Sunday, November 8, 2026
Home Blog Page 841

SISI Ditarget Tingkatkan Kontribusi Pendapatan Induk Usaha

By
Redaksi
-
0

Jakarta, Biskom- PT Sinergi Informatika Semen Indonesia (SISI) menyambut era industri 4.0 dengan melakukan penelitian dan pengembangan (litbang) piranti lunak yang sesuai kebutuhan tersebut bagi dunia usaha.

Aplikasi yang diciptakannya akan berhubungan dengan internet of thing (IoT) sebagai salah satu bagian dari era industri 4.0. Sebelumnya, perusahaan ini hanya mengembangkan berbagai aplikasi yang berkaitan dengan ERP dan supply chain management pada tahun-tahun sebelumnya.

“Saya sudah memisahkan suatu tim kecil yang mengembangkan aplikasi yang berhubungan dengan IoT untuk perusahaan manufaktur,” kata Dimas Fajardinata, Vice President (VP) of Business Solution PT SISI.

Kebijakan tadi diambil dengan pertimbangan SISI merupakan anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi semen. Walaupun demikian, solusi sejenis untuk perkebunan juga sedang dikembangkan perusahaan lantaran klien terbesarnya adalah PT Perkebunan Nusantara.

Syahriza Prinka, VP of Marketing PT SISI meneruskan layanan solusi enterprise risk management juga sedang dirintis SISI. Ini diinspirasi dan dipelajari dari induk usaha bagaimana melakukannya. “Kita tumbuh dari induk usaha bukan hanya modal, tetapi business process dan pengalaman,” jelasnya.

Sekedar informasi, SISI telah menyediakan layanan Konsultasi IT, Managed Service, Software Deevelopment, dan System Integrator. Selain itu beberapa portofolio produk dari SISI antara lain, FORCA ERP, FORCA PoS, FORCA CRM, FORCA HR, EPOOOL, dan Digital Business Solution.

Waras Taufiq H., VP of Finance and Human Capital (HC) PT SISI mengungkapkan semula SISI hanya ditugasi melayani operasional atas teknologi informasi (TI) bagi induk usaha. Kemudian, perusahaan ini diminta berdiri di atas kaki sendiri (berdikari).

Selanjutnya, SISI diharuskan memberikan kontribusi omzet bagi induk usaha dengan bisnis di luar induknya.   “Kita ditarget memberikan sumbangsih omzet bagi induk usaha dikisaran Rp200 miliar pada 2019,” tukasnya.

Untuk mengembangkan bisnis, SISI merencanakan penambahan investasi pada 2019 yang diambilnya dari sebagian pendapatan yang diraihnya. Selain itu diperoleh pinjaman dari cash polling (suatu penghimpunan dana anak usaha Semen Indonesia) dengan bunga sebesar 9%. (Ade)

 

Marshall Pribadi, Founder and CEO PrivyID : PrivyID Akan Ekspansi ke Sektor Kesehatan

By
Redaksi
-
0

Jakarta, Biskom- PrivyID tidak hanya menargetkan penambahan pengguna dari industri keuangan, tapi ini juga akan dilakukan dari sektor kesehatan. Bahkan, perusahaan ini akan merambah negaranegara lain seperti Australia.

Privy Identitas Digital (PrivyID) tidak puas bisa menyediakan tanda tangan digital bagi iindustri keuangan. Perusahaan ini juga ingin menancapkan kaki di industri rumah sakit (RS) dengan aplikasi PrivyHealth pada 2020.

PrivyHealth dapat digunakan dokter, apoteker, petugas administrasi RS melalui integrasi data identitas dan rekam medis pasien. Dari hal ini semua informasi yang dimasukkan ke dalam database RS hanya identitas yang terverifikasi oleh mereka. “Saat ini kami sedang menghimpun data kebutuhan RS seperti apa dan flow-nya seperti apa,” kata Marshall Pribadi, Founder and Chief Executive Officer (CEO) Privy Identitas Digital (PrivyID).

Sejumlah manfaat ingin diperoleh dari penerapan tersebut seperti pengurangan berbagai potensi kejahatan seperti pemalsuan tanda tangan dokter. Begitu pula jual-beli surat izin sakit, peredaran obat palsu, dan dokumen rekam medis.

Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 46 Tahun 2017 tentang Strategi e-Kesehatan Nasional menyebutkan tujuh komponen ini yakni tata kelola dan kepemimpinan, strategi dan investasi, serta layanan dan aplikasi. Selanjutnya, standar dan interoperabilitas, infrastruktur, peraturan, kebijakan, dan pemenuhan kebijakan, dan sumber daya manusia (SDM).

Penerapan tanda tangan digital dinilai dapat memenuhi pelaksanaan komponen standar dan interoperabilitas. Walaupun demikian, Marshall mengemukakan beragam tantangan diprediksi menyelimuti implementasi PrivyHealth seperti apakah RS mau membuka data pasien melalui aplikasi ini.

Karena, jika ini dilakukannya, maka pasien bisa memperoleh layanan kesehatan di RS mana saja yang telah menerapkan PrivyHealth. “Isu ini sedang terjadi di RS-RS Amerika, data-data pasien dikekepin (ditutup rapat) mereka,” ujarnya.

Masuk Australia

Sebelum PrivyHealth terwujud di sini, PrivyID sedang mempersiapkan ekspansi bisnis tanda tangan digital ke Australia pada kuartal III 2019. Negara ini dipilih dengan berbagai pertimbangan seperti Pemerintah Australia terbuka bagi bisnis yang akan dilakukan startup asal Indonesia. “Kami sudah melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak pemerintah dan berkoordinasi dengan House of Indonesia,” jelasnya.

Selain itu ekosistem bisnis tanda tangan digital di sana mulai muncul dengan kehadiran sebanyak 10 penyedia tanda tangan digital, meskipun ini masih berbentuk prototipe. Apalagi, Pemerintah Australia telah memiliki ‘Framework Digital Identity’ yang belum dipunyai Pemerintah Indonesia. “Saat ini kami sedang mengurus persoalan legalitas, membangun pusat data di sana, dan membangun tim lokal,” tuturnya.

Apabila bisnis tanda tangan digital di Australia telah berjalan, maka ini akan dijadikan pertimbangan ke mana lagi PrivyID akan melebarkan sayapnya. Apakah pembukaan bisnis ini lebih menguntungkan di negara maju seperti Australia atau negara-negara berkembang.

Bicara soal target bisnis pada 2019 diungkapkan Marshall sebanyak 300 pengguna korporasi dibidiknya sampai akhir 2019 dengan capaian 172 perusahaan pengguna sampai sekarang. Hal ini dibarengi target sembilan juta pengguna individu sepanjang waktu yang sama dengan perolehan 3,4 juta pengguna hingga kini. Dengan kata lain, jumlah klien korporasi saat ini sebanyak 172 perusahaan dengan target akhir tahun sebanyak 300 perusahaan.

Beberapa pengguna korporasi PrivyID antara lain perusahaan-perusahaan perbankan, misalnya Bank Mandiri, BRI, dan Bank CIMB Niaga. Selanjutnya, ada perusahaan- perusahaan pembiayaan seperti Bussan Auto Finance, Kredit Plus, BCA Finance, dan Adira Finance. “Kami tidak mengejar kustomer individu karena terlalu besar biaya customer acquisition cost atau iklannya, yang kami incar adalah kustomer perusahaan, ” tandasnya.

Hal itu terlihat dari PrivyID tidak mengutamakan untuk memasang iklan offline secara masif, karena ini dinilai tidak efektif. Calon pengguna individu diyakini akan mengadopsi tanda tangan digital ketika mengajukan kredit barang ke perusahaan pembiayaan.

Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah

Langkah lain yang dilakukannya adalah memberikan biaya gratis penggunaan ini kepada semua warga negara yang akan mengurus dokumen administrasi catatan sipil di Kantor Kelurahan dan Kecamatan, seperti pengurusan perpindahan domisili atau pencatatan pernikahan. Hal ini dapat tercapai berkat kerja sama PrivyID dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebagai informasi, PrivyID bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil dalam verifikasi data kependudukan dan layanan tanda tangan elektronik untuk urusan administrasi kependudukan. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, PrivyID memperoleh hak akses verifikasi data kependudukan, yang meliputi pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan kartu tanda penduduk elektronik.

Hak akses tersebut akan mempermudah dan mempercepat proses verifikasi untuk menerbitkan tanda tangan elektronik tersertifikasi, yang tepercaya dan nirsangkal. Kolaborasi strategis ini merupakan inisiatif yang sejalan dengan rencana Ditjen Dukcapil untuk digitalisasi data kependudukan agar pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih efektif dan efisien.

Selain inisiatif ini, Ditjen Dukcapil juga mengembangkan data kependudukan dengan system berbasis biometrik dan face recognition yang merupakan sistem pengenalan wajah yang mampu mengidentifikasi atau memverifikasi seseorang dari gambar maupun video digital.

PrivyID juga diberikan akses untuk pelayanan sistem ini sebagai bagian dari kerjasama yang dilakukan dengan Ditjen Dukcapil. “Kami bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil untuk mendapatkan akses real time ke database kependudukan untuk memverifikasi identitas orang yang ingin membuat tanda tangan digital,” jelasnya.

Selain kerja sama ini, PrivyID juga berkoordinasi erat dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mempromosikan layanan tanda tangan elektronik bersertifikasi yang aman dan terpercaya.

Sejak tahun 2017, PrivyID sebagai perusahaan RegTech Indonesia didukung oleh empat investor kuat, yaitu Telkom Indonesia melalui anak perusahaannya Metra Digital Investama, Bank Mandiri melalui Mandiri Capital Indonesia, Gunung Sewu Kencana melalui Kencana Investasi Indonesia, dan Mahanusa Capital. (M. Ade Maulidin)

PrivyID : Tanda Tangan Digital Kurangi Pemalsuan Identitas

By
Redaksi
-
0

Jakarta, Biskom – Tuntutan persaingan bisnis di era revolusi industri 4.0 membuat perusahaan-perusahaan di masa kini wajib meningkatkan efisiensi bisnis mereka. Efisiensi bisnis dapat ditempuh melalui pemanfaatan teknologi informasi, salah satunya tanda tangan digital.

Pemerintah Indonesia lewat UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mewajibkan penggunaan tanda tangan digital dengan spesifikasi-spesifikasi khusus. Tanda tangan digital yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan UU ini tidak akan memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah. Salah satu penyedia layanan tanda tangan digital yang sudah memenuhi peraturan pemerintah di Indonesia adalah PrivyID.

Meski undang-undang mengenai tanda tangan elektronik sudah dikeluarkan semenjak tahun 2008, aturan teknis pemakaian tanda tangan digital (elektronik) baru dikeluarkan pada empat tahun kemudian melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 52 Ayat 1 dan Ayat 2.

Bahkan, ketentuan siapa saja dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi penyelenggara tanda tangan digital diundangkan pemerintah pada 6 September 2018 yang diawali peneta- pannya pada 27 Agustus 2018. Ketentuan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Serifikasi Elektronik.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengakui PrivyID sebagai penyelenggara sertifikat elektronik (PsRE) terdaftar sejak 10 Desember 2018.  Perusahaan ini telah memenuhi persyaratan-persyaratan yakni sistem-sistem elektronik dan analisa keamanan informasi. Kemudian, sistem pembuatan dan pengelolaan tanda tangan digital, serta sistem penerbitan, pengelolaan, dan jaminan keamanan sertifikat elektonik.

“Pengakuan dari Kementerian Kominfo ini memberikan PrivyID kewenangan untuk menerima pendaftaran, memverifikasi identitas penandatangan, serta menerbitkan sertifikat elektronik untuk melakukan tanda tangan elektronik tersertifikasi,” kata Marshall Pribadi, Founder and Chief Executive Officer (CEO) Privy Identitas Digital (PrivyID).

Sebagai informasi, perusahaan penyedia tanda tangan digital yang tidak terdaftar artinya mereka menghasilkan produk tanda tangan digital yang ilegal.

Sebelumnya, PrivyID telah memperoleh sertifikasi dari lembaga-lembaga internasional seperti International Organization for Standardization (ISO) 27001 Management of Security Information dan International Electrotechnical Commission (IEC).

Keharusan penerapan tanda tangan digital lebih maju dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada institusi penyelenggara, pemberi, dan penerima pinjaman. Hal ini dituangkan dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (TI) Pasal 41.

Tantangan Edukasi

Tantangan lain yang dirasakan Marshall sebagai penyedia layanan tanda tangan digital adalah edukasi mengenai apa itu tanda tangan digital serta cara penggunaannya diduga belum dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh elemen pemerintah secara kontinyu. Salah satu contohnya adalah kebiasaan dari aparat penegak hukum yang masih mengutamakan tanda tangan basah sebagai bukti hukum di pengadilan.

“Tantangan terberat kami adalah dalam mengedukasi aparat penegak hukum. Di pengadilan, ketika seseorang mengajukan tanda bukti berupa tanda tangan digital, seringkali masih diminta hasil cetaknya. Padahal dokumen yang digitally-signed dengan enkripsi asymmetric cryptography, pembuktiannya harus dalam bentuk digital pula. “Edukasi ke hakim, jaksa, polisi, pengacara, notaris adalah PR besar.” ujarnya.

Banyak dari aparat penegak hukum masih memahami yang dimaksud tanda tangan digital adalah tanda tangan yang dilakukannya pada suatu kertas, dipindahkan ke suatu lembar dokumen di komputer. Padahal, tanda tangan digital yang memiliki kekuatan hukum harus dibuat menggunakan teknologi asymmetric crypthography dengan menggunakan sertifikat digital yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (certificate authority).

Teknologi hashing dan enkripsi ini membuat perubahan sekecil apapun yang terjadi pada dokumen elektronik setelah dokumen tersebut ditandatangani menjadi dapat dengan mudah diketahui. Identitas penanda tangan pun terjamin asli karena sudah diverifikasi menggunakan facial recognition dan koneksi host-to-host dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil.

Adapun cara untuk mengetahui dan membuktikan keaslian tanda tangan digital dapat dengan mudah dilakukan melalui aplikasi PDF reader ataupun diunggah ke situs milik Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu http://verifikasipdf.sivion.id.

Biaya penggunaan tanda tangan digital PrivyID pun sangat terjangkau, hanya Rp2.500 per tanda tangan. Bahkan, biaya ini akan semakin turun jika jumlah pemakaiannya semakin banyak bagi perusahaan. Rendahnya biaya yang dibebankan menyebabkan tingkat adopsi yang tinggi di pasaran. “Ini tidak ada resistensi dari pasar,” jelasnya.

Efisien dan Efektif

Implementasi tanda tangan digital PrivyID terbukti mampu membantu perusahaan menghemat ongkos cetak dokumen, kurir pengiriman, hingga pengarsipan. Tak berhenti di situ, tanda tangan digital PrivyID juga mampu mempercepat waktu pemrosesan dokumen. Kedua kelebihan ini dinilai sangat bermanfaat bagi berbagai perusahaan, utamanya yang bergerak di industry finansial.

Perusahaan broker lokal teraktif di pasar modal, PT Mandiri Sekuritas, contohnya, turut menikmati manfaat yang signifikan dari tanda tangan digital PrivyID. Melalui inovasi bernama MOST (Mandiri Sekuritas Online Trading) yang dilengkapi dengan fitur tanda tangan elektronik tersertifikasi PrivyID, Mandiri Sekuritas mampu mempercepat pembukaan rekening efek dan rekening dana nasabah secara daring atau online hanya dalam tempo sehari dari yang sebelumnya seminggu. Inovasi ini membuat Mandiri Sekuritas optimistis dapat meningkatkan jumlah investor ritel sekitar 25% hingga 30%.

Namun, berbagai manfaat tadi belum disadari banyak perusahaan apalagi orang-orang, sehingga PrivyID memandang sosialisasi tanda tangan digital harus dilakukan. Untuk mencapai misi tersebut, perusahaan ini kerap bekerja sama dengan instansi pemerintah seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara. (Ade)

Mapping Kapasitas Kelembagaan Audit Teknologi

By
Redaksi
-
0

Jakarta, Biskom- Pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang audit teknologi nasional secara menyeluruh guna meningkatkan daya saing bangsa. Fungsi Audit teknologi sebagai instrumen dalam menata kemandirian teknologi, inovasi, penguatan struktur industri, dan keamanan nasional serta perlindungan bagi masyarakat di era Revolusi Industri 4.0.

Dirjem Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Jumain Appe mengatakan untuk mempersiapkan implementasi Perpres tersebut, maka audit teknologi dilakukan oleh lembaga-lembaga yang sudah terakreditasi atau memiliki kemampuan audit teknologi. Agar mencapai hasil yang baik, maka perlu ditata dan dikembangkan sumber dayanya yaitu auditor dan kapasitas kelembagaannya, serta sarana prasarana yang memadai.

“Apabila ada kebutuhan yang urgent, maka audit teknologi sangat diperlukan, maka kelembagaan audit teknologi harus diperkuat,” tegas Jumain saat membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Kapasitas Kelembagaan Audit Teknologi di Jakarta pada Senin (15/4).

Sementara itu, Direktur Sistem Inovasi Kemenristekdikti Ophirtus Sumule mengatakan FGD digelar oleh Ditjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti sebagai antisipasi terbitnya Perpres mengenai audit teknologi yang sedang diproses di Sekretariat Negara. “Salah satu mandat Perpres tersebut adalah bagaimana kita merumuskan roadmap kelembagaan dari audit teknologi,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakan, secara kelembagaan, pelaksanaan audit teknologi ada di banyak tempat sehingga harus diharmonisasikan. Dari kelembagaan audit teknologi tersebut, nantinya akan dibahas prioritas yang akan dilakukan bersama-sama, siapa yang harus mendukung, dan siapa yang menjadi leading sektornya.

Perpres juga mengamatkan pembentukan Forum Audit Teknologi yang menghimpun semua menteri-menteri terkait dengan teknologi. Forum tersebut merupakan tempat berdiskusi untuk mengambil keputusan.

“Sesuai mandatnya, Forum Audit Teknologi ini diharapkan dikoordinir oleh Menristekdikti karena audit itu tidak hanya berkaitan dengan masalah teknologi yang sudah diterapkan, tetapi nanti dia akan menjadi apa yang dilakukan ke depan berkaitan dengan teknologi dan inovasi,” kata Ophirtus.

Forum Audit Teknologi, menurut Ophirtus, nantinya juga akan menentukan audit yang bersifat wajib maupun audit sukarela. Audit sukarela merupakan permintaan perusahaan yang ingin melihat teknologi yang diterapkan dan ingin mendapatkan masukan bagaimana mengembangkan usaha.

Sementara audit wajib adalah kewajiban pemerintah untuk melakukan audit terhadap teknologi-teknologi yang sifatnya strategis. Misalnya, teknologi jembatan karena akan banyak orang dan kendaraan yang lewat di jembatan itu, kalau salah bisa menimbulkan kecelakaan. Contoh lain adalah teknologi persenjataan dan kereta api.

“Forum ini akan memutuskan teknologi yang perlu diaudit kemudian akan memutuskan bagaimana cara mengauditnya. Audit ini juga bisa dilakukan karena Instruksi Presiden, permintaan DPR, atau tiba-tiba ada isu khusus misalnya flu burung,” terangnya.

FGD diikuti dari perwakilan dari Kemenristekdikti, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Ikatan Auditor Teknologi Indonesia (IATI), Kementerian Badan Usaha Milik Negara, PT Surveyor Indonesia, PT Sucofindo, Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), dan lain-lain.(red/ju)

BPPT Berhasil Pasang Buoy Merah Putih di Kawasan Gunung Anak Krakatau

By
Redaksi
-
0

Jakarta, Biskom – Tim teknis BPPT berhasil pasang Buoy Merah Putih di kawasan Gunung Anak Krakatau. Menggunakan armada Kapal Riset Baruna Jaya IV yang menempuh perjalanan serta proses pemasangan selama 3 hari, Buoy Merah Putih akhirnya berhasil dirilis ke lautan.

Ketua TIM Buoy Merah Putih BPPT Alfi Rusdiansyah mengatakan, bahwa sinyal Buoy yang berupa informasi data gelombang laut, telah terkirim secara real time ke Pusat Data Buoy Indonesia (PDBI) di BPPT.

“Untuk data dari Buoy Tsunami tersebut sudah terkirim dengan baik ke PDBI BPPT di Thamrin, jika keadaan normal maka Buoy akan mengirim data tiap 1 jam sekali sedangkan saat terjadi gejala tsunami, Buoy akan mengirim data tiap 15 detik,” ungkap Alfi via pesan instan, Minggu, (14/4).

Untuk mencapai lokasi yang berada diantara Gunung Anak Krakatau dan Pulau Sertung lanjut Alfi, memerlukan waktu 16 jam dari pelabuhan Tanjung Priuk.  “Selama perjalanan tim melakukan pengecekan elektronik dan mekanik.  Sebelum pemasangan juga tim melakukan survey batimetri atau pemetaan dasar laut, guna menentukan lokasi OBU (sensor pendeteksi tsunami)  yang akan dipasang,” paparnya.

Lebih lanjut Alfi menyebut bahwa tim teknis sempat mengalami kendala, yakni cuaca dan gelombang yang cukup tinggi. “Kesulitan kami sempat beberapa hari cuaca bergelombang, lokasi yang sempit juga cukup menyulitkan kapal untuk bermanuver, karena perairan di sekitar Anak Krakatau mengalami pendangkalan akibat longsoran Desember tahun lalu,” rincinya.

Terpisah, Kepala BPPT Hammam Riza menyebut keberhasilan pemasangan Buoy Merah Putih ini, sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjaga masyarakat dari ancaman bencana tsunami.

Untuk itu dirinya kembali menghimbau kepada masyarakat, agar keberadaan Buoy ini dapat dijaga bersama, serta untuk tidak melakukan vandalisme. “Alhamdulillah Buoy sudah berhasil dipasang dan sudah dapat mengirimkan data ke PDBI. Untuk itu kami himbau kepada masyarakat, untuk dapat menjaga bersama Buoy Merah Putih, demi keselamatan kita semua,” tegasnya.

Hammam kemudian menuturkan bahwa Buoy yang  sudah terpasang ini, semoga dapat menjadi momentum bagi Indonesia. Harapannya adalah Indonesia dapat  menerapkan early warning system secara nasional. “Kita ingin bentuk yang namanya itu konstelasi Buoy secara nasional. Saat ini kami juga menerima permintaan BNPB utk memasang buoy sekitar Ambon dan Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Kedepan urai Hammam, BPPT menargetkan 3 fase pembangunan Buoy dan Cable Based Tsunameter atau Kabel Bawah Laut. Hal ini imbuhnya, sebagai upaya untuk memberikan data peringatan dini tsunami yang handal. “Semoga rencana kami ini terus mendapat dukungan dari masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan terkait,” tutup Hammam. (red/ju)

PPM Manajemen Tidak Masuk Dalam Kegiatan Penjurian IIA 2019

By
Redaksi
-
0

Jakarta, Biskom- Majalah Biskom dan Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) akan menyelenggarakan ‘Indonesia Innovation Award 2019’ pada Hari Kamis, Tanggal 25 April 2019, Pukul: 18.00 -21.00 WIB bertempat di Grand Ballroom, Hotel Fairmont Jakarta.

Indonesia Innovation Award 2019 didukung oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Bahwa sebelumnya sempat disampaikan tentang salah satu panelis juri berasal dari PPM Manajemen.

Namun seiring perjalanan waktu, Terkait penyebutan nama PPM Manajemen sebagai salah satu Juri dalam kegiatan tersebut adalah keliru, oleh karena itu panitia  menyampaikan permohonaan maaf atas kekhilafan tersebut dan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut.

Ke depannya, panitia pun berjanji akan lebih berhati-hati dalam penyebutan nama-nama yang masuk dalam kegiatan penjurian tersebut.

Sebelumnya, pihak PPM Manajemen menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah diberitahu atau dikirimi surat terkait dukungan untuk kegiatan penjurian IIA 2019.

Bersama dengan ini disampaikan pula bahwa untuk artikel Biskom-Aptiknas Gelar ‘Indonesia Innovation Award 2019’, telah dikoreksi dengan cara menghapuskan nama PPM Manajemen dari daftar para panelis juri, sehingga koreksi artikelnya menjadi:

Disampaikan pula bahwa para panelis juri berasal dari; Universitas Bina Nusantara, Universitas Gunadarma, Information Communication Technology (ICT) Institute dan Alvara.

Demikian kami informasikan untuk menjadi koreksi dan semoga kedepannya kami dapat menjalin kerjasama dengan pihak PPM Manajemen dengan lebih baik lagi. (red)

BSN Dorong Penerapan Kantong Plastik Ber-SNI

By
Redaksi
-
0

Jakarta, Biskom- Hingga saat ini, penggunaan kantong plastik (dan jenis plastik lainnya), masih menjadi masalah. Diketahui,  sampah plastik  sulit terurai di tanah karena rantai karbonnya yang panjang, sehingga sulit diurai oleh mikroorganisme.

Kantong plastik akan terurai ratusan hari kemudian. Berbagai sampah plastik ini, dapat mengotori habitat makhluk hidup lainnya dan merusak lingkungan serta ekosistem dan rantai makanan.

Karenanya, Badan Standardisasi Nasional (BSN) mendorong pengurangan penggunaan kantong plastik. Atau setidaknya, para produsen kantong plastik diharapkan mau menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kantong Plastik.

BSN sendiri telah menetapkan SNI 7818:2014, Kantong plastik mudah terurai dan SNI 7188.7:2016 Kriteria ekolabel – Bagian 7: Kategori produk tas belanja plastik dan bioplastik mudah terurai.

Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal BSN, Wahyu Purbowasito mengatakan,  “SNI 7818:2014 menetapkan syarat mutu dan cara uji kantong plastik mudah terurai yang digunakan sebagai kantong belanja ritel dan tidak digunakan untuk kontak langsung dengan pangan.”

Dengan syarat mutu dalam standar ini yang di antaranya kuat tarik minimal 13,7 (139,74), kemudahan terurai setelah penyinaran sinar UV maksimal 250 jam yaitu kurang 5%, serta kualitas kantong plastik yang ramah lingkungan, lebih bisa dipertanggungjawabkan.

Sementara pada SNI 7188.7:2016, menetapkan kantong plastik dapat terbuat dari termoplastik mengandung prodegradant dan bioplastik yang dengan atau tanpa campuran termoplastik, yang berarti kantong plastik tidak mengandung zat warna azo.

SNI ini juga menetapkan pertumbuhan mikroba pada permukaan produk lebih besar dari 60% selama 1 minggu. Tentunya dengan persyaratan umum produk harus memenuhi standar mutu produk yang sesuai dan atau penerapan sistem manajemen mutu, produk harus mencantumkan logo ekolabel Indonesia, nomor sertifikasi, dan pernyataan mudah terurai.

Wahyu menambahkan pada setiap kemasan kantong plastik yang sudah memenuhi SNI 7818:2014, juga sekurang-kurangnya mencantumkan penandaan logo produsen/nama dagang, periode waktu terurai, serta bulan dan tahun produksi.

SNI 7818:2014 diharapkan dapat mendorong produsen untuk meningkatkan kualitas produk sesuai dengan persyaratan standar mutu yang telah ditentukan. Selain untuk meningkatkan daya saing industri, penerapan SNI ini juga dapat melindungi konsumen dari penggunaan kantong plastik yang mutunya tidak memenuhi standar.

Wahyu pun menjelaskan, SNI 7818:2014 juga menjadi acuan SNI 7188.7:2016, Kriteria ekolabel untuk produk tas belanja plastik dan bioplastik. Kriteria yang disusun berdasarkan aspek sepanjang daur hidup suatu produk ini diharapkan dapat mengurangi dampak pemakaiannya terhadap lingkungan dengan memperhatikan aspek setelah habis masa pakainya.

“Berdasarkan data yang kami miliki, industri yang sudah menerapkan standar ini berjumlah 1 dengan jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang sudah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebanyak 1,” jelas Wahyu di Jakarta, (12/4).

Wahyu sangat mengapresiasi industri yang menerapkan SNI kantong plastik, dan mendukung beberapa kota di wilayah Indonesia menerapkan “diet kantong plastik” dengan diterbitkannya peraturan daerah mengenai pengurangan penggunaan plastik di kota modern.

Kota yang melarang penggunaan kantong plastik di toko modern, yaitu Banjarmasin, Balikpapan, Badung (Bali), Bogor, Sukabumi, dan Banyuwangi. (red/ju)

 

 

Help Apps Layani Kebutuhan RT

By
Redaksi
-
0

Salah satu kendala yang lazim dihadapi oleh masyarakat urban yang tinggal di Ibukota adalah layanan rumah tangga yang baik. Padatnya waktu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari membuat masyarakat urban kesulitan dalam mencari jasa kebutuhan rumah tangga yang cepat dan sesuai dengan kebutuhan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kini telah hadir Help Apps menghadirkan segala kebutuhan rumah tangga mulai dari perawat, supir, juru masak, shopper, house helper.

Help Apps membantu pengguna untuk mencari jasa kebutuhan rumah tangga yang cepat dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu membantu pengguna untuk mendapatkan jasa kebutuhan rumah tangga dengan cepat dan memiliki kualitas yang baik,

Help Apps juga membantu tenaga kerja terlatih dan tidak terlatih untuk mendapatkan kesempatan bekerja tanpa batas dan akses luas ke ratusan pengguna Help Apps di Jadetabek.

Dengan memberikan kesempatan bekerja yang luas, tenaga kerja terlatih dan tidak terlatih mampu meningkatkan penghasilannya. sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

“Help Apps merupakan platfrom yang diciptakan berdasarkan pengalaman pribadi saya dan teman-teman ibu rumah tangga yang mendukung karir suami, mengurus anak, dan menjalankan bisnis,” kata Melia Lustojoputro, Founder and CEO Help Apps, Kamis (11/4/2019).

Help Apps juga membawa misi sosial untuk memberikan kesempatan bekerja tanpa batas dan akses luas bagi tenaga kerja terlatih dan tidak terlatih ke ratusan pengguna di Jadetabek.

Layanan kebutuhan rumah tangga yang dihadirkan memiliki tarif yang bervariasi mulai dari harga Rp35.000 hingga Rp125.000 per jam-nya sesuai dengan keahlian masing-masing mitra.

Help Apps juga memberikan fitur tambahan berupa kamera pengawas agar pengguna Help Apps dapat memantau secara real-time mitra dalam menjalankan tugasnya.

Aplikasi ini juga memiliki fitur Charity Corner di mana penggunanya dapat melakukan donasi kepada orang-orang yang membutuhkan mulai dari Rp20.000. Donasi tersebut akan diberikan oleh tim Help Apps kepada orang-orang yang membutuhkan.

“Donasi Rp 20.000 yang telah diberikan oleh pengguna akan kami salurkan ke orang-orang yang membutuhkan dalam bentuk dua porsi nasi bungkus dengan lauk-pauk bernutrisi lengkap,” tambahnya.

Hingga saat ini, Help Apps telah digunakan lebih dari 292 pengguna dan diperkuat oleh 132 mitra di Jadetabek. Kedepannya, Help Apps juga akan menghadirkan layanan panggilan dokter ke rumah dan layanan mengurus dokumen-dokumen pribadi. (moc)

50% UMKM Ditargetkan Masuk Digital

By
Redaksi
-
0

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan mengatakan, 50% Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ditargetkan sudah terdigitalisasi pada 2024. Sekarang lagi dibahas RPJM 2020-2024, rapi ingat tak semua UMKM itu cocok untuk go digital, ada yang lebih pas secara konvensional.

“Jadi digitalisasi UMKM ini tak akan pernah mencapai 100 persen,” kata Rully Indrawan, usai menerima Rekomendasi Kesiapan UMKM 4.0 dalam Menunjang Ketahanan Ekonomi di Era Disruptif oleh ITS (Institut Teknologi Surabaya), di Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Rekomendasi itu diserahkan oleh Direktur Inovasi Kerjasama dan Kealumnian (IKK)  ITS, Arman Hakim Nasution kepada Sekretaris Kemenkop dan UKM Rully Indrawan. Turut menyaksikan Chairman International Council for Small Business (ICSB) Indonesia, Hermawan Kartajaya dan Kabiro Perencanaan Kemenkop dan UKM Ahmad Zabadi.

Rully menegaskanUMKM adalah satu tulang punggung ekonomi di Indonesia. Perannya yang vital itu tergambar dalam data bahwa dari sekitar 62 juta unit usaha di Indonesia, sekitar 99% merupakan UMKM.

Untuk itu pemberdayaan sektor UMKM amatlah penting, tak hanya bagi pemerintah namun juga pihak lain seperti institusi di bidang terkait sampai akademisi. Apalagi kehadiran teknologi sering dianggap sebagai disrupsi karena ditengarai malah akan mengurangi jumlah potensi tenaga kerja sektor UMKM.

Terkait rekomendasi ITS, Rully Indrawan mengatakan pihaknya berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada ITS.

“Untuk selanjutnya rekomendasi ini akan kita pelajari dan diselaraskan dengan program Kementerian yang juga sudah memiliki road map terkait digitalisasi UMKM ini,” tambah Rully.

Integrasi Offline dan Online

Sementara itu Chairman ICSB Indonesia Hermawan Kartajaya mengatakan ICSB – sebagai pihak yang menjembatani antara ITS dan Kemenkop dan UKM berpandangan, rekomendasi ini tujuannya mempersiapkan bagaimana UMKM tidak menganggap teknologi sebagai disrupsi, namun justru memanfaatkan digital demi mengembangkan bisnis lebih baik lagi.

“Sekarang ada online dan offline. Hadir di pasar secara offline, tapi di online juga ada yang artinya mengintegrasikan dua hal yang berbeda itulah OMNI,” ujar Hermawan Kartajaya.

Harapannya, lewat Kementerian Koperasi dan UKM, dokumen studi tersebut bisa menjadi pertimbangan serta diaplikasi sebagai wujud sektor UMKM yang lebih maju dan terdigitalisasi.

Dalam studi tersebut dipaparkan, era UMKM 4.0 adalah bisnis yang sudah mengintegrasikan teknologi digital seperti sosial media, sampai yang lebih maju lagi seperti pemanfaatan internet of things (IoT).

Kehadiran platform seperti marketplace yang merupakan akses satu pintu bagi UMKM dalam memasarkan produk produknya juga menjadi kunci.

Arman Hakim Nasution mengatakan, dalam studi yang dilakukan UMKM dalam era teknologi 4.0 memiliki empat unsur yang harus diperkuat,  yaitu Teknoware,  Humanware, Infoware dan Organware.

Untuk mewujudkannya harus ada kolaborasi  antara pemerintah,  BUMN,  perguruan tinggi dan wasta termasuk di dalamnya market place.

“Harapannya, agar UMKM bisa dijembatani dan dibantu dari sisi teknologi, sehingga mereka bisa bersaing di pasar nasional. Dengan kata lain, UMKM didorong agar bermitra dengan para penyedia teknologi serta diberi pelatihan-pelatihan yang menunjang,” jelasnya.

Arman menambahkan, pemerintah dan semua pihak terkait harus mendorong UMKM memiliki literasi dalam konsep digitaliisasi.

“Selanjutnya jika UMKM pingin naik kelas, data digital bisa diolah menjadi decision dan lalu ada wisdomnya. Bagaimana cara mengolahnya itu juga kami paparkan,” katanya.

Bagaimanapun kata Arman, manusia adalah mahluk sosial karena itu digitalisasi juga harus memiliki sisi humaniora.

“Jadi ada tiga literasi yang harus digabung untuk bisa UMKM naik kelas di era 4.0 ini yaitu literacy  digital, data dan humaniora,” tambahnya. (moc)

 

Lintasarta Raih 3 Penghargaan HR Excellence Award 2019

By
Redaksi
-
0

Jakarta, Biskom – Lintasarta sebagai perusahaan ICT terkemuka di Indonesia kembali mendapatkan penghargaan bergengsi di awal tahun. Kali ini, Lintasarta meraih penghargaan dalam ajang HR Excellence Award 2019 yang diselenggarakan oleh majalah SWA bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LM FEUI) dan di dukung oleh Persatuan Manajemen Sumber Daya Manusia (PMSM) Indonesia.

Lintasarta, meraih tiga penghargaan untuk segmen industri Digital, media, IT dan Start-Up. Penghargaan yang diperoleh masing-masing untuk kategori HR Tecnology dengan rating AA, Performance Management dengan rating A, dan Recuitment Strategy dengan rating A.

Penghargaan HR Excellence Award 2019 diterima langsung oleh Presiden Direktur Lintasarta, Arya Damar, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (10/4). “Penghargaan ini merupakan apresiasi yang diberikan kepada perusahaan dalam menjalankan strategi pengelolaan SDM dengan sangat baik. Keberhasilan yang dicapai perusahaan tidak terlepas dari peran Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu aset berharga bagi kemajuan perusahaan,” ujar Arya Damar.

Adapun kriteria penilaiannya adalah berdasarkan empat hal, yakni: Aligment dengan strategi bisnis perusahaan dalam menjawab tantangan bisnis dari aspek SDM, Clarity & Comperhensiveness dari alur dan kelengkapan sistem sesuai dengan kategori, Utilisasi dan connection dengan HR System secara keseluruhan, dan Hasil nyata yang diperoleh perusahaan.

Arya memaparkan, Lintasarta sendiri telah menjalakan berbagai strategi Human Capital. Diantaranya, pada HR Teclonology, seperti kemudahan akses layanan HR bagi seluruh karyawan kapanpun dan dimanapun melalui HC Cloud. Sementara pada Performance Management, dengan menggunakan teknologi maka performance management dapat dipastikan berjalan 100% ke seluruh karyawan dan alignment strategi dipastikan sampai ke level paling bawah. Sedangkan pada Recruitment Strategy, melalui teknologi dan pemanfaatan social media, durasi pencarian talent dapat dilakukan lebih cepat dan meminimalisir failed probation dengan sangat baik.

Sebagai ICT Total Solution Company, Lintasarta memastikan akan terus memberikan kualitas layanan yang terbaik bagi pelanggan dengan menghadirkan karyawan yang berkualitas. Hal ini menjadi fokus utama Lintasarta untuk mendorong implementasi solusi industry bagi pelanggan di Indonesia. (red/)

1...840841842...1,080Page 841 of 1,080
Newsmag Tech
We provide you with the latest breaking news and videos straight from the information technology industry.
Contact us: redaksi@biskom.web.id

EVEN MORE NEWS

POPULAR CATEGORY

© Newsmag WordPress Theme by TagDiv