BISKOM,Jakarta-Fungsi rehabilitasi lapas di Indonesia kerap gagal akibat dilema efek jera dan stigmatisasi sosial yang memicu residivisme.
Pendahuluan Transformasi paradigma dari sistem “kepenjaraan” yang berorientasi pada pembalasan (retribution) menuju sistem “pemasyarakatan” yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah menjadi cita-cita besar yang dituangkan dalam berbagai instrumen hukum, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Namun, dalam tataran praktik, narasi pemidanaan seringkali terjebak dalam dilema dialektis antara dua kutub yang berseberangan: efektivitas efek penjeraan (deterrence effect) yang diharapkan oleh negara, dan dampak permanen dari efek stigmatisasi (stigmatization effect) yang dihasilkan oleh proses pemidanaan itu sendiri.
Fenomena ini memicu pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana penjara benar-benar mampu menjalankan fungsi rehabilitatifnya, atau justru secara paradoks menciptakan lingkungan yang kontraproduktif bagi perbaikan perilaku narapidana.
Paradoks Penjeraan dalam Realitas Pemidanaan Secara teoritis, penjara dirancang sebagai instrumen untuk memberikan efek jera, baik secara khusus bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya (special deterrence), maupun secara umum bagi masyarakat luas agar tidak melakukan pelanggaran serupa (general deterrence).
Asumsi dasarnya adalah bahwa penderitaan melalui perampasan kemerdekaan akan menanamkan rasa takut sekaligus kesadaran moral pada individu.
Namun, realitas di lapangan sering kali bertentangan dengan asumsi rasional tersebut.
Tingginya angka residivisme di banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme pengekangan yang bersifat mekanis tidak selalu berkorelasi dengan perubahan perilaku yang substansial.
Penjeraan yang bertumpu pada isolasi fisik sering kali gagal menyentuh dimensi psikologis dan sosiologis dari tindak pidana.
Ketika fokus utama sistem pemidanaan hanya bertumpu pada pengekangan hak, hukum berisiko mengabaikan akar permasalahan yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana.
Dalam perspektif kriminologi kritis, ketakutan akan hukuman sering kali tumpul ketika individu dihadapkan pada faktor sosiologis yang lebih mendesak seperti kemiskinan struktural, ketimpangan ekonomi, atau lingkungan pergaulan masyarakat kelas bawah.
Dalam kondisi overcapacity yang melanda sebagian besar lapas di Indonesia, penjara justru berpotensi berubah menjadi “universitas kejahatan”.
Di dalam ruang isolasi yang padat, terjadi pertukaran informasi dan teknik kriminalitas antar narapidana.
Proses ini menciptakan lingkungan dimana nilai-nilai kejahatan justru divalidasi dan diperkuat, alih-alih diluruhkan melalui proses pembinaan.
Dengan demikian, alih-alih menciptakan ketakutan akan hukum, penjara justru memberikan legitimasi baru bagi narapidana dalam menavigasi dunia kejahatan dengan lebih mahir.
Stigmatisasi dan Mekanisme PelabelanDi sisi lain dari spektrum pemidanaan, efek stigmatisasi muncul sebagai konsekuensi sosiologis yang menghancurkan potensi rehabilitasi pasca mantan narapidana kembali menjadi masyarakat seutuhnya.
Merujuk pada labeling theory yang dipelopori oleh Edwin Lemert, status sebagai “narapidana” bukanlah sekadar label administratif, melainkan sebuah identitas sosial yang “tercemar” (spoiled identity).
Stigmatisasi ini bekerja melalui mekanisme pelabelan negatif yang melekat pada seseorang setelah menyandang status sebagai mantan narapidana.
Proses pelabelan ini tidak hanya datang dari masyarakat luas melalui pengucilan atau rasa curiga yang berlebihan, tetapi juga diperkuat oleh sistem administrasi hukum dan kebijakan sektor privat yang memberikan batasan akses bagi mereka yang pernah berurusan dengan hukum.
Kesulitan mendapatkan pekerjaan, penolakan dalam lingkungan tempat tinggal, hingga diskriminasi dalam akses layanan publik menjadi tembok pembatas yang memisahkan mantan narapidana dari masyarakat seutuhnya.
Stigmatisasi tersebut menciptakan fenomena self-fulfilling prophecy, dimana individu yang awalnya ingin berubah justru dipaksa kembali ke pola perilaku kriminal karena masyarakat tidak memberikan ruang untuk mereka menjadi “pribadi yang baru”.
Ketika dunia tidak memberikan kebebasan pilihan-pilihan hidup, dunia kriminal menjadi satu-satunya ruang yang menerima mereka tanpa syarat.
Hal-hal tersebutlah yang kemudian melahirkan siklus yang tidak pernah ada ujungnya: penjara menghukum secara fisik, stigma menghukum secara sosial, dan ketiadaan ruang untuk beradaptasi memaksa mereka kembali ke dalam dunia kriminalitas demi kelangsungan hidup.
Menggugat Fungsi RehabilitatifFungsi rehabilitatif penjara di Indonesia menuntut pergeseran visi dari sekadar memenjarakan orang menjadi memanusiakan kembali manusia.
Rehabilitasi yang efektif memerlukan pendekatan yang tidak bisa diseragamkan (one-size-fits-all).
Program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan harus mampu menyentuh aspek psikologis, edukasi keterampilan yang relevan dengan dunia kerja, hingga pemupukan nilai spiritual.
Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Kelebihan kapasitas lapas membuat program pembinaan sering kali hanya menjadi formalitas administratif.
Rasio antara jumlah narapidana dengan petugas/wali pemasyarakatan yang sangat timpang menjadikan perhatian setiap narapidana yang sejatinya merupakan inti dari rehabilitasi menjadi mustahil untuk dilakukan secara optimal.
Perlu dipahami bahwa rehabilitasi yang sesungguhnya tidak berakhir saat narapidana melangkah keluar dari gerbang penjara.
Reintegrasi memerlukan dukungan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
Tanpa adanya kebijakan-kebijakan yang konkrit, seperti program pendampingan mental, dukungan kesehatan, dan advokasi penghapusan diskriminasi, maka seluruh proses pembinaan selama di dalam penjara akan sia-sia.
Rehabilitasi harus dipandang sebagai sebuah proses berkelanjutan yang melibatkan lingkungan sosial, bukan hanya kerja-kerja terbatas di dalam dinding lembaga pemasyarakatan.
Menuju Kesadaran Kolektif yang HumanisTransformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia tidak akan berhasil tanpa perubahan cara pandang masyarakat.
Pendidikan publik mengenai pentingnya memberikan kesempatan kedua bagi mantan narapidana menjadi variabel penentu.
Selama masyarakat masih memandang penjara sebagai tempat untuk “membuang sampah peradaban”, maka fungsi rehabilitasi akan selalu terbentur pada dinding stigma.
Stigmatisasi sering kali tumbuh dari ketidaktahuan dan prasangka kolektif yang dipelihara oleh narasi kriminalisasi yang berlebihan.
Tugas negara bukan hanya mengelola penjara secara fisik, tetapi juga mengelola persepsi publik melalui kampanye inklusivitas.
Hukum yang humanis menuntut kita untuk melihat bahwa memaafkan dan memberikan ruang bagi narapidana untuk berubah adalah bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional jangka panjang.
Setiap narapidana adalah warga negara yang setelah menjalani hukuman, harus kembali memiliki hak atas masa depannya.
PenutupEfek penjeraan yang diharapkan dari pemidanaan tidak akan pernah mencapai tujuannya apabila dibarengi dengan efek stigmatisasi yang justru menutup masa depan seseorang.
Fungsi rehabilitatif penjara di Indonesia harus ditempatkan sebagai prioritas tertinggi dalam agenda pembangunan hukum nasional.
Dengan menekankan pada pembinaan yang manusiawi, penghapusan stigma melalui kebijakan reintegrasi sosial, serta penguatan pendekatan keadilan restoratif yang inklusif, penjara dapat bertransformasi dari sekadar tempat pembalasan menjadi institusi perubahan perilaku manusia.
Tantangan di masa depan bukan hanya terletak pada perbaikan fasilitas fisik atau penambahan jumlah lapas, tetapi pada keberanian untuk merombak paradigma bahwa hukum tidak bertujuan untuk membinasakan, melainkan untuk membina, memulihkan, dan memberikan harapan.
Dengan menciptakan ekosistem yang mendukung mantan narapidana untuk menjadi warga masyarakat yang produktif, Indonesia secara tidak langsung telah mengurangi beban kejahatan di masa depan.
Keadilan sejati tercapai ketika individu yang pernah salah mampu belajar dari kesalahannya, diakui kembali oleh lingkungannya, dan berkontribusi kembali sebagai manusia seutuhnya.
Daftar Referensi
1. Muladi. (2002). Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
2. Priyatno, D. (2006). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Refika Aditama.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5. Zehr, H. (2002). The Little Book of Restorative Justice. Good Books.Penulis: Syailendra Anantya Prawira
