Salatiga, BISKOM – Wabah virus corona (Covid-19) yang sedang melanda Indonesia memunculkan sejumlah istilah yang asing atau belum pernah kita ketahui sebelumnya. Istilah lockdown, darurat kesehatan masyarakat, bencana nasional dan keadaan bahaya menjadi sejumlah kata yang kerap kita dengan di berbagai media massa maupun media sosial.  Tak jarang masyarakat tidak memahami bahkan salah kaprah memaknai istilah-istilah tersebut.

Pengamat hukum tata negara, Dr. Umbu Rauta SH., M.Hum. memberikan pandangannya terkait hal ini. Berikut penjelasan beliau seperti diterima oleh redaksi biskom.web.id

Sejak Pandemi Covid-19 “melanda” wilayah Indonesia awal Maret 2020, muncul berbagai respon penanganan baik dari Pemerintah (pusat dan daerah), Masyarakat, dan organisasi internasional seperti WHO. Respon penanganan tersebut, di antaranya melalui pembentukan gugus tugas penanganan bahaya Covid-19 (baik di tingkat pusat dan daerah), penyusunan berbagai kebijakan pemerintah, pengalokasian anggaran negara/daerah (refocusing dan realokasi), penyiapan sumber daya manusia, maupun aksi peduli atau aksi sosial dari berbagai kelompok masyarakat.

Bersamaan dengan upaya penanganan Pandemi Covid-19 tersebut, sempat muncul wacana lockdown dan penerapan darurat sipil/militer baik oleh kalangan pemerintah (daerah) maupun publik. Namun, di penghujung Maret 2020, akhirnya Presiden menyatakan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020. KKM tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah untuk melakukan upaya penanganan, di antaranya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020) dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (PP PSBB). Terakhir, melalui Keppres No. 12 Tahun 2020, Presiden menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebara Covid-19 sebagai bencana nasional.

Dalam perkembangan, muncul pendapat dan pemahaman khalayak yang tidak membedakan antara: Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Bencana Nasional, Keadaan Bahaya, dan Hal ikwal Kegentingan yang Memaksa, dan. Tulisan pendek dan sederhana ini mencoba dan berusaha membentangkan perbedaan di antara hal tersebut, baik berkenaan dengan: alasan atau pertimbangan, instrumen hukum yang mendasari, dan implikasinya.

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM)

Keppres No. 11 Tahun 2020 sebagai instrumen hukum yang menetapkan negara dalam KKM. Adapun pertimbangan atau alasan penerbitan Keppres a quo yaitu bahwa penyebaran Covid-19 yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Jika ditilik lebih jauh, Keppres No. 11 Tahun 2020 merupakan pelaksanaan dari Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU KK), yang mana memberi kewenangan atribusi kepada Pemerintah Pusat untuk menetapkan dan mencabut KKM. Lalu, apa yang dimaknai dengan KKM? Dalam Pasal 1 angka 2 UU KK ditegaskan bahwa KKM yaitu kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Konsekuensi ketika negara berada dalam keadaan KKM, Pemerintah wajib melakukan upaya penanggulangan, yaitu dengan melakukan Kekarantinaan Kesehatan. UU KK menyediakan sejumlah opsi berupa: karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sejauh ini, selain karantina rumah dan karantina rumah sakit, Pemerintah Pusat lebih memilih PSBB, meski ada desakan untuk mengambil pilihan karantina wilayah. Pilihan kebijakan PSBB terlihat dari adanya PP PSBB. PP ini telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Per tanggal 18 April 2020, Menteri Kesehatan telah memberi persetujuan pemberlakuan PSBB kepada Propinsi DKI, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Pekanbaru, Kota Makasar, dan Kota Tegal.

Terbitnya Keppres No. 11 Tahun 2020 juga menjadi arah diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Sejak ditetapkan, Perppu tersebut menjadi obyek percakapan hangat di kalangan pemerhati hukum, pemerhati ekonomi/keuangan, masyarakat sipil dan bahkan di kalangan DPR. Belakangan, Perppu tersebut telah diajukan pengujian (judicial review) oleh beberapa pihak ke Mahkamah Konstitusi.

Bencana Nasional

Penetapan keadaan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional didasarkan pada Keppres No. 12 Tahun 2020. Keppres ini dilatarbelakangi oleh dua hal: (i) penyebaran Covid-19 telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas; dan (ii) WHO telah menyatakan Covid19 sebagai global pandemic tanggal 11 Maret 2020. Bencana Nasional ini tidak identik dengan negara dalam keadaan bahaya.

Meskipun persoalan yang diatur menyangkut upaya penanganan Covid-19, namun ada perbedaan dengan KKM, apalagi dengan keadaan bahaya. Keppres No. 12 Tahun 2020 didasarkan pada UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mana pada Pasal 7, dinyatakan Pemerintah Pusat berwenang menetapkan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah serta indikatornya. Dalam Keppres No. 12 Tahun 2020 dinyatakan bahwa penanggulangan bencana nasional dilaksanakan oleh gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 melalui sinergi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dengan kata lain, pemerintah daerah melalui bupati/walikota dan gubernur dapat melakukan langkah-langkah penanggulangan bencana nasional di wilayah masing-masing sejauh sesuai dengan UU Penanggulangan Bencana dan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. Upaya penanggulangan bencana nasional tersebut, tidak memerlukan persetujuan dari pemerintah pusat (sebagaimana halnya PSBB), namun didasarkan pada kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana telah diatur dalam UU Penanggulangan Bencana.

Negara Dalam Keadaan Bahaya

Instrumen yuridis terkait negara dalam keadaan bahaya telah diatur dalam Pasal 12 UUD NRI 1945 sebagai berikut: “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”. Semula diterbitkan UU No. 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya, kemudian UU No. 74 Tahun 1957 tentang Pencabutan “Regeling Of De Staat Van Oorlog en van Beleg” dan Penetapan “Keadaan Bahaya”, dan belakangan yang berlaku yaitu UU (Perppu) No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Dalam Pasal 1 UU No. 23 Tahun 1959 dinyatakan bahwa Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya, yang tingkatan meliputi: keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang.

Adapun alasan yang menjadi pertimbangan bagi Presiden untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya (in staat van gevoar verklaren) apabila:

1. Keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alatalat perlengkapan secara biasa;

2. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga; dan

3. Hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Kendali atas ketika negara dalam keadaan bahaya berada di tangan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang selaku Penguasa Darurat Sipil/Militer/Perang, yang dalam melakukan penguasaan keadaan darurat sipil/militer/perang, dibantu oleh suatu badan yang terdiri dari beberapa Menteri, Panglima TNI (beserta Kepala Staf) dan Kapolri. Sementara di daerah, dilakukan oleh Kepala Daerah atas penetapan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

Hal Ikhwal Kegentingan Memaksa

Sementara itu, dalam Pasal 22 UUD NRI 1945, ada keadaan yang oleh sebagian orang dianggap sama dengan keadaan bahaya, yaitu adanya frasa “hal ikhwal kegentingan yang memaksa”. Isi selengkap dari Pasal 22 tersebut yaitu:

(1) Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

(2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

Semangat dari Pasal 22 yaitu negara berada dalam keadaan darurat pengaturan, maka kepada Presiden diberi wewenang menetapkan Peraturan Pemerintah yang materi muatannya setingkat atau sama dengan undang-undang, sehingga disebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Kausa halal atau pembenar bagi Presiden dalam menetapkan Perppu yaitu “hal ikhwal kegentingan yang memaksa”. Pada titik ini, Presiden selaku institusi yang secara subyektif (dalam batas-batas tertentu) menentukan perlunya Perppu. Oleh karenanya, untuk menentukan tepat tidaknya kehendak subyektif Presiden itu, maka Presiden harus menyampaikan Perppu ke DPR agar dalam persidangan berikutnya dibahas dan diputus apa respon atau tanggapan DPR. Jika DPR menyetujui, maka Perppu itu akan berganti “jubah” menjadi UU, namun jika tidak disetujui, maka Perppu itu dicabut.

Sebagai penutup, berikut beberapa catatan akhir. Pertama, ada perbedaan antara beberapa istilah yang selama ini hampir disamakan oleh khalayak yaitu: darurat kesehatan masyarakat, bencana nasional, negara dalam keadaan bahaya, dan hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Kedua, perbedaan atas beberapa istilah itu tidak hanya pada alasan dan ruang lingkupnya, serta implikasi, tetapi juga instrumen hukum (aturan) yang mendasarinya. Semoga berkenan dan mohon maaf jika terkandung kekeliruan. Salam sehat. (red)

Salatiga, BISKOM – Presiden Jokowi menetapkan virus corona (Covid-19) sebagai bencana nasional. Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden pada 13 April 2020. “Menyatakan bencana non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional,” kata Jokowi dalam Keppres Nomor 12/2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional.

Pasca terbitnya Keppres Nomor 12 Tahun 2020, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD melalui akun twitternya menilai penetapan corona sebagai bencana nasional tidak bisa dijadikan sebagai alasan force majeure atau keadaan memaksa untuk membatalkan kontrak. Namun, ia menyebut bahwa hal tersebut bisa membuka kesempatan melakukan negosiasi ulang kontrak.

“Keppres No. 12/2020 ttg Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 Sbg Bencana Nasional tdk dpt dijadikan dasar sbg “force majeur” utk membatalkan kontrak. Kontrak2 tetap terikat pd ketentuan Ps 1338 KUH Perdata yg relaksasinya bs diatur OJK. Elaborasinya nanti sy videokan,” cuit Mahfud MD pada 14 April 2020.

Kepala Pusat Studi Hukum Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana (PSHE UKSW), Dr. Dyah Hapsari Prananingrum, SH., M.Hum., mengatakan bahwa status bencana nasional tidak serta merta diterjemahkan sebagai force majeure dan membatalkan kontrak. “Force majeure absolute dimana terjadi keadaan yang sama sekali tidak mungkin (impossibility) bahwa kontrak dapat dilaksanakan. (Misnaming barang). Naming dalam perkembangan di kenal juga sebagai force majeure relative, dalam hal keadaan tersebut yang menyulitkan debitur melaksanakan kontrak,” jelasnya.

Lebih lanjut Dyah menjelaskan, jika ada yang melarang/membatasi perjalanan yang mencegah satu pihak untuk melakukan kewajibannya berdasarkan kontrak, dan debitur tersebut bertindak dengan itikad baik, maka debitur tersebut dapat mengklaim dengan alasan force majeure.

“Keadaan kahar yang biasanya dimuat dalam kontrak, juga sangat penting menentukan force majeure yang membatalkan kontrak atau tidak. Kalau termuat maka force majeure akan menjadi dasar batalnya kontrak,” terang Kepala PSHE ini.

Dosen di Fakultas Hukum UKSW ini menegaskan bahwa yang perlu dicermati bukan hanya peristiwanya namun juga perlu dilihat pretasinya. “Bila sifatnya sementara maka bisa di tunda kewajiban debitur dengan dasar renegosiasi kontrak,” pungkasnya. (red)

Jakarta, BISKOM – Atas dugaan pemalsuan tanda pengenal Sekretariat Negara, Staf Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Khususnya wilayah Papua, Lenis Kogoya melalui Kuasa Hukumnya David S.G Pella,SH dari Kantor Hukum Big Law Firm melaporkan dugaan perbuatan tindak Pidana tersebut.

David mengatakan, diduga pelaku yaitu MA dkk mencetak tanda pengenal palsu Sekretariat Negara Republik Indonesia sekitar bulan Oktober 2019 untuk menebar berita bohong di lingkungan lstana Presiden Rl bahwa kerusuhan yang terjadi di sekitar wilayah Papua antara periode 2018-2019 dilakukan oleh Lenis Kogoya beserta Lembaga Masyarakat Adat Papua.

“Peristiwa ini baru diketahui oleh yang bersangkutan diawal tahun 2020 setelah melakukan rapat koordinasi dilingkungan Staff Khusus Kepresidenan. Atas peristiwa ini dan untuk menjaga stabilitas diwilayah Papua, kami melaporkan MA Dkk, ke Polda Metro Jaya, pada Direktorat Kriminal Umum, dan Laporan kami telah diterima dengan baik oleh pihak Sub Direktorat Kriminal Umum Bidang Keamanan Negara, dengan Laporan Polisi nomor: TBL/2343/IV/YAN 2.5/2020/SPKT PMJ, pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020,” ungkap David.

David juga menambahkan, “Selain dari itu pada hari dan tanggal yang sama kami telah membuat Laporan Polisi nomor: TBL/2342/IV/YAN 2.5/2020/SPKT PMJ, atas dugaan perbuatan tindak pidana pemalsuan surat Kantor Staf Presiden yang dilakukan oleh GM dengan cara memalsukan tandatangan staf khusus Presiden, Bidang Politik dan Keamanan Khusus wilayah Papua, yaitu Sdr. Lenis Kogoya, dimana dalam surat tersebut memerintahkan GM untuk melakukan koordinasi pekerjaan permasalahan tanah ahli waris Sdr. HB di Pulogadung, seluas +/- 1 Ha. Padahal klien kami tidak pernah mengeluarkan surat atau tandatangan apapun, serta klien kami tidak mengenal GM, oleh karena itu kami melaporkannya ke Polda Metro Jaya juga.” Pungkas David kepada awak media melalui siaran persnya. (Hoky)

Semarang, BISKOM – Imbauan stay at home (SAH), dan di beberapa daerah ditingkatkan  menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tidak menyurutkan munculnnya tanggapan-tanggapan lucu atau protes atasnya. Ada yang menulis komen “pura-pura sedih” di tengah-tengah  kejenuhannya di rumah: “Aku menguatkan diri bertahan di dalam rumah, tetapi uangku maunya keluar rumah terus.”  Ada juga komen: “Seumur-umur baru karena COVID 19 sekarang ini, makan-tidur-main HP-tidur lagi, disebut berjasa untuk bangsa dan negara.”  Berikutnya, baru saja kemarin SAH ditingkatkan ke PSBB di beberapa daerah, kelakar orang-orang jenuh sudah berseliweran, antara lain: “Pasti Sedang Bobuk-bobuk,” ada lagi: “Pagi Siang Bangun Bebas.” Tetap saja ada yang bernada protes: “Pergi Susah, Bikin Bete,” namun lalu dijawab tidak kurang menghibur: “Pasrah Saja Beres Bro…..”

Tinggal (baca: betah) di rumah ternyata tidak gampang, apalagi hampir sepanjang 24 jam setiap harinya, dan untuk kurun waktu berhari-hari lagi ke depan. JC Tukiman Taruno Sayoga, Ph.D. menjelaskan, makna rumah semakin disadari bukan lagi sekedar tempat berteduh, tidur, makan (kadang-kadang), dan bercengkerama (kadang-kadang juga); melainkan di tengah-tengah kejenuhan karena SAH ini, semua anggota keluarga merasakan hal yang sama, yakni: RUMAH ITU KOMUNITAS. Ada beberapa kondisi yang menentukan kebersamaan dua-tiga orang atau lebih dapat disebut sebagai komunitas.

Pertama, seperasaan senasib sepenanggungan. Tidak ada lagi (dan harus tidak ada) menang-menangan dalam semua hal, apakah soal makanan, berbagi kamar mandi, menempatkan handuk atau pakaian kotor, dan sebagainya. “Semakin semua anggota rumah itu merasa sepenanggungan, di saat itulah tinggal di rumah menjadi betah,” ungkap Taruno.

Kedua, rumah menjadi komunitas yang membuat betah tinggal di dalamnya jikalau “rumah bukan sebuah sangkar, melainkan tiang utama sebuah kapal layar,” (Kahlil Gibran, Sang Nabi. 1981).

Dan ketiga, rumah menjadi tiang utama kapal layar jikalau kapal itu tidak pernah berhenti. Lebih lanjut Taruno menerangkan, artinya tinggal di rumah saja (SAH) tidak akan menjadi beban berat bagi siapa pun kalau terus ada kehidupan di dalam rumah itu, bagaikan kapal yang terus berlayar, bukannya kapal layar namun berlabuh. “Ketika rumah “berhenti berlayar,” apalagi semua anggota rumah dituntut untuk SAH karena PSBB, sumpeklah semuanya dan membuat tidak kerasan/betah tinggal (terus) di rumah,” jelas Taruno yang juga merupakan dosen di Unika Soegijapranata Semarang ini.

Selengkapnya puisi Kahlil Gibran berikut semoga menguatkan kita semua yang harus SAH, apalagi bagi yang terkena aturan PSBB:

“Tetapi kau, putera-puteri ruang semesta alam/ kau yang gelisah dalam peristirahatan/ Tak bakal kaumasuk perangkapnya, ataupun dijinakkannya./

Rumahmu tak akan menjadi sebuah sangkar,/melainkan tiang utama sebuah kapal layar/

Tiada pula ia sebagai selaput kulit ari/yang menutupi kerawanan sebuah luka/ namun jadilah ia kelopak mata/yang memberi perlindungan kepada netra./ Kau tidak akan melipat sayapmu bila kau masuk pintu, /tiada pula kau tundukkan kepala karena takut terantuk kayu./

Tak pula kau harus bernafas dengan cemas,/mengkhawatirkan nafaS membuat dinding retak atau retas/

Tiada kau akan mendiami peti-peti mati,/perninggalan arwah bagi yang belum saatnya mati./

Rumahmu bukanlah wadah kerahasiaan,/maupun wadah penganan keinginan./ Oleh sebab segala yang tanpa muara di dalam diri manusia,/adalah penghuni angkasa semesta raya, yang berpintukan kabut embun pagi/ dan berjendelakan lagu-lagu malam serta kebisuan malam.”

“Penggalan puisi Kahlil Gibran di atas adalah bagian tengah sampai akhir dari puisi panjangnya tentang Rumah. Pada bagian awal, Gibran menyindir betapa banyak orang mendirikan rumah itu berdasarkan angan-angannya, padahal rumah itu sebuah kenyataan hidup, bukan sekedar angan-angan,” pungkas Taruno. (red)

Jakarta, BISKOM – Ditengah pademi wabah Covid 19, bertempat di Istana Negara, hari ini Rabu (15-04-2020)  pukul 13.00 WIB. dilangsungkan pelantikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Para awak media meliput secara live streaming yang di siarkan Langsung oleh Biro pres dan media dari istana Negara.

Prosesi pelantikan diawali dengan penyerahan petikan surat keputusan presiden oleh Jokowi kepada Ahmad Riza Patria. Penyerahan surat keputusan ini dilaksanakan di Ruang Kredensial, Istana Merdeka.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden No 40/P/2020 tentang pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta masa jabatan 2017-2022. Setelah itu, Jokowi pun memandu sumpah jabatan.

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD negara, serta berbakti kepada nusa dan bangsa ” kata Riza saat mengikuti sumpah jabatan yang dipandu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Setelah dilakukan sumpah jabatan, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara.

Pelantikan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, dan dihadiri beberapa menteri termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, juga hadir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sebelumnya diketahui setelah lebih dari dua tahun, akhirnya kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta terisi oleh politikus Gerindra, Ahmad Riza Patria yang mengisi kekosongan kursi Wagub DKI setelah ditinggal Sandiaga Uno.

Riza Patria terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta hingga 2022 pada Senin 23 Maret. Cawagub yang diusung Fraksi Gerindra itu meraih 81 suara saat pemilihan Wagub oleh DPRD. Riza menang telak saat pemungutan suara di DPRD DKI.

Sementara pesaingnya yakni Cawagub yang diusung PKS, Nurmansjah Lubis hanya meraih 17 suara. Sedangkan 2 suara dianggap tidak sah.

Prabowo datang untuk menyaksikan kader partainya, yaitu Ahmad Riza Patria, yang dilantik sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Prabowo hadir dengan mengenakan setelan jas hitam dipadu dengan peci hitam mengenakan masker, karena pelantikan Wagub DKI Jakarta berlangsung di masa pandemi Covid-19, sehingga seluruh tamu undangan diwajibkan mengenakan masker.

Acara pelantikan ini memang dilakukan sesuai protokol pencegahan virus corona Covid-19 dan memang dibuat sederhana dan minimalis,  sesuai protokol  maka seluruh tamu undangan yang hadir serta para pejabatnya negara di lakukan rapid tes bodychek suhu tubuh dengan thermo scener gun, acarapun tetap dapat berlangsung dengan tertib dan lancar serta hikmat.

Pada bagian akhir, Presiden Jokowi memberi ucapan selamat kepada Ahmad Riza Patria diikuti oleh seluruh tamu yang hadir dan acara ditutup dengan ramah tamah seluruh tamu dan undangan. (reporter: Barley)