BISKOM | Solo – Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (Korpus BEM PTMA) Indonesia mendesak pemerintah melakukan evaluasi program makan bergizi gratis dan swasembada pangan secara berkala. Langkah ini dinilai krusial guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ancaman pelemahan ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar rupiah.
Dalam Forum Terbuka Diskusi Publik di Kota Solo, Ketua Korpus BEM PTMA Indonesia, Yogi Alidrus, menegaskan bahwa integrasi kedua kebijakan strategis tersebut merupakan fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045. Namun, tanpa pengawasan ketat, potensi penyimpangan anggaran anggaran justru akan membebani fiskal negara.
Tantangan Rupiah dan Kedaulatan Pangan
Menurut Yogi, depresiasi rupiah terhadap mata uang asing memicu lonjakan biaya impor komoditas yang berdampak langsung pada inflasi domestik. Oleh karena itu, percepatan kedaulatan pangan indonesia mutlak dilakukan demi mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri.
“Swasembada pangan bukan sekadar program pertanian. Ini adalah strategi menjaga kedaulatan ba Jika kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari dalam negeri, maka risiko akibat fluktuasi nilai tukar rupiah dan gejolak ekonomi global dapat minimalkan,” ujar Yogi Alidrus dalam keterangan resminya, Jumat (5/6/2026).
Menggerakkan Ekonomi Sektor Riil
Di sisi lain, program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki multiplier effect yang besar bagi daerah jika diintegrasikan dengan sektor pertanian, peternakan, dan UMKM lokal. Kendati demikian, Yogi menyoroti sejumlah tantangan nyata, mulai dari kesiapan rantai pasok hingga transparansi anggaran daerah.
“Program sebesar MBG membutuhkan tata kelola yang baik. Kita harus memastikan setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Evaluasi berkala dan transparansi menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga,” tegas Yogi.
Kolaborasi Multisektor
Sebagai mitra kritis pemerintah, BEM PTMA mendorong kolaborasi lintas sektor yang melibatkan akademisi dan masyarakat sipil dalam pengawasan partisipatif. Pengetatan evaluasi program makan bergizi gratis dan swasembada pangan dipandang sebagai momentum emas untuk memperkuat fondasi ekonomi domestik dari hulu ke hilir.
Penulis: Lakalim Adalin
