BISKOM | SELONG — Isu persatuan nasional di tengah tantangan ekonomi Indonesia menjadi salah satu fokus utama dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) dan Forum Terbuka Aliansi Mataram yang digelar di ITKES Muhammadiyah Selong, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan yang berakhir pada Kamis (12/6) tersebut mempertemukan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA), perguruan tinggi negeri (PTN), serta perguruan tinggi swasta (PTS) untuk membahas berbagai persoalan strategis nasional.
Dalam forum tersebut, Korpus BEM PTMA Indonesia, Yogi Alidrus, mengajak mahasiswa agar tetap mengedepankan nalar kritis tanpa terjebak pada provokasi yang berpotensi memecah persatuan bangsa. Menurutnya, kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang saat ini harus disikapi secara bijaksana dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.
Persatuan Nasional dan Peran Mahasiswa
Yogi menilai mahasiswa memiliki tanggung jawab besar sebagai penjaga akal sehat publik. Karena itu, setiap kritik terhadap kebijakan pemerintah harus dilandasi kajian akademik yang kuat, data yang valid, serta menawarkan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mencontohkan isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi dampak kebijakan tersebut terhadap daya beli masyarakat, biaya distribusi, hingga aktivitas sektor produktif.
“Mahasiswa memiliki hak untuk mengkritik kebijakan publik, termasuk kebijakan kenaikan BBM yang saat ini menjadi perhatian masyarakat. Namun kritik tersebut harus berbasis data, kajian akademik, dan menawarkan solusi. Pemerintah juga perlu mengkaji kembali dampak kenaikan BBM terhadap daya beli masyarakat, biaya distribusi, dan sektor-sektor produktif agar tidak semakin membebani rakyat,” ujar Yogi.
Pelemahan Rupiah dan Stabilitas Ekonomi
Selain isu BBM, Yogi turut menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang dinilai berdampak terhadap berbagai sektor ekonomi nasional. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas dan memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan langkah-langkah pemulihan ekonomi.
“Kita tentu boleh memberikan kritik dan masukan, tetapi pada saat yang sama bangsa ini juga membutuhkan stabilitas. Kita harus bersabar dan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan berbagai upaya pemulihan ekonomi. Yang terpenting adalah seluruh kebijakan harus tetap berpihak kepada kepentingan rakyat dan mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional,” katanya.
Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
Forum juga membahas implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda prioritas nasional. Menurut Yogi, program tersebut memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, namun pelaksanaannya harus terus diawasi dan dievaluasi.
“MBG tidak boleh dipahami sebagai program yang anti kritik. Justru karena program ini penting bagi masa depan bangsa, maka evaluasi tata kelola, pengawasan anggaran, distribusi, kualitas pelaksanaan, hingga dampaknya terhadap masyarakat harus terus dilakukan. Kritik yang konstruktif adalah bagian dari upaya penyempurnaan kebijakan,” tegasnya.
Forum Aliansi Mataram menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi lintas kampus dalam mengawal kebijakan publik secara kritis, objektif, dan bertanggung jawab. Para peserta sepakat bahwa di tengah dinamika ekonomi global, tantangan sosial, dan perkembangan politik nasional, mahasiswa harus tetap menjadi penguat persatuan nasional di tengah tantangan ekonomi Indonesia sekaligus menghadirkan gagasan yang solutif bagi kemajuan bangsa.
“PTMA, PTN, dan PTS adalah bagian dari keluarga besar Indonesia. Kita boleh berbeda pandangan dalam menyikapi kebijakan, tetapi jangan sampai kehilangan persatuan. Kritik harus tetap hidup, pengawasan harus tetap berjalan, namun persaudaraan kebangsaan harus selalu menjadi prioritas utama,” tutup Yogi.
Penulis: Thalia Febiola
