Jakarta, Biskom-  Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)  menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019,  sebagai Lembaga Publik paling informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Penghargaan diserahterimakan langsung oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin kepada Kepala BPPT Hammam Riza di Istana Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (21/11).

Hammam mengatakan, penghargaan yang diraih adalah sebuah usaha yang luar biasa di Biro Hukum Kerjasama dan Humas BPPT untuk dapat menjadikan BPPTsebagai lembaga yang terpilih dan paling informatif.

Dikatakannya, di era industri 4.0 ini akan sangat berpengaruh didalam mengembangkan keterbukaan informasi publik diantaranya melalui kecerdasan buatan, big data, cloud computing, semuanya itu adalah teknologi yang sedang dikembangkan BPPT dan harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh PPID dan sistem keterbukaan informasi publik di BPPT.

Sesuai dengan amanat Undang-undang No 14 tahun 2008, bahwasannya BPPT dengan kemampuan pendayagunaan teknologi dapat memanfaatkan seluruh aspek pengembangan teknologi tersebut untuk menjadi lembaga yang lebih hebat didalam keterbukaan informasi publik.

BPPT sebagai tempat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, kata Hammam, memang harus menyebarkan hasil karyanya setiap saat dan hasil kerja ini bisa langsung dikomunikasikan kepada publik dengan seketika. Ada informasi yang dikecualikan dan ada informasi yang memang harus seketika disampaikan kepada publik, ujarnya.

BPPT dengan semangat ikshan terus berusaha menjadi lebih baik dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk terus ditingkatkan. Adapun yang dapat ditingkatkan kata Hammam, yakni melalui peningkatan kinerja dan menjadikannya sebagai suatu kebiasaan untuk memberikan keterbukaan informasi, transparansi dan akuntabilitas kelembagaan yang terbangun melalui terbukanya kepada informasi kepada publik.

Terakhir Hammam berharap, untuk terus memperkuat barisan dengan semangat untuk menjadikan BPPT lebih baik didalam keterbukaan informasi publik.

Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amiin dalam sambutannya menyatakan, pemerintah menyadari betapa pentingnya sebuah informasi publik, yang merupakan hak masyarakat yang dijamin UUD 1945. Untuk itu, Wapres berpesan, setiap badan publik untuk memberikan informasi publik sesuai mekanisme yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Wapres mengatakan, saat ini, pemerintah sedang mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Namun, katanya, pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya mustahil tercapai tanpa adanya keterbukaan informasi.

Selain itu, saat ini, tantangan yang dihadapi pemerintah dalam keterbukaan informasi publik adalah bukannya hanya untuk membuka akses informasi publik, namun kualitas atau konten informasi publik.

“Saya berpesan, untuk memenuhi tantangan tersebut, setiap badan publik untuk membuka akses dan menyajikan informasi yang memiliki konten berkualitas,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Bidang Kelembagaan KI Pusat Cecep Suryadi menyampaikan, pelaksanaan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 merupakan wujud dari pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

Cecep sebagai koordinator penganugerahan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, menambahkan bahwa perlu memastikan pelayanan terbaik badan publik. “Bahkan diharapkan adanya inovasi dalam pelayanan informasi publik dari badan publik sehingga semakin memudahkan pengguna informasi,” katanya.

Diketahui, pelaksanaan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu upaya untuk mendorong peningkatan KIP pada badan publik. Kualifikasi Penerima penghargaan dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, Tidak Informatif.  (red/ju)

Jakarta, Biskom- Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Ristek/BRIN) meluncurkan hasil penilaian kinerja penelitian perguruan tinggi periode 2016-2018. Penilaian ini bertujuan agar perguruan tinggi tidak hanya fokus pada sisi pendidikan atau pengajaran tetapi juga penelitian dan pengabdian masyarakat.

Berdasarkan analisis terhadap data yang telah diverifikasi, terdapat 47 perguruan tinggi yang masuk dalam kelompok Mandiri, 146 perguruan tinggi kelompok Utama, 479 perguruan tinggi kelompok Madya, dan sebanyak 1.305 perguruan tinggi kelompok Binaan. Jumlah kontributor sebanyak 1.977 perguruan tinggi, meningkat dari periode tahun 2013-2015 yang hanya mencapai 1.447 perguruan tinggi.

“Kami ingin kualitas penelitian di perguruan tinggi semakin baik dan semakin bisa menunjang ranking perguruan tinggi itu sendiri, serta bisa memberikan kesempatan kepada staf pengajar atau staf peneliti untuk memberikan karya penelitian terbaik,” ungkap Menristek/Kepala BRIN Bambang PS Brodjonegoro, didampingi  Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Muhammad Dimyati, dalam Konferensi Pers Hasil Penilaian Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi Tahun 2016-2018 di Jakarta, Selasa (19/11).

Sepuluh besar perguruan tinggi dengan kinerja tertinggi, mulai dari Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Universitas Diponegoro, Universitas Andalas, Institut Teknologi Bandung, Universitas Airlangga, Universitas Padjadjaran, Universitas Hasanuddin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Universitas Udayana”, ujarnya.

Menteri Bambang juga mengungkapkan 21 perguruan tinggi yang berhasil meningkatkan klaster penelitiannya sehingga masuk pada Klaster Mandiri pada periode penilaian tahun 2016-2018.

Pada periode 2016-2018, hal menggembirakan menurut Bambang adalah makin banyak perguruan tinggi swasta yang masuk kategori klaster tertinggi yaitu Mandiri yang biasanya didominasi perguruan tinggi negeri. Begitu juga dengan perguruan tinggi negeri di luar pulau Jawa. “Upaya pemerataan penelitian antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, Jawa dan luar Jawa semakin harus diperbaiki karena kesempatan untuk berkontribusi melalui penelitian pada dasarnya ada di seluruh wilayah indonesia,” terangnya.

Penilaian kinerja penelitian perguruan tinggi untuk periode tahun 2016-2018 dilakukan berdasarkan data yang sudah dikumpulkan oleh masing-masing perguruan tinggi di Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Simlitabmas). Menteri Bambang menjelaskan bahwa penilaian kinerja penelitian perguruan tinggi berdampak kepada kuota anggaran penelitian, pengelolaan dana desentralisasi sesuai dengan rencana induk penelitian masing-masing perguruan tinggi, peta kebutuhan program penguatan kapasitas per klaster, dan mekanisme pengelolaan penelitian.

“Komponen yang dievaluasi meliputi sumberdaya penelitian (30%), manajemen penelitian (15%), luaran/output (50%), dan revenue generating (5%),” jelas Bambang.

Mengingat peran strategis penilaian kinerja penelitian perguruan tinggi, lanjutnya, semua perguruan tinggi berkewajiban menyampaikan data kinerja penelitiannya untuk penilaian pada periode berikutnya. Hal ini juga berlaku untuk perguruan tinggi yang belum pernah menyampaikan data kinerja penelitiannya.

Menteri Bambang mengungkapkan klaster perguruan tinggi turut berpengaruh terhadap jumlah anggaran penelitian yang dapat dikelola. “Anggaran maksimal yang dapat dikelola oleh perguruan tinggi klaster mandiri adalah Rp 30 miliar/tahun, perguruan tinggi klaster utama sebesar Rp 15 miliar/tahun, perguruan tinggi klaster madya sebesar Rp 7,5 miliar/tahun, sedangkan perguruan tinggi klaster binaan dapat mengelola dana penelitian sebesar Rp 2 miliar/tahun,” jelasnya. (red/ju)

Jakarta, Biskom- Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang PS Brodjonegoro menyampaikan bahwa salah satu tugasnya adalah memastikan Indonesia selama lima tahun ke depan akan kembali ke proses industrialisasi dengan landasan riset, teknologi, dan inovasi.

Menteri Bambang menyatakan,  Sudah saatnya Indonesia kembali ke track industrialisasi. Indonesia tidak perlu malu lagi untuk kembali  menyatakan akan menjadi negara industri  yang maju dan berkembang.  Karena itu, pemerintah akan mengajak dan memberi insentif bagi perusahaan swasta di Indonesia untuk dapat menciptakan produk kompetitif yang memenangkan persaingan global.

“Pihak swasta Indonesia  harus mempunyai peran jika  ingin menjadi produsen yang kompetitif harus serius pada riset dan pengembangan yang berujung pada pengembangan produk,” ungkap Menteri Bambang Brodjonegoro saat menjadi Pembicara Utama pada Diskusi Akhir Tahun Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI) yang berjudul “Tantangan Ekonomi dan Pasar Modal Tahun 2020 di Era Ekonomi Digital Pasca Terbentuk Kabinet Indonesia Maju” di  Jakarta, (19/11)

Menristek menceritakan, usai diterpa krisis ekonomi pada tahun 1998, Indonesia selama dua puluh tahun sempat mengalami deindustrialisasi atau proses menjauh menjadi negara industri. Menristek/Kepala BRIN menjelaskan bukti dari deindustrialisasi Indonesia adalah pada menurunnya kontribusi industri pada Produk Domestik Bruto (PDB) 2019 yang hanya berada di bawah dua puluh persen dari total PDB.

“Data PDB terakhir menunjukkan kontribusi manufaktur terhadap PDB kita hari ini di bawah dua puluh persen, jadi kalau saya ukur dari periode 1998 sampai 2019, dua puluh tahun itu kita turun sepuluh persen kontribusi manufaktur terhadap PDB. Ide menjadikan Indonesia negara industri, kita khawatirkan akan luntur,” ujar Menteri Bambang

Bambang menuturkan Indonesia pada tahun 1997 Indonesia tengah siap-siap menjadi negara Industri, namun krisis tahun 1998 menjatuhkan proses industrialisasi yang Indonesia jalankan waktu itu, bahkan setelah itu Indonesia mengalami deindustrialisasi.

“Bukti nyatanya adalah ketika 97 kontribusi manufaktur terhadap PDB kita, itu hampir tiga puluh persen, hampir pada batas bawah yang mengatakan Indonesia sudah menjadi negara industri. Kita hampir waktu itu sebelum kena krisis,” jelas Bambang Brodjonegoro.

Bambang mengatakan Kementerian yang dipimpinnya akan membangkitkan kembali cita-cita Almarhum Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie yang belum tercapai, yaitu menjadikan Indonesia dari negara sumber daya alam menjadi negara industri. Untuk itu, perusahaan swasta akan diajak dan diberi insentif untuk mengembangkan produk yang diciptakan berdasarkan inovasi.

“Kalau saya bicara dengan teman-temannya Pak Habibie yang sekarang masih ada, ada satu lagi cita-cita beliau yang ingin dilanjutkan lagi, yaitu ketika kita sudah menguasai teknologi, kita harus masuk kepada inovasi dan bisa mengkomersialkan inovasi,” ungkapnya. (red/ju)

Jakarta, Biskom- Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), melalui Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan (PSTNT), berhasil melimbahkan salah satu komponen penting dari reaktor Triga Mark yakni reflektor. Reflektor merupakan bagian dari teras reaktor yang berfungsi untuk memantulkan neutron kembali ke dalam teras reaktor agar terus terjadi reaksi nuklir.

Menurut Dadang Supriatna, Ketua Tim Pengangkutan Limbah Reflektor, pada saat dilakukan peningkatan kapasitas reaktor Triga Mark yang semula 1MW menjadi 2MW pada tahun 1996, harus dilakukan penggantian reflektor. Hal ini berakibat, reflektor yang lama menjadi limbah radioaktif yang harus dikelola dengan baik.

“Selama ini limbah reflektor disimpan di salah satu tempat penyimpanan sementara di PSTNT sambil menunggu dilakukan penyimpanan di gudang limbah yang dimiliki oleh Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR) di Kawasan Nuklir Serpong,” kata Dadang, usai melaksanakan kegiatan pelimbahan reflektor di PTLR, Jumat (15/09).

Menurutnya, limbah reflektor harus disimpan di tempat penyimpanan limbah radioaktif di PTLR. Namun proses pemindahan limbah reflektor tidak dapat dilakukan begitu saja, melainkan harus menyiapkan banyak hal ini yang dipersyaratkan dalam proses pengangkutan dari Bandung ke Kawasan Nuklir Serpong.

Beberapa tahapan dalam pengangkutan limbah reflektor harus disiapkan dengan baik untuk menjamin keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan selama dalam perjalanan. “Terdapat sepuluh tahapan yang harus dipenuhi pada pelimbahan reflektor bekas, mulai perencanaan hingga pelaksanaan pengiriman limbah. Kesepuluh tahapan tersebut terdiri dari survei radioaktivitas, pembuatan desain wadah, perizinan, rencana loading, rencana transportasi, proteksi radiasi, standar operasional prosedur, program kesiapsiagaan dan tanggap darurat, rencana pengamanan, dan pengangkutan,” ujar Dadang.

Mengingat paparan radiasi reflektor sangat tinggi, maka menurut Dadang, diperlukan wadah atau kontainer dengan desain khusus agar radiasi yang keluar dari reflektor tidak membahayakan masyarakat dan lingkungan selama proses pengangkutan. Untuk itulah sebelum melakukan pengangkutan limbah reflektor diperlukan tahapan survei dan pengukuran radioaktivitas reflektor.

Survei ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya radioaktivitas reflektor, yang hasilnya akan digunakan untuk membuat desain kontainer pengangkut reflektor. Berdasarkan hasil survei itulah pihak PTLR merancang kontainer mulai dari membuat desain hingga menentukan bahan yang sanggup menahan radiasi yang ditimbulkan dari reflektor.

Hal ini dibenarkan Kepala Bidang Keselamatan Kerja dan Operasi PTLR, Suhartono, kegiatan survei tersebut menghasilkan data laju paparan dan tingkat kontaminasinya. Berdasarkan data yang didapat dari survei, dan bantuan perangkat lunak, maka langkah selanjutnya membuat desain kontainer pengangkut reflektor.

“Bersama tim kita buat secara bersama desain kontainer yang terdiri dari kulit pembungkus dari besi kemudian didalamnya diberi beton dengan ketebalan 17 cm, dan di bagian dalamnya juga dilapisi dengan lembaran besi seperti kulit luar dengan ketebalan setengah centimeter,” papar Suhartono.

Secara umum, lanjut Suhartono, kontainer pengangkut reflektor yang dibuat oleh PTLR mempunyai diameter bagian dalam 130 cm dengan ketinggian 180 cm. Untuk bagian dasar dan penutup bagian atas kontainer, dilapisi timbal (Pb) setebal 3 cm.

“Dari desain kontainer yang dibuat dan telah difabrikasi itu, laju paparan reflektor yang tadinya 14 mili sievert (mSv) menjadi 300 mikro sievert, ini turun jauh dari batas keselamatan yang disyaratkan yakni 2 mSv,” tambah Suhartono.

Menurut Suhartono, desain kontainer ini  dibuat dengan mengantisipasi apabila terjadi kecelakaan dalam perjalanan, maka limbah radioaktif yang diangkut tidak boleh tumpah berhamburan sehinga mengkontaminasi lingkungan. Untuk itulah, selain desain kontainer, pemenuhan persyaratan pengangkutan juga menjadi hal yang wajib dipatuhi untuk mengurangi risiko selama di perjalanan.

Setelah diterima PTLR, limbah reflektor selanjutnya disimpan pada tempat penyimpanan sementara limbah aktivitas tinggi hingga aktivitasnya meluruh pada status aman. “Pengolahan selanjutnya nantinya dapat langsung dimasukkan ke dalam sel beton kemudian disementasi atau opsi kedua dilakukan pemotongan di medium air, sehingga grafitnya tidak tersebar kemana-mana kemudian hasil potongan-potongan tersebut disementasi,” ujarnya.

Keberhasilan melakukan pengolahan limbah reflektor ini, Suhartono mengakui, hal ini menjadikan semakin percaya diri bahwa BATAN mampu menyelesaikan tantangan di masa mendatang dalam pengelolaan limbah radioaktif. Hal ini akan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kemampuan BATAN dalam mengelola limbah radioaktif yang selama ini sering ditanyakan masyarakat. (red)

Jakarta, Biskom- Pertumbuhan startup atau pengusaha pemula berbasis teknologi (PPBT) di Indonesia terus tumbuh dari waktu ke waktu. Namun kemunculan startup baru itu masih memerlukan investasi atau pendanaan agar mereka tumbuh berkembang lebih cepat. Saat ini upaya untuk mendorong inovasi agar layak menjadi startup terus dilakukan.

Salah satu upaya untuk menghilirisasi inovasi adalah dengan mempertemukan inovator dengan investor. Kesepakatan kerjasama antara Kemenristekdikti dengan Asosiasi Modal Ventura Untuk Start Up Indonesia (Amvesindo) menjadi momentum strategis untuk menghidupkan iklim investasi bagi start up/PPBT di Kawasan Sains dan Teknologi (KST).

plt. Dirjen Kelembagaan Iptekdikti, Patdono Suwignjo mengatakan, di Indonesia antara syarat-syarat yang diminta oleh venture capital dengan yang dimiliki oleh PPBT gapnya masih sangat jauh. Untuk itu, dibantu oleh beberapa konsultan dan modal ventura, kita melalukan assessment terhadap investment readiness, kesiapan dari PPBT ini untuk diberikan investasi oleh venture capital.

“Inisiasi menjembatani gap ekspektasi antara start up/PPBT dan investor dilakukan melalui kegiatan investment readiness merupakan upaya awal untuk mengkaji kesiapan start up membidik seed capital hingga ke pendanaan series A,” ujar plt. Dirjen Kelembagaan Iptekdikti, Patdono Suwignjo di sela acara Akselerasi Dukungan Investment Committee Modal Ventura Dan Pemilihan Top 10 Start Up/PPBT- KST di Jakarta (18/11).

Menurut Patdono, dalam melakukan investment readiness pihaknya dibantu Chairos, perusahaan India yang sudah membuat model untuk melakukan investment readiness yang sudah digunakan di India dan negara-negara lain. Investment readiness tersebut mengkaji sebelas parametrik yaitu potential of idea; corporate set up; market size and opportunity; competitive advantage, quality; skill and diversity tim; product and service maturity; executable business plan; finansial robustness; investability; exit strategy and propability; dan governance and risk.

Sementara itu,  Kemal Prihatman, plt. Direktur Kawasan Sains dan Teknologi dan Lembaga Penunjang Lainnya menyatakan dengan adanya kegiatan dukungan modal ventura di dalam pengembangan KST diharapkan stakeholders khususnya start up/PPBT dapat memanfaatkan dengan baik kesempatan ini sehingga dapat menyiapkan diri agar bisa mendapatkan investor.

Setelah melalui proses penilaian 11 parametrik investment readiness terhadap 112 start up, terpilih 20 start up/PPBT Binaan KST Kemenristekdikti yang dinilai layak akan dipertemukan dengan Investment Committee. Pertemuan ini ditujukan untuk menilai dan memverifikasi bisnis model, kebutuhan investasi dari sisi pendanaan, kelayakan finansial dan strategic plan ketika berhasil mendapatkan investasi.

Tim Investment Committee yang mendukung kegiatan ini merupakan perwakilan dari Amvesindo yaitu Jefri Rudiyanto Sirait (CEO Astra Ventura), Edward Ismawan Chamdany (CEO Ideosource), Eddy Danusaputro (CEO Mandiri Capital Indonesia), Sachin Gopalan (CEO Orbit Ventura), Kenneth Destian Tali (CEO PT Likuid Dana Bersama), dan Nalin Singh (CEO Chairos-India).

Sedangkan salah satu anggota Investment Committee, Kenneth Destian Tali-CEO menyatakan, program VC-KST ini sangat membuka mata yang terhubung dengan teman-teman start up yang tersebar dari satu Nusantara. Setiap start up sudah mempunyai bisnis berjalan dan memecahkan permasalahan unik dari setiap daerahnya.

“Selama proses kurasi, dari sudut pandang kami sebagai pelaku start up juga yang membantu pendanaan, ada beberapa point penting yang kita sadari, yaitu untuk meningkatkan kesiapan start up mengenai edukasi finansial, perencanaan finansial, dan struktur legal untuk meningkatkan tingkat kesiapan investasi start up,” lanjutnya.

Lebih lanjut  Patdono menambahkan, dari 20 start up ini akan dipilih 10 startup yang akan ditemukan dengan modal ventura baik dalam maupun luar negeri pada Maret 2020.

Ajang Pitching Deck ini akan mengupas tuntas diantaranya bisnis plan, pitch deck, legalitas and patent/HKI, serta kelayakan keuangan bisnis start up. Sesi ini bertujuan untuk mempertemukan inovator dan start up dari KST di daerah dan sekaligus membuka akses pendanaan serta partnership dari pelaku industri.

“Tahun depan, program ini akan kita lanjutkan dengan skala yang lebih besar. Dengan pengalaman tahun pertama ini, kita sudah ada lesson learning-nya bagaimana kita mengeskalasi program ini supaya lebih banyak lagi PBBT yang dibiayai modal ventura,” tutup Patdono.

Diketahui,  pada kegiatan tersebut, dilaksanakan Pitching Deck Top 20 Start Up/PPBT yang lolos seleksi dengan Investment Committee. 20 Startup/PPBT tersebut adalah Planteria – CV Inovasi Anak Indonesia; MASKIT – PT Sainsgo Karya Indonesia; Eatever – PT Teknologi Kuliner Indonesia; Khaira Energy – PT Khaira Energi Inovasi; PT FITS Mandiri; Renus Global Indonesia; Eggy Telur Asin – CV MSR Group; Cancimen Food – PT Miun Sinergi Nusantara; Washeru – CV Galanng Samudera Jaya; PT Gizi Sehat Indonesia; PT Swayasa Prakarsa; Tesla Daya Elektrika; Barokah Salima Jaya Food; CV Wira Jaya Nusantara; PT Interstisi Material Maju; PT Berkah Inovasi Kreatif Indonesia; PT Infistha Digital Indonesia; RH Keripik Talas; PT Kazee Digital Indonesia; dan Mango Day – Saudagar Buah Indonesia.

Jakarta, Biskom – Pengamat Kebijakan Publik dari The Prakarsa, Ah Maftuchan mengingatkan agar Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate benar-benar mengutamakan program pengembangan infrastruktur teknologi komunikasi informasi.

Pasalnya, kata Maftuchan, teknologi komunikasi informasi sangat vital dalam pengembangan ekonomi digital nasional yang akhirnya dapat menunjang kesejahteraan rakyat.

“Pengembangan akses data/internet yang baik akan menuntaskan ketertinggalan infrastruktur information and communication technologies (ICT), menciptakan pemerataan layanan internet dan menurunkan kesenjangan ekonomi dan akses informasi di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Maftuchan dalam diskusi Digital Culture Syndicate (DCS) di Cikini, Jakarta, Selasa (12/11).

Kata Maftuchan, optimalisasi frekuensi dapat menciptakan ketersediaan tarif akses internet yang terjangkau dan murah. “Karena itu, frekuensi broadband harus dioptimalkan pemanfaatannya agar frekuensi tidak menjadi ‘lahan tidur’ karena dikuasai oleh operator tetapi tidak dimanfaatkan,” tegasnya.

Pada kesempatan sama, Pengamat Kebijakan Pajak, Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo menyebut pemanfaatan BWA sejauh ini masih kurang bagus. Buktinya, operator BWA berguguran satu per satu, hingga akhirnya sampai dengan tahun 2019 hanya tersisa tiga operator saja, yaitu Berca, Telkom, dan Indosat M2.

Kata Yustinus, bergugurannya para operator BWA mengakibatkan hilangnya kesempatan penciptaan lapangan kerja, gagalnya penguatan UMKM dan gagalnya ambisi penciptaan digital startup/bisnis aplikasi kelas dunia. Bahkan konektivitas menjadi buruk dan pengembangan industri telekomunikasi domestik pun ikut jeblok.

“Kondisi ini jelas akan menghilangkan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat menambah pundi-pundi keuangan negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,” jelas Yustinus Prastowo.

Yustinus menyebut, perusahaan telekomunikasi pemegang lisensi frekuensi BWA 2300 MHz saat ini kurang optimal memanfaatkannya. Hal ini berdampak langsung pada hilangnya potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor telekomunikasi informasi.

“Sektor PNBP Kominfo terkena dampak langsung, akibat selama sepuluh tahun usia perizinannya, Kominfo hanya memperoleh 72% dari target PNBP BWA atau sekitar Rp 4.1 triliun,” katanya.

Jumlah tersebut, lanjut Yustinus, jauh lebih kecil nilainya apabila dibandingkan dengan pendapatan 2300 MHz yang diterima dari alokasi perizinan bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler yang mencapai 100%, yaitu dari Smartfren (sejak tahun 2014) atau senilai Rp 2.4 Trilyun dan dari Telkomsel (sejak tahun 2017) sekitar Rp 4 Trilyun (termasuk Up Front Fee).

“Spektrum frekuensi radio merupakan sumberdaya terbatas dan strategis serta memiliki nilai keekonomisan yang tinggi. Oleh sebab itu harus dapat dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat,” tambah Yustinus.

Secara lebih spesifik, ia menilai Kominfo harus mempertimbangkan bahwa lelang frekuensi BWA untuk periode 10 tahun ke depan harus mempertimbangkan upaya peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP secara lebih optimal.

“Di tengah ancaman resesi global, PNBP sangat penting kontribusinya sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Dana hasil lelang frekuensi dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan program prioritas misalnya menutup defisit Jaminan Kesehatan Nasional – BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Secara prinsip, kata Yustinus, izin lisensi frekuensi Broadband Wireless Access 2300 – 2360 MHz yang saat ini masih under-used harus diakhiri untuk menuju pemanfaatan yang optimal sebanding dengan potensinya.

“Pemerintah harus segera bergerak untuk mengambil potensi yang ada di depan mata agar akses rakyat terhadap layanan data/internet murah dan cepat terpenuhi dan agar penerimaan negara bukan pajak dari sektor industri telekomunikasi tidak menguap,” cetus Yustinus.

Adapun pakar komunikasi dan telekomunikasi dari UGM Yogyakarta Dr Kuskridho Dodi Ambardhi, menilai pengusahaan atau pemanfaatan BWA yang tidak optimal dapat berdampak langsung bagi hak-hak rakyat di berbagai pelosok negeri.

Salah satu hal yang harus dijamin oleh negara saat ini, jelas Dodi, adalah adanya layanan internet berkecepatan tinggi secara merata di seluruh daerah.

Ia mengingatkan, akses data/internet saat ini sudah berkembang menjadi kebutuhan dasar bagi warga, dan sudah menjadi bagian langsung kehidupan masyarakat kecil. “Kominfo perlu mempersiapkan penataan ulang pita frekuensi dengan mempertimbangkan agenda prioritas Presiden Jokowi dalam pengembangan start-up nasional,” jelasnya.

Lelang frekuensi BWA misalnya, Dodi menilai perlu mempertimbangkan operator yang terbukti berkomitmen membangun pemanfaatan frekuensi broadband secara optimal, efektif, dan efisien. (red/ Foto Dadang S)

Pameran makanan dan minuman (Mamin), Sial Interfood 2019 resmi dibuka di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (13/11). Pameran yang berlangsung hingga 16 November tersebut diikuti sebanyak 30 negara dan 900 perusahaan nasional maupun internasional.

30 negara seperti, Australia, Argentina, Belanda, Belgia, China, Dubai, Ekuador, India, Itali, Jepang, Jerman, Korsel, Kuwait, Lithuania, Malaysia, Mesir, Palestina, Pakistan, Prancis, Polandia, Saudi Arabia, Singapura, Taiwan, Turki, Timur Leste, Thailand, USA, Vietnam dan Yunani.

Ajang pengenalan industri Mamin tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Industri Argo Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Abdul Rochim dan dihadiri oleh para pengusaha dari lokal maupun internasional.

Dalam sambutannya, Abdul Rochim mengatakan bahwa Sial Interfood merupakan program yang sejalan dengan program pemerintah, khususnya dalam peningkatan ekspor melalui pameran berskala internasional.

“Tentunya pameran ini akan mendorong peningkatan ekspor produk makanan dan minuman dalam negeri, sehingga akan meningkatkan industri lokal,” kata Abdul Rochim.

CEO Krista Exhibition Daud Dharma Salim, mengatakan SIAL Interfood 2019 merupakan platform B2B yang sempurna karena menyediakan berbagai peluang bisnis bagi seluruh peserta pameran untuk mempromosikan produk, melakukan bisnis dan mencari solusi untuk kebutuhan bisnis bersama.

“Ini merupakan pilihan yang tepat bagi perdagangan dan pengunjung di bidang bisnis makanan dan minuman yang ingin mencari dan menemukan inovasi baru dalam industri makanan dan minuman,” kata Daud.

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi Lukman mengatakan, kontribusi industri Mamin terus mengalami peningkatan. Menurut pengakuannya peningkatan kontribusi Mamin menjadi target utama.
“Menarik bagi saya kontribusi Mamin meningkat, ini yang kita kejar. Bagi saya berharap industri Mamin bisa terus bertumbuh, jauh lebih tinggi dari saat ini yang mencapai delapan persen,” terangnya.

“Lokal brand harus mendunia, dan di beberapa event internasional kami ingin menampilkan Indonesia secara utuh. Kita perlu berkolaborasi, harus ada industri yang menyokong,” pungkasnya.
Dalam Pameran SIAL Interfood 2019 menghadirkan program-program menarik lainnya seperti, SIAL Innovations, La Cuisine Competition (penampilan para chef) dan beberapa kompetisi dan perlombaan di bidang makanan dan minuman. (red)

Pameran Internasional Seafood Show of Asia resmi dibuka pada Rabu (13/11) di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Rencananya pameran tersebut akan diadakan hingga 16 November mendatang. Pameran kedua itu dibuka oleh Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Aryo Hanggono dan dihadiri oleh para pengusaha dari lokal maupun internasional.

Dalam sambutannya, Aryo mengatakan, pameran seafood ini akan mampu mendorong peningkatan produk perikanan Indonesia, sekaligus membuktikan pada dunia bahwa perikanan NKRI memiliki daya saing global. “Pameran ini akan menunjukkan kepada pembeli (lokal maupum luat negeri) bahwa perikananan Indonesia memiliki daya saing produk yang tinggi,” ujar Aryo.

Menurutnya, produk perikananan Indonesia setiap tahun terus mengalami peningkatan bahkan sudah banyak yang diekspor ke luar negeri seperti wilayah Amerika dan Eropa. “Targetnya produk perikanan kita akan menyasar Timur Tengah. Kita juga menargetkan mampu melakukan transaksi yang mencapai 5 Miliar USD,” ujarnya.

Untuk menjaga hal tersebut, Ia berharap semua sektor seperti pemerintah dan pelaku-pelaku industri perikanan tanah air dapat menjaga keberlangsungan baik dari segi produk maupun sumber daya manusianya.

“Kita akan terus mendukung peningkatan produk prikananan Indonesia. Salah satunya, kita akan berusaha menjamin keberlangsungan sumber dayanya dan juga pelaku usahanya itu harus terus ada,” tambahnya.

Pameran Seafood Show of Asia merupakan kolaborasi PT. Krista Media Pratama dengan Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (APSI) dan Asosiasi Rantal Pendingin Indonesia (ARPI).

Pameran ini menampilkan berbagai produk olahan perikanan dari berbagai nergara juga menampilkan berbagai peralatan peendingin dan peralatan penunjang Iainnya yang dibutuhkan oleh lndustri pengolahan perikanan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum APSI Budhi Wibowo menyampaikan bahwa trend pasar untuk produk olahan perikanan, semakin banyak konsumen yang mencari produk yang sudah siap masak atau siap makan (ready to cooked atau ready to eat).

Ia mengatakan bahwa studi yang dilakukan oleh Iembaga “Reaseach and Market” menyebutkan, pasar dunia makanan siap masak dan siap makan setiap tahun tumbuh lebih dari 10 persen dan didominasi oleh produk beku (frozen product).

“Pertumbuhan yang sangat pesat tersebut berkaitan dengan perubahan gaya hidup masyarakat di seluruh dunia, yang selalu berpacu dengan waktu, memerlukan makanan yang cepat diolah atau disajikan,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Budhi, APSI yang beranggotakan sekitar 100 UPI (Unit Pengolah lkan) telah meminta kepada anggotanya agar mulai fokus untuk mengembangkan produk siap masak dan siap makan, yang sebagian diantaranya dipamerkan pada pameran ini.

Sementara itu, Senior Project Manager GAIN, Rahmi Yetri Kasri menyatakan bahwa besarnya kebutuhan produk siap masak dan siap saji, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) bekerja sama menggelar tantangan inovasi bisnis atau business innovation challenge (BIC) perikanan. Gelaran tersebut bertujuan untuk mencegah dan menurunkan prevalensi anemia dan stunting.

“Topik kita kali ini adalah menemukan inovasi produk perikanan dengan nilai tambah yang siap masak dan siap makan (ready to cook and ready to eat). Serta tanpa mengurangi kandungan protein dan zat gizi lainnya yang penting bagi tubuh,” tutur Rahmi Yetri.

Menurutnya, BIC merupakan kompetisi yang memiliki tujuan untuk menemukan dan memperkuat inovasi teknologi lokal untuk mengatasi susut pasca panen. Selain itu, hadiah menggiurkan untuk para pemenang juga telah disiapkan.

“Pemenangnya akan mendapatkan dukungan teknis dan pendanaan awal (seed funding), serta dukungan akses kepada fasilitas keuangan dan pasar. Pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 1,2 miliar dan pendampingan pengembangan produk,” katanya.

“Kami pertama akan menyediakan Rp 100 juta untuk 10 finalis artinya masing-masing Rp 10 Juta. Kemudian kita akan menambahkan untuk 5 terbaik Rp 15 juta dan total hadiah Rp 1 miliar untuk 5 pemenang,” tandasnya. Pendaftaran kompetisi ini berakhir pada 26 November mendatang. (red)