BISKOM,Jakarta – Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Setjen DPD RI) memperkuat kolaborasi komunikasi publik dengan kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah melalui Forum Komunikasi Publik (FKP) Bakohumas DPD RI. Digelar di Oakwood Hotel Jakarta, Rabu (4/11/2026), forum ini menjadi momentum memperluas jangkauan publikasi potensi, prestasi, dan inovasi daerah sekaligus menyukseskan penyelenggaraan DPD RI Awards 2026.

Sekretaris Jenderal DPD RI Komjen Pol. H. Mohammad Iqbal mengatakan, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi masyarakat dengan lembaga negara. Publik semakin membutuhkan informasi yang cepat, akurat, transparan, dan mudah diakses. Kondisi tersebut mendorong humas pemerintah untuk mengembangkan peran, tidak hanya sebagai pelaksana publikasi, tetapi juga pengelola komunikasi strategis, penghubung aspirasi masyarakat, dan penggerak kolaborasi lintas instansi.

“Fungsi humas pemerintah saat ini tidak lagi sebatas menyampaikan informasi kegiatan. Humas harus mampu membangun komunikasi strategis, menjembatani aspirasi masyarakat, sekaligus menggerakkan kolaborasi antarlembaga,” ujar Iqbal.

Ia menegaskan, sebagai lembaga negara yang memiliki mandat konstitusional memperjuangkan kepentingan daerah, DPD RI membutuhkan dukungan komunikasi kelembagaan yang efektif dan inklusif.

Sinergi dengan jejaring kehumasan pemerintah menjadi penting agar masyarakat dapat memahami kontribusi dan hasil kerja DPD RI. Melalui kolaborasi tersebut, pertukaran informasi dan praktik baik antarlembaga juga diharapkan semakin memperluas jangkauan publikasi kepada masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Iqbal menjelaskan DPD RI Awards 2026 merupakan penyelenggaraan kedua setelah pertama kali digelar pada 2025. Bertepatan dengan HUT ke-22 DPD RI, ajang apresiasi tahun ini menghadirkan empat kategori penghargaan, yakni Penggerak Desa Mandiri Pangan, Inovator Teknologi Kesehatan, Pelestari Budaya Daerah, serta Inovator Pendidikan Nonformal/Pendidikan Luar Sekolah. Selain itu, terdapat Special Recognition Award bagi instansi atau lembaga yang memiliki dedikasi jangka panjang, konsisten, serta memberikan kontribusi nyata dengan dampak luas bagi daerah dan bangsa.

“Melalui DPD RI Awards, kita ingin memberikan apresiasi kepada putra-putri terbaik bangsa yang telah menghadirkan karya, inovasi, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi semakin banyak pihak untuk mengembangkan potensi daerah dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia,” ungkapnya.

Dikesempatan yang sama Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi Dan Digital RI, menilai perubahan komunikasi publik menuntut humas pemerintah untuk beradaptasi dan memperkuat perannya sebagai komunikator strategis. Menurutnya, fungsi humas tidak lagi sebatas menyampaikan agenda kegiatan atau mendokumentasikan aktivitas kelembagaan, tetapi juga membangun kepercayaan publik serta menjembatani aspirasi masyarakat.

“Di tengah transformasi ini, humas pemerintah tidak boleh sekadar menjadi penyampai agenda seremonial atau dokumentasi semata. Humas pemerintah adalah garda terdepan komunikasi strategis, penjaga kepercayaan publik, dan jembatan aspirasi masyarakat,” ujar Molly.

Kegiatan tersebut turut menghadirkan Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus Dewan Pakar DPD RI Awards 2026 Agustin Teras Narang, Ketua Bakohumas sekaligus Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Fifi Aleyda Yahya, serta sejumlah narasumber. Di antaranya Kepala Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian Setjen DPD RI sekaligus Direktur Penyelenggaraan DPD RI Awards 2026 Fitriani, dan penerima DPD RI Awards 2025 bidang Pengembangan Sosial dan Kesehatan Aqsa Aufa Syauqi Sadana.

Melalui forum ini, Setjen DPD RI berharap terbangun ekosistem komunikasi publik yang semakin terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi Bakohumas diharapkan tidak hanya memperkuat penyebarluasan informasi kelembagaan, tetapi juga membuka ruang lebih luas bagi masyarakat untuk mengenal potensi, prestasi, dan inovasi daerah sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan nasional.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur sukses menggelar kegiatan kemanusiaan bertajuk, “Donor Darah & Pasar Murah Bersama DPD RI Provinsi Jawa Timur” di Kompleks Kantor DPD RI, Jalan Jemur Andayani I, Surabaya, pada Senin (2/11/2026).

Kegiatan ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Senator Jawa Timur, Lia Istifhama serta mendapatkan dukungan penuh dari tiga Senator Jawa Timur lainnya, yakni AA Ahmad Nawardi, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, dan Kondang Kusumaning Ayu.

Dalam sambutannya, Senator Lia Istifhama menegaskan aksi sosial ini merupakan wujud komitmen DPD RI untuk terus hadir dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di usianya yang ke-22.

Mengusung tema “Setetes Darah, Untuk Kemanusiaan”, agenda sosial ini disambut antusias oleh masyarakat Jawa Timur. Kuota pendaftaran sebanyak 150 peserta, terisi penuh hanya dalam waktu singkat sejak pendaftaran dibuka.

Dari 150 peserta yang hadir, 132 orang menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya. Para pendonor yang dijuluki “Duta Kemanusiaan” ini berhasil melampaui 95 persen dari target 120 kantong darah yang dialokasikan. Perwakilan Dokter PMI Kota Surabaya, dr. Francis, turut mengapresiasi kelancaran pelaksanaan acara donor darah yang terselenggarakan di Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur.

“Hari ini kita sudah selesai melakukan donor darah di DPD Jawa Timur, 132 peserta pendaftaran itu didapatnya 114 peserta donor darah yang berhasil, kemudian ada 18 peserta donor darah yang belum berhasil. Tentunya dari masyarakat sekitar sangat berpartisipasi dan antusias dalam donor darah ini, mungkin harapan kedepannya ketika diadakan donor darah bisa lebih dipersiapkan kesehatan tubuhnya dan tidak sakit,” ungkap Dokter PMI Kota Surabaya.

Sementara itu, Kepala Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur, M. Hidayat menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas sinergi lintas instansi yang terjalin dengan sangat harmonis.

“Jadi semoga DPD RI melalui Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur ini bisa ikut berkontribusi dan memberikan sumbangsihnya bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Tentunya berkolaborasi juga dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan segenap masyarakat di daerah,” jelas Kepala Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur.

Tidak hanya fokus pada aksi kemanusiaan, kegiatan ini juga turut membantu menjaga keterjangkauan daya beli masyarakat melalui Pasar Murah hasil kolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur serta PT Bulog Kanwil Jawa Timur.

“Salah satu titiknya di kantor DPD RI Jawa Timur ini, di mana saya dan Bapak Kakan, Kepala Kantor, menjadi saksi langsung bahwa pasar murah ini benar-benar tepat sasaran. Masyarakat yang sangat sesuai mendapatkan kesempatan, mendapatkan kupon untuk bisa membeli berbagai macam sembako dengan harga yang sangat murah,” tutur Senator Lia Istifhama.

Berbagai komoditas bahan pokok dijual dengan harga subsidi yang jauh lebih terjangkau, seperti beras, minyak goreng, tepung terigu, telur ayam, gula pasir, cabai rawit, hingga bawang merah dan bawang putih. Suasana kegiatan kian semarak dengan hadirnya beragam produk unggulan dari UMKM binaan Disperindag Provinsi Jawa Timur.

Kelancaran agenda ini juga didukung oleh Bank Mandiri, Bank Jatim, dan BNI yang bertindak selaku sponsor penyedia bingkisan sebagai bentuk apresiasi bagi para Duta Kemanusiaan. Melalui kolaborasi lintas instansi ini, Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur berharap kegiatan serupa dapat terus mempererat tali silaturahmi, menumbuhkan kepedulian sosial, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Pengadilan Negeri (PN) Marisa telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2026/PN Mar antara CV. AI melawan Bupati Pohuwato dan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pohuwato terkait sengketa pengelolaan Objek Wisata Libuo.

Perkara ini menarik perhatian karena Penggugat Konvensi, CV. AI, diwakili antara lain oleh AM yang tercatat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Marisa, yang merupakan satu kelembagaan dengan PN Marisa di bawah naungan Mahkamah Agung (MA).

Meski demikian, status tersebut tidak memengaruhi kemandirian Majelis Hakim. Proses pemeriksaan perkara berjalan sesuai hukum acara perdata, dengan penilaian menyeluruh terhadap dalil para pihak, alat bukti surat, keterangan saksi, serta pertimbangan yuridis yang objektif.

“Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi untuk seluruhnya. Kedua, menolak seluruh eksepsi Para Tergugat Konvensi. Pada pokok perkara, menolak seluruhnya gugatan Penggugat Konvensi. Serta Menolak seluruh gugatan rekonvensi yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi.

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp337 ribu”, ucap Regina Monica Andriani sebagai Hakim Ketua, serta Monica Lowena Pitoy dan Ima Fatimah sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan Panitera Pengganti Arif Tri Wibowo. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada Senin, 2 November 2026, pada Gedung PN Marisa, Jl. Diponegoro, Palopo, Kec. Marisa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo.

Majelis Hakim menilai Para Tergugat telah menjalankan kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Objek Wisata Libuo Nomor 100/PEM-PHWT/12/III/2021 dan Nomor 06/CV A’ira/III/2021 tanggal 1 Maret 2021. Sebelum pemutusan kerja sama, Pemerintah Daerah telah melakukan evaluasi, memberikan peringatan atau somasi I dan II, serta menempuh mekanisme administratif.

Sebaliknya, Penggugat dinilai tidak melaksanakan prestasi secara optimal, sehingga pemutusan kerja sama dan penyegelan objek wisata dinilai tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata.

Majelis Hakim juga menegaskan bahwa tuntutan kerugian materiil dan immateriil, baik dalam konvensi maupun rekonvensi, tidak didukung bukti yang meyakinkan.

Karena itu, seluruh tuntutan ganti kerugian ditolak. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim memutus berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, dan ketentuan hukum, tanpa terpengaruh kedudukan atau status pihak yang berperkara. Langkah tersebut mencerminkan independensi, integritas, dan profesionalisme hakim dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan transparan.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Rangkaian Bimbingan Teknis (Bimtek) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) pada hari kedua (4/11/26) dilanjutkan dengan sesi pemantapan digitalisasi administrasi pengadilan.

Mustamin selaku Kasubdit Mutasi Hakim Ditjen Badilum hadir sebagai narasumber untuk mengupas tuntas “Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) & Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu)”.

Pemaparan diawali dengan menyoroti tiga persoalan klasik peradilan, yakni penundaan waktu penyelesaian (delay), potensi korupsi peradilan (judicial corruption), dan keterbatasan akses publik terhadap informasi (access). Mustamin menjelaskan bahwa administrasi manual menyebabkan pengulangan pekerjaan, status perkara yang berpusat pada “orang dalam”, dan rentannya intervensi.

Menjawab tantangan tersebut, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 menetapkan modernisasi manajemen perkara melalui instrumen teknologi informasi.

Dalam paparannya, Mustamin menegaskan peran vital SIPP sebagai instrumen utama pengadministrasian perkara dan persidangan elektronik. Aplikasi berbasis web ini mengumpulkan, menyimpan, dan menyajikan informasi perkara secara terintegrasi.

Beliau mengingatkan kembali aturan tegas dalam SE Dirjen Badilum No. 3/DJU/HM02.3/6/2014 bahwa seluruh data perkara wajib diinput ke dalam SIPP selambat-lambatnya 1×24 jam setelah kegiatan berlangsung.

Pencatatan di SIPP juga harus mendahului pencatatan pada register manual, di mana SIPP merupakan produk kerja bersama antara Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, hingga staf.

Selain SIPP, fokus materi juga dititikberatkan pada aplikasi e-Berpadu yang berkedudukan sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Sistem ini menciptakan ekosistem pertukaran data yang mulus antara Mahkamah Agung dengan Polri, Kejaksaan, Kemenkumham, KPK, dan BNN. e-Berpadu memfasilitasi berbagai permohonan secara elektronik, mulai dari izin penggeledahan, penyitaan, perpanjangan penahanan, pelimpahan perkara pidana biasa, hingga izin besuk tahanan.

Digitalisasi terpadu ini membawa transformasi besar pada tata cara persidangan pidana elektronik. Proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kini dapat dikelola secara hybrid menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) penyidik, sehingga dokumen asli hanya ditunjukkan di persidangan jika dibutuhkan oleh hakim.

Pada tahap persidangan, dokumen tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik diajukan melalui sistem elektronik sesaat sebelum dibacakan. Puncaknya, ketua majelis mengunggah naskah putusan yang kemudian dicocokkan dan ditandatangani secara elektronik oleh panitera, di mana proses pengunggahan ini secara otomatis diakui sebagai penyampaian salinan resmi kepada para pihak terkait. Pemanfaatan sistem ini ditargetkan mampu mewujudkan lembaga peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Audiensi ini menjadi ruang bagi MA dan KPAI untuk memperkuat koordinasi pengembangan praktik baik di daerah menjadi kebijakan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Penguatan perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian menjadi salah satu perhatian Mahkamah Agung (MA).

Salah satu langkah yang ditempuh ialah menyusun naskah urgensi rancangan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan untuk Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian.

Hal tersebut mengemuka dalam audiensi MA bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang membahas berbagai praktik baik pemenuhan hak perempuan dan anak di sejumlah daerah sekaligus perkembangan penyusunan rancangan Perma, pada Selasa (3/11).

Dalam pertemuan tersebut, Hakim Agung Kamar Agama sekaligus anggota Kelompok Kerja Perempuan dan Anak MA, Dra. Muhayah, S.H., M.H., menekankan pentingnya membangun mekanisme pelaksanaan putusan yang lebih efektif, khususnya terkait pembayaran nafkah anak dan mantan istri.

Menurutnya, pelaksanaan eksekusi nafkah memiliki karakteristik berbeda dengan eksekusi perkara perdata pada umumnya sehingga membutuhkan pengaturan dan terobosan tersendiri.

“Keputusan bukan saja hanya sampai di kertas. Ketika kita memutuskan, itu tidak berhenti sampai di situ. Ketika eksekusi, banyak yang kandas. Karena itu, kolaborasi ini penting dan merupakan bagian dari tanggung jawab kita,” ujarnya.

Hakim Agung Kamar Pidana, Sigid Triyono, S.H., M.H. menjelaskan, dalam praktik di pengadilan negeri, gugatan perceraian selama ini diperiksa secara tertutup untuk umum, sedangkan gugatan lain secara terpisah, seperti tuntutan hak asuh dan nafkah anak, diperiksa dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Perbedaan sifat pemeriksaan tersebut menjadi kendala untuk menggabungkan gugatan perceraian dengan tuntutan pemenuhan hak perempuan dan anak dalam satu perkara. Namun, Sigid menilai salah satu ketentuan dalam rancangan Perma telah membuka ruang untuk mengakomodasi penggabungan tuntutan tersebut.

Menurutnya, melalui pengaturan tersebut, tuntutan nafkah juga dapat mencakup kewajiban yang tidak dipenuhi suami sebelum perceraian, sehingga tidak hanya terbatas pada kewajiban nafkah setelah putusan dijatuhkan.

Ia menilai pengaturan ini dapat memberikan kemudahan bagi pencari keadilan, baik di lingkungan peradilan agama maupun peradilan umum, dalam mengajukan tuntutan pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian.

Praktik Baik Pengadilan Jadi Modal Penguatan Kebijakan Nasional

Dalam audiensi tersebut, Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Plt. Dirjen Badilag), Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. memaparkan perkembangan upaya pemenuhan hak perempuan dan anak melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.

Sepanjang 2023 hingga 2025, perkara yang diterima lingkungan peradilan agama tercatat masing-masing sebanyak 463.639 perkara, 417.250 perkara, dan 470.080 perkara. Besarnya jumlah perkara tersebut menunjukkan pentingnya memastikan setiap putusan yang memuat kewajiban nafkah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Sejumlah pengadilan telah mengembangkan praktik baik. Di Surabaya, misalnya, pengadilan agama membangun kerja sama dengan pemerintah kota, perbankan, dan kejaksaan untuk mendukung pelaksanaan putusan.

Mekanisme yang dikembangkan meliputi loket pembayaran nafkah, pembayaran melalui transfer maupun tunai, serta integrasi data putusan dengan pemerintah daerah.

Kerja sama tersebut juga memungkinkan penerapan pembatasan layanan publik bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban nafkah sesuai mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, di Gresik, Dinas Komunikasi dan Informatika berperan mengoordinasikan distribusi data putusan kepada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Dinas Tenaga Kerja juga menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk mendukung pemenuhan nafkah bagi anak dari orang tua yang bekerja di sektor formal maupun perusahaan.

Praktik baik lainnya berkembang di Provinsi Bengkulu melalui aplikasi E-MOSI CAPER (Elektronik Monitoring Eksekusi Pembiayaan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian), yang menghubungkan pengadilan tinggi agama, pengadilan agama, dan pemerintah daerah.

Di Aceh, kerja sama dengan Baitul Mal juga memberikan bantuan sementara sebesar Rp500 ribu per bulan selama tiga bulan bagi mantan istri yang belum menerima nafkah dari mantan suaminya. Selain itu, Badan Kepegawaian Aceh telah mengembangkan mekanisme pemotongan penghasilan bagi aparatur sipil negara

(ASN) yang memiliki kewajiban nafkah berdasarkan putusan pengadilan.

Plt. Dirjen Badilag menegaskan, berbagai praktik tersebut perlu terus dikembangkan dan direplikasi di daerah lain.

“Kalau putusan itu mahkotanya hakim, eksekusinya itu mahkotanya pengadilan,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan perkembangan penjajakan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Gubernur DIY telah memberikan respons positif terhadap rencana kerja sama tersebut, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan dinas terkait.

Rancangan Perma Perlu Mengakomodasi Pengasuhan dan Pelaksanaan Nafkah Anak

Tim penyusun rancangan Perma yang hadir dalam audiensi, turut memaparkan perkembangan substansi rancangan berdasarkan penelitian dan pengumpulan data empiris yang dilaksanakan pada Februari hingga Juli 2026.

Penelitian tersebut melibatkan sejumlah satuan kerja peradilan umum dan peradilan agama di Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali, dan Sulawesi Utara. Tim juga melakukan diskusi kelompok terarah dengan 95 pemangku kepentingan, termasuk KPAI, serta organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam perlindungan perempuan dan anak.

Hasil penelitian dan diskusi tersebut mendorong perluasan substansi rancangan. Selain mengatur pelaksanaan pembayaran nafkah mantan istri dan anak, rancangan juga memuat pengaturan mengenai eksekusi hak pengasuhan anak.

Rancangan juga mengatur keterlibatan lembaga terkait dalam pelaksanaan eksekusi. Ketua pengadilan dapat meminta bantuan tenaga profesional dari UPTD PPA, dinas sosial, tenaga kesehatan, kepolisian, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta lembaga lain yang memiliki kompetensi perlindungan anak.

Bantuan tenaga profesional tersebut dapat mencakup pemberian rekomendasi masa transisi dan konseling bagi anak maupun para pihak.

Tim penyusun juga menyoroti kebutuhan pengaturan terkait pengasuhan anak dalam perkara lintas negara. Hal ini sejalan dengan perkembangan keanggotaan Indonesia dalam Konferensi Den Haag mengenai Hukum Perdata Internasional pada Agustus 2026, yang membuka ruang pembahasan lebih lanjut mengenai perlindungan anak dalam sengketa pengasuhan lintas negara.

KPAI Dorong Monitoring dan Integrasi Data

Dalam kesempatan yang sama, KPAI mengapresiasi berbagai praktik baik yang telah dikembangkan oleh satuan kerja pengadilan agama. Namun, menurutnya, praktik baik tersebut perlu dilembagakan melalui sistem yang terintegrasi agar tidak bergantung pada kebijakan masing-masing daerah.

Berdasarkan pengawasan KPAI, persoalan terbesar pemenuhan hak anak justru muncul setelah putusan pengadilan dijatuhkan.

Di antaranya belum tersedianya mekanisme monitoring yang optimal, tingginya biaya eksekusi untuk pembayaran nafkah rutin, kesulitan melacak pihak yang berpindah alamat atau pekerjaan, serta belum terintegrasinya data secara nasional.

KPAI menilai keberhasilan pemenuhan hak anak tidak cukup diukur dari adanya putusan pengadilan, tetapi juga dari realisasi hak tersebut secara rutin, tepat waktu, dan berkelanjutan.

“Ukuran keberhasilan bukan hanya putusan yang dijatuhkan saja, tetapi bagaimana hak-hak anak benar-benar dapat diterima,” tegas KPAI.

Ia mengusulkan agar rancangan Perma memperjelas mekanisme monitoring, mulai dari pihak yang bertanggung jawab, objek yang dipantau, pencatatan pembayaran, penghitungan tunggakan, hingga mekanisme peringatan dini dan penagihan apabila kewajiban nafkah tidak dipenuhi.

KPAI juga mendorong pengembangan end-to-end child support system yang menghubungkan seluruh tahapan pemenuhan hak anak, mulai dari identifikasi hak, penetapan dalam putusan, pencatatan digital, pembayaran, monitoring, peringatan dini, penagihan, hingga pelaksanaan eksekusi dan pencatatan pelunasan.

Selain itu, mekanisme pemotongan penghasilan perlu dilengkapi standar operasional yang jelas, termasuk bagi pekerja non-ASN, pekerja informal, pengusaha, pedagang, dan pihak yang memiliki penghasilan tidak tetap.

KPAI juga menekankan pentingnya membedakan penanganan terhadap orang tua yang mampu tetapi tidak memenuhi kewajibannya dengan orang tua yang benar-benar tidak mampu. Ketidakmampuan ekonomi orang tua, menurut KPAI, tidak boleh menyebabkan anak kehilangan hak dasarnya.

Menutup audiensi siang itu, KPAI menyatakan kesediaannya memberikan masukan terhadap rancangan Perma berdasarkan hasil pengawasan lapangan. KPAI juga mendorong agar lembaganya dapat dilibatkan dalam mekanisme pengawasan eksternal pelaksanaan putusan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Audiensi ini menjadi ruang bagi MA dan KPAI untuk memperkuat koordinasi pengembangan praktik baik di daerah menjadi kebijakan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Berbagai masukan yang disampaikan diharapkan dapat memperkaya substansi rancangan Perma, sehingga pelaksanaan putusan pengadilan semakin efektif dan mampu memastikan hak perempuan dan anak pascaperceraian terpenuhi.

Hadir dalam audiensi tersebut Hakim Agung Kamar Perdata, Agus Subroto, S.H., M.Kn., Kepala Pustrajak, Dr. Andi Akram, S.H., M.H., Panitera Muda Kamar Agama, Dr. IIman Hasjim, S.HI., M.H., Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas, Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H., dan Hakim Yustisial Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Yudi Hermawan.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Pelaksanaan tahapan assessment center dibagi di dua lokasi. Sebanyak 13 peserta JPT Madya dijadwalkan mengikuti penilaian di Pusat Penilaian Kompetensi Badan Kepegawaian Negara (Puspenkom BKN) pada 9–13 November 2026.

Mahkamah Agung (MA) menyelenggarakan seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan Pratama Tahun Anggaran 2026 untuk mengisi 24 jabatan di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya. Proses seleksi kini memasuki tahapan assessment center, yang dibuka oleh Hakim Agung Kamar Perdata yang juga Plt. Sekretaris MA, Dr. Sobandi, S.H., M.H., pada Rabu (4/11/2026).

24 jabatan yang akan diisi tersebut mencakup Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan, serta Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan. Selain itu, seleksi mencakup sejumlah jabatan sekretaris pengadilan tingkat banding dan pengadilan negeri kelas IA khusus.

Dalam sambutannya, Sobandi menekankan bahwa seleksi ini bertujuan menjaring pemimpin yang kompeten, berintegritas, dan mampu membawa organisasi ke arah yang lebih baik. Ia juga mengingatkan pentingnya terus belajar untuk menghadapi perubahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Jabatan yang tinggi adalah amanah, bukan hak istimewa. Semakin tinggi posisi seorang pemimpin, semakin besar pula godaan dan tanggung jawab yang dipikulnya,” ujar Sobandi.

Untuk itu, Mantan Kepala Badan Urusan Administrasi itu meminta para peserta untuk memegang teguh dua pilar utama yang menjadi ukuran moral dan profesionalisme, yaitu integritas dan pembelajaran berkelanjutan.

13 Peserta Mengundurkan Diri

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Kepegawaian MA, Sahlanudin, S.Ag., S.H., M.H., dalam laporan kegiatannya menyampaikan bahwa seleksi terbuka ini diikuti 291 pelamar. Sebanyak 227 peserta lulus seleksi administrasi, terdiri atas 13 peserta JPT Madya dan 214 peserta JPT Pratama.

Berdasarkan rekapitulasi terbaru, sebanyak 203 peserta mengikuti tahapan assessment center, terdiri atas 13 peserta JPT Madya dan 190 peserta JPT Pratama. Sebanyak 11 peserta JPT Pratama tidak perlu mengikuti penilaian kembali karena telah memiliki hasil asesmen dalam tiga tahun terakhir, sedangkan 13 peserta mengundurkan diri.

Pelaksanaan tahapan assessment center dibagi di dua lokasi. Sebanyak 13 peserta JPT Madya dijadwalkan mengikuti penilaian di Pusat Penilaian Kompetensi Badan Kepegawaian Negara (Puspenkom BKN) pada 9–13 November 2026.

Sementara itu, penilaian bagi 190 peserta JPT Pratama berlangsung di Unit Penilaian Kompetensi (Assessment Center) Mahkamah Agung RI pada 4–7 November 2026.

Pelaksanaan penilaian kompetensi melibatkan asesor dari Mahkamah Agung, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta Badan Kepegawaian Negara.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Setjen DPD RI) memperkuat kolaborasi komunikasi publik dengan kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah melalui Forum Komunikasi Publik (FKP) Bakohumas DPD RI. Digelar di Oakwood Hotel Jakarta, Rabu (4/11/2026), forum ini menjadi momentum memperluas jangkauan publikasi potensi, prestasi, dan inovasi daerah sekaligus menyukseskan penyelenggaraan DPD RI Awards 2026.

Sekretaris Jenderal DPD RI Komjen Pol. H. Mohammad Iqbal mengatakan, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi masyarakat dengan lembaga negara. Publik semakin membutuhkan informasi yang cepat, akurat, transparan, dan mudah diakses. Kondisi tersebut mendorong humas pemerintah untuk mengembangkan peran, tidak hanya sebagai pelaksana publikasi, tetapi juga pengelola komunikasi strategis, penghubung aspirasi masyarakat, dan penggerak kolaborasi lintas instansi.

“Fungsi humas pemerintah saat ini tidak lagi sebatas menyampaikan informasi kegiatan. Humas harus mampu membangun komunikasi strategis, menjembatani aspirasi masyarakat, sekaligus menggerakkan kolaborasi antarlembaga,” ujar Iqbal.

Ia menegaskan, sebagai lembaga negara yang memiliki mandat konstitusional memperjuangkan kepentingan daerah, DPD RI membutuhkan dukungan komunikasi kelembagaan yang efektif dan inklusif.

Sinergi dengan jejaring kehumasan pemerintah menjadi penting agar masyarakat dapat memahami kontribusi dan hasil kerja DPD RI. Melalui kolaborasi tersebut, pertukaran informasi dan praktik baik antarlembaga juga diharapkan semakin memperluas jangkauan publikasi kepada masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Iqbal menjelaskan DPD RI Awards 2026 merupakan penyelenggaraan kedua setelah pertama kali digelar pada 2025. Bertepatan dengan HUT ke-22 DPD RI, ajang apresiasi tahun ini menghadirkan empat kategori penghargaan, yakni Penggerak Desa Mandiri Pangan, Inovator Teknologi Kesehatan, Pelestari Budaya Daerah, serta Inovator Pendidikan Nonformal/Pendidikan Luar Sekolah.

Selain itu, terdapat Special Recognition Award bagi instansi atau lembaga yang memiliki dedikasi jangka panjang, konsisten, serta memberikan kontribusi nyata dengan dampak luas bagi daerah dan bangsa.

“Melalui DPD RI Awards, kita ingin memberikan apresiasi kepada putra-putri terbaik bangsa yang telah menghadirkan karya, inovasi, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi semakin banyak pihak untuk mengembangkan potensi daerah dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia,” ungkapnya.

Dikesempatan yang sama Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi Dan Digital RI, menilai perubahan komunikasi publik menuntut humas pemerintah untuk beradaptasi dan memperkuat perannya sebagai komunikator strategis.

Menurutnya, fungsi humas tidak lagi sebatas menyampaikan agenda kegiatan atau mendokumentasikan aktivitas kelembagaan, tetapi juga membangun kepercayaan publik serta menjembatani aspirasi masyarakat.

“Di tengah transformasi ini, humas pemerintah tidak boleh sekadar menjadi penyampai agenda seremonial atau dokumentasi semata. Humas pemerintah adalah garda terdepan komunikasi strategis, penjaga kepercayaan publik, dan jembatan aspirasi masyarakat,” ujar Molly.

Kegiatan tersebut turut menghadirkan Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus Dewan Pakar DPD RI Awards 2026 Agustin Teras Narang, Ketua Bakohumas sekaligus Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Fifi Aleyda Yahya, serta sejumlah narasumber.

Di antaranya Kepala Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian Setjen DPD RI sekaligus Direktur Penyelenggaraan DPD RI Awards 2026 Fitriani, dan penerima DPD RI Awards 2025 bidang Pengembangan Sosial dan Kesehatan Aqsa Aufa Syauqi Sadana.

Melalui forum ini, Setjen DPD RI berharap terbangun ekosistem komunikasi publik yang semakin terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Sinergi Bakohumas diharapkan tidak hanya memperkuat penyebarluasan informasi kelembagaan, tetapi juga membuka ruang lebih luas bagi masyarakat untuk mengenal potensi, prestasi, dan inovasi daerah sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan nasional.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Polri menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat edaran tersebut mulai berlaku sejak diterbitkan pada 30 Oktober 2026.

Melalui surat edaran tersebut, seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) dilarang menggunakan vape, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, kebijakan tersebut merupakan langkah proaktif Polri dalam merespons perkembangan modus penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang terus mengalami perubahan, termasuk dengan memanfaatkan perangkat rokok elektrik.

Menurutnya, perkembangan modus peredaran narkotika saat ini tidak lagi terbatas pada bentuk konvensional, tetapi telah merambah penggunaan narkotika berbentuk cair yang dapat disamarkan melalui perangkat vape. Dalam praktiknya, perangkat tersebut terdiri atas tiga komponen utama, yakni device atau perangkat alat, cartridge sebagai wadah, serta liquid atau cairan yang digunakan.

“Perkembangan modus penyalahgunaan narkotika harus kita antisipasi. Saat ini, perangkat vape berpotensi dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan dan peredaran narkotika, termasuk melalui cairan yang dicampurkan ke dalam cartridge. Hal ini menjadi perhatian serius karena secara kasatmata kandungannya tidak selalu dapat dibedakan antara cairan biasa dan cairan yang mengandung narkotika,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/11/2026).

Ia menjelaskan, salah satu pertimbangan kebijakan tersebut adalah ditemukannya penyalahgunaan vape sebagai media peredaran narkotika cair, termasuk Etomidate yang telah diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025.

Johnny menegaskan, Polri tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap tindak pidana narkotika, tetapi juga mengambil langkah pencegahan dari dalam institusi. Oleh karena itu, Polri menjadi bagian dari institusi yang mendukung sekaligus menginisiasi kebijakan pelarangan penggunaan vape di lingkungan internal sebagai bentuk komitmen nyata dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh PNPP di lingkungan Polri, mulai dari Mabes Polri, Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), hingga Kepolisian Sektor (Polsek). Personel yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap langkah yang dimulai dari internal Polri ini dapat menjadi contoh dan diikuti oleh lingkungan institusi maupun elemen masyarakat lainnya. Upaya memerangi narkoba membutuhkan komitmen bersama, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga pencegahan dan perubahan perilaku,” jelasnya.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan kerja Polri yang berkomitmen, disiplin, dan profesional. Setiap personel diharapkan mampu menjaga integritas serta menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus menunjukkan komitmen nyata Polri dalam pemberantasan narkotika sebagai bagian dari never ending war against narcotics.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) menegaskan komitmen dalam memperkuat ekosistem industri kreatif nasional melalui gala premiere film aksi-sejarah Pasukan 1000 Janda produksi Manara Films. Film yang mengisahkan keberanian Laksamana Malahayati dan pasukan Inong Balee dari Aceh tahun 1599 ini menjadi bukti konkret bahwa narasi sejarah bangsa mampu menjadi bahan bakar inovasi subsektor film, animasi, dan video yang berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran sineas yang berhasil mengubah rekam jejak perjuangan perempuan Aceh menghadapi invasi kolonial menjadi sebuah karya sinematik berkualitas tinggi. Menurutnya, karya ini tidak hanya berdampak pada aspek kultural, tetapi juga memperluas potensi nilai ekonomi dari narasi lokal.

“Film ini merupakan wujud kreativitas dalam mengangkat sejarah bangsa melalui medium sinema sekaligus memperkaya perspektif kita dalam memaknai perjalanan sejarah Indonesia. Kehadiran Pasukan 1000 Janda menunjukkan bahwa sejarah dan kekayaan intelektual bangsa merupakan sumber inspirasi yang tidak pernah habis bagi industri ekonomi kreatif. Film bukan hanya medium hiburan, melainkan juga sarana pewarisan nilai, diplomasi budaya, dan penguatan identitas bangsa,” ujar Teuku Riefky di XXI Epicentrum, Jakarta Selatan, Senin (2/11).

Kementerian Ekraf memandang pengangkatan sejarah dan kekayaan budaya melalui film sebagai peluang strategis untuk memperkaya keragaman narasi dalam industri kreatif Indonesia. Karya berbasis sejarah nasional membuka ruang akselerasi bagi para pelaku kreatif untuk mengoperasionalkan perspektif khas Indonesia, memicu pertumbuhan ekonomi turunan, serta memperkenal tokoh dan warisan budaya kepada khalayak global.

“Kami berharap film ini dapat turut merawat ingatan sejarah, menghidupkan narasi kebangsaan, dan memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menceritakan sejarahnya kepada dunia melalui karya kreatif yang bermakna,” tutup Teuku Riefky.

Film drama aksi sejarah yang disutradarai Archie Hekagery tersebut berlatar Aceh pada 1599. Ceritanya mengikuti perjuangan Malahayati dalam memimpin pasukan Inong Balee, kelompok perempuan yang kehilangan suami akibat peperangan, untuk menghadapi ancaman invasi Belanda di bawah pimpinan Cornelis. Melalui keberanian, strategi, dan semangat pantang menyerah, kisah ini menampilkan peran perempuan dalam mempertahankan tanah air.

Produser Pasukan 1000 Janda, Yuda Wirafianto, mengatakan kehadiran film ini bukan hanya sebagai sebuah tontonan, melainkan sebuah karya untuk generasi penerus dapat mengenal pahlawan Laksamana Malahayati.

“Manara Films mempersembahkan untuk Indonesia yang insyaallah akan membawa pengalaman baru untuk menonton tayangan tentang sejarah Indonesia. Doa dan harapan saya film ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ucapnya.

Turut hadir dalam gala premier Pasukan 1000 Janda yaitu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha. Menteri Ekraf didampingi oleh Deputi Bidang Kreativitas Media Cecep Rukendi serta Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi, Media dan Pelayanan Publik Renanda Bachtar.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meresmikan Markas Komando (Mako) Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/11/2026). Peresmian ini menjadi bagian dari upaya memperkuat dukungan fasilitas bagi pelaksanaan tugas Koopssus TNI.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita oleh Panglima TNI, dilanjutkan dengan peninjauan sarana dan prasarana guna memastikan kesiapan fasilitas dalam menunjang kesiapsiagaan operasional satuan.

Selain peresmian dan peninjauan fasilitas, kegiatan diisi dengan penyerahan santunan serta bingkisan kepada 100 anak yatim piatu yang diwakili oleh pengurus yayasan lintas agama. Penyerahan bantuan diserahkan langsung oleh Panglima TNI sebagai bentuk perhatian sosial serta upaya mempererat tali silaturahmi antara TNI dan masyarakat.

Penyediaan sarana dan prasarana yang ini merupakan wujud komitmen TNI dalam modernisasi fasilitas pertahanan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dalam menjaga kedaulatan NKRI.(Surame)