Jakarta, Biskom – Dirjen Penguatan Inovasi,Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Jumain Appe mengungkapkan pihaknya sudah melakukan uji coba   Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)   di berbagai kabupaten kota dan menjadi salah satu alat ukur dalam pemberian Anugerah Iptek Bagi Provinsi (Budhipura) dan kabupaten/kota (Budhipraja) pada acara Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) 2018 di Pekanbaru.

“Kami berharap alat ukur atau tools ini dapat digunakan secara luas dalam rangka mengidentifikasi tingkat daya saing kabupaten/kota yang merupakan bagian tak terpisahkan dari daya saing nasional. Juga diharapkan menjadi entry point untuk melakukan berbagai intervensi kebijakan pembangunan pada masa mendatang,” kata Jumain Appe saat membuka acara Ekspose IDSD di Jakarta, (27/12).

Sementara itu, Sekjen  Kemenristekdikti, Ainun Na’im menekankan, pentingnya pemanfaatan online system terhadap data-data indikator dari indeks daya saing daerah. Selain itu, verifikasi terhadap data-data yang disampaikan perlu dilakukan sehingga diperoleh kesimpulan yang objektif.

Dalam eksposenya, Direktur Sistem Inovasi, Ophirtus Sumule, menjelaskan, Indeks Daya Saing Daerah ini disusun melalui kajian teoritis dan empiris dari berbagai model indeks yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga nasional maupun internasional.

Antara lain, Indeks Inovasi Daerah (LAN), Innovative Government Award (Kemendagri), Global Competitiveness Index (WEF), GII (GII-Johnson Cornell University, WIPO dan instead), ACI (Asian Competitiveness Institute), dan berbagai hasil studi daya saing daerah lainnya.

“IDSD ini tersusun dengan empat aspek (lingkungan penguat/enabling environmental), aspek SDM, aspek pasar, dan aspek ekosistem inovasi), 12 pilar, 23 dimensi, dan 90 indikator, 30% dari indikator tersebut berkaitan secara erat dengan tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi) Kemenristek Dikti,” tutur Ophirtus Sumule.

Dia menjelaskan, pengukuran indeks daya saing ini sudah dilakukan terhadap 13 provinsi dan 70 kabupaten/kota. Berdasarkan pengukuran di berbagai tempat tersebut kemudian dilakukan penyempurnaan. Data pengukuran tersebut juga dapat diunduh pada laman http://indeks.inovasi.ristekdikti.go.id.

Mengenai respons daerah, dia mengklaim, pemerintah daerah menyambut baik.Dia mencontohkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berpendapat, berdasarkan nilai-nilai indeks tersebut, pemerintah daerah dan stakeholders terkait lainnya dapat merencanakan intervensi kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan kondisi riil daerah.

Dalam sesi diskusi diusulkan agar alat ukur ini seyogyanya didiskusikan lebih luas sehingga menjadi sebuah kebijakan nasional. Masing-masing pihak dapat bersinergi secara positif dalam upaya peningkatan daya saing daerah melalui fokus program, hilirisasi iptek, dan perumusan kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah yang pada akhirnya berujung pada daya saing nasional.

Kegiatan ekspos tersebut juga dihadiri Direktur Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi, Retno Sumekar; Direktur Sistem Riset dan Pengembangan, Ira Nurhayati Djarot; Direktur Pembelajaran, Paristiyanti Nurwardani, serta berbagai pejabat di lingkungan Kemenristek Dikti. (red)

Jakarta, Biskom – Bangun BUOY ataupun Kabel Bawah Laut, BPPT siap untuk membangun fasilitas teknologi deteksi dini tsunami. Ini penting, berkaca pada 14 tahun tsunami di Aceh tahun 2004 lalu, hingga bencana di Lombok, Palu, bahkan di Anyer tahun 2018 ini, patut menyadarkan betapa pentingnya Indonesia untuk segera membangun BUOY atau kabel bawah laut atau Cable Based Tsunameter.”

Demikian diungkapkan Deputi Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam BPPT, Hammam Riza saat sesi wawancara di Kantor BPPT, Jakarta, Rabu, (26/12).

Terpaan berkali-kali musibah tsunami di negeri kita ini kata Deputi TPSA, membuat para perekayasa BPPT mencari solusi teknologi terbaik sebagai peringatan dini tsunami. Diakui olehnya bahwa Indonesia sempat menggunakan teknologi BUOY sebagai alat pendeteksi dini bencana tsunami.

“Saat itu memang BPPT dilibatkan bersama instansi pemerintah lainnya, dalam melakukan deployment BUOY ke Samudera Indonesia untuk dipasang di beberapa titik. Tapi ya, saat ini BUOY di Indonesia sudah tidak ada karena perilaku vandalisme yang dilakukan oknum,” ungkapnya.

Meski begitu ditegaskan Deputi Hammam bahwa pihaknya siap untuk membuat fasilitas BUOY kembali jika diperlukan. “BPPT saat itu juga ditunjuk langsung dalam membangun BUOY pendeteksi tsunami. Saat ini kami pun siap jika ditunjuk untuk membuatnya lagi,” katanya.

Ditegaskan olehnya, keberadaan BUOY dinilai penting dalam guna mengirimkan sinyal terkini ketika ada gelombang tinggi di tengah laut yang diduga berpotensi menjadi tsunami muncul.

“BUOY terus menerus mengirimkan sinyal ke pusat monitoring secara real time, jika ada gelombang yang melewatinya. Semakin tinggi dan kencang gelombang, maka sinyal yang dikirim frekuensi-nya akan semakin rapat dan bisa berkali-kali dalam hitungan detik,” rincinya.

Hal inilah yang dapat menjadi dasar untuk mewaspadai serta mendukung kesiapsiagaan bencana. Adanya langkah mitigasi imbuhnya, sangat penting bagi masyarakat atau penduduk yang bermukim di wilayah yang rentan terhadap terpaan bencana.

“Masyarakat di wilayah berpotensi bencana, khususnya tsunami harus memiliki waktu evakuasi yang cukup. Untuk itu dibutuhkan teknologi yang mampu mendeteksi dini atau early warning system, baik untuk tsunami maupun bencana lainnya,” kata Hammam.

Deteksi Tsunami Bawah Laut

Selain membangun fasilitas BUOY, BPPT disebut Deputi Hammam menawarkan teknologi lainnya yang memungkinkan untuk melengkapi keberadaan BUOY. Teknologi tersebut adalah Cable Based Tsunameter atau CBT.

“Teknologi CBT itu sebenarnya sudah digunakan oleh negara Jepang. Di sana sudah berjalan dan mampu mendeteksi tsunami dengan baik juga,” ujarnya.

Namun perlu ditekankan bahwa kedua peralatan itu baik CBT dan BUOY adalah saling melengkapi, baik fungsi dan kegunaannya. “Sifat keduanya adalah saling melengkapi, sehingga hasil deteksi dini yang menjadi parameternya, menjadi semakin presisi dan akurat,” paparnya.

Terkait pembangunan CBT inipun Hammam menggagas bahwa sistem CBT dapat menjadi program nasional, seiring adanya program sistem komunikasi kabel laut broadband network Palapa Ring, yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Jadi CBT ini merupakan kabel bawah laut yang dilengkapi sensor untuk mengukur perubahan tekanan dalam laut yang ekstrem, yang mengindikasikan tsunami. Sensor lalu akan mengirimkan data melalui satelit kepada pusat penerima data,” jelasnya.

Biaya vs Waktu

Lebih lanjut Deputi Hammam juga menyatakan kalau proses pembuatan fasilitas CBT, menghabiskan biaya yang lebih mahal dari pembuatan BUOY.

“Jika dibandingkan dari biaya, pembuatan BUOY bisa menghabiskan miliaran, CBT mencapai triliunan. Dari aspek perawatannya CBT lebih murah, BUOY akan lebih mahal. Dari waktu pembangunan, BUOY lebih cepat bisa hitungan bulan, CBT akan lebih lama bisa tahunan. Ini hitung-hitungan kalau buat baru ya,” rincinya.

Disampaikan Hammam juga yang menjadi kendala pembangunan CBT ini adalah belum seluruh wilayah Indonesia memiliki jaringan kabel bawah laut Palapa Ring. Untuk itu, Hammam memberi saran agar pembangunan BUOY juga tetap dilakukan untuk di beberapa titik.

“Jadi pembangunan CBT harus kita sadari belum tentu bisa meng-cover semuanya, karena Palapa Ring juga belum meng-cover seluruh wilayah di Indonesia. Jadi ya memang ya, mau tidak mau pembangunan BUOY tetap harus dilakukan. Tinggal kita lengkapi dengan GPS dan dapat diawasi titik deployment nya oleh TNI maupun Polri di perairan lepas,” sarannya.

Sebagai informasi, rentetan bencana yang melanda bumi pertiwi ini jelas membutuhkan sinergi antar pemangku kepentingan, yang juga diperkuat dengan adanya solusi dari sisi teknologi. Untuk itu Deputi Hammam berharap pemangku kepentingan terkait dapat segera ambil keputusan dalam membangun fasilitas deteksi dini tsunami.

“Membangun BUOY maupun kabel bawah laut atau CBT, BPPT siap jika ditunjuk. Indonesia harus mandiri dalam hal membangun kesiapsiagaan bencana, dengan teknologi yang bisa dibangun di negeri sendiri,” pungkasnya. (red)

Jakarta, Biskom – Fenomena amblesnya Jalan Raya Gubeng sempat disinyalir merupakan dampak kejadian sinkhole. Menanggapinya Deputi Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam BPPT Hammam Riza meluruskan bahwa musibah ambles Jalan Raya Gubeng, bukanlah sinkhole.

Dikatakan Deputi TPSA, dari kajian yang dilakukan tim Pusat Teknologi Reduksi Resiko Bencana BPPT, amblesnya Jalan Raya Gubeng tepatnya adalah kejadian kolaps, bukan sinkhole. Kolaps atau pembentukan semacam sinkhole terangnya, disebabkan bermacam faktor.

“Jadi ini ambles itu karena kolaps ya, bukan seperti di media sosial beredar terjadi sinkhole,” tegasnya melalui pesan instan di Jakarta, Senin, (24/12).

Kolaps diuraikan Deputi Hammam, dapat disebabkan oleh adanya aktivitas alam, maupun manusia. Kalau dilihat dari aktivitas alam, daerah yang memungkinkan terjadi sinkhole bisa terjadi di daerah yang karst seperti di daerah batu gamping.

Daerah tersebut imbuhnya, memungkinkan terjadi sinkhole atau membentuk rongga kemudian aliran air bawah tanah dan akhirnya ambles.

“Sementara di wilayah Surabaya, secara geologis merupakan endapan aluvial sungai, dari batuan pasir dan material batu-batuan lain yang secara teoritis daerah itu tidak mungkin membentuk sinkhole,” jelasnya.

Dirinci juga oleh Hammam, secara geologis, pihaknya tidak menemukan adanya aktivitas patahan di bawah tanah, yang berpotensi menyebabkan amblesnya jalan.

“Tim BPPT yang survei di lapangan, tidak melihat adanya aktivitas patahan. Pantauan kami, secara geologis tidak ada,” ujarnya.

Hasil kajian kata Hammam, Tim Pusat Teknologi Reduski Risiko Bencana (PTRRB) BPPT menemukan adanya retakan baru dan lama, di sekitar amblesnya Jalan Raya Gubeng.

“Tim yang ada sudah lakukan mengamati, di areal sisi barat ada temuan retak-retakan baru dan lama. Hal itu menyebabkan lokasi ambles memang sangat rawan terjadi longsor, apalagi kalau dilakukan aktivitas di atasnya,” urainya.

Lebih lanjut disebut oleh Deputi Hammam bahwa survei juga menyimpulkan bahwa muka air tanah cukup dangkal, sekitar 2 meter.

“Jadi ada aliran yang cukup kuat saat pembangunan di situ dan menekan dinding penahan dengan membawa matetial tanah. Inilah yang menjadi acuan bahwa lubang tersebut tidak memenuhi kriteria disebut sebagai sinkhole,” tambahnya.

Hammam pun lalu merujuk bahwa bencana dapat diantisipasi melalui kajian teknologi. BPPT katanya, memiliki laboratorium kebencanaan, yang menjadi aset pemerintah dalam melakukan mitigasi bencana.

Seperti bencana di Anyer, BPPT sebutnya siap untuk membangun fasilitas alat deteksi tsunami. Hanya saja hingga kini pihaknya menunggu dukungan dan sinergi dari pemangku kepentingan terkait.

“Baik bencana ambles di Gubeng, serta tsunami anyer, maupun bencana lainnya, kita harus siap mengantisipasi dari sisi teknologi. BPPT siap jika ditunjuk untuk mendukung kaji terap teknologi untuk mitigasi bencana,” pungkasnya.

Peralatan Teknologi

Sebagai informasi, ada dua peralatan geofisika yang ada di BPPT yang dapat digunakan untuk membantu subsurface mapping kondisi amblasan gubeng :

1. GPR, main unit ada di PTPSW, antenna ada di PTPSM (900 MHZ dan 200 MHZ) dan antenna yang 600 MHZ (PTPSW). Untuk kasus ini direkomendasikan antenna 200 MHZ (kedalam max 12 m) dan 600 MHZ (kedalaman max 3 m).

GPR aquisisi data lebih cepat dan tidak masalah ada beton di permukaannya. Jadi bisa untuk deteksi pondasi, rongga dll dengan kedalaman max 12 m.

2. Electrical Resistivity Tomography (ERT), target kedalam dapat diset seduai keinginan, menggambarkan kondisi bawah permukaan cukup baik dengan adanya distribusi tahanan jenis.

Peralatan ada di Deputi TPSA BPPT yakni pada unit kerja Pusat Teknologi Reduksi dan Risiko Bencana (PTRRB), Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Wilayah (PTPSW) dan Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Mineral (PTPSM).

Kelebihan ERT dapat memetakan distribusi clay di bawah permukaan lebih baik dari GPR, dimana clay seeing menjadi media litologi penyebab settlement atau longsoran.(Red)

Jakarta, Biskom – Bencana gelombang tsunami kembali menerjang daratan Jawa. Kali ini gelombang setinggi 1 meter melanda wilayah Banten dan Lampung, Sabtu (22/12) malam tadi.

Deputi Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam (TPSA) BPPT Hammam Riza, menyebut tim dari Pusat Teknologi Reduksi dan Risiko Bencana (PTRRB) BPPT saat ini tengah melakukan kajian di wilayah terdampak bencana.

Lebih lanjut Deputi Hammam mengatakan bahwa bencana ini kembali menyadarkan kita akan pentingnya teknologi, yang mampu mengurangi dampak kebencanaan seperti ini.“Sesegera mungkin, Indonesia harus membangun fasilitas alat deteksi Tsunami. Dalam hal ini BUOY Tsunami maupun CBT atau Cable Based Tsunameter,” ungkapnya melalui pesan instan, Minggu (23/12).

BPPT sebagai salah satu aset pemerintah dalam bidang teknologi imbuhnya, merasa perlu mengoptimalkan peran Teknologi bagi kesiapan kita dalam menghadapi bencana. “Kami siap jika diminta untuk segera membangun kembali fasilitas alat deteksi dini tsunami, baik BUOY maupun CBT,” ujarnya.

Lebih lanjut Hammam menyatakan bahwa kita jangan melulu disibukkan dengan upaya penanganan pasca gempa, sementara upaya antisipasi masih sangat minim, bahkan belum menjadi fokus perhatian. Kita perlu membangun kemandirian teknologi peringatan dini (early warning system) sebagai komponen pembangunan nasional.

BPPT katanya, telah memiliki berbagai teknologi yang siap digunakan untuk mengantisipasi bencana gempa bumi serta tsunami.

“Kita harus lebih advance dalam mengantisipasi bencana dengan menggunakan teknologi. Selain itu, sinergi dan komitmen yang kuat antar berbagai pemangku kepentingan juga dibutuhkan. Teknologi mampu berperan signifikan dalam upaya mengurangi risiko bencana,” tegasnya.

Kaji Cepat Teknologi

Sementara pakar tsunami BPPT, Widjo Kongko yang melakukan kaji cepat mengungkapkan, ada indikasi tsunami tersebut disebabkan oleh erupsi Anak Krakatau. “Kemungkinan besar terjadi flank failure/collapse akibat aktivitas Anak Krakatau petang ini dan akhirnya menimbulkan tsunami,” katanya.

Jika benar hal itu menjadi penyebab, maka fenomena ini diduga olehnya, masih berpotensi berulang. “Aktivitas Anak Krakatau belum selesai dan flank atau collapse yang terjadi bisa memicu ketidakstabilan berikutnya,” jelasnya.

Untuk itu Deputi Hammam menyebut pihaknya berduka atad musibah ini, BPPT juga akan terlibat dalam mencari penyebab dan solusi atas bencana ini. “Sesuai arahan BMKG, kami himbau agar masyarakat tetap tenang dan siaga dengan mengikuti instruksi aparat yang berwenang,” pungkasnya. (red)

Jakarta, Biskom- BBM  secara resmi meluncurkan fitur baru Group War, fitur kuis berhadiah pertama di Indonesia yang menggabungkan chat bot dan dompet digital dalam satu platform grup chat.

Integrasi ini membuat kuis dengan total hadiah ratusan juta rupiah ini mampu langsung mendistribusikan hadiah dalam bentuk chat ke masing-masing pemenang. Hadiah langsung masuk ke dalam saldo dompet digital DANA di BBM setiap sesi kuis berakhir dan dapat ditransfer langsung ke rekening bank atau langsung digunakan di berbagai merchant di seluruh Indonesia seperti Bukalapak, Tix.id, KFC, dan yang lain.

Group War disajikan untuk menambah keseruan dan keriaan interaksi antara teman dan anggota keluarga. Setiap grup BBM bersaing dengan mengasah pengetahuan umum untuk memenangkan hadiah dengan menjawab secara bersama-sama pertanyaan yang diberikan oleh bot Group War.

“Team produk dan teknologi BBM sangat bangga fitur ini dilahirkan asli dari kantor Jakarta dan terpacu untuk terus menciptakan fitur yang khas untuk Indonesia dan yang mampu merekatkan hubungan antar teman dan keluarga,” kata Vice President Product BBM, Hadikusuma Wahab di Jakarta, kemarin.

Pengguna BBM dengan versi terbaru cukup mengundang bot Group War ke dalam grup chat mereka. Setiap pukul 12.30 WIB (kecuali Jumat pukul 13.30 WIB) dan 18.30 WIB, bot Group War akan memberikan pertanyaan untuk dijawab bersama keluarga dan teman kamu di dalam satu grup. Kerjasama antar anggota grup sangat penting untuk mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Semakin tinggi poin grup BBM, maka peluang hadiah yang diterima akan semakin besar.

“BBM memiliki misi sebagai aplikasi sosial dari Indonesia yang membantu orang Indonesia lebih produktif dan terhubung. Kami percaya Group War dapat meningkatkan pengetahuan dan interaksi yang positif dan menyenangkan di dalam grup chat, sekaligus meningkatkan inklusi keuangan digital di masyarakat,” tutupnya.

Sebagai perusahaan dari dan untuk Indonesia, BBM terus melakukan inovasi yang membantu masyarakat Indonesia melalui teknologi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs fitur berhadiah ini di Groupwar.id. (red/ju)

Jakarta, Biskom – Canon berhasil meraih predikat Platinum di The Indonesia Best Brand Award (IBBA) 2018 untuk Kategori Scanner. Predikat ini dikukuhkan atas keberhasilan scanner Canon mempertahankan konsistensinya meraih IBBA selama delapan tahun berturut-turut hingga tahun 2018 ini. IBBA merupakan apresiasi terhadap merek-merek terbaik di tanah air sebagai tolok ukur kinerja dan pilihan utama pelanggan di Indonesia.

“Kembali meraih penghargaan IBBA hingga 8 kali berturut-turut merupakan kebanggaan bagi Canon. Pt. Datascrip sebagai authorized distributor Canon di Indonesia berterima kasih kepada pelanggan yang telah memilih dan menggunakan scanner Canon selama ini. Kami berkomitmen untuk selalu memberikan produk berkualitas tinggi dan layanan purnajual terbaik bagi masyarakat,” ujar Monica Aryasetiawan – Division Manager Canon Consumer System Product Div. pt Datascrip.

IBBA 2018 merupakan penghargaan yang diberikan oleh Majalah SWA bekerja sama dengan Lembaga Survei MARS berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 146 kategori produk dari 13 industri.

Survei digelar di tujuh kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Banjarmasin. Penilaian terhadap merek-merek di setiap kategori dan industri menggunakan enam variabel, yaitu popularitas merek, popularitas iklan, tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan, pangsa pasar, potensi pertumbuhan merek di masa mendatang, dan nilai atau kualitas merek.

Scanner Canon memiliki varian produk yang cocok untuk beragam kebutuhan, baik itu untuk bisnis, pendidikan, kesehatan, maupun rumah tangga. Scanner Canon memudahkan proses digitalisasi dokumen dengan cepat dan hasil yang memuaskan. Jenis dokumen yang dapat dipindai oleh scanner Canon pun beragam mulai dari negatif film, kartu, cek, buku dan masih banyak lagi. (red/ju)

Jakarta, Biskom- Setahun yang lalu, tepatnya di tanggal 18 Desember 2017, Bitcoin sempat menyentuh harga tertingginya di level $20,000. Sebagai perbandingan, pada tanggal yang sama setahun kemudian, harga Bitcoin berada di kisaran $3,200, yang berarti mengalami penurunan sebesar 83%.

Walaupun begitu, menurut sebuat analisa yang dipublikasikan di Coindesk (Link), beberapa hari terakhir, harga Bitcoin bergerak ke arah positif yang diharapkan bisa membuat BTC naik ke level tertinggi selama beberapa waktu terakhir di level $3,633 dalam beberapa hari ke depan dan diprediksi memiliki potensi untuk menuju ke $4.000.

Salah satu yang menjadi alasan yang menyebabkan kenaikan harga Bitcoin selama beberapa waktu terakhir adalah kabar mengenai rencana dari block reward halving dari Bitcoin yang akan terjadi sekitar 500 hari dari sekarang, yaitu pada 2020. Seperti dilansir pada artikel Bitcoinist (Link) , secara historis, hal ini tidak berdampak langsung pada harga Bitcoin, tetapi efeknya terasa beberapa bulan ke depan, diikuti oleh lonjakan harga di bulan-bulan berikutnya.

“Terlepas dari bagaimana harga akan bergerak pada tahun mendatang, di Coinone Indonesia, kami percaya bahwa decentralized technology akan terus berkembang di tahun-tahun mendatang, dan hal inilah yang akan memperkuat nilai instristik dari asset kripto.

Tentunya, asset kripto dengan nilai intristik yang kuat akan terus bertahan, bahkan menyebabkan teknologi ini terus berevolusi. Oleh karenanya sebagai The Gateway of Blockchain, kami di Coinone Indonesia ingin terus menyuarakan tentang ini kepada masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik terkait dengan asset kripto. Salah satunya adalah melalui Coin Auction Week.”

Coin Auction Event merupakan acara lelang asset kripto yang hanya dimiliki oleh Coinone Indonesia. Melanjuti animo besar yang ditunjukkan pada event lelang Bitcoin yang dilakukan pada 29 November lalu, di penghujung tahun 2018 ini Coinone Indonesia kembali menyelenggarakan event ini.

“Pertama kali kami mengadakan Auction untuk BTC, di mana hasilnya, 1 BTC terjual dengan harga sekitar 34 juta rupiah saja, walaupun saat itu harga pasar berada di 60 juta rupiah, sehingga secara otomatis pemenang Coin Auction di sesi pertama langsung mendapatkan profit di atas 40%. Hal inilah yang memicu animo pengguna dalam layanan kami, sehingga kami memutuskan untuk menyelenggarakan Coin Auction ini dengan lebih baik lagi kali ini.”

Sejak 15 Desember lalu, telah dimulai rangkaian New Year Auction Event di Coinone Indonesia, yang akan terus berjalan hingga sebulan mendatang. Tiap minggu akan ada jenis asset kripto berbeda yang dilelang, mulai dari Ripple (XRP), Litecoin (LTC), lalu Ethereum (ETH) di minggu ketiga, serta tentunya Bitcoin di awal tahun 2019 nanti.

Setiap hari lelang asset kripto akan dibuka secara online di website Coinone Indonesia pada pkl 21.00 malam dan ditutup pada 19.00 keesokan harinya. Setiap pengguna memiliki kesempatan untuk melakukan bid/ penawaran dengan kelipatan yang sangat murah di kisaran IDR1.000 – IDR10.000, tergantung dari kuantitas koin yang ditawarkan hari itu.

Pengguna boleh melakukan penawaran tanpa batas, dan setiap pukul 19.00, penawar dengan harga bid tertinggi bisa membawa pulang asset yang dilelang hari itu.  Sampai saat ini, pemenang dalam event ini selalu mendapatkan keuntungan sebesar 34-47% dibandingkan harga normal pasar. (red/Ju)

Ombudsman RI dalam konferensi pers yang di paparkan langsung oleh anggota Ombudsman Ninik Rahayu, SH., MS dan Prof. Adrianus Meliala, Ph.D.  di Auditorium Antonius Sujata, Ombudsman RI, Jl. HR Rasuna Said Kav C19, Kuningan, Jakarta, Jumat (21/12), menyatakan;

Ombudsman  RI menganggap perlu memberikan Catatan Akhir Tahun 2018 Bidang Hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk menjadi  perhatian bagi penegak hukum dalam hal mencermati dan melakukan perbaikan pelayanan publik di Bidang Penegakan Hukum.

Ombudsman RI dalam tugas dan kewenangannya terhadap pengawasan pelayanan publik tidak hanya menerima laporan masyarakat terkait laporan penegakan hukum, dari mulai Kepolisian hingga Peradilan, namun juga menerima laporan masyarakat yang ditunjukan kepada lembaga  pengawas peradilan seperti Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, dan Badan  Pengawas Mahkamah Agung. Dengan ruang lingkup pengawasan mencakup penyelesaian laporan atas Maladministrasi pelayanan publik dan juga pencegahan dalam upaya  perbaikan pelayanan publik.

Selama tahun 2018, Ombudsman RI Pusat menerima laporan masyarakat :

1. Terlapor Kepolisian, sebanyak 675 laporan dengan rincian : laporan tehadap Mabes Polri : 28 laporan, Polda : 186 laporan, Polres : 374 laporan, dan Polsek : 87 laporan.
2. Terlapor Kejaksaan, sebanyak 82 laporan dengan substansi yang sering dilaporkan Antara lain : penundaan berlarut oleh Kejaksaan Agung RI yaitu belum ditindak  lanjutinya laporan mengenai proses pemeriksaan perkara/tindaklanjut perkara; dan dugaan peyalahgunaan wewenang, seperti permintaan uang dalam penanganan perkara, pelaksanaan eksekusi yang tidak sesuai ketentuan.
3. Terlapor Peradilan, sebanyak 172 laporan diantaranya: penundaan berlarut terkait lamanya pengiriman salinan putusan oleh MA kepada Pengadilan Negeri Pengaju dan keberpihakan Hakim dan juga keluhan akan putusan yang dirasa tidak adil,
4. Terlapor Kementerian Hukum dan HAM, sebanyak 109 Laporan yang ditunjukan kepada: Sekretariat Jenderal sebanyak 7 laporan, Ditjen AHU sebanyak 11 laporan, Ditjen PAS sebanyak 28 laporan, Ditjen Imigrasi sebanyak 31 laporan, Ditjen KI sebanyak 2 laporan, dan kantor wilayah sebanyak 30 laporan.

Penundaan berlarut pelayanan  lapas  terkait   penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur berkenan dengan kurangnya pemberian informasi kepada WPB perihal masa tahanan, hak PB, CB, CMB, CMK, dan asimilasioleh petugas lapas, lalu penundaan berlarut terkait layanan penerbitan ijin merk, kemudian penundaan berlarut Pelayanan AHU (Administrasi Hukum Umum) masalah pengesahan Perusahaan /perkumpulan, masalah notaris, serta penundaan berlarut terkait penerbitan KITAP dan KITAS maupun Paspor oleh Ditjen Imigrasi.

Ombudsman RI juga menerima laporan dari masyarakat terkait pelayanan lembaga pengawas lainnya seperti:

1. Kompolnas, sebanyak 2 laporan yang belum mendapatkan tanggapan.
2. Komisi Yudisial, sebanyak 4 laporan mengenai belum ditanggapinya aduan menyampaikan permohonan pengawasan persidangan dan permohonan pengawasan hakim yang diduga melanggar kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.
3. Badan Pengawas MA, sebanyak 7 laporan mengenai penundaan berlarut oleh Mahkamah Agung dalam menangani permasalahan Pelapor seperti pelaksanaan putusan yang tidak sesuai prosedur dan pengiriman salinan putusan.
4. Komisi Kejaksaan, Laporan masyarakat terkait Komisi Kejaksaan memang tidak terlalu banyak, dan hanya satu setiap tahunnya. Karena Ombudsman lebih banyak melakukan pengawasan atau pemeriksaan langsung kepada Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Negeri untuk memperoleh keterangan.

Evaluasi Ombudsman RI terhadap Proses Peradilan Pidana

1. Pelayanan Kepolisian, Kepolisian perlu meningkatkan pelayanan dalam aspek penegakan hukum oleh Kepolisian, terutama mengenai penyampaian informasi tindak lanjut laporan kepada Pelapor. Diperlukan juga kompetensi dari Penyidik dalam menangani laporan yang masuk ke SPKT. Selain itu, diperlukan komitmen dari kepolisian untuk menyelesaikan kasus sesuai dengan ketentuan dalam Perkap dan KUHAP.
2. Kejaksaan, Penanganan laporan Kejaksaan berdasarkan laporan yang masuk kepada Ombudsman masih lamban, oleh karena itu perlu mendorong Kejagung untuk mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
3. Pengadilan, Laporan terkait pengadilan (Lingkungan Mahkamah Agung dan Bawas MA) sering kali berulang untuk substansi yang sama, seperti salinan putusan yang belum dikirim, eksekusi putusan dan keluhan terhadap Hakim dalam memutus perkara.
4. Lapas, Proses koordinasi dengan kementerian Kumham telah berlangsung baik dengan penguatan melalui MOU Kementerian Hukum dan HAM dengan Ombudsman RI.

“Dengan dipaparkannya catatan akhir Tahun 2018 di Bidang Hukum tersebut diharapkan masyarakat dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi pelayanan publik di bidang hukum,” ungkap Adrianus Meliala.

Ninik menambahkan, “Publik dapat melaporkan berbagai keluhan pelayanan bidang hukum dan berhak mendapatkan hak informasi secara jelas terkait tindak lanjut pelaporannya di lembaga penegak hukum, Oleh karena itu, lembaga penegak hukum harus mengutamakan penghargaan atas hak-hak publik mendapatkan layanan yang baik, pihak Ombudsman RI selalu berkoordinasi dengan penegak hukum untuk mengoptimalkan fungsi alur koordinasi untuk percepatan penanganan perkara. Ombudsman akan mengoptimalkan fungsi sidak untuk melakukan pengawasan layanan penegak hukum,” kata Ninik.

Dalam kesempatan tersebut, Soegiharto Santoso alias Hoky, Ketum Apkomindo sekaligus Wapemred media http://www.infobreakingnews.com/ yang sempat mengalami proses kriminalisasi hukum dan sempat ditahan secara sewenang-wenang selama 43 hari oleh oknum penegak hukum, menyampaikan harapan yang besar terhadap Ombudsman RI agar terus meningkatkan fungsi pengawasannya demi mendorong perbaikan layanan lembaga penegak hukum serta siap bekerjasama membantu Ombudsman RI dalam hal mengungkap fakta-fakta tentang hal-hal yang sempat dialaminya untuk kebaikan proses penegakan hukum di NKRI. (Red)

Jakarta, Biskom – VMware, inovator terkemuka di kancah peranti lunak kelas enterprise, menyampaikan hasil dari studi bertajuk, ‘VMware Banking Consumer 2020 Study,’ yang mengungkapkan bahwa lebih dari sepertiga (43%) konsumen di Indonesia yang disurvei menyatakan belum menerapkan langkah-langkah perlindungan yang cukup terkait dengan keamanan data finansial personal, serta mengaku memakai kata sandi yang sama di sejumlah atau bahkan di hampir semua layanan dan aplikasi yang memuat data personal pembayaran milik mereka.

Dalam riset tersebut terungkap pula bahwa pengguna di Indonesia menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap tingkat keamanan pada sejumlah metode pembayaran mutakhir, seperti melalui connected devices, connected things, dompet digital, maupun pembayaran melalui aplikasi.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan temuan di Singapura maupun Malaysia. Konsumen di kedua negara tersebut justru kurang percaya dengan keamanan pada metode-motode pembayaran mutakhir. Mereka cenderung merasa lebih nyaman dengan model transaksi tradisional, seperti transaksi tunai maupun melalui ATM.

Penerimaan konsumen yang tinggi terhadap model pembayaran nontunai membawa angin segar bagi kesuksesan gerakan nontunai di Indonesia. Namun di sisi lain, kurangnya kesadaran konsumen dalam menerapkan higienitas siber membawa potensi risiko finansial yang tak kecil, baik kepada konsumen sendiri, bank, maupun institusi-institusi finansial (FSI).

Mayoritas responden dari Indonesia (87%) menyimpan detil informasi akun bank mereka paling tidak di satu hingga enam aplikasi berbeda, sementara hanya seperempat (25%) saja dari mereka yang menerapkan tindakan-tindakan keamanan siber yang baik, seperti menerapkan kata sandi yang berbeda untuk masing-masing akun yang mereka miliki.

Indonesia tengah gencar dalam mengadopsi metode pembayaran digital. Dewan Nasional Keuangan Inklusif melaporkan bahwa total volume transaksi yang tercatat dari bulan Januari hingga Oktober 2017 diperkirakan mencapai 5.602 juta transaksi dengan total valuasi transaksi mencapai Rp 5.361 triliun.

Pertumbuhan transaksi nontunai yang tinggi mendorong akselerasi standarisasi pembayaran melalui kode QR dan pertumbuhan layanan pembayaran bergerak,” tutur Cin Cin Go, Country Manager, Indonesia, VMware di Jakarta, (21/12).

“Arsitektur IT yang ada saat ini tak cukup tangguh dalam mengatasi kenyataan bahwa perbankan dan FSI membutuhkan infrastruktur jaringan mutakhir yang mampu menyuguhkan lapis proteksi yang tangguh terhadap aplikasi, data, serta pengguna di seluruh lingkungan cloud yang majemuk seperti banyak digunakan saat ini.” (red/Ju)

Jakarta, Biskom – Sertifikasi Uptime Institute Tier IV Construction Facilities menetapkan Telkomsigma sebagai penyedia data center terdepan Indonesia, yang dijamin kehandalan dan keamanan fasilitasnya.

Sertifikat ini berhasil diperoleh karena keberadaan data center yang dilengkapi jalur distribusi ganda untuk pasokan listrik dan sistem pendingin yang selalu aktif dan berfungsi, sehingga menjamin keberlangsungan operasional layanan yang selalu siap-sedia untuk para klien Telkomsigma.

Nilai tambah tersebut dapat dinikmati oleh para klien data center Telkomsigma yang telah berstandar Tier IV. Terlebih pula, dengan standar ini semua perangkat data center tidak akan terpengaruh oleh downtime yang terjadi saat perawatan berkala, karena telah didukung oleh perangkat backup yang mampu bekerja secara otomatis dan sistem pendingin yang juga mampu bekerja tanpa henti.

“Kami senang dapat memberikan penghargaan kepada Telkomsigma dengan Sertifikasi Tier IV Construction Facilities Uptime Institute. Telkomsigma adalah yang pertama di Indonesia yang meraih tingkat Sertifikasi Tier ini, dan kami ikut bangga kepada Telkomsigma atas perhatian besar mereka dalam meningkatkan kualitas dan tujuan dalam menyediakan nilai yang luar biasa untuk klien-kliennya,” ujar Phil Collerton, Chief Revenue Officer for Uptime Institute.

Dengan diperolehnya Tier IV Construction Facilities dari Uptime Institute, semakin membuktikan bahwa layanan data center Telkomsigma sudah sesuai dengan standar Data Center Tier berkelas internasional.

“Audit yang dilakukan pada saat semua klien dalam kondisi on pun membuktikan bahwa fasilitas yang kami sediakan secara struktur dan infrastruktur telah dikategorikan sesuai oleh tim auditor, yang mana standar fasilitas yang ditetapkan oleh Uptime ini telah menjadi acuan bagi penyelenggara layanan data center di seluruh dunia,” ujar CEO Telkomsigma, Iskriono Windiarjanto.

Saat ini, Telkomsigma memiliki sejumlah data center skala enterprise, antara lain Tier IV Construction Facilities dan Tier III Certification Operational Sustainability (TCOS) Gold. Layanan mereka telah dirancang sesuai dengan standar internasional Uptime Institute Tier III dan Tier IV, berikut konektivitas dari Telkom Indonesia yang telah memiliki reputasi di segala pelosok negeri.

Di Asia Tenggara, Telkomsigma telah mendapatkan pengakuan dari Uptime Institute sebagai Data Center pertama yang menerima sertifikasi Tier III Certification of Operational Sustainability dengan tingkat Gold, dan masih satu-satu nya data center yang memiliki sertifikasi ini di ASEAN, bahkan di Singapore pun belum ada data center yang memiliki sertifikasi ini. (red/Ju)