Jakarta, BISKOM – Presiden Joko Widodo menerbitkan paket legislasi dan regulasi dalam merespon implikasi pandemi Covid-19, salah satunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi  Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020) pada 31 Maret 2020.

Sejumlah kalangan masyarakat sipil, termasuk politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, mengajukan permohonan gugatan uji materi Perppu Penanganan Covid-19 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

MK telah menerima dua permohonan uji konstitusionalitas Perppu 1/2020. Pertama, permohonan yang diajukan oleh sejumlah Pemohon perseorangan, di antaranya Din Syamsuddin, Amien Rais, Sri Edi Swasono, dkk., yang teregistrasi dengan Nomor 23/PUU-XVIII/2020. Permohonan kedua dengan Nomor 24/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh sejumlah organisasi masyarakat, yakni Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, KEMAKI, LP3HI, dan PEKA).

Pada Senin (20/4/2020), MK menerima permohonan baru terkait pengujian Perppu 1/2020 yang dimohonkan oleh Damai Hari Lubis yang langsung diregistrasi dengan Nomor 25/PUU-XVIII/2020.

Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 telah mengatur alasan penetapan Perppu yaitu “dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Pemaknaan “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” yaitu adanya kedaruratan pengaturan untuk mengatur dan menyelesaikan kebutuhan mendesak secara cepat.

“Penentuan ada tidaknya kedaruratan tersebut, secara subyektif (namun dalam batas tertentu) ada pada Presiden. Untuk memastikan secara obyektif atas pandangan Presiden, perlu konfirmasi (diuji) oleh rakyat melalui wakil rakyat, sehingga pada ayat (2) pasal yang sama dinyatakan “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikutnya”. Manakala DPR bersetuju, Perppu itu berubah “jubah” menjadi Undang-Undang (UU), namun jika sebaliknya, harus dicabut (dengan UU Pencabutan Perppu). Kaidah konstitusional ini memberi preskripsi bahwa Perppu diuji melalui instrumen “legislative review” atau diuji (secara politik) oleh DPR,” terang pengamat hukum tata negara, Dr. Umbu Rauta, SH., M.Hum.

Meski MK menyatakan berwenang menguji Perppu, sehingga telah meregister ketiga permohonan pengujian Perppu 1/2020, namun tidak serta merta akan mengabulkan permohonan dimaksud. Sejauh informasi yang ada, MK belum pernah mengabulkan permohonan pemohon, atau dengan kata lain menyatakan Perppu bertentangan dengan konstitusi (UUD NRI 1945).

“Hal ini karena beberapa alasan, baik karena tiadanya kedudukan hukum (legal standing) pemohon, permohonan gugur, maupun karena eror of objectum, yaitu saat pengujian Perppu dilakukan oleh MK, DPR telah membahas dan memberi persetujuan terhadap Perppu, sehingga berganti “jubah” menjadi Undang-Undang,” kata Umbu.

Umbu menjelaskan, untuk judicial review melalui MK, terbuka kemungkinan dilakukan pengujian secara formil dan materil, tergantung permohonan pemohon. Hal ini dilatarbelakangi oleh lingkup kewenangan MK dalam pengujian UU sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 maupun UU MK dan Peraturan MK tentang Hukum Acara Pengujian UU.

“Dari informasi website MK, ruang lingkup permohonan terhadap Perppu 1/2020  tidak saja mempersoalkan aspek materil (Pasal 2 ayat 1, dan 27 Perppu 1/2020), tetapi juga aspek formil, yaitu Perppu 1/2020 didalilkan tidak memenuhi syarat “hal ikhwal kegentingan yang memaksa”,” kata dosen FH Universitas Kristen Satya Wacana ini.

Sementara untuk legislative review, tidak tertutup kemungkinan DPR akan menjadikan aspek materi atau substansi Perppu 1/2020 sebagai pintu masuk pengujian. Boleh jadi, karena ketidaksetujuan pada beberapa materi dari Perppu 1/2020 (yang diduga bertentangan dengan materi dalam UUD), DPR akan menolak memberi persetujuan. Tentu hal ini sukar untuk dibatasi karena DPR sedang menjalankan tugas konstitusionalnya yaitu melakukan pengawasan atas produk hukum yang ditetapkan Presiden.

“Namun sebaliknya, Presiden boleh jadi memiliki sejumlah pertimbangan (ratio legis) saat menetapkan Perppu 1/2020 yang perlu didengar oleh DPR. Bahkan yang menarik, karena DPR adalah “lembaga politik”, tak terhindarkan adanya “bargaining politik”. Soliditas parpol koalisi pendukung pemerintah dapat menjadi “modal” untuk “mengamankan” kebijakan Presiden (baca: Perppu 1/2020). Semua kemungkinan itu bisa saja terjadi, hanya waktu yang akan menjawabnya,” ujar Umbu.

Ketika ditanya apa implikasi hukum jika pada saat bersamaan DPR dan MK menguji Perppu 1/2020, Umbu menegaskan bahwa hal ini sangat bergantung pada lembaga mana yang lebih dahulu menyelesaikan pengujian.

“Selama ini, meski pengujian dilakukan secara bersamaan, DPR selalu lebih dahulu menyelesaikan pengujian, sehingga pengujian Perppu di MK menjadi “berhenti” karena tiadanya obyek pengujian. Itu sebabnya MK memberi putusan tidak dapat diterima. Jika terjadi sebaliknya, ketika pengujian di DPR belum selesai, sementara MK telah selesai menguji dengan putusan mengabulkan permohonan pemohon, namun belakangan, DPR memberi persetujuan terhadap Perppu menjadi UU. Keadaan ini menimbulkan komplikasi hukum ketatanegaraan. Jika semata-mata menggunakan perspektif Pasal 22 UUD 1945, hasil pengujian DPR lebih “kuat” ketimbang pengujian yang dilakukan MK. Namun, meski kewenangan MK bersumber dari praktik, boleh jadi menjadi sumber hukum yang setara dengan norma dalam konstitusi,” pungkasnya.

MK akan menggelar sidang permohonan terkait Perppu 1/2020 pada Selasa, 28 April 2020, pukul 10.00 WIB di Ruang Sidang Pleno MK. (red)

Jakarta, BISKOM – Seperti telah kita ketahui bersama, bahwa darah merupakan salah satu komponen terpenting dalam tubuh manusia. Sehingga keputusan kita untuk menyumbangkan darah melalui donor darah dapat menyelamatkan beberapa nyawa manusia.

Bahwa dari beberapa sumber diperoleh informasi tentang kebutuhan darah di Indonesia per tahun mencapai sekitar 5,1 juta kantong darah, sementara yang terpenuhi hanya sekitar 4,2 juta kantong darah.

Hal tersebut mengakibatkan banyak rumah sakit masih sangat sering mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan transfusi darah. Kurangnya ketersediaan darah diperkirakan merupakan akibat dari rendahnya kesadaran kita untuk mendonorkan darahnya, apalagi dalam kondisi adanya pandemi Covid-19 saat ini.

Untuk itulah dalam rangka mendukung Forum Kader Bela Negara Kemhan RI atas aksi Donor Darah dan gerakan donasi aksi 1 juta cup Kopi Jujur gratis untuk tenaga medis di Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta, Ketua Umum APKOMINDO yang juga menjabat sebagai Ketua Umum APTIKNAS Soegiharto Santoso alias Hoky turut memberikan dukungan melalui aksi donor darah bersama Hendra Juenda pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 yang lalu.

Sebelum yaitu pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, Forum Kader Bela Negara Kemhan RI telah melaksanakan aksi donor darah, menurut Mayjen TNI Adi Sudaryanto, S.I.P. selaku Pati Mabes TNI AD mengatakan, “Dalam rangka membantu pemerintah dan tim medis untuk melawan covid-19 Forum Kader Bela Negara Kemhan RI mengadakan aksi donor darah. Kegiatan tersebut disaksikan dan diikuti secara langsung oleh Kepala Kanwil Kemhan Provinsi DKI Jakarta, Brigadir Jenderal TNI Andarias Pong Bija, serta kegiatan donor darah tersebut diikuti oleh Jajaran Pimpinan Badan Koordinator Pusat Forum Kader Bela Negara Kementerian Pertahanan RI dan Badan Koordinator Wilayah Provinsi DKI Jakarta yang diikut oleh sekitar 147 anggota dan Staf Forum Kader Bela Negara.” Ungkapnya.

Hoky mengatakan, “Ia saya mendukung aksi donor darah Forum Kader Bela Negara Kemhan RI yang saat pandemi Covid-19 ini PMI sedang kekurangan pendonor darah, memang saya sudah cukup sering melakukan donor darah dan kali ini adalah donor darah yang ke 28 kalinya, untuk donor kali ini sangatlah berkesan, karena saat saya akan memberikan donor darah dengan golongan darah A, langsung sudah ada yang antri untuk memperoleh donor darah saya tersebut dan menariknya kali ini para pendonor memperoleh tambahan kopi jujur dan wedang jahe + gula aren secara gratis serta dibuat video Tik-Tok oleh Tim Kopi Jujur.” Ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, “Sejujurnya, tadi saya hampir meneteskan air mata, sebab menurut dokter yang memeriksa kesehatan saya sebelum melakukan donor, menyampaikan, bahwa saat ini memang sedang sangat dibutuhkan para pendonor sukarela, karena memang kekurangan persediaan darah, semoga saja setelah membaca artikel ini, banyak teman-teman dan masyarakat luas berkenan melakukan donor darah, sebab selain dapat menolong nyawa manusia, sesungguhnya melakukan donor darah banyak manfaatnya bagi kesehatan diri kita.” kata Hoky.

Ditambahkan pula oleh Hoky, “Donor darah akan membuat kesehatan jantung kita menjadi lebih baik, sebab jumlah darah yang mengalir lewat arteri lebih sedikit dan bersih. Tak hanya itu, masih ada beberapa manfaat lain yang bisa didapat apabila kita melakukannya secara rutin, setidaknya ada 7 (tujuh) manfaat bagi pendonornya.” Paparnya.

Berikut ini manfaat dari donor darah untuk kesehatan diri kita:

1. Cek kesehatan

Sebelum melakukan donor, biasanya seseorang akan dicek kesehatan tubuhnya lebih dahulu oleh petugas kesehatan. Mengapa? Sebab hanya orang yang sehat saja yang boleh mendonor. Ini keuntungan buat kita untuk mengetahui kondisi kesehatan diri tanpa mengeluarkan biaya.

2. Bahagia

Rasa bahagia adalah hal yang mahal dan berharga. Sungguh kita bisa merasakan kebahagiaan yang sangat luarbisa saat dapat melakukan donor darah, sebab kita mampu menolong menyelamatkan nyawa orang lain dengan menyumbangkan darah milik kita, tanpa kita ketahui siapa yang kita tolong.

3. Zat besi seimbang

Usai mendonor biasanya zat besi dalam darah seseorang akan menyeimbangkan jumlahnya sendiri, juga makin melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh kita.

4. Sehatkan kardiovaskular

Sistem kardiovaskular dalam tubuh juga diuntungkan, sebab berkurangnya darah akan membuat produksi darah baru lebih meningkat.

5. Turunkan risiko kanker

Praktisi kesehatan pernah menyebutkan bahwa risiko kanker dalam tubuh pendonor akan jauh lebih kecil dibanding dengan orang yang tidak pernah mendonorkan darahnya.

6. Ubah kebiasaan buruk

Untuk menjadi pendonor rutin, maka kita harus tetap sehat dan tidak mengidap penyakit yang bisa menular. Ini akan memacu diri kita untuk terus mempertahankan gaya hidup sehat, dan tidak menyentuh rokok, minuman keras atau narkoba dan semacamnya.

7. Lebih langsing

“Ternyata saat mendonor, maka kalori dalam tubuh berkurang hingga 500 kalori dan ini baik untuk kita yang selama ini bingung dengan masalah berat badan. Jadi jelas sekali banyak manfaat untuk kita yang secara rutin melakukan donor darah dan saya telah membuktikannya, terbukti saya tetap langsingkan! Ayo ikutan donor darah.” Pungkas Hoky dengan senyum sumringah. (Redaksi)

Video Kesan & Pesan setelah Donor darah – Shooting oleh Tim Kopi Jujur Upload By Soegiharto Santoso

Video Donor Darah ke 28 kali, Shooting oleh Tim Kopi Jujur.

Video Tik-Tok oleh Tim Kopi Jujur.