Jakarta, BISKOM – Di masa pandemi Covid-19 ini jemaat mengikuti ibadah di rumah masing-masing yang disiarkan dari rumah-rumah ibadah. Salah satu ibadah dilakukan oleh Gereja HKBP melalui live streaming (LS) dalam jaringan (daring) pada link youtube ( https://youtu.be/d1DS5XrgCrA )

Emrus Sihombing selaku Jemaat HKBP mengatakan. “Tuhan mengajarkan umatnya agar senantiasa bersyukur dalam segala perjalanan hidup, termasuk pelaksaan ibadah dalam jaringan (Daring).” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, “Baru saja siang ini selesai ibadah yang diselenggarakan oleh Gereja HKBP sangat khusyuk melalui live streaming. Pelaksanaan berjalan baik sekali mulai dari susunan tata ibadah hingga pelaksanaannya. Tak ubahnya seperti berada di rumah ibadah.” ungkap Emrus.

Emrus juga memberikan masukan yaitu, “Hanya satu masukan untuk ibadah selanjutnya, menurut hemat saya, agar posisi berdiri tiga pendeta seperti dalam gambar di bawah ini (terlampir) lebih berjarak antara 1,5 sampai dengan 2 meter supaya lebih sesuai dengan protokol jarak fisik dalam rangka upaya kita bersama memutus mata rantai penyebaran Covid-19.” usulnya. (Hoky)

Jakarta, BISKOM – Pekan ini ada berita tindakan kriminal diduga dilakukan oknum  mantan tahanan baru keluar penjara dan dugaan adanya skenario menciptakan penjarahan.

Merujuk pada berita tersebut, menurut hemat saya, agar semua kalangan meningkatkan kewaspadaan melalui komunikasi keamanan terhadap kemungkinan dan atau tindak kejahatan. 

Untuk itu, ada dua hal yang perlu dikomunikasikan kepada setiap anggota masyarakat yaitu, menumbuhkan kesadaran dan perilaku untuk menjadi mitra  solid kepolisian dan mendorong membentuk pertahanan sipil (Hansip) serta membuat WA group pada setiap Rukun Tetangga (RT).

Pertama,  sebagai mitra solid bagi polisi.  Setiap warga masyarakat mendukung tindakan penegakan hukum oleh aparat Polsek setempat menangani segala bentuk tindakan kejahatan.

Selain itu, bila ada informasi sekecil apapun dimiliki warga mengarah kemungkinan dugaan tindakan kejahatan,  langsung masuk ke WA group mereka dan mengkomunikasikan kepada aparat Polsek setempat lewat pesan WA dan atau menggunakan saluran media lainnya. 

Untuk itu,  setiap Polsek perlu melakukan komunikasi sosialisasi tentang hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh warga bila ada gejala dan atau dugaan tindakan kejahatan di tengah masyarakat untuk menghindari main hakim sendiri yang berpotensi menimbulkan masalah baru.

Kedua,  membentuk kelompok-kelompok dalam sebuah wadah Hansip di setiap RT. Tugasnya, memonitor dan melakukan ronda secara teratur dan bergiliran pada jam-jam yang potensial kemungkinan terjadi kejahatan sesuai karakter wilayah RT setempat.  Sebab,  bisa saja kejahatan terjadi pada malam dan atau siang hari.

Yang tak kalah pentingnya, Hansip melakukan komunikasi dan koordinasi dengan aparat Polsek setempat. Karena itu, Hansip sangat strategis mencegah kemungkinan terjadi tindak kejahatan sebagai salah satu upaya pemolisian masyarakat (Polmas)/community policing. Artinya, adanya kesadaran dan perilaku dari setiap warga masyarakat berperan aktif penjaga keamanan dan melakukan tertib hukum.

Dengan terbentuknya Hansip dan melakukan tugas ronda  pengamanan akan membantu kepolisian melakukan tugas lebih efektif dalam penegakan hukum terkait dugaan pelaku kejahatan. (Hoky)

Sumber: Rilis Emrus Sihombing, Direktur Eksekutif dari Lembaga EmrusCorner

Arikel Terkait:

Kongres Pers Indonesia 2019 Berjalan Sukses dan telah terbentuk Dewan Pers Indonesia

Disahkan Kemenkumham, LSP Pers Indonesia Jawaban Keresahan Wartawan Soal UKW

Jakarta, BISKOM – Untuk memberikan pengamanan bagi para petugas selama menangani pandemi virus corona (covid 19), anggota DPRD DKI Jakarta Jupiter dan Dimas Raditya Nazar, bekerjasama dengan Kiki, Deni dan Aditya mewakili Baksos Lintas Komunitas Security CCTV,  lalu Soegiharto Santoso alias Hoky, Vincent Suriadinata dan Cepu Supriyanto mewakili APTIKNAS dan APKOMINDO, lalu Hardy mewakili HMCC, kemudian Harry  dan Temmy mewakili Warga GBC, serta masih ada Robert Anton mewakli Warga Ancol Barat, pada hari Rabu (8/4) memberikan bantuan ratusan Alat Pelindung Diri (APD) kepada petugas Polres Jakarta Utara.

Bantuan tersebut diterima langsung oleh Kapolres Jakarta Utara Kombes Budhi Herdi Susianto di posko bantuan kemanusiaan Covid 19 Polres Metro Jakarta Utara.

Selain APD yang di pelopori oleh  kedua anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta tersebut juga ada baksos dari lintas komunitas security CCTV, APTIKNAS, Warga HMCC, warga GBC, Warga Ancol Barat, bersama-sama memberikan bantuan, 50 paket sembako, 200 botol hand sanitizer, 3000 masker dan 2 mesin semprot disinfektan.

Kapolres Jakarta Utara, Kombes Budhi Herdi Susianto mengapresiasi apa yang dilakukan kedua anggota DPRD DKI Jakarta bersama Masyarakat Lintas Komunitas ini.

“Bantuan ini akan disalurkan kepada para tenaga medis dan masyarakat yang membutuhkan, dan sebagian kita gunakan sendiri, karena kita juga membutuhkan APD selama menjalankan tugas,” ujar Kombes Budhi Herdi.

Jupiter mengatakan, “Sebagai garda terdepan dalam penanganan corona, petugas kepolisian dan petugas medis harus dilengkapi dengan alat pelindung diri, sehingga mereka menjadi aman dan nyaman selama bertugas, oleh karena itu kami mengulirkan gerakan nyata ini, semoga banyak yang turut tergerak hatinya untuk membantu sesama manusia,” katanya.

Hal senada dikatakan Dimaz Raditya Nazar, menurutnya dalam kondisi seperti ini dibutuhkan kebersamaan para pengusaha, warga dan petugas untuk saling membantu dalam mencegah penyebaran covid 19.

“Bukan hanya petugas medis, maupun kepolisian, semuanya juga harus saling membantu untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19. Diantaranya dengan berdiam diri di rumah, dan yang memiliki kelebihan ekonomi juga membantu seperti pemberian sembako, alkes atau peralatan APD,” ungkapnya.

Senada dengan para anggota Dewan, Ketua Umum APTIKNAS, Soegiharto Santoso alias Hoky bersama kawan kawan lintas komunitas juga  berharap, kegiatan bakti sosial seperti ini juga bisa diikuti oleh seluruh anggota – anggota Dewan lainnya maupun lapisan masyarakat yang memiliki ekonomi lebih agar secara bersama-sama dapat saling membantu satu dengan yang lainnya.

Selain mengapresiasi kepada Jupiter yang mempelopori gerakan ini, Hoky selaku Ketum APTIKNAS mengatakan, “saya juga mengapresiasi kepada teman-teman yang turut serta tergerak hatinya untuk membantu gerakan ini, khususnya kepada Bro Kiki yang sangat aktif berperan dengan gerakan penggalangan dana dan terus berkoordinasi dengan teman-teman yang lainnya, semoga  pandemi virus corona dapat segera berakhir.” ungkapnya.

Wabah Virus Corona atau Covid19 ini mengajarkan kita untuk saling berbagi kasih dan senasib sepenanggungan agar kita semua bisa hidup lebih baik bersama dan menghargai alam tempat kita hidup di masa ini dan di masa yang akan datang. (Redaksi) 

Artikel Terkait Polri:

Ketum Apkomindo Dukung Saber Pungli

PRN Mengelar Aksi Damai Mendukung Kapolri Membongkar Peristiwa Kerusuhan 21-22 Mei 2019

BISKOM Mengucapkan Selamat HUT Bhayangkara ke 71 Tahun
Masyarakat & POLRI Bersatu Bergerak Bersama Melawan Narkoba
Mabes Polri Gandeng Media OnLine
Polri Sosialisasikan 11 Program Utama “Promoter”

BNPT mendukung PBB memerangi ancaman penyebaran Violent Extremism
Luncurkan Buku, Petrus Golose Ungkap Aktivitas Teroris di Internet
PETRUS REINHARD GOLOSE: Bahaya! Teroris Kembali Intai Cyberspace
SIDNEY JONES: Blokir Situs Bukan Solusi Cegah Radikalisme
Polri, TNI dan Kejaksaan Bersinergi Tanggulangi Terorisme
Petrus Reinhard Golose: BNPT Upayakan Indonesia Bebas Dari Terorisme

APKOMINDO Optimis Teror Bom Tak Ganggu Bisnis TI
Komjen Anang Iskandar: “4 Juta Pecandu Tanggung Jawab Saya”
Penyegaran Tugas, Polri Rotasi Sejumlah Jabatan
Nanan Soekarna Dilantik Menjadi Wakapolri
Kapolda Jawa Timur, Anton Bachrul Alam: Optimalkan TI Untuk Layani Masyarakat
Petrus Golose Raih Gelar Doktor
Kombes Rycko Raih Doktor UI Ke 7
Aris Budiman, Anggota Polri Kembali Raih Doktor UI
Benny Jozua Mamoto, E-Terrorism Butuh Penanganan Khusus
Dengan TI Polri Janjikan Pelayanan Cepat
Polda Metro Optimalkan Layanan Website
Narkoba: Menggiurkan Tapi Mematikan
Sambodo Purnomo Yogo: Dengan TI, Polisi Tingkatkan Citra dan Kinerja
Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan HKI
Bintara Polda Metro Jaya Raih Sertifikat Komputer Forensik
Hindari Bisnis Dari Permasalahan Hukum
29 Mobil Patroli Polisi Dipasangi GPS
Polri Siap Amankan Pemilu 2009
Ketika BIN Memantau JEJARING SOSIAL
UU HAKI Tekan Kerugian Negara
Badan Cyber Nasional Siap Amankan Informasi Cyber
AKBP Yakub Dedy Karyawan: Sistem Tilang Elektronik Siap Diberlakukan
KOMPOL ERWIN HARTA DINATA: TI Bantu Pelihara Keamanan Masyarakat
BISKOM – Polri Sosialisasikan Permasalahan Hukum TI
Kuatkan Energi Digital Indonesia, Pemerintah Siapkan Sejumlah Kebijakan

Jakarta, BISKOM – Di era kemajuan teknologi komunikasi di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia, membuat semuanya lebih transparan, terukur dan objektif.

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbaik di dunia menghargai kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin konstitusi kita, dipastikan penegakan hukum lebih terukur dibanding negara lain dengan kualitas demokrasi masih dipertanyakan.

Oleh karena itu, ada kalangan tertentu mewacanakan salah satu dari lima telegram Kapolri, terkait dengan penghinaan kepada penguasa/presiden dan pejabat pemerintah agar dicabut, menurut hemat saya, berlebihan.

Sebab, segala bentuk penghinaan dari seseorang kepada orang lain, tak terkecuali penghinaan kepada presiden, adalah bentuk perbuatan yang tidak linear dengan UU pidana.

Jadi, telegram Kapolri terkait dengan penghinaan kepada presiden sebagai pemberitahuan yang sekaligus pesan moral dan tindakan preventif dalam rangka tertib hukum bagi setiap orang yang ingin berpendapat, termasuk wacana terkait covid-19, agar dilakukan berbasis fakta, data dan bukti terverifikasi.

Karena itu, Indonesia sebagai negara hukum mengedepankan keberadaban (kemanusiaan yang beradab) maka penegakan hukum berdasarkan kemanfaatan. Artinya, mengutamakan himbauan, tindakan preventif (seperti patroli gabungan, penetapan PSBB oleh pemda). Kemudian, tentu bila masih diperlukan, sebagai pamungkas baru penegakan hukum objektif untuk kepentingan umum, asas kepastian hukum, menegakkan keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri bagi masyarakat, yang disebut sebagai ultimum remedium.

Di samping itu, lazimnya berwacana di ruang publik, melontarkan kritik, dan berdebat, sama sekali tidak boleh menyinggung latar belakang seseorang dari aspek apapun yang sifatnya membunuh karakter, apalagi menghina atau merendahkan.

Yang harus dikritik, atau ditanggapi atau dievalusi dari pejabat dan atau presiden menyangkut pandangan, kebijakan, program dan kinerja. Tentu disertai sajian fakta, data dan bukti sehingga bangunan argumentasi menjadi kuat dan terpercaya. Lebih baik lagi disertai solusi yang operasional, sehingga terhindar dari tindakan menghina. (Hoky)

Jakarta, BISKOM – Ketua Dewan Pimpinan Daerah DKI Jakarta Bintang Muda Indonesia Hasbil  Mustaqim Lubis, ST. menyampaikan dalam keterangan tertulisnya kepada reporter jumat (10/04).

Saat ini sudah ada informasi perusahaan yang akan melakukan PHK kepada para pekerja sebagai imbas dari pandemi corona. Hal ini menjadi fakta, apa yang dikhawatirkan(BMI)akan terjadinya PHK besar-besaran sudah terlihat di depan mata.

Karena itu, (BMI)mendesak agar pemerintah dengan segala upaya dapat melakukan langkah-langkah konkret dan terukur untuk meminimalisir memastikan agar Dampak pekerja yg kena PHK  ini mendapatkan solusinya.

Disebutkan oleh Hasbil, Adanya rumor soal PHK besar besaran ini menjadi momok menakutkan sesuatu yang menghawatirkan bagi sejumlah buruh yg akan terkena groundit di tengah padememi wabah corona covid 19.

Di sejumlah wilayah pekerja buruh di perusahaan-perusahaan, pabrik pekerja buruh pertambangan, konveksi  juga terancam PHK lantaran pemilik perusahaan mengaku sudah tidak punya uang untuk memberikan upah.

“Sementara itu, ribuan buruh di perusahaan tekstil di wilayah sejumlah daerah  yang habis kontrak sudah tidak diperpanjang lagi. Hal yang sama juga terjadi di banyak perusahaan lain. Dengan kata lain, mereka kena  PHK dan ini sangat mengkhawatirkan sekali.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per tanggal  7 April, sektor formal yang merumahkan dan melakukan PHK sebanyak 39.977 perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh/tenaga kerja sebanyak 1.010.579 orang.

Rinciannya yakni pekerja formal dirumahkan sebanyak 873.090 pekerja/buruh dari 17.224 perusahaan dan di-PHK sebanyak 137.489 pekerja/buruh dari 22.753 perusahaan.

Sementara jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal sebanyak 34.453 perusahaan dan jumlah pekerjanya sebanyak 189.452 orang.

“Total jumlah perusahaan yang merumahkan pekerja dan PHK sebanyak 74.430 perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh/tenaga kerja sebanyak 1.200.031” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangannya, Rabu (8/4/2020) dari berbagai sumber.

Selanjutnya, “Terkait permasalahan di atas, Pemerintah memberikan beberapa solusi, salah satu yang saya lihat paling konkret adalah, merealisasikan janji kampanye Jokowi saat pilpres 2019 lalu yaitu melakukan percepatan pelaksanaan Kartu Pra Kerja dengan sasaran pekerja/buruh yang ter-PHK dan pekerja/buruh yang dirumahkan baik formal maupun informal.”

“Nah,kemudian ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam mencari solusi permasalahan di atas. Kartu Pra Kerja adalah solusi jangka pendek menurut hemat saya. Dimana kebijakan ini hanya mampu bertahan dalam hitungan bulan jika di lihat dari porsi anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lihat saja kemampuan keuangan negara kita saat ini yang telah mengalami defisit APBN yang cukup besar angka nya.” Ucapnya.

Lanjut Dia juga menuturkan, Kondisi ini lah yang sangat mengkhawatirkan nasib para pekerja/buruh kedepan atau jangka panjang nya. Oleh karena itu, ada beberapa ide atau pendapat yang ingin saya sampaikan ke pemerintah terkait permasalahan di atas agar buruh mampu bertahan hidup ke depannya di stuasi yang sangat sulit saat ini. Di antara nya adalah :

Pertama, hidupkan usaha berbasis Home Industry,Salah satu upaya nyata yang bisa pemerintah lakukan adalah menggalakkan usaha basis home industry untuk pekerja/buruh yang terkena PHK.

Ini adalah momen yang tepat bagi pemerintah untuk mendorong rakyat Indonesia mampu berusaha mandiri. Pemerintah memberikan support ke pekerja/buruh dalam hal pelatihan ataupun modal kerja nya.

Saya rasa Pemerintah pastinya punya data, selama ini produk apa saja yang di impor, dari list produk impor yang ada, pemerintah dapat mengarahkan ke pekerja/buruh mana saja yang bisa di buat oleh pekerja/buruh di rumah masing masing.

Tentunya pasti ada banyak item produk yang bisa pekerja/buruh buat karena selama ini mereka juga sudah terbiasa dengan dunia kerja. Persoalan bahan baku adalah persoalan teknis yang pastinya bisa di sediakan oleh pemerintah. Nah hasil produk para pekerja/buruh ini nanti nya, pemerintah tinggal atur ataupun di buat regulasi nya, mana yang akan di jual untuk kebutuhan dalam negeri (lokal) ataupun mana yang untuk ke butuhan luar negeri (Ekspor). Untuk lokal, pemerintah bisa atur dalam regulasi TKDN (tingkat kandungan dalam negeri) yang lebih pro ke rakyat Indonesia agar produk basis home industry ini dapat di jual untuk kebutuhan dalam negeri.

Dia juga menegaskan, “Saya yakin, jika ini mampu di dorong pemerintah dengan cepat tepat, maka solusi jangka panjang untuk permasalah para pekerja/buruh yang terkena PHK akan terjawab, Para pekerja/buruh akan memiliki pendapatan sendiri kedepan nya tanpa harus membebani postur APBN Indonesia.”

Kedua, Dalam 1 tahun, Bebaskan bunga pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) selama 6 bulan bagi para pekerja/buruh yang ingin membuka usaha sendiri serta terapkan persyaratan yang tidak memberatkan para pekerja/buruh agar para pekerja/buruh bisa mendapatkan kredit usaha rakyat dengan mudah. Jadi selama 6 bulan pertama, Para Pekerja/Buruh hanya membayar pokok hutang saja.

Nah untuk 6 bulan selanjutnya, baru pembayaran bunga utang dan pembayaran pokok utang dapat di jalankan seperti biasa. Saran saya bunga utang dikenakan sebesar 0.2% flat selama 6 bulan. Hal ini berlaku untuk semua bank milik pemerintah (BUMN). Untuk bank asing dapat di bicarakan kembali secara bersama sama agar ketemu titik solusinya. Jika ini dapat direalisasikan dengan baik saya rasa usaha yang di lakukan para pekerja/buruh mampu mengurangi beban hidup mereka selama satu tahun. Untuk tahun selanjutnya sudah bergulir dengan terbiasa bahwa para pekerja/buruh yang terkena PHK telah memiliki usaha nya sendiri, dengan kata lain para pekerja/buruh sudah memiliki pendapatan tetap.”

Saya juga  mengingatkan, terdapat 4 hal yang memicu gelombang PHK jika tidak segera diselesaikan. Pertama, ketersediaan bahan baku di industri manufaktur yang mulai menipis. Khususnya bahan baku yang berasal dari impor, seperti dari negara China, dan negara-negara lain yang juga terpapar Corona. Kedua mengenai melemahnya rupiah terhadap dollar, ketiga menurunnya kunjungan wisatawan ke destinasi pariwisata, dan keempat anjloknya harga minyak dan indeks saham gabungan.

“Karena itu, inilah saatnya yang tepat bagi pengusaha untuk meliburkan karyawannya secara bergilir,” katanya. Selain menghindari penularan COVID-19, dengan diliburkan, pengusaha bisa mengurangi biaya produksi; seperti biaya listrik, gas, transportasi, dan maintenance/perawatan. Sehingga perusahaan bisa mengkonversikan penghematan tadi untuk membayar upah buruh secara penuh dan THR 100% bagi buruh yang diliburkan.

BMI memprediksi, dalam 2 bulan akan terjadi PHK puluhan ribu buruh. Bahkan jika permasalahan di atas tidak segera diselesaikan, tidak menutup kemungkinan ratusan ribu buruh bakal kehilangan pekerjaan.”

Mengingat saat wabah Covid-19 ini banyak keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, selain mereka juga tidak bisa bekerja secara leluasa setelah ada imbauan untuk bekerja dari rumah WFH work from home.

“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial untuk keluarga prasejahtera Indonesia, agar dapat menjaga daya beli mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok,” kata dia, tujuan pencairan setiap bulan ini di lakukan agar keluarga prasejahtera bisa memenuhi kebutuhan dan asupan nutrisi dengan memanfaatkan pemasukan uang bulanan dari program tersebut, itu solusi efektif bagi keluarga pra sejahtera, akan tetapi, di sisilain dampak dari PHK Buruh Pabrik harus ada jalan solusinya tentunya yang seperti saya katakan tadi.” pungkasnya. (Reporter Barley)

Jakarta, BISKOM – Dalam kondisi mewabahnya virus corona atau Covid 19 ini, tentu saja keberadaan alat bantu pernapasan ventilator menjadi  sangat dibutuhkan sekali, karena seperti telah kita ketahui bersama tentang gejala-gejala awal terjangkitnya seseorang dengan virus corona adalah batuk dan pilek.

Oleh karena itu jika kondisi tersebut dibiarkan, maka seseorang yang telah terinfeksi virus Corona akan mengalami kesulitan bernapas yang ditandai dengan adanya pneumonia, karena sesungguhnya Ventilator merupakan mesin penunjang kehidupan untuk membantu pernapasan bagi pasien yang tidak dapat bernapas sendiri  secara normal.

Ventilator dapat membantu pasien agar mendapat asupan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, alat tersebut  berfungsi untuk membantu menyuplai oksigen kedalam saluran pernafasan.

Pemerintah dan masyarakat  saat ini telah banyak yang mengetahui tentang sangat dibutuhkannya alat ventilator yang merupakan bagian dari alat medis untuk membantu pernapasan pasien terinfeksi virus Corona, namun demikian karena minimnya persediaan ventilator tersebut, tentu saja harga ventilator di pasar menjadi sangat tinggi dan sulit diperoleh.

Kabar baiknya saat ini Ir. Yohanes Kurnia yang mengeluti bidang pembuat robot dan pendiri sekolah robot bersama  team SARI TEKNOLOGI dan dibantu oleh Universitas Gunadarma yaitu Prof. Adang Suhendra dan Dr. Bhakti Gunawan telah berhasil membuat Ventilator , sehingga ingin memperkenalkan Ventilator yang mungkin pertama kali siap untuk diproduksi secara masal untuk bangsa dan negara Indonesia.

Yohanes mengatakan, “Kami hanya ingin membantu teman-teman dokter di barisan terdepan yang membutuhkan ventilator atau alat bantu pernafasan bagi yang terkena virus Covid 19, dengan dukungan dan bantuan dari Universitas Gunadarma kami telah berhasil menyelesaikan DESAIN, KONSEP SISTEM KNOCKED DOWN DAN LOW COST VENTILATOR dengan material hampir semuanya dari dalam negeri untuk dapat diproduksi dengan cepat, singkat, efisien dan semurah mungkin, tapi bukan murahan dan alat ini saya sebut as designer of Ventilator KDLC IOT Based.” Ujarnya.

Lebih lanjut Yohanes memohon doa restunya untuk mulai minggu depan akan mengadakan uji klinis dan mengajukan ijin untuk alat ini, agar dapat digunakan dan diproduksi sebanyak-banyaknya untuk Bangsa dan Negara Indonesia.

Sementara itu Soegiharto Santoso alias Hoky, selaku ketua Umum APTIKNAS mengatakan, “kami dari APTIKNAS sangat mendukung karya-karya anak bangsa dan ini merupakan kebangga kita bersama dan dapat menolong kita semua untuk melawan virus corona dan menolong pasien yang terjangkit virus corona , saya juga selalu mendukung Indonesia maju bersama karya anak bangsa khususnya sesuai bidang kami yaitu di Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan mendukung Teknologi Otomasi yang memang terus kami kembangkan bersama teman-teman, apalagi produk Portable Robot Ventilator ini memanfaatkan teknologi internet of things (IoT).” Ungkapnya.

Hoky juga menyampaikan akan menginformasikan lebih lanjut tentang perkembangan hasil uji coba Ventilator yang melibatkan Universitas Gunadarma dan juga beberapa dokter, “saya juga berharap karya anak bangsa ini dapat segera memperoleh ijin dari pihak kementerian terkait dan dipermudah dalam seluruh pengurusan ijin-ijinnya dan juga hak ciptanya. Meskipun saat ini sedang dalam kondisi pandemi virus Covid-19 dan besok telah dijalankan pemberlakuan PSBB di wilayah DKI Jakarta, kami tetap terus berupaya menuntaskan penyelesaian produk Portable Robot Ventilator ini. ” Pungkasnya sambil bergegas berangkat lagi untuk menjumpai Yohanes dan Prof. Adang beserta tim nya untuk tindak lanjut dengan hal-hal yang berkaitan dengan produk Ventilator karya anak bangsa. (Redaksi)

Video YouTube:

Ventilator Karya Anak Bangsa Segera Didistribusikan Untuk Bantu Pasien Corona | tvOne

Anak Muda Indonesia Ciptakan Ventilator Murah – iNews

DIRGAHAYU TNI AU KE – 74

“Kobarkan Semangat Swa Bhuwana Paksa untuk Membangun Indonesia Maju dan TNI Angkatan Udara Unggul.”

Dengan Teknologi Otomasi kami mendukung Indonesia maju bersama karya anak bangsa.

Ir. Soegiharto Santoso/ Hoky, Ketua Umum APTIKNAS & Komisaris PT Kota Cerdas Indonesia

Yogyakarta, BISKOM – Terdakwa Ir MSS warga Bogor Jawa Barat yang didakwa ikut menghina dan melakukan pencemaran nama baik terhadap Ketua Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo), Ir Soegiharto Santoso alias Hoky  batal menghadiri sidang di Pengadilan Negeri (PN) Yogya, Selasa (7/4). Pasalnya terdakwa saat ini dalam masa karantina setelah kontak langsung dengan temannya yang positif Covid-19.

“Mohon maaf majelis, saat ini terdakwa tidak bisa hadir di persidangan karena masih menjalani karantina mandiri dan masuk ODP karena sempat kontak langsung dengan temannya yang positif Covid-19 pada 28 Maret lalu,” ujar jaksa penuntut umum (JPU) PPFN ACSIN Noenoehitoe SH yang memiliki kewajiban menghadirkan terdakwa di hadapan persidangan di PN Yogya. 

Sementara tim penasihat hukum terdakwa menambahkan, selain menjalani karantina, terdakwa yang tidak menjalani penahanan badan mengalami kesulitan untuk datang ke PN Yogya karena ada pembatasan transportasi di Jabodetabek. Selain itu karena kondisi usia dan kesehatan, terdakwa juga tidak memungkinkan menjalani perjalanan darat. 

Dengan adanya alasan tersebut, majelis hakim pemeriksa tak lantas percaya begitu saja. Karena sebelumnya sidang telah ditunda 2 minggu  tetapi terdakwa tidak hadir. Bahkan saat ini terdakwa tidak bisa hadir lagi dipersidangan tanpa alasan jelas. 

“Kemarin saja masih ada pengacara dari Jakarta datang untuk sidang ke pengadilan. Kami tidak terima begitu saja alasan terdakwa. Kalau masuk ODP apakah ada bukti suratnya, tetapi ini tidak ada. Untuk itu kami beri waktu 3 minggu agar terdakwa hadir, kalau tidak hadir lagi tanpa alasan jelas kami bisa saja membuat penetapan untuk dilakukan pemanggilan paksa,” jelas majelis hakim. 

Seperti diketahui sebelumnya, dalam perkara ini awalnya terdakwa pada 24 Maret 2017 di rumahnya Jalan Pajajaran Bogor Jawa Barat telah ikut menghina Hoky di akun facebook grup Apkomindo. Namun perbuatan terdakwa baru diketahui saksi korban pada Jumat 24 Maret 2017 pukul 12.31 ketika sedang berada di  Hotel Prawirotaman Yogyakarta. (Redaksi)

Sumber: Koran MERAPI, terbit tanggal 08 April 2020, pada halaman 5.