BISKOM,Jakarta – Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT), saat melakukan pengawasan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (8/9). Dari diskusi bersama para pemangku kepentingan terkait, kebutuhan guru definitif atau tetap serta ketersediaan air bersih menjadi masalah yang paling mendesak untuk segera ditangani.
Ketua Komite III, Filep Wamafma, mengapresiasi program Sekolah Rakyat yang memberi kesempatan kepada anak-anak dari keluarga prasejahtera, miskin dan miskin ekstrem untuk mengenyam pendidikan. Menurutnya, program ini perlu mendapat dukungan sekaligus evaluasi agar operasionalnya berjalan sesuai harapan. Selain isu guru dan air bersih, ia menyoroti pula pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan guru, pembentukan karakter anak, dan kurikulum.
“Kita melihat bahwa sistem pendidikan ini harus ditata baik, harus punya guru tetap. Guru tidak mungkin diambil dari sekolah lain, karena setiap sekolah punya kebutuhan, kemudian kesejahteraan guru yang paling penting. Selain ada sertifikasi guru, juga kesejahteraannya harus dijamin. Kalau guru sejahtera, maka dia totalitas untuk bekerja dan mengabdi di sekolah rakyat,” ujar Filep.
SRT 1 Kulon Progo baru mulai beroperasi sejak akhir Juli 2026. Berdiri di lahan seluas 7,1 hektar dengan biaya pembangunan 214 milyar rupiah, sekolah ini terdiri dari tiga jenjang yaitu SD, SMP, dan SMA, dengan kapasitas tampung 1.080 siswa. Namun pada tahun ajaran ini, jumlah siswa yang telah masuk baru mencapai 359 siswa dengan guru sebanyak 32 orang. Plt. Kepala SRT 1 Kulon Progo, Agus Ristanto menjelaskan bahwa para guru tersebut dipinjamkan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi DIY, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, SR 19 Bantul dan SR 20 Sleman. Bahkan, ada guru yang harus mengajar di dua Sekolah Rakyat sekaligus. “Saat ini pemenuhan tenaga pendidik masih proses rekrutmen oleh Kementerian Sosial,” ujar Agus.
Menanggapi permasalahan yang terjadi, Anggota Komite III DPD RI dari Provinsi Jawa Tengah, Muhdi, mengingatkan agar persoalan kekurangan guru tidak berlarut-larut. Ia menekankan bahwa setelah proses rekrutmen selesai, guru yang diterima tetap memerlukan pelatihan khusus agar profesional dan siap mengajar. “Karena ada pendekatan yang berbeda untuk mengajar di sekolah ini. Guru adalah kunci utama, jangan sampai investasi yang besar, tetapi hasilnya tidak seperti yang kita harapkan”, tegas Muhdi.
Sementara itu, masukan mengenai fasilitas kesehatan disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, Ernawati. Ia mengharapkan adanya unit pelayanan kesehatan khusus di SRT 1 Kulon Progo. “Kalau harus ke Puskesmas butuh waktu, jadi agar pelayanannya cepat, kami usul ada pelayanan kesehatan di sekolah ini,” harap Ernawati.
Wakil Ketua Komite III DPD RI, Ahmad Syauqi Soeratno, menilai bahwa persoalan yang lebih mendesak justru ketersediaan air bersih, yang saat ini masih mengandalkan pasokan air dari tangki. “Fasilitas kesehatan perlu, namun kebutuhan dasar yaitu air bersih belum terpenuhi, apalagi tadi Pak Wabup (Wakil Bupati Kulon Progo-red) sudah bilang agar Puskesmas terdekat dijadikan puskesmas rawat inap”, ujar Anggota DPD RI dari DIY tersebut.
Seluruh masukan dan aspirasi yang dihimpun dalam rapat ini akan disampaikan oleh Komite III kepada Menteri Sosial saat Rapat Kerja di pertengahan September mendatang. Usai rapat, Pimpinan dan Anggota Komite III meninjau langsung fasilitas SRT 1 Kulon Progo, diantaranya ruang kelas SD, lapangan olahraga, kantin dan asrama.(Surame)
