Jakarta, BISKOM – Ketua Majelis hakim Saifudin Zuhri, SH., MHum yang  menyidangkan terdakwa TY dalam kasus kriminalisasi  dugaan penipuan dan penggelapan  dengan  agenda pembacaan pledoi atau pembelaan,  ditunda satu minggu atas permintaan Penasehat Hukum terdakwa Harry Syahputra, SH., MKn., CLA di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis 15/8/2019.

Harry menjelaskan tentang penundaan sidang tersebut karena berkas perkara baru kami terima 2 hari yang lalu, tangal 13, setelah 5 bulan persidangan berjalan dan permintaan berulang-ulang kali.

Kami masih membutuhkan waktu utk menelaah Berkas Perkara tersebut termasuk beberapa barang bukti berbahasa asing yang tidak ada terjemahannya yang dilampirkan dalam Daftar Barang Bukti.

Kami pun sudah mengalami kerugian atas keterlambatan pemberian berkas perkara tersebut karena tidak dapat mengkonfrontir atau mengcross-check barang bukti pada saat pemeriksaan saks-saksi.

Selain itu  Copy Surat Tuntutan dan Surat Dakwaan belum kami terima meskipun Yang Mulia telah memerintahkan Panitera Pengganti  untuk memberikannya kepada kami pada sidang yang lalu.

Alasan yang diberikan kepada kami adalah karena sudah diberikan oleh Jaksa. Namun sebagaimana yang kita ketahui dan buktikan, Surat Dakwaan yang diserahkan JPU kepada Hakim dan yang diserahkan kepada Terdakwa isinya berbeda. Sehingga hal tersebut sangat merugikan kami yang akhirnya eksepsi kami berisi hal-hal yang tidak ada di Surat Dakwaan versi Hakim atau dianggap mengada-ngada.

Berdasarkan hal tersebut, kami tidak ingin Pledooi kami juga nantinya dianggap kabur atau mengada-ada  bahkan kami mengalami kesulitan dalam membuktikan dan mendalami Surat Tuntutan yang diberikan kepada kami oleh Jaksa karena susunan halaman pada Surat Tuntutan tersebut tidak sesuai dan acak-acakan,  sedangkan JPU tidak memberikan nomor halaman maupun nomor rujukan poin. Hal ini juga kami yakini akan merepotkan majelis hakim dalam melakukan cross-check.

Tambah Harry, kami bingung harus mendasarkan pledooi kami berdasarkan Surat Dakwaan yang mana? Karena kami tidak memiliki Surat Dakwaan dengan nomor yang diputuskan sah dalam putusan Sela dan Surat Dakwaan sendiri ada beberapa versi.

Demikian yang dapat kami sampaikan, kami harap, yang mulia bila memungkinkan, meminta JPU untuk menyusun ulang Surat Tuntutan dengan diberi nomor poin dan nomor halaman yang jelas. Dan agar Majelis Hakim tidak terjebak dalam irama kriminalisasi yang terjadi kepada terdakwa, tutur Harry.

Kepada awak media, Terdakwa TY mengungkapkan,  keanehan sikap Jaksa Penuntut Umum (JPU), Moh. Januar Ferdian, SH. dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dinilainya banyak kejanggalan, sehingga dirinya merasa ada upaya-upaya kriminalisasi.

Pertama, Jaksa sudah menuntut sejak tiga minggu lalu (25/7), namun TY  baru mendapatkan berkas perkara lengkap dua hari sebelum jadwal sidang pembacaan pledooi, 13 Agustus 2019.

Terdakwa menambahkan;  “Saya baru diberikan waktu oleh JPU pada hari Rabu (7/8) untuk melihat dan mencocokkan barang bukti (BB). Padahal, saya sudah minta sejak 4 (empat) bulan lalu, tapi baru ini diberikan kesempatan untuk melihat barang bukti, sedangkan tuntutan telah dibacakan JPU tiga minggu yang lalu.

Saat melihat barang bukti yang ada pada JPU, yaitu surat invoice, surat jalan, surat laporan keuangan dan lain-lainnya, ternyata seluruhnya tidak ada satupun yang asli. Semuanya hanya foto copy saja, dan  diakui oleh JPU bahwa memang yang diterima dari pihak penyidik seperti itu, artinya seluruhnya foto copy saja.

Terdakwa menegaskan bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh JPU diduga fiktif dan diduga direkayasa, karena format surat-suratnya berbeda serta bukan merupakan format dokumen yang biasa digunakan kedua belah pihak perusahaan yang sebelumnya sering melakukan transaksi.

Terdakwa sempat mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim pada sidang sebelumnya mengenai legal standing Saksi. Sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan, Korban dalam kasus ini adalah PT. Matsuzawa Pelita Furniture Indonesia (MPFI), sehingga pada saat Pelapor Naoki Wada didengar kesaksiannya dalam persidangan dan mengaku sebagai Wakil Presiden Direktur MPFI,  Saksi Naoki Wada harusnya dapat menunjukkan legal standingnya untuk bersaksi.

Namun ternyata Naoki Wada tidak mampu menunjukkan hal tersebut. Terdakwa TY juga sempat memperlihatkan Akta Perusahaan MPFI, dimana pada Akta Perusahan tidak ada nama Naoki Wada.

Terdakwa juga telah memperlihatkan Surat Pengunduran Diri Pelapor Naoki Wada dari perusahaan, sehingga sesungguhnya Pelapor Naoki Wada tidak dapat mewakili Perusahaan lagi.

Masih kata TY pelapor Naoki Wada yang melaporkannya ke penyidik tidak memiliki legal standing sebagai Pelapor. Sebab dia tidak memiliki surat kuasa dari perseroan maupun dewan direksi ataupun dewan komisaris. Tapi surat kuasa yang ada pada Penyidik, dibuat dan ditandatangani sendiri dengan mengatasnamakan perusahaan, sehingga legal standingnya saksi Pelapor Naoki Wada itu apa dan dari siapa?

Dikatakan terdakwa TY, pelapor diambil BAP nya oleh penyidik setelah pelapor dikeluarkan dari perusahaan. Jadi BAP pelapor seharusnya cacat hukum dan dengan demikian, batal demi hukum. “Jadi apabila Pelapor Naoki Wada mengaku bahwa dia adalah seorang Direksi pada persidangan ini, mohon agar dapat dibuktikan keabsahan pengakuan tersebut, namun Pelapor Naoki Wada tidak dapat menunjukkan bukti tersebut.

Untuk itu harap TY,  kami harapkan  Majelis Hakim dapat bersikap tegas dan adil untuk menuntut saksi pelapor tersebut telah memberikan keterangan palsu di persidangan, selanjutnya segera diproses secara hukum yang berlaku.” pungkasnya.

Kejanggalan Kedua kata terdakwa,  yaitu Surat Dakwaan JPU yang diberikan kepada Majelis Hakim (hard copy), lalu yang diberikan kepada Panitera Pengganti (soft copy) serta yang diberikan kepada Terdakwa (hard copy) terdapat minimum 3 versi yang berbeda, hal ini jelas merupakan kejanggalan yang serius, contoh yang mudah diketahui adalah, tanggal surat dakwaan yang berbeda-beda, bahkan Surat Dakwaan yang diterima oleh Terdakwa tidak bernomor dan tidak bertanggal, lalu perbedaan yang signifikan adalah Terdakwa-nya atas nama orang lain, bukan atas nama saya, kemudian nama orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan, berbeda dengan orang yang tercantum didalam Surat Tuntutan.”

Menurut Terdakwa, sesungguhnya ini merupakan fakta tentang ketidakcermatan yang fatal dari JPU dalam membuat Surat Dakwaan, Terdakwa mengatakan bahwa mungkin JPU terlalu letih dan terlalu lelah dengan banyaknya dokumen yang perlu dipersiapkan, atau mungkin ada tekanan-tekanan tertentu, untuk itu Terdakwa berharap agar Majelis Hakim dapat memperhatikan perihal perbedaan versi surat dakwaan ini dengan serius karena ini dapat juga dianggap sebagai bentuk Contempt of Court atau Penghinaan kepada Peradilan.

Kejanggalan ketiga lanjut Terdakwa, “Bahwa didalam surat tuntutan JPU yang diterimanya, ternyata ada 4 (empat) nama-nama saksi meringankan (a de charge) yang sengaja dihilangkan. Padahal ke-empat saksi tersebut hadir dalam persidangan dan telah dimintai keterangannya dalam persidangan, lebih aneh lagi, yaitu didalam surat tuntutan JPU tersebut terdapat nama saksi fiktif, karena nama saksi tersebut tidak pernah hadir didalam persidangan, akan tetapi ada tertera didalam surat tuntutan JPU dan ditulis memberikan keterangan dalam persidangan.” papar Terdakwa.

Berdasarkan hal  tersebut diatas, Terdakwa meminta agar Majelis Hakim memberikan waktu untuk mencocokan Surat Tuntutan dari JPU yang ada pada Hakim dengan Surat Tuntutan Jaksa yang ada pada Terdakwa. Kalau isi Surat Tuntutan berbeda seperti halnya Surat Dakwaan, maka bagaimana Terdakwa bisa melakukan pembelaan, Pembelaan Terdakwa jadi pepesan kosong nantinya apabila apa yang Terdakwa sanggah di Tuntutan, ternyata hal tersebut tidak ada, atau berbeda dengan Surat Tuntutan yang ada di Hakim.

Untuk diketahui, Terdakwa TY oleh JPU didakwa melanggar Pasal 372 dan 378 KUHP yang merugikan korban PT Matsuzawa Pelita Furniture Indonesia (MPFI), dengan jumlah kerugian sebesar Rp1,2 miliar dan dituntut JPU dengan tuntutan penjara selama 2 tahun penjara, namun fakta-fakta dipersidangan terungkap banyak sekali kejanggalannya. (Hoky)

Jakarta, BISKOM – Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mendorong penerapan amalan Pancasila agar lebih membumi dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Rektor UGM, Panut Mulyono mengatakan, untuk mengaktualisasikan Pancasila ini, pihaknya akan menyelenggarakan kongres Pancasila ke-XI pada 15 Agustus 2019. “Temanya adalah aktualisasi Pancasila untuk marajut kembali persatuan bangsa. Dalam kongres ini akan ditarik makna tentang bagaimana tujuan hidup seseorang secara pribadi dapat tetap relevan dengan Pancasila,” ujarnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, nilai-nilai luhur Pancasila ini direnungkan secara mendalam oleh Yulius Kardinal Darmaatmadja, SJ dalam bukunya Umat Katolik Dipanggil Membangun NKRI. “Sebagai orang beriman, kita melihat bahwa para pendiri bangsa dengan niat tulus dan suci melahirkan Pancasila. Hal itu pasti tidak lepas dari bimbingan Karsa Illahi. Pancasila akan sakti hanya kalau seluruh warga Negara dan bangsa  yang sekarang mewarisi rumusan Pancasila juga mewarisi semangat  yang sama, seperti yang dimiliki para pendiri bangsa, yaitu mewarisi semangat dan niat yang tulus dan murni, hanya berjuang untuk membangun masyarakat dan bangsa Indonesia agar tercapai cita-cita, yaitu: Hidup bersama sebagai saudara (sila 2 dan 3), dalam keadaan damai dan sejahtera yang merata (sila 5), menjunjung tinggi agama-agama dan kepercayaan apa pun (sila 1), yang membuat hidup semakin berkualitas, melaksanakan semangat gotong-royong di antara kita. Maka Pancasila tidak hanya merupakan acuan dasar untuk menggapai kesejahteraan dunia-akhirat, tetapi juga merupakan acuan bagi pertobatan hati dan budi,” tulis Yulius Kardinal Darmaatmadja, SJ.

Menurut akademisi Unika Soegijapranata Semarang, JC Tukiman Taruno Sayoga, Ph.D. Sejatinya SARA itu madu, penuh hal-hal manis, tetapi sangat kuatnya  perlocutionary menyebabkan  madu itu sering “berubah” menjadi racun. “Mendengar kata SARA saja, persepsi orang “melayang” ke hal-hal negatif yang terkait adanya kerusuhan, kekerasan, protes, ketidakpuasan, cekcok antar kelompok, dan lain sebagainya. Intinya, SARA sang madu ini sangat sering menjadi isu empuk  untuk melakukan  perlocutinary tentang hal-hal negatif yang bersumber dari hubungan kurang baik/harmonis antar suku, agama, ras, dan golongan/kelompok,” ungkapnya.

Lebih lanjut Taruno menjelaskan, pada Roadmap RIKAS (Rencana Induk Keuskupan Agung Semarang) 2016-2035, madu SARA telah, sedang, dan akan ditelusuri dengan pokok-pokok ARDAS (Arah Dasar) yang pada 2016-2020 hendak mewujudkan Gereja (Umat) yang Inklusif, Inovatif, dan Transformatif. Diharapkan pada puncaknya yakni di tahun 2035, terwujud Suburnya Peradaban Kasih: Sejahtera, Bermartabat, dan Beriman.

Mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pasti tidak lepas dari tantangan dan dinamika, terutama dalam upaya mengembangkan secara harmonis identitas nasional SARA. Aksi dan refleksi Gereja Katolik Indonesia tentang hal tersebut selalu membingkainya dengan kata harapan.

“Jangan pernah berhenti dan bosan berharap, begitulah kira-kira. Setiapkali tantangan dan dinamika itu terasa “lebih besar/kencang” seruan, ajakan, dan berbagai bentuk imbauan untuk tetap berharap juga semakin kerap. Bingkai besar tentang hidup penuh harapan ini digali dari salahsatu hasil Konsili Vatikan tahun 1965 yang saat itu mendengungkan adagium “tremendum et fascinosum”. Hidup manusia tidak pernah lepas dari hal-hal yang “menakutkan” tetapi pada sisi lain selalu saja ada yang menakjubkan. Ketika Anda sedang diliputi rasa takut, khawatir, susah, menderita, sakit; tataplah ke depan karena di sana ada harapan, penghiburan, penyembuhan, kegembiraan, dan sebagainya. Kalau menggunakan wejangannya RA Kartini, sehabis gelap, terbitlah terang,” papar Taruno yang juga pengurus Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) Jawa Tengah.

Aksi dan refleksi Gereja Katolik Indonesia senantiasa beriringan dengan tantangan dan dinamika berbangsa dan bernegara, seperti apa pun kondisinya. Seruan, surat resmi (gembala kepada domba-dombanya) tidak pernah berhenti. “Ketika azas tunggal Pancasila diributkan, Gereja Katolik Indonesia juga sedapat mungkin hadir dan berperanserta ikut mengatasi permasalahan itu. Demikian juga ketika radikalisme terasa kencang dan membahayakan Pancasila, dengan berbagai forum dan upaya, Gereja Katolik tampil semampunya entah secara resmi atau pun lewat individu-individu yang tergerak hatinya untuk berbuat baik bagi bangsa dan negaranya,” tutup Taruno. (Vincent)

Jakarta, BISKOM – Pada 8-11 Agustus 2019 yang lalu, PDIP menyelenggarakan Kongres ke-V di Bali. Kongres menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum periode 2019-2024. Selain itu, Kongres menghasilkan 23 rekomendasi yang berisi sikap dan kebijakan partai serta usulan untuk pemerintahan Jokowi-Ma’ruf mendatang.

“Rekomendasi yang dibahas di lima komisi ini akan difinalisasi oleh Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI Perjuangan,” ujar Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam sidang paripurna VI PDIP sekaligus penutupan Kongres V PDIP di Bali, Sabtu, 10 Agustus 2019.

Salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah melakukan amandemen terbatas UUD NRI 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) demi menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

Mengamati rekomendasi tersebut, pakar hukum tata negara Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Dr. Umbu Rauta SH., M.Hum., mengatakan amandemen sebaiknya tidak dilakukan secara parsial, namun sungguh-sungguh berbasis kebutuhan perbaikan sistem ketatanegaraan secara menyeluruh sehingga memiliki daya laku jauh ke depan (longevity). Dalam kerangka itu, keterlibatan publik secara paripurna dalam mempercakapkan gagasan amandemen merupakan sebuah kemendesakan.

Menurut Umbu, setidaknya terdapat 4 hal yang menjadi usul materi amandemen kelima UUD NRI 1945. Pertama adalah haluan negara. Haluan negara dimaknai sebagai pernyataan kehendak rakyat mengenai garis-garis besar pelaksanaan pembangunan. Selain itu, sebagai kaidah penuntun yang berisi arahan dasar mengenai cara melembagakan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 ke dalam sejumlah pranata publik.

“Oleh karenanya, meski dibutuhkan haluan negara, namun harus dipastikan bahwa haluan negara tersebut tidak persis sama dengan GBHN era orde baru. Haluan negara dapat ditetapkan oleh MPR untuk jangka menengah dan panjang, berisi pokok-pokok pikiran yang mengelaborasi tujuan bernegara yang termaktub dalam alinea kedua dan keempat Pembukaan UUD NRI 1945. Materi haluan negara tidak saja dijabarkan oleh Presiden, tetapi oleh semua lembaga/komisi negara ke dalam dokumen Haluan Pembangunan. Atas penjabaran dan pelaksanaan haluan negara, Presiden dan lembaga/komisi negara menyampaikan progres report setiap tahun, namun  tidak dapat dituntut secara politik apalagi diberhentikan hanya karena tidak menjalankan Haluan Negara secara baik, seperti halnya GBHN era orde baru,” ungkap Umbu Rauta.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menganalogikan pentingnya GBHN dengan kepemimpinan Tri Rismaharini. Sebagai wali kota Surabaya sepuluh tahun, Risma dinilai berhasil mengembangkan konsep smart city dengan taman kota yang asri. Menurut Hasto, keberhasilan itu lebih disebabkan manajerial kepemimpinan Risma sebagai wali kota. “Tetapi, saat nanti Bu Risma tidak menjabat lagi, siapa yang menjamin Surabaya akan tetap asri? Nah, inilah pentingnya haluan itu,” tandasnya.

Kemudian usul materi amandemen selanjutnya terkait kedudukan MPR. Desain konstitusional pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar, menjadi indikasi bahwa semua lembaga negara utama (main state organ), seperti DPR, DPD, MA, MK, BPK, Presiden dan Wakil Presiden memiliki kedudukan yang setara karena secara konkuren menerima kedaulatan dari rakyat melalui agihan atau alokasi tugas dan wewenang dalam konstitusi. Sehingga, menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, merupakan usulan yang kurang kompatibel dengan sumber wewenang lembaga negara lainnya. “Agenda yang justru perlu penegasan yaitu apakah Indonesia benar-benar menganut bicameral system atau tricameral system dengan eksistensi MPR yang mempunyai alat kelengkapan tersendiri,” terang Umbu Rauta yang juga Direktur Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi UKSW.

Ketiga adalah penguatan DPD. Syarat ideal sistem perwakilan dua kamar (strong bicameralism) yaitu kesetaraan atau keseimbangan kedudukan dan jangkauan kewenangan.  Penguatan DPD lebih diarahkan pada bidang legislasi, baik DPR dan DPD seharusnya memiliki kewenangan setara dalam mengajukan, membahas dan menyetujui rancangan undang-undang menjadi undang-undang.

“Pertimbangannya, selain karena anggota DPR dan DPD memiliki basis dan kadar legitimasi yang sama dari rakyat, juga karena hampir seluruh materi muatan undang-undang akan selalu bersinggungan dengan kepentingan daerah. Faktor pendorong lain penguatan peran DPD yaitu adanya Putusan MK: No. 92/PUU-X/2012 dan No. 79/PUU-XII/2014 yang memberikan penguatan peran legislasi DPD dan DPRD bersama Presiden,” papar Umbu Rauta.

Keempat adalah purifikasi sistem presidensil. Konsensus sebelum amandemen UUD 1945 yaitu penegasan sistem pemerintahan presidensil. Anasir utama sistem ini yaitu presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat dan masa jabatannya tetap (fix term), dengan kata lain tidak dapat dimakzulkan dalam masa jabatan hanya karena alasan politik, seperti praktik yang dialami mantan Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid. Namun, beberapa pengaturan dalam UUD NRI 1945 maupun desain sistem kepartaian belum sepenuhnya kompatibel dengan konsensus tersebut.

Lebih lanjut Umbu menerangkan, “Beberapa “peran” DPR tampaknya memasuki ranah kekuasaan Presiden, seperti dalam pembuatan perjanjian internasional, pengangkatan dan penempatan duta dan konsul, serta pemberian amnesti dan abolisi, menjadi indikasi adanya legislative heavy sehingga kekuasaan Presiden seakan-akan terbelah. Fragmentasi dan polarisasi politik di DPR akibat dianutnya multi partai juga mempengaruhi langgam kerja Presiden karena partai penyokongnya tidak menguasai mayoritas kursi. Dampaknya, Presiden dan Wakil Presiden terpilih mesti “berkompromi” dengan partai politik di DPR dalam wujud pemberian kesempatan menduduki jabatan di kementerian atau lembaga pemerintahan non kementerian,” pungkasnya. (Vincent)

Jakarta, Biskom- Jet Commerce memperluas layanan bisnis ke China dengan mengakuisisi Brand Top dengan membuka kantor baru di Taguig City. Ekspansi ini termasuk bagian dari strategi Jet Commerce untuk menjangkau mitra brand global, serta mempercepat visi untuk menjadi e-commerce enabler terpecaya dan paling diandalkan se-Asia Tenggara.

Nama baru di China, yakni Jet Commerce, dipilih untuk lebih merefleksikan fokus strategis perusahaan pada solusi end-to-end e-commerce. Jet Commerce di China menggabungkan keahlian Jet Commerce dalam hal ritel online, pemasaran multi-channel, dan fulfillment & operations dengan kekuatan Brand Top di digital marketing, big data management, dan desain kreatif. E-commerce enabler terbaru ini akan dipimpin oleh Chief Executive Officer, Chad Zheng, yang sebelumnya menjabat sebagai CEO Brand Top.

“Langkah Ini merupakan momentum penting bagi Jet Commerce dimana kami terus memperluas segala upaya dan solusi kami dalam lingkup internasional,” ujar Oliver Yang, Chief Executive Officer Jet Commerce. “Chad dan tim di China telah membangun portofolio bisnis yang mengesankan. Keahlian yang mereka miliki, serta pemahaman mendalam terhadap pasar di China akan memastikan keberlanjutan keberhasilan kami sebagai wakil resmi dalam menangani ketersediaan produk brand di pasar online.”

“Menjadi Jet Commerce setelah perjalanan luar biasa sebagai Brand Top merupakan langkah besar yang menunjukkan ambisi kami untuk membantu pelaku bisnis memberikan pengalaman belanja online terbaik kepada konsumen. Kami sungguh bersemangat dengan penawaran baru yang akan kami bawa kepada mitra brand dan konsumen kami,” kata Chad.

Ekspansi ke China dan Filipina, sesudah Vietnam dan Thailand mencerminkan pertumbuhan Jet Commerce yang cepat dan meningkatnya permintaan regional terhadap solusi e-commerce terintegrasi. Di samping itu, ekspansi ini juga memungkinkan e-commerce specialist Jet Commerce untuk saling bertukar best practice dari masing-masing negara. (red)