Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), M. Nuh secara resmi melantik 6 Pejabat Eselon I di lingkungan Depkominfo pada hari ini di Gedung Depkominfo, Jakarta (21/7).

Pelantikan dihadiri antara lain oleh Inspektur Jenderal Depkominfo, Agung Widjajadi dan Sekretaris Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Tasdik Kinanto. Kedua pejabat tersebut sekaligus bertindak sebagai saksi yang ditunjuk untuk pelantikan.  “Pergeseran ini telah resmi dilakukan berdasarkan keppres nomor 63 tahun 2009. Mulai saat ini mereka akan resmi bekerja di departemen yang ditunjuk,” ujar M. Nuh.

Ia menambahkan, ada beberapa tantangan yang harus dirampungkan oleh Depkominfo, antara lain  penyusunan regulasi baik UU, RPP maupun Permen tentang konsekuensi konvergensi, Internet Protocol Television, TV digital, cybercrime, optimalisasi sumberdaya informatika serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong tumbuhnya industri TI dan telekomunikasi yang kreatif.

Meski telah terjadi pergantian, tidak ada nama baru di lingkungan Depkominfo saat ini, seperti misalnya Basuki Yusuf Iskandar yang menggantikan Ashwin Sasongko sebagai Sekretaris Jenderal Depkominfo. Sedangkan Ashwin sendiri menempati posisi sebagai Dirjen Aplikasi Telematika.

Sementara jabatan Dirjen Postel dan Dirjen SKDI masih dikosongkan hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Berikut nama-nama pejabat yang baru saja dilantik:

1. Cahyana Achmadjayadi sebagai Kepala Badan Penelitian Sumber Daya Manusia. Sebelumnya menjabat Dirjen Aptel.

2. Basuki Yusuf Iskandar sebagai Sekjen Depkominfo. Sebelumnya menjabat Dirjen Postel.

3. Freddy Tulung sebagai Kepala Badan Informasi Publik. Sebelumnya menjabat Dirjen Sistem Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI).

4. Ashwin Sasongko sebagai Dirjen Aplikasi Telematika. Sebelumnya menjabat Sekjen.

5. Suprawoto sebagai staf ahli Menkominfo bidang Sosial. Sebelumnya menjabat Kepala Badan Informasi Publik.

6. Aizirman Djusan sebagai staf ahli Menkominfo bidang Ekonomi. Sebelumnya menjabat Kepala Badan Penelitian SDM.

Deradikalisasi dinilai mampu meredam terorisme di Indonesia. Deradikalisasi merupakan upaya menetralisir paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan diupayakan dengan melakukan reedukasi dan resosialisasi. Hal tersebt diungkapkan Kombes Polisi Dr. Petrus Reinhard Golose saat peluncuran bukunya “Deradikalisasi Teriorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput” di FISIP UI, Depok, Kamis (20/8).

Dalam upaya deradikalisasi tersebut, menurut dia, terdapat tiga kunci yakni, humanis, soal approach dan menyentuh akar rumput. Humanis, tutur Petrus, merupakan upaya pemberantasan terorisme tanpa melupakan penegakkan HAM.

“Pemberantasan terorisme harus mampu menciptakan kesejahteraan, kesetaraan serta keadilan bagi seluruh masyarakat baik bagi para tersangka maupun terpidana terorisme,” ujar dosen FISIP dan Kajian Ilmu Kepolisian Pascasarjana UI ini.

Sementara soul approach artinya pemberantasan terorisme dilakukan melalui suatu komunikasi yang baik dan mendidik antara aparat penegak hukum dengan para tersangka maupun pidana terorisme. Bukan dengan cara kekerasan dan intimidasi.

Sedangkan menyentuh akar rumput artinya program ini tidak hanya ditujukan kepada para tersangka maupun terpidana terorisme, akan tetapi juga diarahkan kepada simpatisan dan anggota masyarakat yang telah terekspos paham-paham radikal serta menanamkan multikuralisme kepada masyarakat luas.

Kasat Cybercrime Mabes Polri ini juga menilai, deradikalisasi terorisme melalui internet sudah harus dilaksanakan.  Semakin besar jumlah masyarakat yang mengakses internet, maka semakin besar pula peluang untuk menyebarkan pemahaman keagamaan yang hakiki terhadap masyarakat. Deradikalisasi terorisme melalui internet juga mampu menghambat penyebaran ajaran radikal oleh kelompok teroris.

Dalam diskusi peluncuran buku tersebut, hadir sebagai pembicara Ketua DKPT Menkopolhukam Irjen Polisi (Purn) Ansyad Mbai, Psikolog UI Sarlito Wirawan Sarwono dan Direktur Internasional Crisis Group, Sidney Jones. Acara ini dihadiri pula oleh Mantan Kadensus 88, Brigjen Polisi (Purn) Suryadharma Salim, Kadivhumas Mabes Polri, Irjen Polisi Nanan Sukarna dan Kalakhar BNN, Komjen Polisi Gories Mere.

PT Mobile-8 Telecom (Mobile-8) menyambut Bulan Suci Ramadhan tahun 1430 Hijriyah mengajak masyarakat bersedekah dan berinfaq melalui voucher edisi khusus Ramadhan untuk pelanggan prabayar. Voucher edisi khusus Ramadhan ditawarkan dengan harga Rp 30.000, sudah termasuk ppn 10%. Dengan membeli voucher ini,  pelanggan secara otomatis melakukan infaq yang akan disalurkan melalui Baznas sebesar Rp. 600, tanpa mengurangi nominal pulsa.

Merza Fachys, Presiden Direktur PT Mobile 8 Telecom mengatakan, “Bulan Ramadhan merupakan bulan suci bagi umat Islam, bulan penuh kebaikan dan berkah bagi umat Islam. Untuk itu kita mempergunakan momentum ini bagi pelanggan Fren untuk memperbanyak ibadah dan beramal.”

Sukaca Purwokadjono, Group Head of Product Marketing PT Mobile-8 Telecom menambahkan, ” Voucher edisi khusus Ramadhan menawarkan berbagai kelebihan, selain gratis SMS dan gratis internet, kami bekerjasama dengan Megalife juga menyiapkan asuransi kecelakaan saat mudik.”

Manfaat lain yang didapat oleh pelanggan Fren Pra Bayar pada pembelian voucher edisi khusus Ramadhan bernilai nominal Rp. 30.000 adalah 1430 gratis SMS ke semua operator setelah mengirim 7 SMS setiap hari, gratis internet selama 17 hari yang belaku hingga 31 Desember 2009 , jadwal imsakiyah Ramadhan, sunnah puasa, serta poin tambahan program kuis Geger Ramadhan yang berhadiah umrah ke tanah suci.

Menjelang bulan suci Ramadhan, Axis  mengumumkan peluncuran serangkaian program baru bernama “Berkah Ramadhan”.

Berkah Ramadhan mencakup layanan yang pertama kali ada “Paket Ramadhan Combo Super Hemat Axis” yang mengkombinasikan layanan panggilan tak terbatas ke semua nomor Axis, SMS tak terbatas ke semua operator lain di Indonesia, panggilan ke operator lain, SMS dan tausiyah harian, seluruhnya dalam satu paket.

Di samping paket tersebut, Berkah Ramadhan juga menawarkan paket haji dan umroh gratis, ponsel bundling Axis Salam, dan  keistimewaan khusus dari McDonalds bagi seluruh pelanggan Axis selama bulan Ramadhan.

Johan Buse, Chief Marketing Officer AXIS mengatakan, “Melalui program ini, seluruh pelanggan tidak hanya dapat terus terhubung dengan teman dan keluarganya di seluruh wilayah negeri, namun pada saat yang bersamaan mereka dapat menghemat pengeluaran biaya komunikasinya di bulan Ramadhan. Ini merupakan cara kami menyebarkan suka cita bulan suci Ramadhan.”

Paket Ramadhan Combo tersedia selama bulan Ramadhan dari 7 Agustus hingga 20 September 2009 dengan pilihan tarif harian sebesar Rp. 3.900, tarif mingguan sebesar Rp. 25.000 dan tarif bulanan sebesar Rp. 100.000.

Dari hasil pemantauan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) secara sampling, banyak ditemukan produk-produk elektronik seperti VCD/DVD player, MP3, pesawat televisi, dan air conditioner (AC) yang tidak ber-SNI dan dilengkapi petunjuk manual penggunaan berbahasa Indonesia.

Kedua hal ini merupakan bukti bahwa barang elektronik yang dijual adalah barang ilegal. Barang-barang itu juga tidak dilengkapi surat pendaftaran barang (SPB) dan nomor pendaftaran barang (NPB).

Lebih dari itu, banyak pula ditemukan besaran watt lampu hemat energi tidak sesuai dengan watt yang tertera pada bungkusnya. Meski terindikasi kuat ilegal, sejauh ini Disperindag Jawa Barat belum melakukan penyitaan terhadap barang-barang elektronik tersebut.

”Kami baru menyarankan kepada pemilik atau pengelola toko agar barang-barang jualan mereka digudangkan atau diretur saja. Di saat yang sama, kami menelusuri sumber atau pihak yang menjadi importirnya. Begitu diketahui, kami minta mereka menghentikan usahanya,” tandas Agus Gustiar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat.

Menurutnya, pemantauan seperti ini dilakukan untuk memberi perlindungan kepada produsen barang legal, konsumen, serta barang impor yang kena pajak. Langkah inipun merupakan upaya preventif untuk menghindari bahaya atau kecelakaan pada saat pemakaian. Barang elektronik tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI), kata Agus, rentan saat digunakan karena tidak terjamin aspek keselamatan dan keamanan produknya.

Selain tidak disertai petunjuk penggunaan manual berbahasa Indonesia, produk-produk ilegal seperti ini juga tidak didukung after sales service memadai, tidak memiliki jaringan service center, dan sangat sulit mencari komponen pengganti bila ada bagian yang rusak.

Agus menyebutkan, di pasaran saat ini ada puluhan merek barang elektronik ilegal tanpa SNI dan petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia. ”Ada yang buatan lokal atau rakitan, ada pula produk-produk impor seperti dari China,Taiwan, maupun Korea,” ungkapnya.

Dia juga menyatakan, Pemprov Jabar sudah mengedarkan surat ke seluruh pemkab dan pemkot di Jawa Barat untuk melakukan pemantauan serupa. Dalam pemantauan atau razia, selalu dilibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK). ”Pemantauan tidak hanya diintensifkan terhadap produk-produk elektronik rumah tangga, tapi juga terhadap barang-barang lain seperti gadget, MP3, MP4, game, ponsel termasuk Blackberry, dan bahkan lampu hemat energi,” terang Agus.

Jika ada gerai dan toko yang ternyata masih membandel tidak menarik atau menggudangkan produk-produk tanpa SNI dan tanpa manual berbahasa Indonesia, upaya terakhir tentu barangnya pun akan disita karena produk-produk seperti itu tidak boleh diedarkan di pasaran. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan barang beredar dan jasa seperti ini bisa dikenakan sanksi sesuai UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam regulasi ini disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memenuhi standar. Masyarakat yang menggunakan barang elektronik serta gadget tanpa SNI dan tidak dilengkapi buku manual, bisa pula dianggap telah mendukung peredaran barang ilegal. Agus mengakui, maraknya produk elektronik impor yang ilegal di pasaran Indonesia antara lain akibat lemahnya pengawasan di Bea Cukai  Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Jawa Barat menjadi pasar potensial peredaran gadget dan barang-barang elektronik ilegal baik produk impor maupun rakitan lokal. Sekitar 10-15% ponsel yang digunakan masyarakat Jawa Barat disinyalir merupakan barang tidak resmi.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat, Agus Gustiar, serbuan gadget dan barang elektronik ilegal di Jawa Barat saat ini makin menjadi-jadi. Agus mensinyalir, dari sekitar 27,3 juta unit ponsel yang saat ini digunakan masyarakat Jawa Barat,10-15% diantaranya adalah barang ilegal. Itu belum termasuk ponsel-ponsel baru dan second yang dijual di pasaran. Ponsel-ponsel ilegal ini, kata dia, tidak dilengkapi Standar Nasional Indonesia (SNI), tidak memiliki buku petunjuk manual berbahasa Indonesia, tanpa kartu garansi, serta tidak disertai surat pendaftaran barang (SPB) dan nomor pendaftaran barang (NPB).

”Maraknya ponsel ilegal ini tidak hanya merugikan masyarakat pengguna, tapi juga merugikan produsen ponsel legal atau resmi,” ujar Kadisperindag Jawa Barat itu. Karena itu, sambung Agus, Disperindag Jawa Barat menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 19 dan No 20/2009 kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM),dan Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) se-Jawa Barat di Kota Bandung (27/7).

Permendag No 19 dan No 20/2009 mengatur tentang pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia untuk barang elektronik dan ponsel. Harga yang murah, lanjut Agus, membuat masyarakat, terutama didominasi kelas menegah ke bawah, cenderung memilih ponsel illegal, meski pelayanan after sales-nya kurang terjamin.

Di saat yang bersamaan, pasar ponsel resmi pun ikut tergerus. ”Karena itu, dengan sosialisasi kedua peraturan menteri ini, aparat terkait diharapkan segera mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap produk ponsel terutama smartphone yang tidak dilengkapi manual dan garansi,” katanya.

Menurut Agus, setelah sosialisasi intensif dilakukan kepada semua pihak terkait, tahap selanjutnya adalah razia terhadap barang-barang tanpa prosedur yang sudah ditetapkan, termasuk ponsel dan barang elektronik. Sanksi terhadap produsen, pemasok, penjual, bahkan pengguna barang-barang itu bisa hingga penyitaan dan pidana. Karena itu pihaknya akan mengintensifkan lagi razia gadget dan barang elektronik ilegal yang tidak memiliki SNI dan tanpa buku petunjuk manual.

Razia juga siap digelar di gerai dan toko elektronik di berbagai kabupaten/kota. Kepala Disperindag Jawa Barat mengatakan, sebenarnya Pemprov Jawa Barat dan jajaran Direktorat Perlindungan Konsumen Departemen Perdagangan (Depdag) telah sejak pekan kedua Juli 2009 mengintensifkan lagi pemantauan barang-barang elektronik ke sejumlah toko dan pusat perbelanjaan Bandung.

Memperingati Hari Anak Nasional Indonesia, PT. Datascrip sebagai distributor Canon bekerjasama dengan Indonesia Global Compact Network (IGCN) menjadi pendukung utama Program Pengembangan Karakter Anak Indonesia, bernama Tjahaya ”Curhat untuk Sahabat”.

Dalam kerjsama ini, PT. Datascrip  memberikan Canon kamera digital seri Powershot dan sejumlah printer foto dengan ukuran cetak 4R sampai dengan A3+ untuk mendukung pelaksanaan program Tjahaya IGCN.

Tjahaya merupakan sebuah program pengembangan karakter bagi anak-anak melalui cerita nyata (story telling), pengamatan objek sekitarnya dengan jepretan kamera, dan meningkatkan kemampuan menyuarakan pendapat. Nantinya, anak-anak diharapkan dapat menjadi agen perubahan di lingkungan mereka.

“Hal ini dilakukan Canon dan Datascrip sebagai wujud kepedulian terhadap pembangunan karakter anak-anak Indonesia serta keakraban anak dengan dunia digital dalam berkomunikasi, sehingga mampu menjadi agen perubahan (agent of change) di lingkungan sekitarnya, sekaligus sebagai tindakan nyata dalam pelaksanaan prinsip UN Global Compact,” ungkap Merry Harun, Direktur Divisi Canon, PT. Datascrip di Jakarta (5/8).

Sementara Presiden IGCN, Y.W. Junardy mengatakan, ”Anak-anak adalah manusia yang memiliki martabat, karena itu sudah sepantasnya suara mereka didengar dan dihargai sama seperti orang dewasa. Program ini bertujuan untuk mengembangkan rasa percaya diri, sikap yang proaktif, komunikatif dan sensitive terhadap lingkungan,” ujarnya.

IGCN sendiri adalah sebuah organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan di Indonesia telah beranggotakan 190 organisasi yang meliputi perusahaan, perguruan tinggi/lembaga pendidikan/pesantren serta Lembaga Swadaya masyarakat (LSM). Program Tjahaya ini akan dijalankan dalam sebuah grup kerja bersama (collaboration action) dari beberapa anggota IGCN yang peduli dunia anak Indonesia, yaitu World Vision Indonesia (WVI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Picture Me, Matoa Albarits serta Ki-Communication, serta dukungan anggota IGCN lainnya.