirampas melalui mekanisme hukum yang sah dan dikembalikan untuk kepentingan negara serta kesejahteraan rakyat.

Hari Pahlawan sebagai Momentum untuk Terus Berjuang
PERMAHI Jakarta Timur dan BEMNUS DKI Jakarta menegaskan bahwa perjuangan mahasiswa tidak berhenti pada satu momentum aksi ataupun peringatan hari besar nasional. Pengawalan terhadap kebijakan publik, penegakan hukum, dan kepentingan rakyat harus menjadi komitmen yang berkelanjutan.

Hari Pahlawan menjadi pengingat bahwa kemerdekaan membutuhkan keberanian untuk bersuara, keberanian untuk mengoreksi kekuasaan, serta keberanian untuk terus memperjuangkan keadilan.

Kami tidak sedang melawan negara. Kami sedang mengingatkan negara agar tidak melupakan tujuan kemerdekaan.(Surame)

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR