Jakarta, BISKOM – Agenda sidang pembelaan atau pledoi yang akan disampaikan Terdakwa TY terpaksa ditunda ke hari Kamis (15/8). Pasalnya, Terdakwa belum siap untuk membacakan pembelaannya dimuka persidangan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada hari Kamis (8/8).

Kepada awak media, Terdakwa mengungkapkan keanehan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Moh. Januar Ferdian, SH. dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat yang dinilainya banyak kejanggalan, sehingga dirinya merasa agak bingung. Pertama, Jaksa sudah menuntut dua minggu lalu, namun ia belum mendapatkan berkas perkara secara lengkap.

“Saya itu sudah dituntut dua minggu yang lalu oleh JPU. Namun, hingga kini sudah mau pembelaan (pledoi) saya belum menerima berkas perkara secara lengkap, meskipun saya sudah meminta secara lisan berulang kali maupun secara tertulis. Sehingga Hakim memerintahkan Panitera Pengganti untuk meng-copy berkas perkara secara lengkap untuk diberikan kepada saya.” katanya.

Terdakwa menambahkan;  “Baru hari Rabu (7/8) saya  diberikan waktu oleh JPU untuk melihat dan mencocokan barang bukti (BB). Padahal, saya sudah minta sejak 4 (empat) bulan lalu, tapi baru saat ini dapat melihat barang bukti, sedangkan tuntutan telah dibacakan JPU dua minggu lalu.” Ungkap Terdakwa usai menjalani sidang di PN JakPus.

Terdakwa menyampaikan bahwa, saat melihat barang bukti yang ada pada JPU, yaitu surat invoice, surat jalan, surat laporan keuangan dan lain-lainnya, ternyata seluruhnya tidak ada satupun yang asli. Semuanya hanya foto copy saja, dan  diakui oleh JPU bahwa memang yang diterima dari pihak penyidik seperti itu, artinya seluruhnya foto copy saja.

Terdakwa menegaskan bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh JPU diduga fiktif dan diduga direkayasa, karena format surat-suratnya berbeda serta bukan merupakan format dokumen yang biasa digunakan kedua belah pihak perusahaan yang sebelumnya sering melakukan transaksi.

Terdakwa juga mengatakan, “Seandainya benar ada korbannya, tentu korbannya adalah perusahaan, sehingga pada saat Pelapor Naoki Wada didengar kesaksiannya dalam persidangan dan mengaku sebagai Wakil Presiden Direktur PT Matsuzawa Pelita Furniture Indonesia (MPFI),  telah saya dibantah, dengan cara memperlihatkan Akte Perusahaan, dimana pada Akta Perusahan sudah tidak ada nama Pelapor Naoki Wada, saya juga telah memperlihatkan Surat Pengunduran Diri Pelapor Naoki Wada dari perusahaan, sehingga sesungguhnya Pelapor Naoki Wada tidak dapat mewakili Perusahaan lagi.” Ungkap Terdakwa.

“Jadi apabila Pelapor Naoki Wada mengaku bahwa dia adalah seorang Direksi mohon agar dapat dibuktikan keabsahan pengakuan tersebut, namun apabila tidak terbukti atau tidak dapat menunjukkan bukti, maka kami harap Majelis Hakim dapat bersikap tegas dan adil untuk menuntut saksi pelapor tersebut telah memberikan keterangan palsu di persidangan, selanjutnya segera diproses secara hukum yang berlaku.” pungkasnya.

Terdakwa juga mengatakan, “Kejanggalan Kedua yaitu Surat Dakwaan JPU yang diberikan kepada Majelis Hakim (hard copy), lalu yang diberikan kepada Panitera Pengganti (soft copy) serta yang diberikan kepada Terdakwa (hard copy), dalam bentuk cetak (hard copy) ataupun soft copy terdapat 3 versi yang berbeda, hal ini jelas merupakan kejanggalan yang serius, contoh yang mudah diketahui adalah, tanggal surat dakwaan yang berbeda-beda, bahkan Surat Dakwaan yang diterima oleh Terdakwa tidak bernomor dan tidak bertanggal, lalu perbedaan yang signifikan adalah Terdakwa-nya atas nama orang lain, bukan atas nama saya, kemudian nama orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan, berbeda dengan orang yang tercantum didalam Surat Tuntutan.”

Menurut Terdakwa, sesungguhnya ini merupakan fakta tentang ketidakcermatan yang fatal dari JPU dalam membuat Surat Dakwaan, Terdakwa mengatakan bahwa mungkin JPU terlalu letih dan terlalu lelah dengan ada banyak dokumen yang perlu dipersiapkan, atau mungkin ada tekanan-tekanan tertentu, untuk itu Terdakwa berharap agar Majelis Hakim dapat memperhatikan perihal perbedaan versi surat dakwaan ini dengan serius karena ini dapat juga dianggap sebagai bentuk Contempt of Court atau Penghinaan kepada Peradilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Terdakwa meminta agar Majelis Hakim memberikan waktu untuk mencocokan Surat Tuntutan dari JPU yang ada pada Hakim dengan Surat Tuntutan Jaksa yang ada pada Terdakwa. Kalau isi Surat Tuntutan berbeda seperti halnya Surat Dakwaan, maka bagaimana Terdakwa bisa melakukan pembelaan, Pembelaan Terdakwa jadi pepesan kosong nantinya apabila apa yang Terdakwa sanggah di Tuntutan, ternyata hal tersebut tidak ada, atau berbeda dengan Surat Tuntutan yang ada di Hakim.

Terdakwa menegaskan pula, “Faktanya surat Tuntutan yang diberikan oleh JPU kepada Terdakwa, tidak memiliki nomor halaman, keterangan-keterangan tidak diberi nomor (hanya menggunakan bulletpoint), dan isinya bukan merupakan keterangan Saksi yang disampaikan di dalam persidangan, melainkan JPU mengcopy & paste BAP saja.

Terdakwa meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan JPU memperbaiki format Surat Tuntutan yang dibuat dan diberi nomor halaman, sehingga Terdakwa dapat memberi rujukan yang cermat, tepat, dan jelas dalam Surat Pembelaan yang akan dibacakan.” Ungkap Terdakwa.

Permintaan tersebut sempat dijawab oleh Hakim Ketua Saifudin Zuhri SH., M.Hum “Kita gunakan berkas yang ada di saya, PP nanti akan berikan berkas perkara kepada saudara Terdakwa.”

Kejanggalan ketiga lanjut Terdakwa, “Bahwa didalam surat tuntutan JPU yang diterimanya, ternyata ada 4 (empat) nama-nama saksi meringankan (a de charge) yang sengaja dihilangkan. Padahal ke-empat saksi tersebut hadir dalam persidangan dan telah dimintai keterangannya dalam persidangan, lebih aneh lagi, yaitu didalam surat tuntutan JPU tersebut terdapat nama saksi fiktif, karena nama saksi tersebut tidak pernah hadir didalam persidangan, akan tetapi ada tertera didalam surat tuntutan JPU dan ditulis memberikan keterangan dalam persidangan.” Papar Terdakwa.

Jadi menurut Terdakwa, “Dari fakta yang ada sudah sangat jelas bahwa diriya tengah menghadapi kriminalisasi bahkan sempat ditahan. Hal itu diperkuat juga dengan bukti-bukti yang dipegang JPU dari pelapor semuanya bukan asli dan bukti-bukti patut dikesampingkan sejak penyidikan, karena selain dibuat secara sepihak, termasuk tanggal-tanggalnya dalam surat dakwaan banyak yang tidak bersesuaian.”

Terdakwa juga mengungkap bahwa Pelapor Naoki Wada yang melaporkannya ke penyidik tidak memiliki legal standing sebagai Pelapor. Sebab dia tidak memiliki surat kuasa dari perseroan maupun dewan direksi ataupun dewan komisaris. Tapi surat kuasa yang ada pada Penyidik, dibuat dan ditandatangani sendiri dengan mengatasnamakan perusahaan, sehingga legal standingnya saksi Pelapor Naoki Wada itu apa dan dari siapa?

Lucunya lagi, pelapor diambil BAP nya oleh penyidik setelah pelapor dikeluarkan dari perusahaan. Jadi BAP pelapor seharusnya cacat hukum dan dengan demikian, batal demi hukum.

Untuk diketahui, Terdakwa TY oleh JPU didakwa melanggar Pasal 372 dan 378 KUHP yang merugikan korban PT Matsuzawa Pelita Furniture Indonesia (MPFI), dengan jumlah kerugian sebesar Rp1,2 miliar dan dituntut JPU dengan tuntutan penjara selama 2 tahun penjara, namun fakta-fakta dipersidangan terungkap banyak sekali kejanggalannya. (Hoky)

Jakarta, BISKOM – Ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia (FPII), Kasihhati menyikapi langsung pernyataan Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Mohammad Nuh, yang beredar diberbagai media online, bahwa perusahaan pers yang telah memiliki legalitas hukum seperti akta pendirian(PT) dan (SIUP) dianggap belum cukup sehingga harus mendapat ijin dari Dewan Pers, dengan analogi pengembang perumahan, meski sudah mengantongi ijin mendirikan bangunan atau IMB (dari Dewan Pers).

Pada saat melakukan Verivikasi Faktual dibeberapa media di Makassar belum lama ini, M. Nuh mengibaratkan,Perusahaan pers sebagai keluarga, sehingga yang belum daftar harus mendaftar agar masuk dalam keluarga, karena menurutnya kalau ada anak diluar nikah harus didaftar agar dapat warisan.

Menanggapi hal tersebut, Kasihhati menilai Muhammad Nuh Tidak mengerti dan tidak memahami, sejarah Pers dan undang undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

‘Pernyataan Ketua Dewan Pers ini membuktikan bahwa Ketua Dewan Pers adalah Pengkhianat diantara Pejuang Pejuang Pers yang sudah berdarah darah memperjuangkan kemerdekaan Pers, dan Pernyataan itu juga membuktikan bahwa Muhammad Nuh, tidak memahami Undang Undang Dasar 45 dan Pancasila, bagaimana Muhammad Nuh, mau menjadi Bapaknya insan Pers diseluruh Indonesia, kalau tidak mengerti tentang dunia Pers dan undang undang Pers, wajar kalau sikapnya Diktator dan Sok berkuasa, mengalahkan kekuasaan Allah SWT.

Saya tidak mengerti lanjut kasihhati, seorang yang berpendidikan tinggi seperti Muhammad Nuh, bisa membuat kebijakan sepihak yang yang melanggar undang undang Pers dan Hak asasi manusia. Harusnya Muhammad Nuh dan anggota Dewan Pers memahami, undang-undang pers dan undang-undang dasar agar tidak membuat kebijakan yang nyeleneh.

Kasihhati menghimbau agar Dewan Pers tidak membuat pernyataan ataupun membuat surat edaran yang dapat mengganggu aktivitas insan pers dan jangan sembarangan menuduh perusahaan pers yang tidak diverifikasi Dewan Pers dan wartawan yang tidak ikut UKW ilegal, karena semua dilindungi undang undang dan negara.

“Apa mata Muhammad Nuh Ketua Dewan Pers tidak melihat bahwa tahun 2017 kita sudah melakukan aksi (lihat : youtube, aksi 203 fpii dan aksi 134 fpii) yang dilakukan FPII saat menyikapi hal-hal yang terkait dengan kriminalisasi dan diskriminasi terhadap wartawan?”

Masih menurutnya, Pernyataan tersebut juga salah satu bentuk pengungkapan bahwa diri Ketua Dewan Pers itu ‘GAGAL’ membina wartawan dan media yang begitu pesat berkembang sekarang ini. Belum lagi produk Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang memakan biaya Rp. 1,5-3 juta/orang.

“Berapa rupiah total yang telah diraup? Kemana Anggaran puluhan bahkan ratusan juta hingga Miliaran rupiah yang dikucurkan Pemerintah tiap tahun untuk DP?” tanyanya.

Kasihhati menegaskan, Ketua Dewan Pers yang sekarang ini menganggap bahwa dirinya merupakan seorang “PENGUASA” di dunia Pers sudah lepas kontrol seolah sebagai HAKIM yang memutuskan vonis hukuman bagi terpidana

“Hal inilah yang patut dipertanyakan dan dicurigai tingkat pendidikan seorang Ketua Dewan Pers. Bukannya menyatukan suatu perbedaan pandangan, malah memecah belah. Apa ini yang dinamakan seorang Ketua?” ucap Kasihhati.

“Harusnya Ketua Dewan Pers cooling down, bertobat dan minta ampun kepada Tuhan YME Kata wanita yang akrab dipanggil Bunda ini, yang juga Ketua Presidium Dewan Pers Independen,

Kasihhati mengingatkan kepada Pengurus dan Anggota FPII seluruh Indonesia untuk terus berjuang membela kemerdekaan pers sejati, melaksanakan peliputan sesuai kaidah kode etik jurnalistik.

Sumber: Rilis FPII

Jakarta, BISKOM – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia Heintje Mandagie menyesalkan pernyataan Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Mohammad Nuh, DEA yang beredar di berbagai media online bahwa perusahaan pers yang telah memiliki legalitas hukum seperti akta  pendirian (PT) dan SIUP dianggap belum cukup sehingga harus mendapat izin dari Dewan Pers, dengan analogi pengembang perumahan meski sudah mengantongi izin tetapi harus juga mendapatkan pula Izin Mendirikan Bangunan atau IMB (dari Dewan Pers).

Pada saat melakukan verifikasi faktual di beberapa media di Makasar belum lama ini, Muhammad Nuh mengibaratkan, perusahaan pers sebagai keluarga sehingga yang belum  mendaftar harus segera mendaftar agar menjadi bagian dalam keluarga. Karena menurutnya, kalau ada anak yang di luar nikah maka harus didaftar agar dapat warisan.

Menangapi hal itu, Mandagie yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pers Indonesia menilai, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh tidak memahami sejarah dan tujuan dibentuk dan disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Pernyataan Ketua Dewan Pers itu sama saja mengkhianati perjuangan para tokoh pers nasional yang dulu susah payah menuntut Departemen Penerangan dan Dewan Pers dibubarkan karena selama puluhan tahun dianggap telah memasung kemerdekaan pers,” urai Mandagie melalui siaran pers yang dikirim ke  redaksi, Sabtu, 10 Agustus 2019.

Tujuan dibubarkannya Departemen Penerangan RI dan Dewan Pers ketika itu, menurut Mandagi, salah satu alasannya  adalah untuk menghapuskan syarat pendirian perusahaan pers dari kewajiban mengantongi Surat ijin Usaha Penerbitan atau SIUP karena dianggap terlalu berbelit-belit dan memakan waktu lama. Sulitnya mengurus SIUP di Departemen  Penerangan  RI ketika itu membuat pers Indonesia sulit berkembang.

“Kewajiban memiliki SIUP sengaja ditiadakan oleh pemerintah pada era itu agar tidak terjadi lagi pembredelan terhadap media massa, sehingga kemerdekaan pers yang diperjuangkan para tokoh pers akhirnya bisa tertuang dalam Undang-Undang Pers yang baru yakni UU Nomor 40 Tahun 1999,” ulas Mandagie.

Mandagie juga menambahkan, pemerintah bersama seluruh insan pers ketika itu sepakat menyederhanakan pendirian perusahaan pers agar tidak perlu ada lagi ijin berupa SIUP demi tujuan menjamin kebebasan pers dari ancaman pembredelan media massa. “Peniadaan Ijin usaha penerbitan, pembubaran Departemen Penerangan dan Dewan pers pada masa itu adalah sejarah perjuangan kemerdekaan pers yang saat ini tergerus atau terlupakan oleh kebijakan Dewan Pers,” ujar Mandagie.

Jika sekarang ini muncul upaya Dewan Pers menjadikan lembaganya sebagai regulator yang mengeluarkan ijin bagi perusahaan pers, menurut Mandagie, akan sangat berbahaya bagi kebebasan pers. “Itu sama saja dengan pengkhianatan terhadap perjuangan kemerdekaan pers,” pungkasnya.

Mandagie juga memberi peringatan keras kepada seluruh anggota Dewan Pers yang ada agar tidak mengganggu dan merusak kemerdekaan pers yang dijamin UU Pers. “Beginilah jadinya jika anggota Dewan Pers yang ada sekarang dipenuhi orang-orang yang tidak mengerti sejarah dan inti dari UU Pers itu sendiri,” tegasnya.

Menutup press releasenya, Mandagie menandaskan, pengawasan dan penertiban terhadap penyalahgunaan praktek jurnalistik oleh pengelola media massa atau perusahaan pers tidak boleh serta merta membuat kebijakan sepihak yang justeru merusak kemerdekaan pers dan hak azasi manusia. “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak azasi warga negara diatur dalam pasal 4 UU Pers, serta setiap warga memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak juga diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal 7,” urai Mandagi seraya meminta Dewan Pers memahami hal itu agar tidak ada lagi perusahaan pers dituding illegal atau tidak sah karena belum diverifikasi.

Selain itu Mandagie meminta agar Dewan Pers tidak lagi mengganggu puluhan ribu media massa yang dituduh abal-abal karena seluruh media tersebut bakal diakomodir Dewan Pers Indonesia sebagai konstituennya yang akan segera diverifikasi dan disertifikasi melalui organisasi-organisasi pers konstituen DPI.  (Red)

Jakarta, Biskom- Menuai suksesnya kompetisi tahun lalu, JOOX Karaoke Superstar Volume 2 akan hadir kembali pada bulan September ini. JOOX Karaoke Superstar merupakan ajang kompetisi menyanyi Indonesia pertama yang dilakukan secara digital di aplikasi musik JOOX.

Pada kompetisi ini, peserta dapat dengan mudah ikut serta menggunakan ponsel mereka. Para peserta dapat mulai mengirimkan rekaman karaoke mereka mulai 20 Agustus 2019. Para finalis juga akan mendapatkan sesi pelatihan sebelum memasuki babak final pada akhir Oktober

Kompetisi tahun ini akan dibimbing oleh musisi profesional Indonesia – Tantri “KOTAK”, Baim “The Dance Company”, dan Rinni Wulandari. “Saya sangat senang untuk melanjutkan peran saya sebagai seorang mentor. Kompetisi tahun lalu telah memberikan saya banyak pengalaman baru dan saya tidak sabar untuk kompetisi tahun ini” kata Tantri “KOTAK”.

JOOX berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan industri musik Indonesia. Salah satunya adalah dengan mencari talenta yang tersembunyi dan memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh menjadi seseorang yang memiliki tempat di industri ini.

Yotari Kezia, pemenang tahun lalu, telah membuktikan dirinya di antara 11,000 peserta dan memenangkan kontrak rekaman. Sekarang, Yotari telah memiliki 2 single. JOOX Karaoke Superstar merupakan gabungan proses seleksi, pembinaan dan pelatihan oleh insan terbaik di industri musik Indonesia, untuk menemukan talenta tersembunyi melalui kompetisi yang berdurasi selama 10 minggu.

Peter May, Head of JOOX Indonesia mengatakan, “Angka pengguna fitur karaoke JOOX tumbuh berkala sejak kami pertama kali meluncurkannya. Hal ini menunjukkan bahwa bernyanyi merupakan salah satu aktivitas yang diminati orang. Berbekal fakta tersebut, JOOX kembali menggelar Karaoke Superstar Vol.2, guna memberikan kesempatan pada orang-orang untuk menjadi penyanyi profesional dan mendapatkan kontrak rekaman.”

Dengan bermitra bersama Trinity Optima Production, proses eliminasi akan semakin selektif . “Kami sangat senang untuk bermitra dengan JOOX Indonesia dan antusias dalam melihat talenta tersembunyi melalui kompetisi menyanyi digital ini,” kata Yonathan Nugroho, Managing Director dari Trinity Optima Production. Pemenangnya akan mendapatkan kontrak rekaman dengan Trinity Optima Production.

Tahun ini, JOOX Karaoke Superstar juga di sponsori oleh Vivo. “Generasi muda sekarang adalah konsumen utama dari JOOX dan juga Vivo. Misi kami untuk mendukung generasi muda agar bisa berkarya dan menonjolkan diri mereka, dapat dilihat dari kolaborasi Vivo di ajang kompetisi ini. Kami juga dengan bangga membawa Vivo S1 sebagai salah satu inovasi untuk generasi muda yang terus ingin mengembangkan diri mereka” kata Ernawaty Sahlan – Digital Media Manager PT vivo Mobile Indonesia.

12 finalis yang terpilih akan mengikuti program karantina dimana mereka akan mendapatkan bimbingan dalam semua aspek industri musik dari para mentor. “Kami menyediakan akomodasi terjamin yang dapat membantu proses pelatihan dan memastikan para finalis dapat menikmati pengalaman mereka serta fokus pada kompetisi ini” kata Sandy Maulana, Country Marketing Director RedDoorz Indonesia. (red)

Semarang, Biskom– Perjalanan Datascrip tahun ini memasuki usia yang ke-50. Perusahaan yang didirikan Joe Kamdani pada 10 Agustus 1969 ini bermula dari sebuah toko alat tulis sederhana bernama PD Matahari di kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat. Kini, di usia emasnya, Datascrip terus mengembangkan sayap untuk menghadirkan produk-produk perkantoran dan bisnis ke seluruh Indonesia. Salah satunya, dengan menambah jaringan kantor penjualan cabang (KPC) di Kota Semarang.

Seiring dengan tumbuhnya perekonomian berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, para pelaku usaha, instansi pemerintahan dan perkantoran, membutuhkan dukungan penyediaan perlengkapan dan peralatan untuk menunjang aktivas operasional sehari-hari. Oleh karena itu, Datascrip menghadirkan KPC di Kota Semarang, Jawa Tengah. Lokasi KPC Datascrip ini berada di Ruko Peterongan Plaza Blok A No.10, Jl. MT Haryono, Peterongan, Kota Semarang.

“Hadirnya Datascrip KPC Semarang semakin memberikan kemudahan dan kenyamanan para pelaku bisnis dan instansi pemerintah yang ada di wilayah Jawa Tengah. Didukung tim yang profesional, Datascrip KPC Semarang siap memberikan solusi kebutuhan bisnis terbaik bagi pelaku usaha, instansi pemerintah, institusi pendidikan, dan perkantoran,” ujar Liana Setiawan – Direktur Penjualan pt. Datascrip. (red)