Salatiga, BISKOM – Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (FH UKSW), Salatiga sukses menjadi tuan rumah Seminar Nasional dan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia XII Tahun 2019 Tingkat Regional Tengah yang dilaksanakan pada 8-10 April 2019. Acara ini diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) bekerjasama dengan FH UKSW dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para mahasiswa mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Mahkamah Konstitusi, serta untuk meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga Negara.

Seminar nasional kali ini mengangkat tema “Implikasi Putusan MK Terhadap Badan Peradilan Lain (Kontroversi Pencalonan Anggota DPD Berlatar Belakang Partai Politik)”. Dalam seminar nasional tersebut hadir sebagai pembicara Hakim Agung Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN, Hakim Konstitusi MK periode 2008-2018 Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH., MH, dan Direktur Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi Fakultas Hukum UKSW Dr. Umbu Rauta, SH., M.Hum.

Dalam kegiatan Debat Konstitusi Tingkat Regional Tengah tercatat 24 perguruan tinggi terseleksi menjadi peserta yakni Universtias Kristen Satya Wacana Salatiga, Universitas Kristen Indonesia, IAIN Salatiga, IAIN Pekalongan, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, UIN Antasari Banjarmasin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Walisongo Semarang, Universitas Al Azhar Indonesia, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Mulawarman, Universitas Muria Kudus, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Pancasila, Universitas Sebelas Maret, Universitas Tanjungpura, Universitas Tarumanagara, dan Universitas Jenderal Soedirman.

Saat membuka acara ini, Sekjen MK M. Guntur Hamzah menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, MK memiliki tanggungjawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi yang bersumber dari nilai utama (core value) ideologi Pancasila.

“Tentu ide dan inisiatif menyelenggarakan debat memang diinisiasi dunia kampus termasuk dosen, mahasiswa yang mengajukan ke MK dengan harapan yang sejalan dengan visi dan misi MK. MK memiliki visi menegakkan konstitusi peradilan yang modern dan terpercaya. Sementara misi yaitu membangun budaya nilai pancasila dan konstitusi. Berangkat dari visi dan misi tersebut, MK menyambut baik dengan menyelenggarakan debat tiap tahunnya,”ujar M. Guntur Hamzah.

Kompetisi berjalan semakin menarik manakala para Guru Besar dan pakar hukum turut menjadi dewan juri yakni Ketua MA periode 2001-2008 Bagir Manan, Guru Besar Hukum Agraria Universitas Bengkulu Herawan Sauni, Dosen Hukum Universitas Sumatera Utara Mirza Nasution, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Airlangga Radian Salman, Dosen Hukum Universitas Hasanuddin Oky D. Burhamzah, Dosen Hukum Universitas Brawijaya Dhia Al Uyun, Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Winarno Yudho, Dekan Fakultas Hukum PTN Se-Indonesia Farida Patittingi, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono, dan Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari.

Pada Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia XII Tahun 2019 Tingkat Regional Tengah, Universitas Sebelas Maret (UNS) meraih juara I setelah menaklukan Universitas Mulawarman dengan mosi “Legal Standing WNA dalam Pengujian Undang-Undang”. Selain itu, peserta dari UNS, Elizabeth Silalahi juga meraih predikat sebagai Best Speaker. Selanjutnya, Universitas Tarumanagara meraih juara III usai mengalahkan Universitas Gadjah Mada dengan mosi “Izin Pertambangan dari Pemerintah Provinsi”. Tak hanya itu, 4 universitas lain juga melaju ke tingkat nasional yakni Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Diponegoro, Universitas Tanjungpura, dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ke 8 universitas ini akan berkompetisi dengan universitas-universitas lain dari Regional Barat dan Timur di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Ketua Panitia, Umbu Rauta mengucapkan terima kasih atas kepercayaan MK RI melalui Pusdik Pancasila dan Konstitusi kepada FH UKSW untuk menyelenggarakan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia XII Tahun 2019 Tingkat Regional Tengah. “Kepercayaan ini (apalagi untuk PTS) adalah kebanggaan tersendiri, karena selama ini tim debat FH UKSW selalu menjadi peserta. Semoga apa yang telah kami persiapkan dalam waktu yang relatif singkat dapat memuaskan peserta, Dewan Juri dan Pusdik MK RI,” pungkas Umbu Rauta. (Vincent)

Jakarta, Biskom – Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir bersama pejabat eselon 1 mengendarai sepeda motor Gesits dari Hotel Mercure Kemayoran untuk membuka acara Temu Akbar Startup Berbasis Teknologi dan Inovasi di Hall D2 Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Rabu (10/4).

Salah satu startup yang ditampilkan adalah Sepeda motor listrik Gesits produk Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) dengan mitra industri Wijaya karya Konstruksi.

Menristekdikti mengungkapkan berbagai perusahaan startup yang didirikan anak muda Indonesia dinilai mulai mampu menghasilkan karya yang tidak hanya bernilai inovatif dan berteknologi tinggi, namun juga sudah mencapai nilai komersial yang baik. Hal itu terlihat dari 61 karya generasi milenial terbaik Indonesia yang tampil dalam Indonesia Startup Summit 2019.

“Acara ini pertama kali dilakukan di Indonesia untuk mendorong inovasi-inovasi di Indonesia bisa berkembang lebih baik, Untuk itu, startup ini harus dihubungkan dengan dunia usaha atau industri sebagai pengguna dan didekatkan dengan pasar. Tidak bisa setelah menjadi startup hanya dibiarkan saja, nanti mati lagi,” ungkap Menristekdikti.

Jika hal ini dilakukan, maka startup akan tumbuh dengan baik dan bisa membangun ekonomi Indonesia makin baik berbasis pada riset dan teknologi. Menristekdikti mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir, jumlah startup berbasis teknologi yang dibina Kemenristekdikti melalui Program Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) terus meningkat.

Pada 2015 terdapat 52 startup, meningkat menjadi 203 startup pada 2016, dan mencapai 661 startup pada 2017. Selanjutnya pada 2018, jumlahnya menjadi 956 startup. “Pada 2019, Indonesia mampu menghasilkan 1.307 startup. Dari startup tersebut ada yang omzetnya antara Rp 1 miliar – Rp 7 miliar,” tuturnya.

Startup yang dibina Kemenristekdikti, disamping bidang teknologi informasi dan komunikasi, ada 7 bidang fokus lainnya yaitu pangan, kesehatan dan obat-obatan, pertahanan keamanan, energi, transportasi, material maju, dan bahan baku.

Menristekdikti menilai proyeksi positif atas masa depan Indonesia yang banyak diberikan oleh lembaga luar negeri ke Indonesia bukanlah sekedar isapan jempol. Bonus demografi yang diprediksi Badan Pusat Statitik (BPS) mencapai puncaknya sekitar tahun 2030 akan makin mendorong peluang lahirnya startup terbaik dalam beberapa tahun ke depan.

“Kami akan terus konsisten menjaga kualitas inovasi, teknologi dan komersialitas dari karya startup terbaik anak bangsa dalam program PPBT. Insya Allah bonus demografi yang terjadi akan mendorong makin banyak karya luar biasa dalam beberapa tahun ini. Kita akan alami dalam waktu dekat ini,” papar Nasir.

Menristekdikti menilai PPBT menjadi solusi jangka panjang menyongsong bonus demografi Indonesia. Tumbuh dan berkembangnya industri inovatif atau PPBT di Indonesia akan meningkatkan lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi lokal, pajak, devisa dari ekspor dan penggunaan produk lokal.

Gejala peningkatan tersebut sudah dirasakan Kemenristekdikti dalam kurun waktu 2015 -2019. Jumlah proposal inovasi dan teknologi yang masuk dalam delapan kelompok bidang fokus kian meningkat. Hal ini diakomodasi Kemenristekdikti bukan hanya dengan meningkatkan suntikan dana permodalan, namun juga dengan infrastruktur penting lain. Peningkatan skill teknologi, pembekalan daya saing komersial, perlindungan karya intelektual dan kerjasama dengan lembaga riset perguruan tinggi makin ditingkatkan intensitasnya.

Pada kesempatan tersebut, Menristekdikti mengungkapkan Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan startup. Hal itu terlihat dari jumlah paten Indonesia yang menjadi nomor satu di Asia Tenggara. Sementara untuk jumlah startup Indonesia ranking 5 di dunia.

Dengan kemampuan inovasi teknologi, lanjutnya, suatu bangsa dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efisien, memberikan nilai tambah pada produk teknologi, serta pada akhirnya memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian.

“Penguasaan iptek dan inovasi memberikan kekuatan untuk bersaing di kancah perdagangan yang kompetitif. Ini sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu inovasi dan technology based economy. Inovasi dan teknologi akan menjadi faktor terpenting dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa di masa depan,” terangnya.

Sementara itu, Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti Jumain Appe mengatakan, terdapat dua hal yang harus dilakukan untuk mendorong hasil penelitian dari penguruan tinggi ke dunia usaha. Pertama, bagaimana peneliti di perguruan tinggi baik mahasiswa maupun dosen melaksanakan penelitian berbasis pada kebutuhan. Sebelumnya, peneliti di perguruan tinggi mengembangkan teknologi sesuai dengan kemampuan ilmunya dan fasilitas yang ada.

“Proses ini harus diubah. Menristekdikti sudah mengarahkan agar semua penelitian di perguruan tinggi sebaiknya berorientasi pada kebutuhan, sehingga teknologi yang dikembangkan tidak hanya menghasilkan paper dan pendaftaran paten tetapi bisa menyelesaikan persoalan di masyarakat,” terangnya.

Kedua, jiwa entrepreneurship atau wirausaha sudah mulai harus ditanamkan di dalam perguruan tinggi. Untuk itu, disamping pendidikan khusus keteknikan atau skill juga harus dikembangkan pendidikan entrepreneur. “Kita berharap perusahaan-perusahaan pemula ini nantinya menjadi penggerak ekonomi di masyarakat. Penelitian dan pengembangan yang melahirkan teknologi dan inovasi merupakan inti atau penggerak utama dari suatu industri suatu negara,” pungkasnya. (red/ju)

Jakarta, Biskom- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memasang Buoy Tsunami Merah Putih di perairan Selat Sunda yakni kawasan Gunung Anak Krakatau (GAK), dengan menggunakan Kapal Riset Baruna Jaya IV di dermaga 06 Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta, Rabu (10/4).

Bouy Merah Putih merupakan bagian Sistem Peringatan Dini Tsunami (Tsunami Early Warning System) guna mengurangi risiko yang timbul karena bencana tsunami. “ BPPT berhasil membangun kembali alat deteksi buoy tsunami. Semoga Buoy Merah Putih menjadi momentum agar bangsa kita mampu lebih baik dalam penanggulangan bencana berbasis teknologi,” ungkap Kepala BPPT Hammam Riza disela acara pelepasan KR Baruna Jaya IV untuk pemasangan Buoy Tsunami Merah Putih dan KR Baruna Jaya I untuk Survey Landas Kontinen Indonesia Ekstensi.

Hadir dalam acara, Staf Ahli Bidang Infrastruktur Kemenristekdikti Hari Purwnto, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorarita Karnawati, Kepala Badan Informasi Geospasial Hasanuddin Zainal Abidin, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Wisnu Widjaya.

Kapal Baruna Jaya IV membawa satu bouy yang akan dipasang sekitar lima km dari GAK diantara pulau Sertung dan pulau Rakata atau sekitar 100 – 200 km dari pantai pesisir Banten. “Pemasangan akan memakan waktu sekitar 2-3 hari layar dan ini merupakan tahap pertama dari tiga buoy yang akan dipasang untuk kawasan GAK dan pesisir Barat Bengkulu serta selatan Jawa Barat,” ujarnya.

Hammam melanjutkan, setelah terpasang, sinyal data gelombang laut akan terkirim secara real time ke Pusat Data Buoy Indonesia (PDBI) di BPPT. “PDBI selanjutnya akan mengirimkan data tsunami ke Tsunami Early Warning Center di BMKG,” paparnya

Hammam berharap Indonesia dapat menerapkan early warning system secara nasional. “Kita inginkan semacam konstelasi buoy secara nasional. Mulai dari Utara Sangihe, kawasan Gunung Anak Krakatau, Selatan Bali dan NTT, serta lainnya,” ujarnya.

Tahapan selanjutnya, BPPT juga akan menyusun strategi tiga fase pembangunan buoy dan Cable Based Tsunameter (CBT) atau Kabel Bawah Laut. “Kita akan meluncurkan ketiga fase pembangunan buoy dan CBT, kalau dana pembangunan multi hazard early warning system sudah masuk, guna elengkapi sistem konstelasi buoy di seluruh perairan serta garis pantai indonesia,” paparnya.

Selain itu, BPPT juga tengah merancang sensor perubahan iklim dalam era indutri 4.0 saat ini berbasis Internet of Things. “Konstelasi buoy yang dilengkapi kerapatan CBT, akan semakin melengkapi kerapatan sensor yg sudah ada. Sehingga data informasi yang diberikan akan semakin cepat, rapat dan akurat,” ujar Hammam.

Hadir dalam acara, Staf Ahli Bidang Infrastruktur Kemenristekdikti Hari Purwanto, Kepala BMKG, Dwikorarita Karnawati, Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BNPB, Wisnu Widjaya, serta para pejabat lainnya.

Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BNPB Wisnu Widjaya mengatakan bencana memiliki sifat tidak terduga dan tidak selalu sama dalam setiap kejadian. “Fokusnya bagaimana mengurangi jumlah kematian, mengurangi jumlah orang yang terkena dampak bencana serta meningkatkan akses peringatakan dini bagi masyarakat,” ujarnya.

Wisnu juga berharap sistem peringatan dini harus lebih canggih di masa mendatang. “Seperti google map. Informasi sudah tersedia, dan masyarakat bisa ambil keputusan sendiri.” Selain itu, lanjut dia, kendati termasuk wilayah rawan bencana, bangsa Indonesia harus mampu menjadikan sebagai laboratoriun bencana sekaligus menjadi Pusat Industri Solusi Keselamatan Bencana melalui teknologi anak bangsa. (red/ju)

Jakarta, Biskom- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama PT Samudera Luas Paramacitra. sukses membangun rubber air bag yang digunakan pada industri perkapalan. Perangkat itu digunakan galangan kapal ungtuk membantu proses menaikan dan menurunkan kapal di galangan.

Dengan menggunakan rubber air bag, maka dapat dilakukan penghematan waktu dan biaya. Selain itu produk rubber air bag setelah penggunaan dapat dikempiskan dan dilipat, sehingga memudahkan untuk proses pemindahan dari satu galangan ke galangan kapal lainnya.

“Sampai saat ini produk rubber air bag masih 100% diimpor dari berbagai negara. Padahal industri galangan kapal nasional sedang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yakni produksi kapal naik 28,33% dan industri galangan kapal dibidik tumbuh 10%,” kata Direktur Inovasi Industri, Kementerian Riset dan Teknologi Tinggi (Kemenristekdikti) Santosa Yudo Warsono saat prosesi peluncuran pengiriman pertama rubber airbag oleh PT Samudera Luas Paramacitra di Cirebon, Jawa Barat, Senin (8/4).

Rubber airbag merupakan salah satu produk inovasi Pusat Teknologi Material BPPT yang berhasil dihilirisasi dan diproduksi secara komersial oleh mitra industrinya. Pengiriman perdana ini sebanyak 10 buah rubber air bag dengan diameter 2 meter dan panjang 14 meter.

Produk rubber airbag merupakan salah satu dukungan BPPT pada program nasional, khususnya hilirisasi karet alam serta mendukung pembangunan nasional bidang kemaritiman pada program poros maritim dan tol laut. Terutama industri prasarana perkapalan.

Kegiatan ini merupakan bentuk pemanfaatan bahan baku lokal, yakni karet alam. Keberhasilan ini juga tercatat sebagai lini produksi produk rubber airbag pertama di Indonesia hasil sinergi inovasi antara perekayasa dengan industri.

Kebutuhan terhadap rubber airbag mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga diperlukan pemenuhan kebutuhan nasional dengan pengembangan produk untuk meningkatkan TKDN komoditi karet dalam negeri. “Adanya industri dalam negeri ini mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan 10-15% lebih murah dari produk impor. Tak kalah penting adanya dukungan aftersales, garansi serta desain yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan user,” kata Direktur Industri Kimia, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Taufiek Bawazier.

Dia memuji kerja sana BPPT dengan PT Samudera Luas Paramacitra sehingga berhasil merekayasa teknologi material, melalui pengembangan teknologi pembuatan rubber airbag dengan memanfaatkan komoditi karet alam dalam negeri. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana agar produk hasil karya dalam negeri ini dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kebutuhan maritim di Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Maret 2013), Indonesia memiliki kurang lebih 12.407 kapal. Kapal-kapal itu pada saatnya harus direparasi di 240 galangan kapal yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain proses reparasi tentunya juga dibutuhkan pembangunan kapal-kapal baru untuk mendukung program nasional, yakni poros maritim dan tol laut. “Apa yang dilakukan patut jadi model percontohan, sudah saatnya periset memulai penelitiannya dari industri, membuat apa yang dibutuhkan pelaku usaha,” sarannya.

Selain itu, pihaknya bekerja sama dengan Badan Standardisasi Nasional dan Kemenristekdikti, telah berhasil menyusun SNI untuk produk rubber ;mairbag. Produk itu mengantongi sertifikasi SNI. 8549:2018 ISO 14409:2011: Bantalan Udara Peluncur Kapal.

BPPT sangat mendorong agar produk ini dapat digunakan oleh industri perkapalan baik pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, BPPT berharap ke depan dapat terbangun sinergi dari seluruh stakeholder agar kepercayaan untuk menggunakan produk rubber airbag dalam negeri ini semakin meningkat.

Sementara itu, Santosa menegaskan, keberhasilan hari ini membutuhkan komitmen dari pengusaha. “Butuh kemauan keras dari pengusaha sebagai investor untuk menjadikan produk laboratorium menjadi produk komersial. Jika ada yang investor yang berminat, caranya mudah, tinggal hubungi kami di Kemenristekdikti atau BPPT. Namun yang sulit adalah ketika bicara komitmen, karena hal ini membutuhkan biaya investasi yang tidak sedikit,” beber Santosa.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala BPPT Hammam Riza. “Keberhasilan ini membutuhkan proses yang lama. PT Samudera Luas Paramacitra adalah perusahaan yang mau berdarah-darah membangun teknologi ini. Mereka mau berinvestasi, jadi tidak muncul dalam sekejap,” sebut Hammam.

Dia menegaskan, sebelumnya teknologi yang sama pernah digarap oleh pengusaha Jakarta dan Bandung. “Tetapi hasilnya tidak sesuai yang diinginkan, kami akhirnya gagal,” imbuhnya.

Direktur Utama PT Samudera Luas Paramacitra, Martinus Limansubroto, membenarkan itu semua. “Sudah sejak lama kami memikirkan bagaimana membangun produk ini. Lalu kami mendatangi BPPT dan membuat komitmen melalui investasi,” ungkapnya.

Produk dibangun sejak April 2017. Kemudian bulan Juli dibangun purwarupanya, di bulan Desember sudah masuk line produksi. “Untuk uji cobanya dilakukan bulan Mei dan Oktober. Dan bulan ini kami melakukan pengiriman perdana ke pemesan. Kami ingin mengurangi ketergantungan industri terhadap produk China,” katanya. (red/ju)

Jakarta, BISKOM – Rapat Paripurna Luar Biasa Dewan Pendiri Sekretariat Bersama Pers Indonesia secara resmi memutuskan Lasman Siahaan menjabat Ketua Sekber Pers Indonesia definitif. Keputusan menetapkan Lasman yang juga Ketua Umum Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia ini, setelah enam orang dari sembilan anggota Dewan Pendiri menerima dan menyetujui surat permohonan pengunduran diri Suriyanto sebagai ketua Sekber Pers Indonesia.

Rapat yang berlangsung pada 01 April 2019 lalu di Kantor Sekber Pers Indonesia itu juga menetapkan 5 organisasi pers sebagai anggota resmi Sekber Pers Indonesia. Ke 5 organisasi pers tersebut adalah; Asosiasi Kabar Online Indonesia-AKRINDO, Perserikatan Journalis Siber Indonesia-PERJOSI, Asosiasi Wartawan Indonesia-AWI, Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia- KOWAPPI, dan Sindikat Wartawan Indonesia-SWI.

Dengan ditetapkannya 5 organisasi pers baru sebagai anggota Sekber Pers Indonesia maka secara keseluruhan sudah ada 11 organisasi pers yang bergabung dengan Sekber Pers Indonesia. Rapat Dewan Pendiri juga menyetujui perubahan Anggaran Dasar, dimana salah satu yang dirubah adalah pemegang kedaulatan organisasi Sekber Pers Indonesia kini berada pada Dewan Pimpinan Organisasi dan bukan lagi pada Dewan Pendiri.

Enam organisasi pers yang sebelumnya mendirikan Sekber Pers Indonesia yakni; Serikat Pers Republik Indonesia-SPRI, Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia-IPJI, Persatuan Wartawan Online Indonesia Nusantara-PWOIN, Forum Pers Independent Indonesia-FPII, Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia-HIPSI, dan Persatuan Wartawan Republik Indonesia-PWRI, ditambah dengan lima organisasi baru kini secara resmi telah menjadi konstituen Dewan Pers Indonesia.

Pada sturktur organisasi Sekber Pers Indonesia juga mengalami perubahan pada posisi Sekretaris kini dijabat Muhammad Helmi Romdhoni dan ada penambahan posisi yaitu Wakil Ketua dijabat Kasihhati.

“Seluruh keputusan Dewan Pendiri ini akan segera diajukan ke MenkumHAM untuk mendapatkan pengesahan susunan pengurus baru termasuk perubahan anggaran dasar,” ujar Taufiq Rachman, anggota Dewan Pendiri yang juga mantan Ketum IPJI, usai rapat.

Rapat Dewan Pendiri yang dipimpin Heintje Mandagi, turut dihadiri oleh Suriyanto, Taufiq Rachman, Syahril Idham, Marlon Brando, dan M. Helmi Romdhoni. Dua anggota Dewan Pendiri yakni Wilson Lalengke dan Ade Novit tidak hadir karena sudah mengundurkan diri, sementara Kasihhati berhalangan hadir, namun rapat dinyatakan sah dan quorum karena dihadiri oleh 6 orang anggota Dewan Pendiri.

“Dengan adanya keputusan Dewan Pendiri ini maka Rekomendasi Hasil Kongres Pers Indonesia, termasuk Dewan Pers Indonesia sudah bisa dikirim ke Presiden karena legal standing pak Lasman Siahaan sebagai ketua definitif sudah sah dan sebentar lagi disahkan melalui MenkumHAM,” terang Suriyanto, mantan Ketua Sekber Pers Indonesia, usai menghadiri Rapat Dewan Pendiri. (Red)

Arikel Terkait:

LSP Pers Indonesia Jalani Proses Asesmen Penuh oleh BNSP

LSP Pers Indonesia dan BNSP Lahirkan 20 Asesor Kompetensi Angkatan Pertama Bidang Pers di Indonesia

Kongres Pers Indonesia 2019 Berjalan Sukses dan telah terbentuk Dewan Pers Indonesia

Disahkan Kemenkumham, LSP Pers Indonesia Jawaban Keresahan Wartawan Soal UKW

SPRI Surati Kepala Daerah dan Menteri Terkait UKW dan Verifikasi Media

Tedjo Edhy Purdijatno: Koordinasi Selesaikan Masalah Bangsa

Membanggakan, Ketua MA Raih Anugerah Sebagai Pemimpin Perubahan

Ketua MA: Lembaga Peradilan Siap Terapkan Sistem Peradilan Elektronik

Hasbi Dilantik sebagai Sekretaris MA

Ketua MA Pastikan Tidak Ada Larangan Foto-Rekam di Sidang

Ketua MA Hatta Ali Melantik Tiga Ketua Muda Pada Mahkamah Agung RI

Syarifuddin Dilantik Sebagai Ketua MA

Presiden Jokowi Puji Keberhasilan Mahkamah Agung

Ketua MA Tekankan Pentingnya Integritas Kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi

Ketua MA Tunjuk Andi Samsan Nganro Jubir Baru, Dan Sesalkan Berita Yang Tidak Update

Peran UU Contempt of Court Dalam Perlindungan Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri dan Bebas Dari Segala Pengaruh dan Ancaman

Johanis Tanak Lulus Uji Kompetensi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid V

MA Kabulkan Kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung, Terdakwa Kasus BLBI.

Tolak PK Baiq Nuril, MA Tegaskan Tak Ada Maladministrasi

Peluncuran Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIPERMARI)

Hakim Kena OTT KPK di Balikpapan Diberhentikan Sementara Oleh MA.

Ketua MA Luncurkan SIPP Tingkat Banding Versi 3.2.0.

Semarak Acara MA di Labuan Bajo

MA Siap Hadapi Pemilu, Ketua Kamar TUN Berpesan Pejabat Wajib Laksanakan Perintah Hukum

Ketua MA Tekankan Pentingnya Integritas Kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi

HUT IKAHI Ke-66, Ketua MA Harap Hakim Pahami Ekonomi Digital

Perlunya Hakim Berperspektif Gender Untuk Wujudkan Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak

Presiden Jokowi Apresiasi Reformasi di MA lewat aplikasi e-Court

Presiden Jokowi Puji Keberhasilan Mahkamah Agung

Ketua MA Lantik 29 Ketua Pengadilan Tingkat Banding

Ketua MA Tunjuk Andi Samsan Nganro Jubir Baru, Dan Sesalkan Berita Yang Tidak Update

Ketua MA Luncurkan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Integritas Manajemen SDM berbasis Kompetensi

Selamat datang di portal pendaftaran Kongress Pers Indonesia 2019

Jakarta, Biskom- Badan Standardisasi Nasional (BSN) berpartisipasi dalam Pameran Gelar Inovasi UMKM, Koperasi dan PKBL Expo 2019 (Gemerlap Expo 2019) di Java Supermall, Semarang, Jateng pada 5-8 April 2019. Kegiatan tersebut dilakukan BSN dalam rangka sosialisasi pentingnya standar dan mengenalkan BSN lebih dekat ke masyarakat.

Kepala Bagian Humas BSN, Denny Wahyudhi mengatakan, “Di stan BSN, pengunjung pameran dapat berkonsultasi tentang penerapan SNI sambil mengenal lebih jauh tentang kelembagaan BSN.”

Dalam kegiatan pameran ini, BSN menggandeng UKM Binaan BSN, Batik Mutiara Hasta, yang telah menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Batik. Batik Mutiara Hasta telah menerapkan SNI 8302:2016 tentang Batik Tulis, SNI 8303:2016 tentang Batik Cap, dan SNI 8304:2016 tentang Batik Cap Kombinasi.

Rujiman Slamet, Pemilik Batik Mutiara Hasta merintis usahanya sejak tahun 2006. Ia melibatkan kaum difable di sekitarnya untuk ikut berkarya memproduksi batik. Sebagai bentuk komitmen dalam menjamin kualitas produknya, baik dari segi pewarnaan maupun motif, pada tahun 2017 Rujiman memutuskan untuk menerapkan SNI Batik.

Rujiman menyatakan, penerapan SNI memberikan efek positif terhadap usahanya. “Setelah mendapat bimbingan dari BSN dalam menerapkan SNI, kami menjadi lebih terarah dan disiplin dalam hal alur manajemen pemasaran dan proses produksi yang benar. Omset kami pun meningkat karena sekarang masyarakat lebih yakin akan kualitas produk kami,” terangnya.

Ia berharap usahanya terus didukung oleh pemerintah. “Apa yang kami raih saat ini tidak lepas dari dukungan BSN, mulai pembinaan hingga fasilitasi sertifikasi SNI. Kami harap BSN terus memberikan masukan kepada kami agar usaha kami dapat semakin berkembang,” harapnya.

Selain UKM Batik Mutiara Hasta, BSN juga menggandeng PT Kencana Gemilang produsen produk rumah tangga merk “Miyako”. PT Kencana Gemilang telah konsisten menerapkan SNI, diantaranya SNI untuk produk setrika, regulator, kipas angin, rice cooker, dan masih banyak lagi.

Kepala Penjualan Miyako di Semarang, Johan Danu menyatakan pihaknya sangat mendukung penerapan SNI, karena dapat menjamin keamanan dan keselamatan konsumen. Dengan adanya SNI yang ditetapkan oleh BSN, produk-produk PT Kencana Gemilang memiliki acuan mutu yang berguna untuk melindungi konsumen.

“Acuan ini pun diakui tidak hanya dalam lingkup nasional, namun juga internasional, sehingga mendukung bisnis kami,” ucap Johan. Ia berharap masyarakat dapat menjadi konsumen cerdas, dengan memilih produk-produk yang sudah memenuhi SNI. (red/ju)