Yogyakarta, BISKOM – Setelah mengajukan banding, akhirnya Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta menjatuhkan putusan 3 bulan penjara terhadap terdakwa Ir Faaz Ismail asal Jakarta yang terbukti melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Ketua Umum DPP Asosiasi Penguasaha Komputer Indonesia (Apkomindo), Ir Soegiharto Santoso alias Hoky. Hukuman tersebut pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta yang sebelumnya menjatuhkan putusan 3 bulan penjara.

Atas putusan tersebut, belum ada tanggapan dari kedua belah pihak baik jaksa maupun terdakwa apakah akan mengajukan kasasi atau menerima putusan tersebut. “Sampai saat ini belum ada pengajuan kasasi atas nama terdakwa Ir Faaz,” ujar Humas PN Yogya, Sari Sudarmi, SH kepada wartawan, Selasa (14/4).

Dalam perkara ini, terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 3 UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tetang ITE. Awal perbuatan terdakwa dilakukan saat saksi korban Ir Soegiharto Santoso  alias Hoky pasca sidang dirinya di PN Bantul menceritakan tentang fakta sidang di Bantul. Hal itu dilakukan saksi korban dengan melakukan share artikel dan foto di group facebook Apkomindo.

Tetapi dalam unggahan yang dilakukan saksi korban ditanggapi terdakwa dengan kata-kata yang sifatnya menyerang dan menghina dengan ucapan kutu kupret. Perbuatan terdakwa tersebut diketahui saksi korban Hoky pada 24 Maret 2017 pukul 20.00 ketika dirinya berada di Hotel Galeri Prawirotaman Yogyakarta.

Selain mengomentari status saksi korban di group facebook Apkomindo terdakwa juga menulis di dinding facebook pribadi Hoky. Tulisan yang di-upload terdakwa dalam bentuk teks atau tulisan sehingga bisa dilihat dan dibaca saksi korban maupun semua karena group facebook tersebut bersifat terbuka.

Tak hanya menulis kata-kata kutu kupret, terdakwa juga menulis kata-kata dzalim, destruktif, otak pengganggu, seolah-olah muncul sebagai dewa yang membuat saksi korban merasa dihina dan dicemarkan nama baiknya. Untuk itu perbuatan terdakwa dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung unsur penghinaan hingga dilaporkan ke pihak berwajib. (Redaksi)

Sumber: Koran MERAPI, tanggal 15 April 2020, halaman 5.

Artikel Terkait:

Dua Pelaku Bakal Menyusul Terpidana Kasus Penghina Wartawan

Ejek Pakai Kata “Kutu Kupret” Dihukum 3 Bulan Penjara

Kongres Pers Indonesia 2019 Berjalan Sukses dan telah terbentuk Dewan Pers Indonesia

Disahkan Kemenkumham, LSP Pers Indonesia Jawaban Keresahan Wartawan Soal UKW

Ketum Apkomindo Dukung Saber Pungli

Jakarta, BISKOM – Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya meminta jajaran Polda Metro Jaya untuk tidak ragu menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran PSBB sebagaimana Pergub No. 33/2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta termasuk larangan Ojol untuk mengangkut penumpang. Hal itu menyusul terbitnya Permenhub No. 18/2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang membuka kemungkinan bagi Ojol dapat membawa penumpang selama pelaksanaan PSBB.

Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho. “Polda Metro Jaya harus mengacu pada Pergub tersebut dan bukan pada Permenhub No. 18/2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”. Pergub tersebut merupakan pelaksanaan dari Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan PP No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kemenkes merupakan leading sector dalam penetapan dan pengawasan pelaksaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Peraturan Pemerintah tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Maka, peraturan yang lain wajib disinkronisasikan dengan Permenkes tersebut dan bukan sebaliknya. Pergub yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI sudah sepenuhnya merujuk pada peraturan tersebut. Pilihan Presiden untuk menjadikan Kemenkes sebagai leading sector penetapan dan pengawasan PSBB di Kemenkes sebagaimana PP No. 21/2020 sudah pasti berdasarkan wilayah kewenangan Kemenkes sebagai Kementerian yang membidangi Kesehatan Masyarakat.

“Jadi, dengan alasan apapun, Polda Metro Jaya seharusnya tidak bimbang merujuk pada peraturan yang mana dan bisa menyegerakan untuk melakukan pengawasan PSBB sesuai dengan Pergub DKI Jakarta No. 33/2020” tutur Teguh.

Berdasarkan kajian Ombudsman Jakarta Raya, Pedoman Permenkes yang termuat dalam pasal 15 peraturan tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan sangat jelas dan tidak multi interpretasi. “Menjadi aneh ketika Kemenhub menyatakan dalam pasal 11 ayat 1 poin D memperbolehkan Ojol untuk mengangkut penumpang selama memenuhi protokol kesehatan dan dapat dipastikan bahwa ketentuan dari Kemenhub tersebut tidak sesuai dengan kebijakan Social Distancing,” ujar Teguh.

“Kalau alasanya demikian, maka tidak perlu ada Social Distancing di kendaraan umum lain juga selama memenuhi kaidah protokol tersebut, seperti melakukan disinfectan kendaraan, semua penumpang dan petugas mempergunakan masker dan sarung tangan serta tidak berkendara saat mengalami demam tinggi” menurutnya lagi.

Secara teknis juga akan sangat menyulitkan Anggota Kepolisian dalam penegakan hukum di lapangan, bagaimana memastikan bahwa pengemudi Ojol melakukan disinfectan kendaraanya, dan memastikan ratusan ribu pengedara ojol suhunya sedang tidak tinggi saat bertugas. “Alat kontrol yang paling mudah bagi petugas kepolisian dilapangan adalah dengan melihat Social Distancing pengguna kendaraan, dan karena tidak ada social distancing di motor, maka alasan Kemenkes untuk mengizinkan Ojol hanya untuk pengangkutan barang sangat relevan” tuturnya lagi.

Ombudsman Jakarta Raya sendiri mendukung Pemprov DKI untuk mengajukan PSBB kepada Kemenkes agar ada kepastian wilayah kewenangan Pusat dan Daerah. “Sebelum ada penetapan ini, Kemenhub telah menolak upaya Pemprov DKI untuk melakukan pelarangan operasi Bis Antar Kota Antar Provinsi dan mementahkan rekomendasi dari badan otonomi Kemenhub sendiri yaitu Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPJT) untuk menghentikan pelayanan transportasi antar kota selama pandemic Covid 19” tutur Teguh lagi. “Dengan penetapan PSBB, Rambu-rambunya sudah jelas, sehingga perangkat evaluasinya juga lebih mudah dan upaya Kemenhub untuk membuat aturan di luar kesepakatan tersebut akan mempersulit kerangka evaluasi efektifitas PSBB nantinya.

Peran Kemenhub sebetulnya masih sangat besar untuk membantu para pengemudi Ojol. “Sebagai regulator, Kemenhub sangat mungkin membuat aturan agar dua aplikator Ojol mengurangi jumlah potongan mereka ke para pengemudi yang saat ini berjumlah 20% menjadi 5-10% dulu selama masa pandemi” ujar Teguh. Menurutnya hal itu dimungkinkan, karena seluruh dunia usaha saat ini juga berkorban dan bergotong royong menanggulangi dampak pandemi Covid-19. “Wajar kalau Gojek dan Grab mengurangi jumlah potongan mereka ke para pengemudi saat ini, nilai valuasi perusahaan-perusahaan tersebut sudah melampaui beberapa perusahaan yang berdiri puluhan tahun hanya dengan capaian beberapa tahun saja, dan semua itu berkat jasa para pahlawan jalanan mereka, para pengemudi”.

Selain itu, Kemenhub sebagai kementerian yang membidangi urusan transportasi publik di Indonesia bisa mendorong pihak terkait termasuk OJK dan pihak perbankan untuk segera merealisasikan keringanan kredit bagi para pelaku usaha di industri transportasi termasuk para pengemudi Ojol dan Taxi Online. Peran Kemenhub yang tidak kalah penting adalah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk membantu Pemprov DKI dalam memberikan bantuan sosial bagi para pekerja sektor transportasi.

Ombudsman Jakarta Raya selaku pengawas pelayanan publik di wilayah Jakarta Raya mengingatkan bahwa setiap Pejabat dalam menggunakan kewenangannya wajib mendukung efektifitas PSBB untuk Social Distancing dalam melawan Covid-19, selain itu keberhasilan dalam mencegah penyebaran Covid-19 juga sangat tergantung pada kerjasama para pihak. “Kini rujukannya sudah ada, Permenkes No. 6/2020 dan Pergub No. 33/2020”, semua pihak seyogyanya mengacu kesana termasuk intansi dan perusahaan swasta yang tidak dikecualikan dalam peraturan tersebut untuk mematuhinya” tutupnya. (Hoky)

Jakarta, BISKOM – Dunia, termasuk negeri kita, sedang menghadapi wabah covid-19. Bahkan Presiden sudah menetapkan sebagai bencana nasional. Kini saatnya  semua komponen bangsa harus bahu-membahu melakukan tanggungjawab sesuai tugas dan fungsi (tupoksi) masing-masing. 

Setidaknya ada lima pihak di daerah yang bertanggungjawab langsung menangani korban covid-19, termasuk pemakaman jenazah.

Pertama,  Dinas Kesehatan setempat.  Dinas ini melakukan tupoksi perawatan korban covid-19. Para petugas bidang kesehatan telah berjibaku bekerja keras siang dan malam tanpa mengenal lelah merawat para pasien.  Hasilnya melegakan kita semua. Jumlah  sembuh semakin meningkat. Sedangkan korban yang mendahului kita, jumlahnya semakin tertahan.

Terhadap korban yang mendahului kita sudah dilakukan penanganan sesuai protokol standar WHO agar aman dari kemungkinan penularan virus ini ketika dilaksanakan proses pemakaman.

Harus kita akui,  saat ini para petugas bidang kesehatan menjadi pahlawan kemanusiaan dunia dan bagi negeri ini. Bahkan sudah ada beberapa di antara mereka terkena virus ini setelah kontak dengan pasiennya, dan ada yang mendahului kita.

Namun sedihnya,  masih ada beberapa warga menolak pemakaman pahlawan kemanusiaan ini. Saya ingin mengetuk pintu hati kita semua. Di mana kemanusian yang adil yang kita miliki itu?  Di mana kemanusiaan yang beradab yang kita miliki itu? Bagaimana kalau itu terjadi pada diri atau keluarga kita.  Di keheningan pukul 03.03 dini hari pagi ini,  saat menulis alenia ini, saya hanyut dalam perasaan yang paling dalam. Saya sempat terhenti sejenak. Spontan bibir saya bergetar dan tak terasa air mata menetes.

Kedua,  Dinas Komunikasi dan Informasi setempat.  Dinas ini sejatinya garda paling depan melakukan komunikasi sosialisasi tentang pengetahuan,  kesadaran,  dan sikap  agar masyarakat berperilaku mendukung penuh mencegah penyebaran dan penanganan dampak, termasuk proses pemakaman jenazah korban covid-19.

Dinas ini harus setiap hari berada di tengah masyarakat  melakukan komunikasi kesehatan melalui pengeras suara.  Saya menyarankan,  kegiatan ini direkam dalam bentuk video dan kemudian diposting di berbagai sosial media secara masif.

Jadi,  jika ada penolakan pemakaman jenazah korban covid-19 dari warga, dari aspek ilmu komunikasi, maka dinas ini yang paling bertanggungjawab.

Ketiga,  Dinas Pemakaman setempat. Sepantasnya unit ini yang paling bertanggungjawab dan bertugas melakukan pemakaman jenazah korban covid-19, karena sudah tugas keseharian mereka. 

Ketika  informasi datang dari petugas bidang kesehatan bahwa ada jenazah yang harus segera dimakamkan,  maka Dinas Pemakaman harus serta merta menjemput jenazah dan melakukan pemakaman sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan.

Jadi, tidak boleh ada lagi ke depan ini,  jenazah Saudara dan atau Saudari kita, korban covid-19 yang tidak terurus atau terbengkalai proses pemakaman. Mereka WNI, pemilik sah negeri ini. Juga, mereka warga dunia dan manusia sama dengan kita.

Untuk memperlancar proses pemakaman, saya menyarankan, Dinas Pemakaman setempat menyediakan lahan khusus lebih spesial bagi jenazah korban covid-19. Lokasi makam ini ke depan menjadi  bukti catatan sejarah dunia dan monumen peringatan spirit global.

Keempat, Polisi setempat. Polisi melakukan tugas terkait dengan pengamanan dan penegakan hukum.  Salah satu tupoksi polisi dan sudah dijalankan dengan baik, telah menindak tegas kepada terduga provokator penolak pemakaman jenazah korban covid-19 dan dugaan pelaku penyebar hoax.

Menurut pengamatan saya, polisi telah melakukan tugas kemanusiaan luar biasa. Aparat berperan aktif membantu melakukan pemakaman, penyemprotan disinfektan,  dan bahkan proaktif melakukan komunikasi sosialisasi di tengah masyarakat.

Kelima,  peran serta masyarakat. Keberhasilan penanganan penyebaran dan dampak covid-19 sangat ditentukan oleh peran serta  aktif masyarakat setempat mendukung segala program pemerintah, termasuk pelaksanaan proses pemakaman jenazah.  (Hoky)

Penulis: Emrus Sihombing, Direktur Eksekutif dari Lembaga EmrusCorner

Jakarta, BISKOM – Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya akan terus memantauperkembangan penanganan terkait kasus penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban transpuan berinisial MR atau AM di Kawasan Jakarta Utara pada tanggal 4 April 2020.

Sebagai bagian dari pengawasan terhadap proses penyidikan, Tim Pemeriksa Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya telah melayangkan surat permintaan keterangan kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya terkait kasus tersebut. Ombudsman sendiri, sesuai dengan kewenangannya, mencatatkan pengawasan terhadap kasus tersebut sebagai bagian dari laporan Inisiatif dengan nomor registrasi: 0093/IN/IV/2020/JKR tanggal 7 April 2020.

“Pengawasan ini kami lakukan, agar proses penyidikan kasus dilakukan dengan pendekatan baru Polri, Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter), dan memenuhi seluruh kaidah penyidikan sebagaimana yang diamanatkan di dalam KUHAP” tutur Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya, Teguh P Nugroho.

Sejauh ini Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya telah mendapat informasi awal yang diperoleh langsung dari beberapa Penyidik. Kasus tersebut saat ini tengah ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Cilincing. “Saya kira Penyidik telah membuat rencana penyelidikan/penyidikan dan segera melengkapi administrasi penyelidikan dan penyidikan sebagaimana ketentuan,” tambah Teguh.

Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya sendiri mendorong para Penyidik untuk segera berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum, diselesaikannya berkas perkara dan segera dapat menyidangkan para tersangka sesuai dengan ketentuan agar tidak terjadi maladministrasi penundaan berlarut dalam kasus ini. “Kami menunggu tanggapan dari Penyidik terkait permintaan keterangan yang telah kami sampaikan sehingga kami dapat menilai dan melakukan analisis jika ada dugaan maladministrasi dalam penanganan kasus ini,” tegas Teguh melalui keterangan tertulis kepada media (13/04).

Berdasarkan data pengaduan masyarakat ke Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya terkait dengan pelayanan publik di lingkungan Kepolisian sendiri didominasi oleh dugaan Maladministrasi penundaan berlarut, yaitu perkara yang tidak segera mendapatkan penyelesaian dan kepastian hukum dengan segala hambatan dan kesulitan yang dihadapi oleh Penyidik yang menangani perkara.

“Kami memberikan perhatian khusus pada kasus ini mengingat tingginya angka tindak diskriminatif kepada para transgender dan LGBT di Indonesia karena mereka juga Warga Negara yang berhak mendapatkan pelayanan yang sama dengan Warga Negara lainnya” ujar Teguh lagi. Untuk itu, atasan Penyidik serta Pejabat Pengemban Fungsi Pengawasan Penyidikan harus dapat memberikan arahan, evaluasi proses penyelidikan atau penyidikan,” jelas Teguh. Hal ini penting karena proses penegakan hukum wajib memenuhi rasa keadilan bagi korban ataupun keluarga korban. (Hoky)

Jakarta, BISKOM – Tingginya minat para wartawan dan masyarakat umum untuk mengikuti program Diklat Junralistik Corona yang sedang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN-PPWI), mendorong pantia diklat membuka pendaftaran peserta untuk angkatan berikutnya. Sebagaimana diketahui, dalam rangka mengisi masa-masa stay at home akibat bencana Virus Corona atau Covid-19 saat ini, PPWI Nasional menginisiasi sebuah program pendidikan dan latihan jurnalistik bagi wartawan, pewarta warga, dan masyarakat umum.

Menurut inisiatornya, Wilson Lalengke, disamping untuk membekali para peserta tentang jurnalistik, kegiatan itu juga dimaksudkan dalam rangka menggalang dana untuk membantu warga masyarakat yang terdampak Covid-19. “Daripada waktu habis terbuang percuma selama dipaksa tinggal di rumah akibat bencana Covid-19 ini, lebih baik kita belajar sambil beramal. Belajar jurnalistik sambil membantu warga miskin yang terdampak kebijakan stay at home yaa,” ujar Wilson yang juga adalah Ketua Umum PPWI, Minggu, 12 April 2020.

Kegiatan Diklat dengan durasi tiga hari itu didesain untuk menghasilkan wartawan dan pewarta warga yang cerdas, handal, dan mumpuni di bidang jurnalistik. Peserta diklat diberikan materi terkait Dasar-dasar Bahasa Indonesia, Cara Praktis Membuat Berita/Artikel, Editing atau Penyuntingan Artikel, dan Cara Praktis Mengunggah Berita di Media Online.

Pembelajaran angkatan pertama Diklat Jurnalistik Corona ini telah berjalan dari tanggal 11 April dan akan berakhir pada tanggal 13 April 2020. Peserta angkatan pertama berjumlah sebelas orang, berasal dari Pidie Jaya, Aceh satu orang; Palembang dan Kayuagung, Sumatera Selatan, masing-masing dua orang; Jakarta tiga orang; serta Bandung, Puwakarta, dan Karawang, Jawa Barat masing-masing satu orang.

Sebagai respon atas minat yang tinggi dari kalangan jurnalis dan warga masyarakat untuk mengikuti program ini, PPWI Nasional melalui panitia pelaksana, membuka kesempatan pendaftaran untuk angkatan kedua. Hal itu sebagaimana diungkapkan Agung Jepriansyah, koordinator diklat, bahwa program angkatan berikut segera akan dimulai.

“Rencananya, Rabu 15 April ini sudah dimulai kelas diklat angkatan kedua. Sekarang sudah kami buka pendaftaran bagi peserta diklat berikutnya,” ujar Agung yang merupakan Sekretaris DPC PPWI Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan itu, Minggu, 12 April 2020.

Terkait syarat pendaftaran, Agung mengatakan bahwa syaratnya sama dengan angkatan terdahulu. Posedur pendaftaran juga sama. Secara detil, Agung menginformasikan proses pendaftaran peserta diklat angkatan kedua sebagaimana berikut ini.

Waktu Pelaksanaan Diklat:

Tanggal 15 – 17 April 2020, pada pukul 09.30 – 12.00 WIB setiap harinya.

Waktu Pendaftaran:

Sejak informasi ini disebarluaskan sampai dengan kegiatan diklat akan dimulai atau saat kuota 30 orang peserta terpenuhi.

Materi Diklat:

– Dasar-dasar Bahasa Indonesia

– Cara praktis membuat berita (hard/straight news)

– Editing (penyuntingan) artikel/berita

– Cara praktis mengunggah berita di media online (www.pewarta-indonesia.com)

Peserta:

– Wartawan/jurnalis

– Pelajar/Pembelajar

– Masyarakat umum

– Maksimal 30 orang per kelas

Tempat diklat:

Belajar dari rumah masing-masing melalui jaringan online (WhatsApp Classroom, Zoom Avis-Classroom)

Jadwal materi diklat:

– Hari pertama: Dasar-dasar Bahasa Indonesia, Cara praktis membuat berita

– Hari kedua: Editing/penyuntingan berita/artikel

– Hari ketiga: Cara praktis mengunggah berita di media online

Biaya (donasi):

Setiap peserta diharapkan untuk memberikan donasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah saja). Seluruh dana yang terkumpul akan dikelola oleh team PPWI untuk disalurkan kepada warga masyarakat yang kesulitan bahan pangan selama menjalani masa bencana Covid-19.

Metode kegiatan diklat:

1. Transfer donasi Diklat Jurnalistik Corona sebesar Rp. 100.000,- ke rekening Bank BNI Cabang Senayan, Nomor Rekening: 0243142926, Atas Nama: Persatuan Pewarta Warga Indonesia.

2. Kirimkan nomor WA Anda bersama bukti transfer donasi ke Sdr. Agung Jepriansyah (+62-857-8992-5565) untuk kemudian dimasukkan ke dalam kelas WA Diklat Jurnalistik Corona, informasikan kelas yang diinginkan (pagi atau siang).

3. Setiap peserta hadir online sesuai jadwal yang dipilihnya saat mendaftar untuk mengikuti pembelajaran online.

4. Materi tertulis dan rekaman suara akan disampaikan melalui jaringan WhatsApp Classroom-nya untuk dipelajari, dimengerti, dan dipahami.

5. Selanjutnya peserta dapat mengajukan pertanyaan, baik tertulis maupun rekaman suara untuk diberikan penjelasan maupun didiskusikan bersama rekan sekelasnya.

6. Penugasan, praktek menulis sesuai materi yang baru saja diberikan dan didiskusikan, dan dikumpulkan saat itu juga.

7. Pemberian tugas PR, praktek menulis untuk dikerjakan seusai jam belajar online.

Narasumber/Trainer:

– Wilson Lalengke (Ketua Umum PPWI, Pimred KOPI)

– Mung Pujanarko (Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Jayabaya, Pimred Penanegeri.Com)

– Simon Syaefudin (Wartawan Senior, mantan redaktur Republika)

Fasilitas:

– Sertifikat Diklat dari PPWI Nasional (E-Sertifikat).

– Akses menjadi penulis di Koran Online Pewarta Indonesia dan Jaringan PPWI Media Group.

– Menjadi anggota Komunitas PPWI Nasional dan di daerah masing-masing.

– Kesempatan beramal bagi sesama warga bangsa Indonesia di masa sulit bencana Covid-19.

“Silahkan manfaatkan peluang belajar jurnalistik ini sambil mengisi waktu luang yang ada. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat PPWI Nasional di 021-53668243, SMS/WA 081371549165 (Shony). Terima kasih,” tutup Agung. (Red)

Semarang, BISKOM – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menyiapkan Taman Makam Pahlawa. (TMP) yang ada di seluruh Jawa Tengah bagi perawat, dokter dan tenaga medis yang meninggal akibat Covid-19.

Langkah itu diambil lantaran ia tak ingin kasus penolakan pemakaman di Kabupaten Semarang terulang lagi.

“Saya sudah perintahkan Dinsos dan Kesra untuk mempersiapkan ini. Satu soal tempatnya, kedua soal administrasinya, agar penempatan seseorang di Taman Makam Pahlawan sesuai,” kata Ganjar di Rumah Dinas (Puri Gedeh), Sabtu (11/4/2020).

Sejauh ini, ia telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk bupati/ wali kota di seluruh Jawa Tengah. Dua langkah telah dilakukan, yakni persiapan tempat dan pengurusan administrasi.

“Kalau satu dua hari ini selesai proses itu, minggu depan sudah bisa dilaksanakan,” paparnya.

Secara tegas, Ganjar mengambil kebijakan TMP untuk pemakaman dokter, tenaga medis dan perawat yang meninggal akibat Covid-19 karena sempat terjadi penolakan pemakaman perawat di Kabupaten Semarang. Menurutnya, kejadian itu membuat seluruh masyarakat sakit hati.

“Masa seorang pejuang yang sudah berjuang ditolak. Ini menyakitkan betul, iki natu ati (bikin sakit hati),” ucapnya.

Ganjar menekankan, seluruh dokter, perawat dan tenaga medis sudah semestinya mendapat penghormatan. Sebab, mereka sudah berjuang mengorbankan dirinya untuk mengatasi wabah Covid-19.

“Dan mereka tahu, bahwa itu berisiko pada keselamatannya. Kita harus memberikan penghormatan setinggi-tingginya. Saya kira, Taman Makam Pahlawan adalah tempat yang sangat tepat untuk mereka,” tegasnya.

Ditambahkan, jika TMP tidak cukup, Ganjar akan menyiapkan tempat baru yang nantinya dinamakan Taman Makam Pahlawan.

“Kalau ada area eksisting di Taman Makam Pahlawan, maka bisa dipakai. Tapi kalau sudah penuh, kita bisa membuat tempat khusus baru yang dikasih nama Taman Makam Pahlawan khusus untuk mereka,” pungkasnya.

Tindakan Ganjar mendapat apresiasi dari masyarakat, seperti yang diungkapkan salah satu mantan pengurus pusat putra veteran pejuang kemerdekaan yang juga anggota FKPPI yang ditemui kongkrit.com di Semarang, bahwa keputusan Ganjar Pranowo yang juga Dewan Penasihat KB FKPPI Jawa Tengah sangat mulia dan patut diikuti oleh kepala daerah lainnya yg mengalami penolakan warga atas pemakaman tim medis yg gugur korban Covid19. (fredi)

Sumber: Kongkrit.com