BISKOM,Jakarta – Divisi Humas Polri memperingati Hari Jadi ke-75 yang jatuh pada 30 Oktober 2026 dengan menggelar acara syukuran di Aula Lantai 9 Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran fungsi kehumasan dalam menjaga dan membangun citra serta reputasi Polri, sekaligus meneguhkan komitmen Polri untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui semangat “Polri Bersama Masyarakat”.

Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., mengatakan bahwa peringatan HUT ke-75 Humas Polri bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan fungsi kehumasan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab.

“Momentum Hari Jadi ke-75 Humas Polri ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus meneguhkan fungsi Humas sebagai penjaga dan penguat citra serta reputasi Polri. Hal ini harus sejalan dengan semangat Polri Bersama Masyarakat,” ujar Johnny.

Dalam kesempatan tersebut, Kadivhumas Polri juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers atas peran dan kontribusinya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Secara khusus, Polri memberikan penghargaan kepada lima insan pers sebagai bentuk perhatian dan penghormatan atas keberanian serta dedikasi mereka dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Menurutnya, hubungan Polri dan media merupakan kemitraan strategis yang harus terus dijaga melalui keterbukaan informasi, profesionalisme, serta pemberitaan yang objektif berdasarkan fakta dan kebenaran.

“Kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada rekan-rekan insan pers. Dedikasi dan keberanian dalam menjalankan tugas jurnalistik menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menyampaikan informasi secara objektif berdasarkan fakta yang ada di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Johnny menyampaikan enam penekanan Kapolri dalam pelaksanaan tugas kehumasan. Salah satu penekanan utamanya adalah bahwa setiap personel Polri pada hakikatnya mengemban fungsi kehumasan, sehingga setiap sikap, perilaku, perkataan, dan tindakan anggota harus mencerminkan nilai-nilai Polri Bersama Masyarakat.

“Setiap personel Polri adalah insan Humas. Karena itu, setiap pikiran, sikap, perilaku, perkataan, dan tindakan anggota harus selaras dengan semangat Polri Bersama Masyarakat. Setiap interaksi dengan masyarakat harus mampu memberikan kesan yang baik dan menghadirkan manfaat,” jelasnya.

Ia menambahkan, Polri juga harus senantiasa terbuka dalam menerima masukan, informasi, maupun kritik dari masyarakat sebagai bagian dari evaluasi dan upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.

Dalam kegiatan tersebut, Johnny turut menyampaikan terima kasih kepada Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Publik, organisasi pers, serta seluruh jurnalis yang selama ini telah menjadi mitra strategis Polri.

“Kami berharap sinergi, solidaritas, dan kolaborasi antara Polri dengan seluruh insan pers dapat terus terjalin dengan baik. Polri sebagai organisasi besar harus selalu terbuka untuk mendengar masukan dan kritik sebagai bahan evaluasi agar kehadirannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tuturnya.

Ia berharap, peringatan HUT ke-75 Humas Polri semakin memperkuat semangat seluruh jajaran kehumasan untuk meningkatkan profesionalisme, menjaga kepercayaan publik, serta membangun komunikasi yang sehat dan konstruktif dengan masyarakat maupun insan pers.

“Melalui semangat Polri Bersama Masyarakat, kami berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi, mendengar aspirasi, dan menghadirkan komunikasi publik yang transparan serta bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur sukses menggelar kegiatan kemanusiaan bertajuk, “Donor Darah & Pasar Murah Bersama DPD RI Provinsi Jawa Timur” di Kompleks Kantor DPD RI, Jalan Jemur Andayani I, Surabaya, pada Senin (2/11/2026).

Kegiatan ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Senator Jawa Timur, Lia Istifhama serta mendapatkan dukungan penuh dari tiga Senator Jawa Timur lainnya, yakni AA Ahmad Nawardi, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, dan Kondang Kusumaning Ayu.

Dalam sambutannya, Senator Lia Istifhama menegaskan aksi sosial ini merupakan wujud komitmen DPD RI untuk terus hadir dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di usianya yang ke-22.

Mengusung tema “Setetes Darah, Untuk Kemanusiaan”, agenda sosial ini disambut antusias oleh masyarakat Jawa Timur. Kuota pendaftaran sebanyak 150 peserta, terisi penuh hanya dalam waktu singkat sejak pendaftaran dibuka.

Dari 150 peserta yang hadir, 132 orang menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya. Para pendonor yang dijuluki “Duta Kemanusiaan” ini berhasil melampaui 95 persen dari target 120 kantong darah yang dialokasikan. Perwakilan Dokter PMI Kota Surabaya, dr. Francis, turut mengapresiasi kelancaran pelaksanaan acara donor darah yang terselenggarakan di Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur.

“Hari ini kita sudah selesai melakukan donor darah di DPD Jawa Timur, 132 peserta pendaftaran itu didapatnya 114 peserta donor darah yang berhasil, kemudian ada 18 peserta donor darah yang belum berhasil. Tentunya dari masyarakat sekitar sangat berpartisipasi dan antusias dalam donor darah ini, mungkin harapan kedepannya ketika diadakan donor darah bisa lebih dipersiapkan kesehatan tubuhnya dan tidak sakit,” ungkap Dokter PMI Kota Surabaya.

Sementara itu, Kepala Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur, M. Hidayat menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas sinergi lintas instansi yang terjalin dengan sangat harmonis.

“Jadi semoga DPD RI melalui Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur ini bisa ikut berkontribusi dan memberikan sumbangsihnya bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Tentunya berkolaborasi juga dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan segenap masyarakat di daerah,” jelas Kepala Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur.

Tidak hanya fokus pada aksi kemanusiaan, kegiatan ini juga turut membantu menjaga keterjangkauan daya beli masyarakat melalui Pasar Murah hasil kolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur serta PT Bulog Kanwil Jawa Timur.

“Salah satu titiknya di kantor DPD RI Jawa Timur ini, di mana saya dan Bapak Kakan, Kepala Kantor, menjadi saksi langsung bahwa pasar murah ini benar-benar tepat sasaran. Masyarakat yang sangat sesuai mendapatkan kesempatan, mendapatkan kupon untuk bisa membeli berbagai macam sembako dengan harga yang sangat murah,” tutur Senator Lia Istifhama.

Berbagai komoditas bahan pokok dijual dengan harga subsidi yang jauh lebih terjangkau, seperti beras, minyak goreng, tepung terigu, telur ayam, gula pasir, cabai rawit, hingga bawang merah dan bawang putih. Suasana kegiatan kian semarak dengan hadirnya beragam produk unggulan dari UMKM binaan Disperindag Provinsi Jawa Timur.

Kelancaran agenda ini juga didukung oleh Bank Mandiri, Bank Jatim, dan BNI yang bertindak selaku sponsor penyedia bingkisan sebagai bentuk apresiasi bagi para Duta Kemanusiaan. Melalui kolaborasi lintas instansi ini, Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur berharap kegiatan serupa dapat terus mempererat tali silaturahmi, menumbuhkan kepedulian sosial, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.(Surame)

BISKOM,Jakarta – DPD RI mendesak pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, penegakan hukum, hingga pemulihan dampak terhadap masyarakat. Pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus menindak tegas korporasi maupun individu yang terbukti sengaja membakar lahan serta memastikan masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan dan penanganan yang memadai.

Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menegaskan, berulangnya Karhutla menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas mitigasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Persoalan ini bukan sekadar ancaman terhadap kelestarian lingkungan, melainkan juga bencana yang berdampak luas terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama akibat kabut asap yang ditimbulkan.

Hal tersebut disampaikan Sultan dalam sambutannya pada Sidang Paripurna Ke-4 DPD RI Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Sultan menyoroti sejumlah persoalan strategis yang berkembang di masyarakat dan membutuhkan perhatian serius pemerintah, termasuk penanganan Karhutla di berbagai daerah.

Menurut Sultan, penanganan Karhutla harus menyentuh akar persoalan, bukan sekadar merespons kebakaran ketika sudah terjadi. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan kawasan rawan kebakaran, mengevaluasi sistem mitigasi, serta memastikan proses hukum berjalan terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara sengaja.

“DPD RI mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap korporasi maupun oknum yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara sengaja,” tegas Sultan.
Selain penegakan hukum, Sultan mengingatkan bahwa dampak Karhutla terhadap kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian utama. Paparan kabut asap dapat memicu gangguan pernapasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), serta meningkatkan risiko kesehatan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, distribusi obat-obatan, serta pendirian posko aman asap bagi masyarakat di wilayah terdampak.

Dampak Karhutla juga tidak berhenti pada persoalan lingkungan dan kesehatan. Kabut asap dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar, membatasi mobilitas masyarakat, menghambat transportasi, hingga melumpuhkan aktivitas perekonomian lokal. Sultan meminta pemerintah turut memperhatikan kerugian sosial dan ekonomi tersebut melalui program pemulihan yang terencana, bahkan setelah kondisi darurat kebakaran berakhir.

Sultan menekankan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan pendekatan terpadu dari hulu ke hilir dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat adat, serta berbagai pemangku kepentingan. Sinergi lintas sektor diperlukan agar kebijakan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah terdampak.

“Lebih dari itu, DPD RI mendesak pemerintah agar tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman, melainkan juga mengoptimalisasi penanganan dan pemulihan dampak Karhutla yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Solusi penanganan Karhutla tidak boleh lagi hanya bersifat reaktif, melainkan harus komprehensif dari hulu ke hilir dengan melibatkan masyarakat adat, pemerintah daerah, dan penguatan sinergi lintas sektoral,” ujar Sultan.

Persoalan Karhutla juga mendapat perhatian Anggota DPD RI daerah pemilihan Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya. Dalam interupsinya pada sidang paripurna, ia mengungkapkan bahwa kebakaran hutan di Papua Barat Daya telah menimbulkan dampak yang meluas hingga wilayah lain, termasuk Maluku Utara. Ia menyebut Papua Barat Daya sebagai provinsi kedua di Tanah Papua yang menghadapi persoalan kebakaran hutan dan menilai penanganannya masih berjalan lambat.

“Kami telah mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah pusat, namun belum ada lembaga pemerintah pusat yang memberikan bantuan untuk penanganan Karhutla di Papua Barat Daya. Lalu kenapa kondisi penanganan kebakaran si Papua baratcaya berbeda dengan di Kalimantan, seharusnya pemerintah tidak boleh parsial dalam mengurus pemadaman karhutla,” pungkasnya.

Agustinu juga meminta pemerintah pusat segera turun tangan agar upaya penanggulangan di daerahnya dapat berjalan lebih optimal. Meskipun hujan telah turun dan memberikan harapan bagi meredanya kebakaran, Agustinus mengingatkan bahwa kondisi di lapangan masih memprihatinkan dan membutuhkan penanganan segera.

DPD RI sekali lagi menegaskan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani Karhutla secara berkelanjutan. Pencegahan kebakaran, penindakan terhadap pelaku, perlindungan kesehatan masyarakat, serta pemulihan lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi harus menjadi satu kesatuan kebijakan.

Dengan demikian, penanganan Karhutla tidak lagi bersifat reaktif, tetapi mampu mencegah bencana berulang sekaligus melindungi keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat di daerah.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage SIP MAP, mengejutkan para senator seluruh Indonesia dengan menyampaikan persoalan bendera Aceh dalam sidang paripurna DPD RI yang berlangsung Selasa 3 November 2026. Persoalan ini dibahas dalam sidang Paripurna ke 4 DPD RI masa sidang ke II Tahun 2026-2027.

Sebagaimana yang perlu diketahui, yang dimaksud dengan bendera Aceh, sesuai qanun, adalah bendera bulan bintang.

“Terimakasih pimpinan. Saya diamanahkan masyarakat Aceh yang menyerahkan bendera Aceh, untuk diminta agar polemic bendera Aceh diselesaikan,” ujar Azhari Cage.

“Kenapa saya katakan demikian? karena polemic yang terjadi [saat-red] ini [soal bendera-red] akan menganggu perdamaian di Aceh.”

“Dasar hukummnya sangat jelas. Pertama, MoU Helsinki, poin 1.1.5 menyebutkan bahwa Aceh berhak memiliki bendera sebagai lambang kekhusuan di Aceh. Dan di dalam UUPA, pasal 246 bahwa bendera merah putih adalah bendera nasional berdasarkan UUD 1945. Selain bendera merah putih, pemerintah Aceh memiliki bendera sebagai bentuk kekhususan Aceh. Bendera daerah Aceh serta bukan symbol kedaulatan di Aceh.”

Di Aceh, kata Azhari Cage, juga sudah ada qanun atau Perda nomor 3 tahun 2013 tentang bendera Aceh.

“Saat ini, masyarakat Aceh mengibarkan bendera Aceh [bulan bintang-red]. Dalam maulid. Oleh karena itu, saya meminta pimpinan DPD RI untuk meminta kepada pemerintah agar polemic ini diselesaikan,” kata Azhari Cage.

“Kita [Negara Indonesia-red lahir dari berbagai macam perbedaan dan daerah. Perbedaan jangan menjadi alergi bagi pemerintah pusat terhadap Daerah Daerah yang memiliki kewenangan keistimewaan dan kekhususan,bukan kah itu sudah ada dalam bhinneka tunggal Ika ? Walau berbeda2 tapi tetap satu

Kata dia, di dunia modern, Indonesia terbentuk dari berbagai perbedaan yang apabila diukur [luasnya-red] terbentang dari Portugal sampai Pakistan dan lebih kurang terdiri dari lebih kurang 1300 suku bangsa.

“Perbedaan ini jangan dipandang sebagai kebencian. Perbedaan harus di pandang sebagai sebuah kebanggaan selaku bangsa yang besar,” ujarnya lagi.

“Saya sangat berharap agar persoalan ini dapat diselesaikan sebaik-baiknya,” kata dia.

Sikap dan keberanian Azhari Cage yang berani membahas persoalan bendera Aceh yang dianggap sensitif dalam paripurna DPD RI mendapat tepukan amplus dari para senator yang hadir.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Pengadilan Negeri (PN) Manado berhasil melaksanakan sita eksekusi terhadap sebidang tanah seluas 300 meter persegi yang terletak di Kelurahan Paal Dua Kota Manado, pada Kamis (29/10). Pelaksanaan Sita eksekusi berlangsung tertib tanpa adanya perlawanan dari pihak Termohon Sita Eksekusi.

Pelaksanaan sita eksekusi tersebut dipimpin langsung oleh Panitera Muda Perdata PN Manado, Devid Losu, bersama tim jurusita PN Manado atas perintah Ketua PN Manado. Sita Eksekusi dilaksanakan berdasarkan Penetapan Ketua PN Manado Nomor 17/Pdt.Eks/2026/PN Mnd jo. Nomor 207/Pdt.G/2022/PN Mnd tertanggal 3 September 2026.

Perkara sita eksekusi ini melibatkan Denny Adrie Pascoal sebagai Pemohon Eksekusi melawan Hengky Jopie Rauw dan kawan-kawan sebagai Termohon sita Eksekusi. Adapun objek sita eksekusi berupa sebidang tanah negara bekas Hak Guna Bangunan Nomor 8/Paal Dua dengan luas 300 meter persegi.

Dalam pelaksanaannya, tim jurusita mendatangi langsung lokasi objek sita eksekusi dan menyampaikan maksud kedatangan serta memperlihatkan dan menyerahkan salinan penetapan Ketua PN Manado kepada pihak yang ditemui di lokasi. Meskipun pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi telah diterima secara langsung oleh Termohon sita Eksekusi, pihak Termohon tidak berada di lokasi saat pelaksanaan berlangsung.

Kendati demikian, pelaksanaan sita eksekusi tetap berjalan lancar tanpa adanya perlawanan maupun hambatan di lapangan. Proses tersebut turut disaksikan oleh dua orang saksi, yakni Rudy Pieter Sumlang, Jurusita PN Manado, dan Ismail Gani, Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan PN Manado.

Pelaksanaan sita eksekusi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pengadilan dalam memberikan kepastian hukum dan memastikan terlaksananya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui pelaksanaan sita eksekusi yang berlangsung tertib dan kondusif ini, PN Manado terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan peradilan yang efektif, profesional, dan berorientasi pada kepastian hukum bagi para pencari keadilan.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Ir. Soegiharto Santoso, S.H., yang akrab disapa Hoky, menyampaikan siaran pers kepada sejumlah redaksi media pada Rabu (4/11/2026), terkait perhatian seriusnya terhadap proses penegakan hukum yang tengah dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan sistem penyadapan, akses terhadap sistem elektronik, serta dugaan penghapusan data elektronik yang melibatkan sejumlah pejabat kepolisian.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum APKOMINDO, Ketua Umum APTIKNAS, Sekretaris Jenderal PERATIN, sekaligus Wakil Ketua Umum SPRI, Hoky memandang bahwa perkara ini harus diungkap secara menyeluruh, objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Hoky menyatakan dukungan terhadap langkah Polri untuk mengusut perkara ini secara profesional dan tuntas, tanpa pandang bulu, termasuk apabila dalam proses penyidikan ditemukan keterlibatan pejabat yang memiliki jabatan, kewenangan, maupun kedudukan strategis di lingkungan institusi kepolisian.

Berdasarkan informasi yang telah disampaikan kepada publik, terdapat sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam siaran pers ini, nama mereka disebut menggunakan inisial LSP, ASN, dan EH, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah serta hak setiap orang untuk memperoleh proses peradilan yang adil.

Penyalahgunaan Teknologi Tidak Boleh Berlindung di Balik Kewenangan
Hoky memandang bahwa teknologi penyadapan dan sistem pengelolaan informasi elektronik merupakan instrumen yang sangat sensitif. Penggunaannya harus didasarkan pada kewenangan yang sah, tujuan yang jelas, prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pengawasan yang memadai.

Apabila dugaan penyadapan dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah, atau terdapat tindakan mengakses maupun menghapus data elektronik secara tidak berwenang, maka hal tersebut merupakan persoalan serius yang harus dibuktikan dan diproses sesuai hukum.

Menurut Hoky, kewenangan institusi tidak boleh menjadi ruang untuk melakukan tindakan di luar hukum. Sebaliknya, semakin besar kewenangan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawab dan akuntabilitas yang harus dijalankan.

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum sangat bergantung pada konsistensi antara kewenangan, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum.

Lima Hal Penting yang Harus Diungkap Secara Tuntas
Untuk memastikan perkara ini tidak berhenti pada penetapan tersangka semata, Hoky mendorong agar proses penyidikan dapat mengungkap secara terang sejumlah aspek penting:

1. Dasar hukum dan otorisasi penyadapan. Apakah setiap tindakan penyadapan telah memiliki dasar hukum, persetujuan, dan prosedur yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan?
2. Pihak yang memberikan perintah dan pelaksana teknis. Siapa saja yang mengetahui, memerintahkan, menyetujui, maupun melaksanakan tindakan tersebut, serta bagaimana rantai komando dan tanggung jawabnya?
3. Tujuan dan pihak yang menjadi sasaran. Apa tujuan penggunaan sistem penyadapan tersebut, siapa pihak yang menjadi sasaran, dan apakah tindakan itu benar-benar berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum yang sah?
4. Integritas dan jejak digital. Apakah terdapat tindakan pengubahan, penghapusan, atau penyembunyian data elektronik, siapa yang melakukannya, serta bagaimana bukti digital dan rantai penguasaannya dapat dipastikan tetap terjaga?
5. Pertanggungjawaban hukum dan kelembagaan. Apabila dugaan pelanggaran terbukti, seluruh pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum, tanpa pengecualian karena jabatan atau kedudukan.

Pengungkapan kelima aspek tersebut penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh, bukan sekadar informasi mengenai siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga bagaimana peristiwa tersebut terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah terdapat persoalan tata kelola maupun pengawasan sistem yang perlu diperbaiki.

Apresiasi terhadap Kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto
Hoky juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang telah menerima amanah untuk memimpin institusi Polri.

Pergantian kepemimpinan di tubuh Polri merupakan momentum penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, tegas, dan berkeadilan.

Hoky berharap semangat “Polri Bersama Masyarakat” dapat diwujudkan melalui kerja nyata, terutama dalam membangun institusi kepolisian yang semakin terbuka, akuntabel, humanis, serta tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.

Di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Hoky berharap penanganan perkara ini dapat menjadi salah satu bukti nyata komitmen Polri untuk melakukan pembenahan dari dalam, mengungkap setiap dugaan pelanggaran secara objektif, serta menindak siapa pun yang terbukti melanggar hukum, tanpa melihat pangkat, jabatan, maupun kedudukan.

Menurutnya, integritas kepemimpinan seorang Kapolri diuji bukan hanya dalam menindak pelanggaran di luar institusi, tetapi juga dalam memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran di dalam tubuh Polri ditangani secara terbuka, profesional, dan bertanggung jawab.

Hoky berharap Kapolri dapat memastikan proses penegakan hukum berjalan secara independen, berbasis alat bukti, serta bebas dari intervensi maupun konflik kepentingan. Ketegasan dan keadilan harus berjalan beriringan.

Menjaga Integritas Polri dan Kepercayaan Publik
Hoky menilai bahwa penanganan perkara ini merupakan momentum penting bagi Polri untuk menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan supremasi hukum.

Tidak boleh ada intervensi, perlakuan istimewa, ataupun upaya menghambat pengungkapan fakta. Apabila dalam proses penyidikan ditemukan keterlibatan pihak lain, siapa pun orangnya, maka harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Di sisi lain, Hoky mengingatkan seluruh pihak agar tidak membangun opini yang mendahului proses pembuktian. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk membela diri dan memperoleh proses peradilan yang adil. Kebenaran harus ditentukan melalui pembuktian hukum, bukan melalui penghakiman di ruang publik.

Media massa juga diharapkan tetap menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, khususnya prinsip akurasi, keberimbangan, verifikasi informasi, dan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.

Momentum Memperkuat Keamanan dan Tata Kelola Digital Nasional
Dalam perspektif industri teknologi informasi dan hukum teknologi, Hoky menegaskan bahwa keamanan digital tidak hanya berbicara mengenai kecanggihan teknologi, tetapi juga menyangkut tata kelola, kepatuhan hukum, perlindungan data, etika penggunaan teknologi, serta tanggung jawab setiap pihak yang memiliki akses terhadap sistem elektronik.

Sistem yang canggih sekalipun dapat menimbulkan risiko serius apabila digunakan tanpa pengawasan, pengendalian, dan akuntabilitas yang memadai.

Sebagai bentuk komitmen nyata dalam memperkuat keamanan siber nasional, pada tanggal 28–29 Oktober 2026 yang lalu, APTIKNAS bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN RI) telah menyelenggarakan National Cybersecurity Connect (NCC) 2026. Kegiatan nasional ini menjadi salah satu wadah strategis untuk mempertemukan pemerintah, industri teknologi informasi, asosiasi, akademisi, praktisi keamanan siber, serta berbagai pemangku kepentingan dalam membahas tantangan dan memperkuat kolaborasi menghadapi ancaman keamanan siber di era transformasi digital dan perkembangan kecerdasan artifisial (AI).

Menurut Hoky, penyelenggaraan NCC 2026 tersebut semakin menegaskan bahwa keamanan siber harus menjadi tanggung jawab bersama. Penguatan teknologi harus berjalan seiring dengan penegakan hukum, perlindungan data, pengawasan terhadap penggunaan teknologi, serta kepastian pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Oleh karena itu, Hoky berharap perkara ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola penggunaan teknologi penyadapan, perlindungan data elektronik, pengawasan akses terhadap sistem digital, serta mekanisme pertanggungjawaban bagi setiap pejabat dan pihak yang diberikan kewenangan.

Hoky juga mendorong penguatan sinergi antara Polri, pemerintah, industri teknologi informasi, asosiasi, akademisi, dan para praktisi hukum untuk membangun ekosistem digital nasional yang aman, terpercaya, bertanggung jawab, dan berlandaskan hukum.

Penegakan Hukum Harus Tegas, Adil, dan Tidak Tebang Pilih
Hoky menegaskan bahwa dukungan terhadap Polri bukan berarti memberikan pembenaran terhadap setiap tindakan aparat. Justru dukungan yang konstruktif harus disertai dorongan agar institusi Polri senantiasa menjunjung tinggi hukum, integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum karena jabatan atau kedudukannya. Namun, tidak boleh pula ada pihak yang dinyatakan bersalah sebelum terbukti melalui proses peradilan yang sah.

Hoky mendukung Polri untuk mengungkap perkara ini sampai tuntas, menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta melakukan pembenahan apabila ditemukan kelemahan dalam tata kelola dan pengawasan internal.

Integritas institusi penegak hukum harus dijaga melalui keberanian mengungkap kebenaran, termasuk apabila fakta yang ditemukan menyangkut orang-orang di dalam institusi itu sendiri.

Semoga penanganan perkara ini berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan, serta menjadi momentum untuk memperkuat marwah Polri dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.(Surame)

BISKOM,Jakarta – PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) resmi memulai pelayanan di Pelabuhan Donggala, Sulawesi Tengah, melalui singgah perdana KM Dorolonda pada Sabtu (31/10) pagi. Kehadiran KM Dorolonda ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas transportasi laut sekaligus mendukung mobilitas masyarakat di wilayah Sulawesi Tengah dan sekitarnya.

Momentum singgah perdana KM Dorolonda disambut oleh Bupati Donggala Vera Elena Laruni, Wakil Bupati Donggala Taufik Muhammad Burhan, Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala Rustam Efendi, Kepala Cabang PELNI Palu Christian Moreys Nainggolan, Plt. Kepala KSOP Kelas II Teluk Palu Marcelius Singki, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Donggala, serta tokoh masyarakat setempat.

Sekretaris Perusahaan PELNI Ditto Pappilanda mengatakan penambahan Pelabuhan Donggala dalam rute KM Dorolonda merupakan bagian dari upaya PELNI memperluas jangkauan layanan dan memberikan kemudahan akses transportasi laut bagi masyarakat.

“Dengan mulai disinggahinya Pelabuhan Donggala, masyarakat memiliki pilihan perjalanan yang lebih luas untuk terhubung dengan berbagai daerah. Kami berharap layanan ini dapat mendukung mobilitas masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di Donggala dan wilayah sekitarnya,” ujar Ditto.

Ditto menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Donggala, KSOP Kelas II Teluk Palu, serta seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya pelayanan perdana KM Dorolonda di Pelabuhan Donggala.

“Dukungan dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam kelancaran pelayanan ini. Kami berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus berjalan dengan baik sehingga kehadiran layanan PELNI di Donggala memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambah Ditto.

Pada singgah perdana ini, KM Dorolonda tiba di Pelabuhan Donggala pukul 07.05 WITA dan bertolak menuju Bitung pada pukul 09.00 WITA.

Adapun KM Dorolonda melayani sebanyak 222 penumpang turun di Donggala dan 107 penumpang naik, sementara 968 penumpang lainnya merupakan penumpang lanjutan. Dengan demikian, KM Dorolonda melanjutkan pelayaran dengan total 1.075 penumpang di atas kapal (on board).

Sebagai informasi, KM Dorolonda merupakan kapal penumpang milik PELNI dengan kapasitas sekitar 2.000 penumpang yang melayani rute Surabaya–Balikpapan–Donggala–Bitung–Ternate–Sorong–Manokwari–Nabire–Serui–Jayapura (PP).

PELNI berkomitmen akan terus berupaya meningkatkan layanan transportasi laut dan memperkuat konektivitas antardaerah guna mendukung mobilitas masyarakat serta pemerataan akses transportasi di Indonesia.(Surame)

BISKOM,Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengikuti Serah Terima Jabatan serta Pisah Sambut Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN pada Senin (02/11/2026), di Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Di momen ini, Wamen Ossy menitipkan pesan untuk memperkuat fungsi pengawasan internal kepada Irjen baru Wahyu Widada yang yang dilantik Kamis (29/10/2026) lalu menggantikan Pudji Prasetijanto Hadi.

“Ke depan, tugas Inspektorat Jenderal (Itjen) adalah bagaimana memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tidak hanya dalam menemukan permasalahan, tetapi juga memberikan early warning kepada jajaran Kementerian ATR/BPN apabila terdapat indikasi hal-hal yang tidak baik. Dengan begitu, potensi permasalahan dapat diketahui dan ditangani lebih awal sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” ujar Wamen Ossy.

Wamen Ossy berharap, penguatan pengawasan internal juga diarahkan untuk mengawal pelaksanaan program strategis nasional Kementerian ATR/BPN. Program itu meliputi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Reforma Agraria, serta penanganan konflik pertanahan.

“Saya pikir (pengawasan) ini dilakukan baik yang sudah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan karena pengawasan perlu dilakukan secara efektif dengan mengidentifikasi potensi persoalan sejak dini. Bagaimana kita bisa melihat persoalan tersebut secara menyeluruh, termasuk memahami kondisi yang dihadapi pegawai saat menjalankan tugas dan memastikan prosedur serta mekanisme tetap menjadi perhatian,” ungkap Wamen Ossy.

Di acara Pisah Sambut ini, secara khusus Wamen Ossy juga mengapresiasi Pudji Prasetijanto Hadi yang selama kurang lebih satu setengah tahun telah memberikan kontribusi dan mengemban tugas di Kementerian ATR/BPN, mulai dari mendedikasikan diri sebagai Sekretaris Jenderal maupun Irjen ATR/BPN. Selama Pudji Prasetijanto Hadi bertugas, Wamen Ossy menyoroti salah satu hal, yaitu konsistensi Inspektorat Jenderal dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan tingkat penyelesaian yang dapat dipertahankan di atas 90%.

“Selain itu, dalam kurun waktu dua tahun, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri di lingkungan Kementerian ATR/BPN oleh Pak Pudji. Capaian tersebut tentunya perlu dijaga dan dilanjutkan oleh Pak Wahyu karena dapat mendukung satuan kerja di tingkat pusat maupun daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tutur Wamen Ossy.

Estafet kepemimpinan di lingkungan Itjen ATR/BPN tersebut ditandai dengan serah terima jabatan secara simbolis antara Pudji Prasetijanto Hadi kepada Wahyu Widada. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta pegawai Itjen ATR/BPN. (Surame)

BISKOM,Jakarta – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto berkomitmen menurunkan angka stunting dengan menyelesaikan akar masalah dari hulu sampai ke hilir. Kebijakan tidak seharusnya dirancang secara parsial melainkan harus komperhensif yakni dengan mempertimbangkan berbagai aspek, penyebab, dan pihak yang terlibat dalam permasalahan stunting di antaranya sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

“Kami di Kemendes melihat stunting bukan sekadar kurang gizi tapi ada di balik itu yang perlu kami tuntaskan. Untuk penurunan stunting harus dimulai dari hulunya di antaranya sektor kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan,” tegasnya saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Pusat dan Daerah Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Wilayah Provinsi Banten, di Pendopo Gubernur Banten pada Selasa (3/11/2026).

“Kalau ada aktivitas ekonomi di desa, kemudian orang bisa bekerja, kemudian bisa mendatangkan pendapatan maka kemiskinan bisa ditekan, kalau kemiskinan bisa ditekan insyaallah stunting bisa kita tekan,” tambah Mendes Yandri.

Penurunan angka stunting menjadi bagian dari program prioritas nasional untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sehingga potensi alam tidak akan terabaikan. Oleh karena itu, Kemendes PDT terus menjalankan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting dengan menggandeng berbagai mitra.

“Harusnya anak-anak dilindungi, kita perlu super team. Jadi untuk penurunan stunting ini ya ada Kemendagri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sejatinya kepentingan kita semua. Kita harus terlibat, keterlibatan itu harus pakai hati,” kata Mendes Yandri.

Hal ini sejalan dengan paparan Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah yang meletakkan posisi anak-anak sebagai generasi penting untuk mencapai Indonesia yang lebih baik disertai dengan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi alam secara maksimal.

Pasalnya pemuda saat ini adalah kelompok yang akan menjadi pemimpin dan penentu bagaimana Indonesia pada usia ke-100 nanti sehingga wajib benar-benar diperhatikan.

“Karena anak-anak kita investasi yang sangat besar. Kalau kita tidak menjadikan anak-anak lebih hebat dari kita maka kita adalah orang-orang yang merugi, kita adalah orang bodoh,” tutur Wagub.

Adanya kolaborasi dalam penurunan angka stunting salah satunya di Provinsi Banten ini akan dilanjutkan ke berbagai daerah sehingga target angka 17,5 persen pada 2026 akan terwujud.

Selanjutnya 16,3 persen pada 2027, turun ke 15,2 persen pada 2028, dan 14,2 persen pada 2029 menuju target jangka panjang 5 persen pada tahun 2045 merealisasikan Indonesia emas.(Surame)