BISKOM,Jakarta – Diplomasi Indonesia tidak seharusnya hanya menjadi urusan pemerintah pusat. Di tengah perubahan geopolitik global dan semakin strategisnya posisi Indonesia sebagai negara middle power, pemerintah daerah perlu mendapat ruang lebih besar untuk terlibat dalam kerja sama internasional.

Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam seminar bertajuk “Peran Middle Power Indonesia: Memperkuat Multilateralisme melalui Diplomasi Parlemen DPD RI” yang diselenggarakan Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI di Gedung B DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Lokakarya ini menghadirkan empat narasumber dari kalangan diplomat, pemerintahan, dan hubungan kelembagaan, yakni Dr. Dino Patti Djalal, Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) sekaligus mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI; Amb. Denny Abdi, S.E., M.Si., Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI; Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri; serta Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M., Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara.

Forum ini mengangkat urgensi penguatan diplomasi Indonesia di tengah pergeseran tatanan global, sekaligus membahas bagaimana diplomasi pemerintah dan diplomasi parlemen dapat berjalan sinergis untuk memperjuangkan kepentingan nasional.

Baca :  Lintasarta Ciptakan Lingkungan Kerja yang Sehat dan Produktif Melalui Kegiatan Lintasarta Health Day

Salah satu gagasan penting yang mengemuka adalah perlunya Indonesia menghidupkan kembali semangat Dasasila Bandung melalui gagasan Bandung 2.0.

Semangat tersebut diarahkan untuk membangun solidaritas dan kerja sama antarnegeri middle powers, baik dari kawasan Utara maupun Selatan, guna mendorong tatanan internasional yang lebih adil dan inklusif.

Indonesia dinilai memiliki peluang untuk bertransformasi dari sekadar partisipan menjadi agenda setter, bridge builder, dan pembangun konsensus dalam percaturan internasional.

Dengan posisi tersebut, Indonesia tidak hanya mengikuti dinamika global, tetapi juga ikut menentukan arah dan agenda kerja sama internasional.

Dalam konteks itu, diplomasi daerah menjadi bagian penting yang perlu diperkuat. DPD RI dinilai memiliki posisi strategis untuk membawa berbagai kepentingan dan isu daerah ke dalam forum kerja sama internasional, mulai dari ketahanan iklim dan bencana, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, hingga pengembangan pariwisata dan investasi.

Baca :  Mengerikan! Ilmuwan nyatakan dunia akan berakhir setelah Deepmind resmi merilis robot mirip manusia

Penguatan diplomasi daerah juga membutuhkan pemetaan potensi wilayah secara lebih sistematis. Salah satu langkah yang direkomendasikan adalah pengembangan Provincial Showcase, yakni wadah untuk memperkenalkan keunggulan dan potensi setiap provinsi kepada mitra internasional, sekaligus membuka peluang investasi dan kemitraan global.

Dalam pembahasan tersebut, Senator RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, yang juga merupakan anggota BKSP DPD RI, turut menyoroti pentingnya memperluas keterlibatan pemerintah daerah dalam hubungan internasional.

Ia mendorong agar setiap daerah memiliki perangkat khusus yang menangani hubungan luar negeri dan kerja sama internasional, sebagaimana dikembangkan di Korea Selatan.

“Ini sudah menjadi era ketika kita tidak bisa lagi terlalu melihat ke dalam. Posisi DPD harus tepat, bagaimana kekuatan kepala daerah juga menjadi bagian dari lembaga kerja sama yang nantinya berskala global,” ujar Ketua DPD RI ke-2 tersebut.

Baca :  Polda Metro Jaya Tambah 14 Titik Pengendalian Mobilitas

Menurut Irman, keterlibatan daerah akan membuka peluang lebih luas bagi pengembangan investasi, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan melalui jejaring internasional, dengan tetap berada dalam koridor kebijakan politik luar negeri nasional.

Lokakarya tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, Sekretaris Jenderal DPD RI Komjen Pol. M. Iqbal beserta jajaran, Ketua BKSP DPD RI Wan Abubakar, serta pengamat hubungan internasional sekaligus Staf Ahli DPD RI Pitan Deslaini.

Selain memperkuat diplomasi daerah, forum ini juga membahas persiapan penyelenggaraan Inter-Parliamentary Cooperation (ISC) ke-3 di Jakarta pada 2027.

Pertemuan internasional tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat posisi Indonesia dan DPD RI dalam kerja sama antarparlemen global.

Untuk menyukseskannya, diperlukan koordinasi sejak dini antara DPD RI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, serta kementerian dan lembaga terkait, termasuk dalam penentuan negara peserta dan penyusunan agenda konferensi.(Surame)