BISKOM | Jakarta – Ikatan Analis Kebijakan Indonesia (INAKI) merayakan ulang tahun pertama dengan menggelar Seminar dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta, Kamis (23/7/2026). Dalam forum puncak tersebut, organisasi profesi ini menyampaikan rekomendasi kebijakan publik ramah lingkungan INAKI serta mendesak pemerintah agar seluruh regulasi nasional mengadopsi prinsip keberlanjutan.

Integrasi Kebijakan Keberlanjutan dalam Pembangunan

Ketum INAKI, Imam Gunarto menegaskan pentingnya integrasi isu iklim dan lingkungan ke dalam setiap rekomendasi analisis. Pendekatan ini dinilai amat krusial agar pembangunan nasional tidak mengorbankan ekosistem demi pertumbuhan finansial jangka pendek.

“Mau ekonomi maju tapi buminya hangus, ya buat apa,” ujar Imam. Menurutnya, kerangka kerja berorientasi lingkungan harus diimplementasikan oleh seluruh analis saat memberikan masukan kepada pimpinan lembaga.

Baca :  Sistem Verifikasi Dokumen Kependudukan Elektronik dalam Pembuktian di Pengadilan

Tahapan Agenda Puncak dan Edukasi

Acara seminar dan rakernas INAKI ini merupakan puncak dari rangkaian peringatan ulang tahun INAKI ke-1. Sebelumnya, National Advisory Forum telah digelar pada 30 Juni 2026 untuk membekali para tenaga ahli mengenai formulasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Kegiatan jalan dan sepeda santai juga dilaksanakan pada 4 Juli 2026 lalu.

Guna memastikan efektivitas aturan di lapangan, INAKI dijadwalkan menggelar pelatihan advokasi kebijakan publik pada Agustus mendatang. Agenda tersebut disiapkan untuk mengatasi hambatan regulasi yang kerap berhenti di tengah jalan.

“Banyak sekali kebijakan yang sudah disusun tetapi tidak berjalan. Maka perlu diadvokasi kepada para stakeholders dan masyarakat,” jelasnya.

Baca :  Inilah Alasan Mengapa WiFi 6 Lebih Baik untuk IoT

Penguatan Siklus Kebijakan Publik Terintegrasi

Memasuki tahun kedua, INAKI berencana memperkuat ekosistem nasional melalui kolaborasi bersama Asosiasi Perancang Perundang-undangan serta Asosiasi Peneliti/Periset. Langkah sinergis ini dirancang untuk menciptakan siklus kebijakan publik terintegrasi dari tahap riset hingga perancangan hukum.

“Harapannya, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang benar-benar berdampak untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan pemerintah sendiri,” pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#INAKI #KebijakanPublik #RamahLingkungan #IsuIklim #RakernasINAKI #EvidenceBasedPolicy #AdvokasiKebijakan #EkonomiHijau #BeritaHariIni #HarlahINAKI