BISKOM,Jakarta-Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi keterbukaan informasi publik di lingkungan peradilan guna mengawal Program Integritas MA dan Peradilan,sangat di respon oleh Syamsul Bahri Ketum FORSIMEMA (Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung) terkait usulan YM Bapak Dr Heru Purnomo SH MHum Juru Bicara MA ini menunjukkan adanya keselarasan visi untuk memperkuat fungsi hubungan masyarakat (Humas) di akar rumput.
Langkah untuk melaksanakan Rapat Kerja (Raker) Pembinaan ke Satuan Kerja (Satker) Humas Peradilan adalah strategi yang sangat tepat.
Berikut adalah beberapa poin penting mengapa langkah ini krusial:
* Standardisasi Informasi: Memastikan bahwa seluruh Satker Humas di daerah memiliki pemahaman yang sama dalam mengelola informasi, terutama terkait penanganan isu-isu sensitif atau perkara yang menarik perhatian publik.
* Peningkatan Kapasitas SDM: Raker pembinaan dapat menjadi wadah untuk mengasah kemampuan teknis personel humas, mulai dari teknik komunikasi publik, manajemen krisis media, hingga pemanfaatan media digital.
* Sinergi Pusat dan Daerah: Memperkecil gap komunikasi antara Mahkamah Agung pusat dengan badan peradilan di bawahnya (Peradilan Umum, Agama, Militer, dan TUN).
Catatan Strategis: Keberhasilan humas peradilan adalah kunci utama dalam membangun dan menjaga public trust (kepercayaan masyarakat) terhadap lembaga peradilan di Indonesia.(Surame)
