Suasana Kongres Umat Islam Indonesia VIII 2026 yang dihadiri jajaran MUI dan Wamenko Polkam Lodewijk F Paulus.

BISKOM | Jakarta – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus menegaskan pentingnya mewujudkan sistem politik yang bermoral, berkeadilan, dan memberdayakan umat saat menjadi narasumber Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII Tahun 2026.

Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat demokrasi substantif sekaligus menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global menuju Indonesia Emas 2045.

Tantangan Geopolitik Global dan Stabilitas Nasional

Dalam paparannya, Lodewijk menjelaskan bahwa dinamika geopolitik internasional yang bergerak cepat menghadirkan tantangan berlapis bagi Indonesia. 

Ketegangan global tidak hanya mengguncang sektor keamanan, tetapi juga merambat pada ketahanan ekonomi, sosial budaya, hingga sistem pertahanan negara. 

Baca :  Connie Bakrie Ungkap Ancaman Krisis Iklim Terhadap Kedaulatan Negara

Tata kelola pemerintahan yang solid menjadi fondasi mutlak untuk mempertahankan arah pembangunan nasional.

“Oleh karena itu, Indonesia memerlukan sistem politik yang kuat, demokrasi yang berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus mempercepat pembangunan,” ujar Lodewijk F. Paulus, Sabtu (25/7/2026).

Sorotan Terhadap Politik Transaksional dan Oligarki

Di hadapan ratusan tokoh Islam, mantan Danjen Kopassus ini secara terbuka membeberkan berbagai penyakit sistemik dalam politik nasional. Praktik politik transaksional berbiaya tinggi, maraknya kampanye hitam, penguatan oligarki, hingga politik dinasti dinilai masih menyandera kualitas demokrasi domestik. 

Fenomena tersebut kian memprihatinkan akibat masih rendahnya literasi serta moralitas politik masyarakat, sehingga demokrasi terjebak pada taraf prosedural semata.

Baca :  Oleh Zainal Bintang: Rindu Elon Musk

Guna mengatasi persoalan ini, ia mendorong penguatan nilai profetik Islam sebagai kompas moral perpolitikan tanah air. Prinsip profetik menekankan agar aktivitas politik difokuskan sepenuhnya untuk kemaslahatan publik, bukan kepentingan segelintir kelompok.

Peran Strategis Ulama dan Ormas Islam

Lodewijk menilai ulama dan organisasi kemasyarakatan Islam memegang posisi kunci sebagai penunjuk arah moral bangsa. Figur keagamaan diharapkan bersuara lantang ketika terjadi penyimpangan penyelenggaraan negara demi merawat persatuan.

Politik Sebagai Ibadah Pengabdian 

“Politik adalah ibadah pengabdian, bukan jalan menuju kekayaan. Kepentingan bangsa dan negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan umat,” tegasnya.

Forum nasional ini turut dihadiri Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan, serta Plt. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Heri Wiranto. Kehadiran para pimpinan ormas Islam, akademisi, dan pengasuh pesantren menegaskan komitmen bersama dalam mengawal konsolidasi demokrasi nasional.

Baca :  Mahkamah Agung Raih Akreditasi A Kelayakan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#KUII2026 #WamenkoPolkam #LodewijkFPaulus #PolitikEtis #IndonesiaEmas2045 #MUI #DemokrasiSubstantif #BeritaPolitik #Geopolitik global #OrmasIslam