BISKOM | Jakarta – Perserikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (PKPI) merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-12 dengan menggelar Seminar Nasional bertajuk “Pemberesan Saham dalam Kepailitan Perseroan” di Jakarta, Jumat (10/7/2026). Forum ilmiah ini mempertemukan akademisi, hakim niaga, hingga praktisi hukum untuk membedah tantangan kompleks terkait mekanisme pemberesan aset saham dalam proses kepailitan.
Ketua Umum PKPI, Dr. Albert Riyadi Suwono, menyatakan bahwa peringatan HUT ke-12 ini menjadi momentum krusial bagi organisasi untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan integritas dan profesionalisme kurator di Indonesia. Sejak berdiri pada 30 Juni 2014, PKPI terus berupaya menjadi mitra strategis bagi pemerintah dan lembaga peradilan.
Kompleksitas Hukum Pemberesan Saham
Menurut Albert, saham dalam harta pailit memiliki nilai ekonomi yang signifikan, namun di sisi lain menyimpan kerumitan hukum yang tinggi. “Pemberesannya kerap menghadapi persoalan mekanisme pengalihan, perlindungan pemegang saham, hak kreditor, hingga kepastian hukum dalam pelaksanaannya,” jelasnya.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Prof. Dr. Ahmad Sudiro, menambahkan bahwa tema seminar kali ini berada pada irisan antara hukum korporasi, pasar modal, dan kepailitan. Ia berharap forum ini menjadi ruang diskusi terbuka untuk melahirkan pemahaman yang lebih matang dalam praktik hukum nasional.
Pengalaman Praktik Global
Dalam sesi pemaparan, Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara, Prof. Dr. Ariawan Gunadi, berbagi pengalaman mengenai praktik kepailitan di Australia. Ia menyoroti perbedaan spesifik antara kurator perusahaan (registered liquidator) dan pengelola kepailitan perorangan (registered trustee).
Ariawan menekankan bahwa di sejumlah negara, profesi kurator menuntut integritas tinggi dan kini menjadi profesi yang bergengsi dengan prospek pendapatan kompetitif.
Menutup rangkaian kegiatan, PKPI berkomitmen untuk terus menyelenggarakan pelatihan dan penelitian guna memperkuat sistem kepailitan yang modern, transparan, dan berkeadilan bagi dunia usaha di Indonesia.
Reporter: Thalia Febiola
