Nasib industri telekomunikasi saat ini sedang tidak sehat.  Hal itu karena penyelenggara telekomunikasi yang banyak jumlahnya saat ini tidak semuanya mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan.  Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI)  menyatakan bahwa jumlah operator yang ideal sebenarnya hanyalah empat hingga lima operator saja. Namun proses yang terjadi sekarang ini, arahnya adalah mengidealkan pemain secara alami, business-to-business.

DI TAHUN 2012, Bakrie Telecom dilaporkan harus menanggung kerugian sekitar Rp. 3 trliun, kemudian SmartFren rugi hingga Rp. 1 triliun.  Operator lain, meski tidak secara terbuka, juga tidak dalam kondisi yang baik untuk sebuah usaha padat modal. Hal ini diperkuat dengan data ATSI  bahwa learnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) margin operator bergerak dari +56% hingga -50%. Jika hanya tiga besar yang berpendapatan positif, maka secara industri EBITDA margin sektor telekomunikasi adalah negatif.
“Dengan kondisi ini, konsolidasi antara yang untung dan yang rugi memang wajar terjadi,” ungkap Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute.

Menurut  Heru yang pernah jadi anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), selama dua periode ini, melihat kondisi terkini dari industri telekomunikasi,  Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sebagai pembina industri pemerintah seyogyanya menyelematkan kondisi industri yang tidak sehat dan memberikan insentif  bagi operator yang ingin konsolidasi, serta melakukan peleburan maupun akuisisi.  Apalagi, masalah konsolidasi, peleburan maupun akuisi bukan yang pertama terjadi.

Seperti misalnya  Indosat yang mengambil Satelindo, tidak ada pengembalian fekuensi termasuk kode akses internasional (SLI) 008, sehingga Indosat memiliki 001 dan 008. Kemudian ada juga Bakrie Telecom yang konsolidasi dengan Sampoerna Telecom Indonesia, kemudian saling silang antara Smartfren dan SmarTelecom. Dan yang mutakhir adalah masuknya 80% saham CT Corp ke TelkomVision yang menguasai 200 MHz frekuensi di 3,5 GHz untuk televisi berlangganan berbasis satelit. Tidak ada satupun penyelenggara mengembalikan atau ditarik frekuensinya.

Jika berdasar UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi dan turunannya serta UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang perlu dievaluasi dari perusahan yang melakukan konsolidasi, peleburan atau akuisisi adalah apakah perusahaan tersebut saat ini masuk sebagai penyelenggara dominan dan mendistorsi pasar.

Untuk seluler, dengan pendapatan lebih dari 25% pasar saat ini yang jadi operator dominan adalah Telkomsel. Sementara monopoli berdasar ketentuan UU No. 5/1999 adalah menguasai 50 persen lebih dari pangsa pasar. “Jika tak ada pelanggaran, sebaiknya konsolidasi XL Axiata  dengan Axis Telekom Indonesia,  jangan dihambat,” tegasnya.

Simak  petikan wawancara BISKOM dengan Heru yang juga mengajar Komunikasi Nirkabel di beberapa perguruan tinggi ini.

Apa saja kegiatan Anda saat ini di bidang teknologi informasi?
Sejak tidak aktif di BRTI, sejak Mei 2012, saya bersama teman-teman membangun Indonesia ICT Institute. Di sini, kami i  membuat riset terkait penelitian tentang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Misalnya seperti harga spekturm 3G, kemudian Cloud Computing, big data  dan hal lainnya.

Selain itu, saya berusaha memberikan pencerahan kepada  masyarakat tentang TIK dan telekomunikasi dan membuat aplikasi lokal seperti membuat  Bukugambar.com, dimana masyarakat bisa merauh foto, file dan sebagainya. Juga, mengadakan diskusi bertemakan isue yang sedang up date dan berkembang. Kami juga memberikan masukan-masukan kepada pemerintah.

Di kalangan wartawan TIK, Anda adalah salah satu narasumber  yang berkompeten.  Anda juga aktif menulis di blog dan media sosial terkait kebijakan TIK. Sebenarnya apa tujuan yang ingin Anda  capai?
Kebetulan saya suka menulis dan sudah  hampir 20 tahun saya menulis. Tulisan pertama saya tahun 1994 pernah dimuat di media nasional. Dengan kemampuan yang saya miliki, saya ingin berbagi dengan orang lain.

Saya juga menulis berbagai artikel mengenai perkembangan, kebijakan dan kejahatan (cyber crime)  yang terkait dengan dunia TIK sebagai hasil pengamatan dan penelitian yang saya lakukan. Sektor TIK  cukup menarik untuk dicermati karena berpotensi meningkatkan ekonomi bangsa, demokratisasi dan memungkinkan kita saling berhubungan hingga di sudut bumi manapun. Saya juga pernah  membuat tulisan sejak tahun 2000an tentang elektronik mail, cyber crime, regulasi terkini dan sebagainya.

Pemerintah berencana membatasi harga paling rendah kartu perdana, yakni sebesar Rp100 ribu, pendapat Anda?
Keputusan untuk menetapkan harga minimal kartu perdana bukanlah langkah yang bagus. Kalaupun nantinya diterapkan, saya berharap pemerintah bisa menjelaskan dari mana angka tersebut didapat. Dan, pemerintah harus berhati-hati sehingga tidak melanggar aturan mereka sendiri.

Pentarifan itu ada aturannya PM No.9/2008. Itu harus jadi pertimbangan jangan sampai nanti ada pertentangan. Industri kemungkinan tidak akan sepakat manakala aturan minimum harga tersebut ditetapkan.

Poin penting dalam hal aturan registrasi ini adalah verifikasi. Saat ini sangat sulit mengetahui berapa sebenarnya jumlah pengguna kartu seluler. Selain penggunaan yang double atau lebih per pengguna, saat ini kartu seluler juga banyak dipakai oleh mesin. Kalau disebutkan pengguna 270 juta itu yang sebenarnya berapa?  Menurut saya yang paling penting adalah verifikasi. Yang lama didata ulang. Registrasi yang sudah berjalan selama ini tidak cukup mulus. Hal itu terjadi salah satunya karena tidak adanya sistem penomoran nasional yang dapat menjadi basis saat registrasi. Mungkin kalau sekarang ada eKTP itu bisa lebih baik.

Bagaimana  Anda  melihat kondisi industri telekomunikasi di Indonesia?
Kondisinya menurut saya saat ini sedang galau menyusul vonis hakim pengadilan tinda pidana korupsi yang menegaskan bahwa yang dapat menyelenggarakan jasa dan menggunakan jaringan operator jaringan hanyalah penyelenggara jaringan saja, tidak penyelenggara jasa. Hal itulah yang menyebabkan adanya seruan untuk mematikan layanan internet di semua ISP yang ada. UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi membagi dua bagian besar selain telekomunikasi khusus, yaitu penyelenggara Jaringan dan penyelenggara Jasa.

Penyelenggara jaringan harus membangun jaringan, sementara penyelenggara jasa dapat menggunakan jaringan penyelenggara jaringan. Hal ini adalah hal normal di seluruh dunia. Tidak mungkin semua penyelenggara harus membangun jaringan, bisa padat nantinya. Kalau bicara jaringan dapat dibagi dua bagian, berbasis kabel maupun nirkabel. Kalau kabel ya mediumnya kabel, sementara jika nirkabel ya frekuensi. Penggunaan kapasitas secara bersama memang didorong agar tidak tiap penyelenggara membangun.

Bagaimana penilaian Anda terkait dengan maraknya SMS berisi penawaran dari mulai pinjaman hingga SMS dengan iming-iming hadiah, faktor apa yang membuatnya kian marak?
Masyarakat kini diresahkan dengan maraknya pengirian SMS Spam penawaran SMS Kredit Tanpa Agunan, jual ponsel murah,   penawaran kartu kredit serta telemarketing lainnya yang tidak mengenal waktu, dengan frekuensi pengiriman yang berkali-kali tiap harinya serta konsumen tidak diberikan pilihan untuk menolak atau memberhentikan tawaran SMS tersebut.

Bukan cuma resah, karena sering kali SMS dikirim di malam hari ketika empunya ponsel sedang tidur nyenyak, namun juga merugikan sebab meski “cuma” menerima SMS karena terjadi jelajah (roaming) internasional, maka konsumen dibebani biaya yang tidak murah.

Menerima SMS yang di dalam negeri tidak berbayar, pun dikenakan biaya yang tidak murah. Isu kebocoran telah berulang kali disampaikan lembaga-lembaga yang mewakili kepentingan konsumen seperti YLKI, IDTUG serta juga Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sehubungan dengan maraknya penawaran SMS Kredit Tanpa Agunan, penawaran kartu kredit serta telemarketing lainnya yang kian lama dianggap meresahkan karena dikirim tanpa persetujuan pengguna, tanpa kenal waktu dan frekuensi pengiriman yang berkali-kali setiap harinya. Problemnya kita kesulitan melakukan blokir. Tapi yang bisa dilakukan adalah filter yang dilakukan oleh pihak operator. Dan, sampai saat ini masih terus dilakukan. Pihak perbankan juga sudah dilakukan kerjasama. Tapi, masyarkat terkadang cuek dan enggan melapor.

Banyak rencana kebijakan pemerintah yang digagas sejak tahun-tahun lalu, mengapa hingga saat ini banyak pula yang belum terlaksana?  
ICT Institut mencatat beberapa pekerjaan rumah yang perlu juga diselesaikan. Dalam hal seleksi blok tambahan 3G, memang diakui pembukaan peluang untuk ikut seleksi sudah dilakukan Desember, namun proses nyata nya baru dilakukan di Januari 2013 ini. Sehingga, penyelesaian seleksi secara transparan, fair dan menghasilkan “pemenang” blok tambahan yang benar-benar membutuhkan menjadi harapan industri, dan masyarakat yang layanan data nya kini kian lambat atau biasa diistilahkan dengan lemot.

Setelah proses ini, yang tidak kalah rumit dan butuh waktu adalah penataan blok 3G secara keseluruhan. Spektrum 3G bukanlah seperti membeli pisang goreng karena harganya sangat mahal. Tercatat, dibanding 2006, spektrum 3G untuk blok tambahan kali ini naik 60% daripada ketika penambahan blok ke-2 3G yang hanya Rp. 160 milyar. Bukan cuma penataan, mengingat kebutuhan spektrum makin banyak, penetapan alokasi frekuensi untuk 4G LTE juga perlu segera ditetapkan karena ini akan menjadi bagian dari rantai ekosistem adopsi LTE di Indonesia.

Pekerjaan rumah lainnya,  yang dinanti sejak 2009 adalah pembukaan penyelenggara Sambungan Langsung Internasional yang baru. Hal ini karena penyelenggaraan SLI sekarang masih belum kompetitif dan arahnya adalah tiap penyelenggara seluler harusnya mendapat alokasi kode akses SLI. Selain itu, tahun ini saatnya kembali menghitung biaya interkoneksi yang terakhir diimplementasikan 1 Januari 2011 sebagai hasil penghitungan di 2010. Penghitungan biaya interkoneksi baru ini perlu diikuti perubahan Peraturan Menteri Kominfo No. 8/2006 tentang Interkoneksi agar disesuaikan dengan perkembangan terkini teknologi, model bisnis maupun terjadi efisiensi jaringan yang berimbas pada biaya interkoneksi yang akan lebih murah seperti dalam hal interkoneksi berbasis IP.

Masih di dunia telekomunikasi, pemerintah rencananya akan memasukkan pulsa telepon dalam kategori barang kena cukai, dan Anda menjadi salah satu yang menolak rencana ini. Mengapa?
Sebenarnya ketika membeli  sebuah produk, konsumen  sudah kena PPN 10 persen. Jadi, menuurt saya cukai itu tidak perlu. Cukai itu untuk barang-barang yang bersifat mewah sebab pulsa sudah menjadi kebutuhan masyarakat.  Dalam 9 kebutuhan pokok itu, ada pulsa.  Jadi, agak susah jika dikenakan biaya tambahan.

Rencana lain dari pemerintah adalah pemblokiran ponsel ilegal yang peredarannya makin tidak terkendali. Bagaimana menurut pendapat Anda?
Secara normatif memang bisa mengurangi ponsel-ponsel yang black market, namun di sisi lain pemerintah juga harus memberikan perlindungan kepada pengguna. Jadi, kalau dimatikan perlu diperhatikan kepentingan konsumen. Kalau  saya melihat tujuan bukan berhasil atau tidak.

Di sini, saya melihat bahwa  saat ini antar  Lembaga dan Kementerian tengah  bersiang untuk menunjukkan kinerja yang diukur dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).  Dimana  tiap lembaga berlomba memberikan kotribusi terbesar, namun ujung-ujungnya ada hal negatif. Yang  tadinya tidak dikenakan PNBP jadi dikenakan.  Jadi, subtansinya adalah PNBP,  apalagi sektor telekomunikasi  adalah sektor yang paling seksi karena penduduk Indonesia sekitar  Rp. 260 juta, pemasukan dari ponsel itu bisa triliunan rupiah jika satu juta ponsel setiap tahun beredar di masyarakat. Aturan ini memaksa msayarakat mendaftarkan nomor IMEI supaya tidak diblokir.

Pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Pemerintah  No.82 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)  yang disahkan sejak tanggal 15 Oktober 2012, bisa dijelaskan?
Pemerintah memang sudah mengeluarkan PP No. 82/2012 tersebut  Namun, ada sejumlah PR Peraturan Menteri yang harus dibuat. Selain itu, yang selama ini tidak terjawab dan diharapkan jawaban dalam PP adalah keberadaan over the top (OTT) seperti RIM, Google dan lain-lain. Aturan di PP sangat lemah untuk memaksa OTT bangun server di sini karena batasan layanan publik.

Dalam pandangan  kami,  regulator telekomunikasi perlu segera bertindak menetapkan jenis penyelenggaraan jasa apa bagi OTT.  Yang juga ditunggu-tunggu adalah penyelesaian aturan mengenai SMS Premium yang diubah menjadi aturan layanan konten. Walaupun sudah dikonsultasikan pada publik, tentunya sebelum ini ditandatangani menteri, aturannya belum final, sehingga masih jadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. •DJUANDA

INDONESIA sebagai salah satu negara di Asia Tenggara dengan pertumbuhan penggunaan mobile internet yang cukup tinggi telah memberikan dampak terjadinya pertumbuhan kebutuhan konektivitas dan pertukaran data yang menyebabkan terjadinya kebutuhan akan data center yang berkualitas juga meningkat.

Prediksi IDC menyebutkan, kebutuhan akan layanan teknologi informasi (TI), khususnya IT Operation Data Center di Indonesia akan tumbuh dengan compound annual growth rate (CAGR) lebih dari 22%, dari US$ 71,5 juta pada tahun 2009 menjadi US$ 293 juta pada tahun 2015.

Apalagi dengan adanya peraturan yang mewajibkan para penyelenggara layanan publik berbasis sistem elektronik seperti Research In Motion (RIM) dan Google untuk membangun data center-nya di Indonesia. Tentunya, ini akan mempercepat kebutuhan akan data center yang berkualitas global karena disebut-sebut salah satu alasan perusahaan besar tersebut belum menaruh data centernya di tanah air disebabkan belum tersedianya layanan data center yang sesuai dengan standar mereka.

Sekedar alasan atau bukan, ini merupakan tantangan kedepan perusahaan data center di tanah air untuk bisa menyediakan layanan yang berkualitas tinggi dan berkelas dunia untuk mendukung keberlangsungan dunia bisnis di tanah air yang kian bertumbuh.

Untuk menjawab kebutuhan data center berkelas global tersebut, belum lama ini PT Data Center Infrastructure Indonesia (DCI) bersama Equinix, perusahaan penyedia layanan data center dan interkoneksi global meresmikan pembukaan data center terbaru di Cibitung, Jawa Barat.

Dikatakan Presiden Direktur, PT DCI Indonesia, Marina Budiman, data center ini dibangun dan dioperasikan oleh PT. DCI dengan menghadirkan interkoneksi premium dan layanan data center bagi pelanggan lokal dan global melalui Platform Equinix, seperti layanan colocation, interkoneksi, support dan monitoring.

“Melalui kemitraan ini, Equinix akan memberikan dukungan secara ekstensif kepada PT. DCI dalam desain dan operasional data center sehingga infrastruktur dan penyelenggaraan layanan data center memperoleh kualitas layanan premium yang sama dengan data center Equinix yang tersebar di berbagai negara,” ujar mantan Direktur Sigma ini.

Lanjutnya, dari PT DCI sendiri didukung oleh pengalaman industri yang kuat dari sejumlah orang yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dibidang layanan teknologi informasi, layanan data center dan manajemen infrastruktur. Maka itu ia berkeyakinan data center ini mampu menunjang kebutuhan pelanggan kelas dunia yang menginginkan data center berstandar global.

Berikut petikan wawancara BISKOM dengan Marina Budiman saat peresmian data center DCI yang baru dibangun tersebut.

Mengapa kolaborasi antara PT DCI dan Equinix terjadi?
Pada dasarnya yang kami ingin lakukan dan kami bawa untuk pasar Indonesia adalah global standar dimana standar dari layanan data center sudah approved di seluruh dunia. Jadi apa yang dilakukan oleh Equinix akan terjadi juga di Indonesia sehingga dampaknya adalah customer di Indonesia akan menikmati layanan berskala global dan berkelas dunia sekaligus pelanggan-pelanggan yang dari luar negeri apabila ingin masuk ke Indonesia juga dapat menikmati layanan berkelas dunia.

Apakah data center ini betul-betul berstandar global dan mampu memberikan layanan berkelas dunia?
Memang kalau berbicara global standar relatif setiap orang bisa mengakui layanannya berstandar global. Tetapi apa yang kami lakukan disini adalah menerapkan proven global standard dimana hal tersebut sudah dilakukan oleh rekan-rekan kami di Equinix. Jadi yang kami terapkan sudah proven bukan hanya sebatas sesuatu yang direka-reka saja tetapi sudah terbukti.

Equinix sendiri secara terus-menerus memberikan dukungan operasional kepada DCI dan pelanggan mereka baik di Indonesia maupun global untuk memastikan menerima layanan, dukungan juga keandalan yang sama seperti yang mereka alami di data center Equinix International Business Exchange (IBX) lainnya.

Jadi pelanggan akan merasakan experience yang sama dimanapun mereka berada?
Betul, layanan yang sama, service level yang sama dan kualitas yang sama. Seperti diketahui, Equinix saat ini telah menghubungkan 38 pasar strategis di seluruh dunia dengan lebih dari 4000 perusahaan, antaranya Google, Facebook, Yahoo!, Sony dan GE. Hal ini memungkinkan perusahaan di Indonesia untuk mengembangkan data center mereka ke Asia Pasifik dan seluruh dunia. Platform Equinix juga memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk terhubung dengan mitra bisnisnya di seluruh dunia dan keleluasaan memilih penyedia jaringan yang sesuai.

Apakah saat ini kebutuhan customer memang data center yang berkualitas tinggi?
Relatif, tergantung kebutuhan dari pelanggan terhadap suatu kualitas yang tinggi. Kalau simplenya kualitas tinggi itu adalah kehandalan yang artinya kalau mereka itu punya mesin pengolahan data itu diharapkan tidak pernah mati sehingga bisnisnya berjalan terus tanpa pernah ada gangguan. Itu yang menjadi tujuan mendasar kebanyakan diinginkan daripada suatu institusi atau perusahaan.

Berapa kapasitas data center DCI saat ini?
Data center ini berdiri di tanah seluas 3,6 hektar yang rencananya akan dibangun delapan modul atau gedung data center, satu gedung dan satu pembangkit listrik. Namun untuk tahap awal yang tersedia saat ini gedung office dan satu modul yang kami sebut JK1 di lahan seluas 6000 meter persegi dengan kapasitas 1.250 kabinet. Data center ini akan melayani pelanggan dengan akses ke 4.000 perusahaan, Cloud, konten digital dan perusahaan finansial, termasuk menjangkau lebih dari 900 penyedia layanan jaringan yang menggunakan platform Equinix di seluruh dunia.

Lalu, kapan data center ini secara keseluruhan tersedia?
Ini tergantung dari permintaan pasar tetapi kalau dilihat dari 6-8 bulan terakhir ini respon pasar cukup besar begitu pula dengan kebutuhannya. Sehingga kalau kita targetkan untuk satu modul saja itu diprediksikan lebih cepat dari perkiraan awal, kemungkinan dalam waktu 2 tahun akan dibangun modul-modul berikutnya. Jadi kami perkirakan sekitar 5-6 tahun akan dibangun keselurahan modulnya termasuk pembangkit listrik sendiri. Sehingga kebutuhan akan listrik bisa terpenuhi untuk data center yang kami bangun ini. Tidak hanya mengandalkan konsumsi listrik dari luar tetapi kita juga punya pembangkit listrik sendiri nantinya.

Sektor apa saja yang bisa menggunakan data center ini?
Seperti saya sebutkan tadi, konten digital, financial dan lainnya. Namun kami disini lebih memfokuskan pada konsumen yang memang butuh kualitas tinggi. Jadi kami tidak hanya berfokus pada sektor tetapi perusahaan yang membutuhkan penempatan data penting yang critical.

Kenapa dipilih wilayah Cibitung penempatan data center-nya?  
Kami mencermati kawasan Cibitung ini termasuk zona yang cukup aman dari banjir, gempa dan bangunan yang bisa memicu dari kebakaran, seperti rumah penduduk dan restoran. Akses menuju lokasi juga mudah dan hanya berjarak sekitar 30 kilometer dari Jakarta. Selain itu, kami juga sudah melakukan Threat and Vulnerability Risk Assessments (TVRA), suatu proses review untuk melihat ancaman-ancaman yang mungkin terjadi terhadap lokasi ini termasuk apabila terjadi gangguan keamanan seperti ancaman bom dan lainnya.

Bagi kami dalam menyediakan layanan berskala dunia tidak hanya alat-alatnya yang canggih tetapi secara struktur dan design juga kami perhatikan. Oleh sebab itu data center ini tidak memilki area parkir di basement tetapi letaknya berada di luar area gedung. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

Apa target yang akan dicapai dalam waktu dekat ini?
Tahun ini kami akan melakukan service untuk Tier IV suatu klasifikasi tertinggi yang ada untuk data center di dunia. Jadi targetnya sertifikasi Tier IV dan juga sedang proses ISO 27001 (2013) berkaitan dengan IT security. •ANDRI

Bicara mengenai perkembangan open source software (OSS) di Indonesia tampaknya tidak bisa lepas dari peran wanita kelahiran Bandung, 2 Agustus 1960 ini. Sepak terjangnya sejak dinobatkan sebagai duta open source dan memimpin Asosiasi Open Source Indonesia (AOSI) lima tahun silam telah berdampak pada pemanfaatan OSS secara luas.

BERBAGAI kalangan, mulai dari individu, organisasi, pemerintahan, perusahaan hingga dunia pendidikan dan kesehatan kini mulai banyak memanfaatkan open source sebagai sistem komputasinya.

Betti S. Alisjahbana, merupakan sosok di belakang kesuksesan peningkatan pengguna open source di tanah air. Bersama AOSI, ia selama ini telah berhasil memfasilitasi berbagai kegiatan dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan open source, baik itu melalui seminar, pelatihan, pameran maupun roadshow.

Dikatakannya, berbagai kegiatan yang dilakukan bersama AOSI merupakan program yang dirancang untuk kepentingan pengembangan teknis dan bisnis open source di Indonesia. “Open source merupakan solusi yang reliabel bagi semua kalangan. Dimana mereka tidak terbatas hanya menjadi pengguna saja, tetapi bisa juga mengembangkannya karena sifatnya yang terbuka. Sehingga bisa membangun mental pengguna menjadi produsen, pengembang ataupun penyedia jasa. Jadi pemanfaatan teknologi informasi (TI) itu bisa semakin luas untuk meningkatkan daya saing, inovasi dan produktivitas,” ujar Betti yang hingga kini masih dipercaya memimpin AOSI.

Mengawali karir di IBM, sebuah perusahaan layanan TI global sebagai Management Trainee setelah lulus kuliah Arsitektur di ITB di tahun 1984, ibu dari dua anak ini berhasil mencapai puncak karirnya sebagai Presiden Direktur IBM Indonesia pada tahun 2000. Jabatan tersebut menjadikannya sebagai perempuan pertama yang menduduki posisi strategis tersebut di Asia Pasifik saat itu.

Setelah lebih dari 23 tahun berkarir di IBM, akhirnya ia memutuskan berhenti di tahun 2008 untuk membangun PT. Quantum Business Internasional (QB Internasional). Alasannya, penggemar desain dan bernyanyi ini merasa Indonesia sedang butuh lebih banyak entrepreneur untuk membangun negeri ini makanya diputuskannya untuk masuk ke dunia itu.

“Selama delapan tahun menjabat sebagai Presdir membuat saya berfikir untuk mempunyai ‘gunung’ baru yang harus saya daki, karena kita butuh challenge yang baru. Niatnya, dengan menjadi entrepreneur bisa ikut berperan serta membangun bangsa ini.”

Selama lebih dari 28 tahun dihabiskan untuk berkecimpung di dunia TI, tampaknya telah menjadikan TI sebagai bagian yang melekat dari hidupnya yang tidak dapat dipisahkan. Integritas yang dimilikinya untuk perkembangan TI di Indonesia terlihat juga dari peran yang diembannya saat ini, seperti Wakil Ketua Dewan Riset Nasional, Ketua Komite Tetap Perangkat Lunak, Kadin dan Anggota Komite Inovasi Nasional.

Untuk mengetahui pandangannya terhadap dunia TI khususnya open source, berikut ini petikan wawancara BISKOM dengan Betti Alisjahbana, Ketua Umum AOSI di tempat kerjanya.

Anda telah mendirikan QB International, bagaimana perusahaan ini turut serta membangun industri TI khususnya open source di Indonesia?
Sebenarnya QB International itu mempunyai tiga divisi, yaitu pertama QB Leadership Center bergerak dibidang leadership development yang dibangun bertujuan untuk menginspirasi, mendorong, dan memfasilitasi tumbuhnya pemimpin-pemimpin masa depan yang berintegritas dan kompeten. Disini, saya memanfaatkan pengalaman saya di dalam memimpin perusahaan untuk menginspirasi. Kedua, QB Property yang bagi saya membangun ini seperti cinta lama bersemi kembali. Disinilah saya ingin berkarir awalnya karena kuliah saya di arsitektur. Ketiga, QB IT Services yang kaitannya erat dengan open source.

Mempunyai misi untuk mempromosikan perangkat lunak Open Source dan membuatnya memberikan nilai tambah prima melalui solusi dan layanan profesional. Disini kami menyediakan layanan profesional dalam melakukan migrasi ke teknologi berbasis open source, baik untuk perangkat lunak desktop maupun untuk perangkat lunak di server. Selain itu, QB IT Services berkolaborasi dengan QB Leadership Center juga memberikan solusi pengembangan aplikasi dan implementasi untuk Pengembangan Website dan Aplikasi berbasis Web dan pemanfaatan sosial media untuk menunjang keberhasilan Perusahaan atau Institusi. Serta, implementasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang terintegrasi atau Integrated Human Resources Management Systems.

Apa yang membuat Anda tertarik terjun di dunia TI khususnya open source?
Open source bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dengan open source sebetulnya IT akan lebih terjangkau bagi banyak perusahaan dan banyak orang. Jadi misi saya adalah bagaimana open source memungkin perusahaan ataupun orang bisa memanfaatkan TI.

Apa manfaat open source untuk Indonesia?
Saya melihat open source itu sangat strategis untuk Indonesia. ada tiga alasan kenapa itu sangat strategic, pertama, dengan open source Indonesia itu bisa mengejar ketinggalan dari negara-negara yang lebih maju. Bila menggunakan proprietary dalam mengembangkannya lebih lanjut harus harus membayar royalty tetapi menggunakan open source itu istilahnya bisa berlari dengan garis start yang sama. Artinya, apa yang sudah dikembangkan kita mempunyai akses kesitu. Kita bisa melihatnya, mempelajarinya dan mengembangkannya lebih lanjut. Jadi kita bisa berlari digaris start yang sama dengan negara-negara maju.

Kedua, biayanya lebih murah sehingga banyak penghematan yang bisa dilakukan. Penghematan-penghematan tersebut bisa dipakai untuk berinovasi ataupun pendidikan. Dan ketiga, penggunaan open source standar terbuka maka kita terbebas dari keterikatan terhadap suatu vendor tertentu. Jadi tidak terkunci sehingga bebas mngintegrasikan dan mengembangkan lebih jauh lagi tanpa harus terikat satu vendor tertentu. Tetapi tantangan utama dari open source adalah ketersediaan dukungan implementasi, dan saya berusaha mengisi itu.

Gerakan penggunaan Open Source Software (OSS) secara serius di tanah air ditandai dengan komitmen 5 kementerian pada 2004 dengan semangat Indonesia, Go Open Source! (IGOS). Apakah gerakan ini masih dilanjutkan hingga saat ini?
Pendeklarasian IGOS yang dilakukan 5 kementerian merupakan kelanjutan dari Indonesia menandatangani UU No.19 tahun 2002 mengenai hak cipta. Berlanjut pada tanggal 27 Mei 2008 menjadi 18 Kementerian yang sepakat menggunakan open source kemudian dibuat IGOS Summit ke dua, dimana saat itu AOSI didirikan dan saya diminta menjadi duta open source untuk Indonesia. Bergulir lagi pada tahun 2009 keluar surat edaran dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara yang isinya adalah mendorong pemanfaatan perangkat lunak legal dan open source.

Berlanjut, kalau sebelumnya mendorong setelah orang menggunakan open souce kami membuatkan Indonesia Open Source award (IOSA) pada tahun 2010, artinya kami memberikan penghargaan kepada mereka yang sudah menggunakan open source dan berhasil. Kemudian, tahun 2012 diikuti 17 Pemerintah Pusat, 64 Pemerintah Daerah, 161 Mahasiswa dan 23 Universitas. Ini menunjukkan semakin banyak orang yang tertarik dan menggunakan open source.

Sudah sejauhmana penggunaan open source saat ini?
Saya rasa sekarang ini jarang sekali organisasi atau perusahaan yang tidak ada kajian dari sistem yang open source. Sekarang saja perangkat mobile global didominasi oleh open source mencapai 78,8% yang terdiri dari Android 75%, Symbian 2,3% dan Linux 1,5%. Sedangkan proprietary hanya 21,2% yang meliputi iOS 14,9%, Blackberry 4,3% dan Windows 2%. Kalau kita lihat lagi, Google, Yahoo!, YouTube, Flickr, LinkedIn, Twitter ataupun Facebook itu dimotori oleh open source. Jadi open source sudah menjadi bagian dari hidup kita.

Perkembangan open source sendiri akan seperti apa?
Open source akan semakin besar kontribusinya didalam berbagai pemanfaatan TI, baik itu sebagai operating system, aplikasi maupun konsep open source di dalam konten. Kalau kita lihat Wikipedia saja konsepnya open source. Kita membangun konten pun sudah dengan cara kolaborasi dengan partisipasi banyak orang.  Jadi konsep open source itu akan berkembang ke berbagai bidang, mulai dari operating system, pembuatan aplikasi, konten maupun juga didalam suatu bisnis model, misalnya Software as a Service (SaaS). Selain itu open source juga akan masuk di Cloud dan big data.

Apa pencapaian yang diraih AOSI hingga saat ini?  
Kami merupakan partner pemerintah didalam melaksanakan IOSA tadi. Kemudian Kami pernah menyelenggarakan Global Conference on Open Source yang dihadiri oleh lebih dari 500 peserta dari 12 negara. Kemudian bersama-sama dengan Kementerian Kominfo, Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan komunitas TI lainnya menindaklajuti penetapan Open Document Format (ODF) sebagai standar nasional untuk aplikasi perkantoran. ODF ditetapkan oleh BSN pada April 2011 sebagai SNI.

Disini AOSI terlibat dalam penyusunan dokumen petunjuk penerapan ODF untuk diterapkan pada pemerintahan dan penyedia layanan publik pada 2012. Kemudian kita mendorong pemanfaatan open source di dunia pendidikan. Diantaranya, menyusun Buku Sekolah Elektronik (BSE) dan memberikan bantuan komputer ke sekolah-sekolah di Kepulauan Seribu, Klungkung, Semarang, Makassar, Lampung dan Medan bersama Danamon. Selain itu, bersama Chevron ke 125 sekolah di Bandung, Jakarta, Tanggerang, Banten, Garut, Bogor, Depok, dan Bekasi, serta 5000 PC untuk institusi pendidikan di Kepulauan Riau. Sedangkan terkait workshop, kami menyelenggrakan Alfresco Document Management System, Mobile Open Source Application Development dan, Publikasi Majalah Digital. Belum lama kita juga suksesn menyelenggrakan Indonesia Creative Open Source Software (ICROSS) yang melibatkan Menristek, RedHat Asia Pacific, PANDI, LKPP, DNPI dan lainnya.

Apa kegiatan dan target yang ingin dicapai AOSI ke depan?
Belum lama ini kami menandatangani kerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di dalam pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) secara open source, yaitu menjadi e-procurement. Saya pikir ini merupakan suatu milestone yang sangat signifikan bila melihat model LKPP dimana mendevelopnya sekali kemudian diimplementasikan disemua institusi pemerintah.

Kami melihatnya selama ini setiap departemen membuat masing-masing aplikasinya padahalkan kalau bicara e-procurement itu sama. Konsep seperti LKPP itu bagus, dibuat sekali, di implementasikan, diperbaiki, rollout dan dikembangkan dukungan diberbagai lokasi. Menjadikan cara ini hemat, cepat dan terjadi kolaborasi. Misalnya, LKPP bilang pemerintah akan membeli mobil sekian dengan jumlah tertentu untuk semua departemen tentunya akan lebih murah dibandingkan beli masing-masing jumlahnya sedikit. Bila banyak akan terjadi negosiasi untuk lebih murah. Sekarang dengan konsep LKPP akan lebih terbuka, pemerintah beli barang bisa lebih murah dari swasta. Saya pikir konsep ini seperti LKPP bisa dikembangkan  ke area yang lebih lanjut lagi, misalnya Pilkada.

Apakah dengan adanya peningkatan pengguna open source software bisa menurunkan angka pengguna software bajakan?
Pasti, cuma kalau sekarang inikan seringkali kalau BSA (The Software Alliance) ataupun institusi pembajakan itu menilainya kalau itu tidak berupa software yang tidak dibeli dengan operating system dianggapnya bajakan. Tetapi kita mengukurnya tidak harus begitu. Contohnya, Pekalongan itu tadinya menggunakan software bajakan, tetapi sejak bapak Basyir Ahmad menjabat sebagai Walikota melarang penggunaan software bajakan di institusinya karena dianggap tidak amanah. Beliaupun memulai inisiatif untuk memakai software legal dengan open source di tahun 2008.

Sekarang, dari 2655 komputer 67% menggunakan operating system FOSS dan 86% menggunakan Office Automation. Itukan baru di Pekalongan, belum lagi tempat lainnya. Misalnya, kalau dari peserta kompetisi IOSA saja sudah ada banyak. Ini membuktikan pemanfaatn open source akhirnya menurunkan tingkat pembajakan karena sebelumnya merekakan menggunakan produk bajakan.

Bagaimana pula Ibu menilai pertumbuhan TI di masa mendatang dilihat dari wilayah grafis Indonesia?
Saya pikir Indonesia masih bekerja untuk segera meningkatkan broadband penetration karena di negara kesatuan kita ini masih ada beberapa wilayah yang penetrasi broadbandnya kurang baik, seperti di Indonesia Timur dan Telkom sedangmembangun jaringan tersebut disana. Kedepan saya melihat Cloud Computing akan semakin services karena sekarang saja kita sudah memanfaatkan gmail dan lainnya. Cloud akan semakin banyak digunakan dan berkembang seiring dengan berkembangnya penetrasi broadband. Nah, ketika hal tersebut sudah bagus dan orang bisa memanfaatkan Cloud  maka akses kepada TIK menjadi lebih murah bagi banyak orang. Mereka tidak perlu investasi semuanya sendiri tetapi bisa memanfaatkan apa yang sudah ada di cloud dan membayarnya sesuai kebutuhan.

Apa saja kendala dan tantangan terbesar bagi Indonesia agar nantinya bisa menjadi negara produsen, dan tidak lagi hanya menjadi negara konsumen TI?
Di sinilah open source bisa memegang peranan, misalnya bila selama ini animator terhalang  untuk membuat film animasi karena toolsnya mahal sekali tetapi dengan mereka memanfaatkan Blender yang open source bisa berkreativitas memproduksi karya-karya animasi yang baik memenuhi kebutuhan lokal ataupun internasional. Saat ini, Blender sudah menstimulasi 500 animator professional dan ribuan yang hobbyst. Jadi menjawab pertanyaan terkait kendalanya, adalah tadinya masalah infrastruktur tetapi open source bisa membantu itu.

Menurut saya juga, bila sebelumnya pembuat software kesulitan melakukan pemasaran, kini pembuat aplikasi bisa bekerjasama dengan penyedia Cloud maka pemasarannya akan dilakukan penyedia Cloud tidak perlu memasarkannya sendiri. Kemudian dengan adanya kompetisi-kompetisi seperti Indonesia ICT Award (INAICTA) tentunya akan memberikan kesempatan kreator mendapatkan modal dan dibantu didalam memasarkannya hasil karyanya. Ini merupakan jalan untuk Indonesia tidak lagi hanya menjadi pengguna tetapi sebagai innovator dan pengembang dari software-software yang nantinya bisa dipasarkan lebih luas lagi. saya pikir kendala-kendal itu harus diatasi , salah satunya open source akan membantu hal tersebut.

Anda selama ini dipercaya memimpin berbagai oraganisasi maupun perusahaan. Terkait masalah kepemimpinan, apa pandangan Anda terhadap kepemimpinan bangsa ini?
Permasalahan bangsa ini adalah membangun kepemimpinan yang kompeten dan berintegritas. Perlu diketahui, kita di tahun 2012 perseption terhadap indexnya itu 32 dari skala 100. jadi kalau 100 itu bagus, kita ada di 32 yang artinya kita hidup didalam lingkungan yang sangat corrupt. Tentunya kita tidak menginginkannya, maunya anak cucu kita hidup di dalam environment atau lingkungan yang lebih bersih dari korupsi. Saya ingin berpartisipasi didalam membersihkan lingkungan itu dengan cara melalui pengembangan kepemimpinan dengan fokus masalah integritas, ethics membangun organisasional dan ethics good corporate government. Kemudian saya juga ingin berkontribusi melalui TI karena salah satu cara kita untuk bisa lebih bersih adalah meningkatkan transparasi. E-procurement mampu menurunkan kesempatan korupsi. •ANDRI